Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek 1

1. Penerbitan SBSN dan
Pengaturannya
Oleh :
Farhan Wildani
Kurnia Oktavianti
Adirianto

2. Penerbitan SBSN dan
Pengaturannya
Berdasarkan (Pasal 8) Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara No.19
Tahun 2008, ketentuan umum penerbitan SBSN adalah sebagai berikut:
1. Penerbitan SBSN harus terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR
pada saat pengesahan APBN yang diperhitungkan sebagai bagian
dari nilai bersih maksimal surat berharga Negara yang akan
diterbitkan oleh pemerintah dalam satu tahun anggaran.
2. Menteri berwenang menetapkan komposisi surat berharga Negara
dalam rupiah maupun valuta asing, serta menetepkan komposisi surat
berharga Negara dalam bentuk SUN maupun SBSN dan hal-hal lain
yang diperlukan untuk menjamin penerbitan surat berharga Negara
secara hati-hati.
3. Dalam hal-hal tertentu, SBSN dapat diterbitkan melebihi nilai bersih
maksimal yang telah disetujui DPR dan selanjutnya dilaporkan
sebagai perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam laporan
realisasi anggaran tahun yang bersangkutan.

3. • SBSN diterbitkan dengan tujuan membiayai APBN, termasuk membiayai
pembangunan proyek-proyek Pemerintahan RI. Penerbitan SBSN dilakukan
berdasarkan akad, yaitu perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip
syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia. Akad dalam penerbitan SBSN tersebut dapat berupa akad :
a. Ijarah, b. Mudarabah, c. Musyarakah, d. Ishtisna.
Berikut ini beberapa jenis SBSN :
a. SBSN Ijarah, yang yang diterbitkan berdasarkan akad Ijarah.
b. SBSN Mudarabah, yang diterbitkan berdasarkan akad Mudarabah.
c. SBSN Musarakah, yang diterbitkan berdasarkan akad Musarakah.
d. SBSN Istishna, yang diterbitkan berdasarkan akad Istishna’.
e. SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad lainnya sepanjang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah; dan
f. SBSN yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari dua atau lebih dari akad
sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e.

4. Mekanisme Dasar Penerbitan SBSN
• Dalam rangka penerbitan SBSN, pemerintah boleh melakukan
transaksi dengan perusahaan penerbit SBSN (Special Purpose
Vehicle/ SPV) yang didirikannya atau dengan pihak lain yang
ditunjuk oleh pemerintah. Transaksi tersebut harus didasarkan
pada akad tertentu yang akan digunakan sesuai dengan tujuannya,
yaitu :
1. Apabila pemerintah ingin mendapatkan keuntungan
tertentu (margin) melalui penjualan assetnya, maka akad
yang digunakan adalah jual beli (al-bai’).
2. Untuk mendapatkan imbalan sewa (‘ujrah) maka akadnya
adalah ijarah.
3. Untuk mendapatkan imbalan berupa bagi hasil (Profit
sharing), maka akad yang digunakan adalah syirkah
dengan berbagai macam modelnya.


5. • Penerbitan instrument keuangan syariah memerlukan adanya akad
tertentu sebagai landasan transaksi (underlying transaction), yang
ketentuan dan mekanismenya berbeda dengan transaksi keuangan
pada umumnya. Begitu pula dalam hal penerbitan SBSN sebagai
salah satu instrument keuangan syariah. Untuk keterangan lebih
lanjut, berikut ini adalah contoh penerbitan SBSN dengan
menggunakan akad Ijarah-Sale and lease back :

6. Bentuk Mekanisme
Penjualan/Pembelian SBSN
1. Penempatan langsung
(private placement)
Penempatan langsung (private placement), yaitu
kegiatan penerbitan atau penjualan SBSN yang
dilakukan oleh pemerintah kepada pihak dengan
ketentuan dan persyaratan (term and conditions) SBSN
sesuai kesepakatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai
Penerbitan dan Penjualan SBSN dengan cara
Penempatan Langsung (Private Placement) diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK)
75/PMK.08/2009 Tentang Penerbitan Dan Penjualan
Surat Berharga Syariah Negara Di Pasar Perdana Dalam
Negeri Dengan Cara Private Placement.

