1. Disampaikan pada acara Sosialisasi Peraturan Per-UU
D.I. Yogyakarta, 20 September 2013

2. Pasal 76 ayat (5) UU 18/2009:
“Ketentuan lebih lanjut mengenai
kemudahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah”

3. “Perorangan warga negara Indonesia atau
korporasi yang melakukan usaha peternakan,
yang berdasarkan jenis dan jumlahnya tidak
memerlukan ijin berusaha”.
Untuk “peternak yang memerlukan ijin”,
ketentuannya akan diatur dalam PP tersendiri.

4. PemPus dan
PemDa
Stakeholder
peternakan
dan keswan
Peningkatan
kesejahteraan
peternak
Bekerjasama
pemberdayaan
sendiri
Pemerintah dan
stakehorder
bersama
Pasal 76 ayat 3 “pemerintah dan pemda bersama pemangku kepentingan di
bidang peternakan dan keswan melakukan pemberdayaan peternak guna
meningkatkan kesejahteraan peternak”

5. Pelaksanaan
Pemberdayaan
Akses sumber pembiayaan
& permodalan, IPTEK, Info
Pelayanan pet, kes hewan
dan bantuan teknik
Penghindaran pengenaan
ekonomi biaya tinggi
Kemitraan dlm meningkatkan
sinergi antar pelaku
Pemanfaatan
sumberdaya dalam negeri
Pengembangan kawasan
usaha peternakan
Promosi dan pemasaran
Perlindungan harga ternak &
produk hewan dari LN
POKNAK,
GAPOKNAKPemerintah
Kemudahan yang diberikan kepada peternak bagi kemajuan usahanya
(Pasal 76 ayat 2)
Penciptaan iklim usaha
Kondusif & pe↑an wirausaha

6. Akses Penyedia akses Jenis Cara
Pembiayaan
dan
permodalan
(1) Pemerintah pusat dan
pemerintah daerah; dan
(2) masyarakat,
perbankan, lembaga
non-bank, badan usaha
lainnya
Bantuan untuk
pengembangan
usaha bagi peternak
Disalurkan melalui
kelompok peternak
atau gabungan
kelompok peternak
Ilmu
pengetahuan
dan teknologi
(dari hulu sd
hilir)
Menteri, Gubernur, dan
bupati/walikota sesuai
kewenangannya
Diutamakan iptek
dari hasil penelitian
dan pengembangan
dari dalam negeri
Pendampingan;
pendidikan-
pelatihan; dan
penyuluhan
Informasi Menteri, Gubernur, dan
bupati/walikota sesuai
kewenangannya
Dapat dibaca di
Pasal 9 ayat 2
Diberikan melalui
media elektronik,
media cetak, dan
media lain yang
mudah dan cepat
BAB II (PASAL 4 SD 9):
AKSES SUMBER PEMBIAYAAN, PERMODALAN, ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI, SERTA INFORMASI

7. Akses Penyedia akses Jenis layanan Cara
Pelayanan
peternakan
dan keswan
Pemerintah dan
pemerintah
daerah sesuai
kewenangannya
Dapat dibaca pada pasal
10 dan pasal 11
Tatacara
pemberian
pelayanan diatur
dengan Peraturan
Menteri
Bantuan
teknik
Menteri,
Gubernur,
Bupati/ walikota
sesuai
kewenangannya
Dapat dibaca pada Pasal
14
Tata cara
pemberian
bantuan teknik
diatur dengan
peraturan Menteri
Penghindaran
pengenaan
ekonomi
biaya tinggi
Menteri, menteri/
pimp lembaga
pemerintah non
kementerian,
gubernur,
bupati/ walikota
Kemudahan yang terkait
dengan kebijakan,
perdagangan, dan
prasarana/sarana, dalam
hal fasilitasi kegiatan
budidaya, panen,
pascapanen, distribusi,
penyimpanan produk
Tata cara
penyediaan
kemudahan diatur
dengan Peraturan
Menteri; dan
dengan peraturan
per-UU-an
BAB III (PASAL 10 SD 15):
PELAYANAN PETERNAKAN, PELAYANAN KESWAN, DAN BANTUAN TEKNIK

8. BAB IV (PASAL 16 SD 18):
AKSES PENGHINDARAN PENGENAAN EKONOMI BIAYA TINGGI
Penyediaan
sarana
produksi,
budidaya,
pascapanen,
pemasaran
atau
distribusi
ternak dan
produk
hewan
Menteri, menteri/
pimp lembaga
pemerintah non
kementerian,
gubernur,
bupati/ walikota
Kemudahan yang terkait
dengan kebijakan,
perdagangan, dan
prasarana/sarana, dalam
hal fasilitasi kegiatan
budidaya, panen,
pascapanen, distribusi,
penyimpanan produk
Tata cara
penyediaan
kemudahan diatur
dengan Peraturan
Menteri; dan
dengan peraturan
per-UU-an
Akses Penyedia akses Jenis kemudahan Cara