7. 2. Lelang
• Lelang SBSN adalah penjualan SBSN yang dilakukan
melalui agen lelang yang mana investor menyampaikan
penawaran pembelian baik secara kompetitif maupun
nonkompetitif melalui peserta lelang. Untuk menjamin
terpenuhinya aspek syariah dalam penerbitan SBSN,
maka pelaksanaan lelang termasuk penentuan harga
SBSN harus sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan
lebih lanjut mengenai Penerbitan dan Penjualan Surat
Berharga Syariah Negara (SBSN) di Pasar Perdana
Dalam Negeri dengan Cara Lelang termuat pada
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
11/PMK.08/2009 Tentang Penerbitan Dan Penjualan
Surat Berharga Syariah Negara Di Pasar Perdana
Dalam Negeri Dengan Cara Lelang.

8. 3. Bookbuilding
• Bookbuilding adalah kegiatan penjualan SBSN kepada
investor melalui agen penjual di mana agen penjual
mengumpulkan pemesenan pembelian dalam periode
penawaran yang telah ditentukan. Untuk menjamin
terpenuhinya aspek syariah dalam penerbitanSBSN,
maka pelaksanaan bookbuilding termasuk penetuan
harga SBSN harus sesuai dengan prinsip syariah.
Ketentuan mengenai Penerbitan dan Penjualan SBSN
dengan cara Bookbuilding di pasar perdana dalam
negeri terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) Nomor 118/PMK.08/2008 Tentang Penerbitan
Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan
Cara Bookbuilding Di Pasar Perdana Dalam Negeri.

9. Pengaturan dan Pengawasan
• Pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan
SBSN dilakukan oleh otoritas yang melakukan pengaturan dan
pengawasan di bidang pasar modal. Pengaturan dan
pengawasan terhadap kegiatan perdaganagan SBSN
dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap
kepentingan pemodal dan para pelaku pasar. Kedua hal
tersebut diperlukan agar kegiatan perdagangan SBSN dapat
dilaksanakan secara efisien dan sehant. Pengaturan
dilaksanakan melalui penerbitan berbagai ketentuan misalnya
transparansi data dan informasi penerbitan, serta mengenai tata
cara perdagangan SBSN. Pengaturan dan pengawasan
merupakan upaya untuk memperoleh keyakinan akan ketaatan
para pelaku pasar terhadap ketentuan yang berlaku.

10. Perbedaan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat
Berharga Syariah Negara (SBSN)
• Berbeda dengan SBSN yang penerbitannya menggunakan
berbagai macam akad syariah, SUN diterbitkan hanya
berdasarkan perjanjian utang piutang yang berbasis pada system
bunga. Melalui surat berharga, investor yang membeli SUN akan
mendapatkan keuntungan berupa bunga (interest) sebagai
kompensasi dari dana yang mereka untuk memberikan pinjaman
melalui bukti kepemilikan surat berharga. Mengambil
manfaat/keuntungan dari transaksi utang piutang secara hukum
haram hukumnya. Keharaman ini terjadi karena adanya unsure
kedzaliman dan ketidak adilan dalam system riba tersebut yang
menybabkan pemerintah sebagai sebagai pihak yang menerbitkan
Surat Berharga harus menanggung utang plus bunga sebagai
konpensasinya.

11. Tabel Perbedaan SBSN dan SUN
Kriteria Obligasi Sukuk Negara
(SUN) (SBSN)
Penerbit - Pemerintah - Pemerintah
- Korporasi - Korporasi
- Lelang - Lelang
Metode Penerbitan - Bookbuilding - Bookbuilding
- Private placement - Private placement
Sifat Instrumen - Pengakuan utang - Sertifikat kepemilikan/
penyertaan atas suatu asset
Segmentasi Investor - Konvensional - Konvensional
- Syariah
Keuntungan bagi investor - Bunga /kupon, - Imbalan
- Capital gain - Bagi hasil dan Margin
Dokumen yang diperlukan - Dokumen Pasar Modal - Dokumen Pasar Modal
- Dokumen Syariah
Underlying Asset - Tidak perlu - Perlu

12. Lanjutan
Kriteria Obligasi Sukuk Negara
(SUN) (SBSN)
Penggunaan hasil - Bebas - Harus sesuai syariah
penjualan (proced)
Syariah Compliance - Tidak Perlu - Perlu
Endorsement
Hukum - Haram - Halal
Akibat - Mudarhat (kerusakan) - Maslahat dunia akhirat