9. Jenis
kemitraan
usaha
Bentuk kemitraan Kewajiban peternak dan
persh peternakan
Peran Gubernur dan
Bupati/ Walikota
(1) Antar
peternak:
(2) peternak
dng perush
peternakan
(3) peternak
dng perush
bidang lain
Bagi hasil; sewa;
atau inti-plasma,
yang harus
dibuat dalam
bentuk
perjanjian
tertulis (minimal
berisi: harga
dasar, jaminan
pemasaran,
pembagian
keuntungan,
mekanisme
pembayaran)
Perusahaan peternakan
harus melaksanakan
pendidikan, pelatihan,
penyuluhan, dan/atau
proses alih teknologi
Peternak harus mengikuti
kegiatan yang
dilaksanakan persh
peternakan tersebut di
atas
Melakukan
pembinaan dalam
pelaksanaan
kemitraan sesuai
kewenangannya,
yang sesuai
dengan ketentuan
peraturan per-
UU-an
BAB V (PASAL 19 sd 22):
AKSES KEMITRAAN DALAM MENINGKATKAN SINERGI ANTAR PELAKU USAHA

10. Akses Yang disediakan Peran Menteri Peran Menteri,
Gubernur, dan
Bupati/Walikota
Pencipta
an iklim
usaha
uang
kondusif
Kepastian berusaha;
kemudahan layanan
pendaftaran usaha;
tidak adanya praktik
persaingan tidak sehat;
status kesehatan hewan
yang baik
Menetapkan tempat
pemasukan sarana
produksi, ternak, dan
produk hewan dari
luar negeri untuk
melindungi
sumberdaya ternak
dari serangan
penyakit
Menetapkan program
pemberdayaan
peternak,
kompensasi atas
pembunuhan ternak
sehat; dan fasilitasi
diversifikasi usaha
bagi peternak
Peningka
tan
kewiraus
ahaan
Peningkatan
kewirausahaan
peternak melalui;
pendidikan dan
pelatihan; penyuluhan;
dan fasilitasi
pengembangan
kelembagaan (Poknak,
Gapoknak, BUMP) dan
asosiasi
Mengatur ketentuan
lebih lanjut mengenai
peningkatan
kewirausahaan
----
BAB VI (PASAL 23 SD 35):
PENCIPTAAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF DAN PENINGKATAN KEWIRAUSAHAAN

11. PERIHAL POKNAK GAPOKNAK BUMP ASOSIASI
Dasar
pembentuka
n
Kesamaan kepentingan; jenis ternak, dan kondisi
lingkungan
Kesamaan
kepentingan
Pembentuk Oleh, dari, dan untuk peternak
Kegiatan Peningkatan
kemampuan
anggota;
penampungan dan
penyaluran aspirasi;
penyelesaian
masalah antar
anggota
Pengembangan
kemitraan
usaha;
penampunagn
dan penyaluran
aspirasi;
penyelesaian
masalah antar
anggota
Penyusunan
rencana usaha
yang layak
ekonomi dan
perbankan;
diversifikasi
usaha; dan
kemitraan usaha
Memperjuangka
n kepentingan;
memberi
masukan
kepada
pemerintah;
promosi usaha
anggota;
advokasi
pelaksanaan
kewirausahaan
BAB VI (LANJUTAN) ---- KELEMBAGAAN PETERNAK

12. Jenis sumberdaya Ketentuan
Sumberdaya alam (SDG
ternak, benih/bibit,
pakan, sumber air)
Diutamakan yang dihasilkan
dari teknologi yang diciptakan
oleh bangsa Indonesia; dan
usaha yang dilakukan dengan
modal dalam negeri
Sumberdaya manusia
(yang kompeten di
bidang peternakan dan
keswan)
Diutamakan warga negara
Indonesia
BAB VII (PASAL 36 SD 38):
PEMANFAATAN SUMBERDAYA DALAM NEGERI)

13. Syarat kawasan Fungsi kawasan Peran pemda
(kab/kota)
Bebas patogen;
tersedia sumber air
dan pakan; tersedia
prasarana yang
memadai (jalan,
pasar, dll); dan
sesuai dengan
peraturan per-UU-
an di bidang tata
ruang
Lahan penggembalaan
umum; kegiatan usaha
budidaya ternak; dan
penghasil tumbuhan
pakan
Menyediakan
prasaran;
menetapkan lokasi
kawasan usaha
peternakan;
menetapkan lokasi
penggembalaan
umum (jika belum
ada kawasan)
BAB VIII (PASAL 39 SD 42):
KAWASAN USAHA PETERNAKAN
Tujuan adanya kawasan adalah untuk menjamin kepastian usaha
budidaya ternak
Pengelolaan lahan penggembalaan umum dilakukan sesuai dengan
pedoman yang ditetapkan oleh Menteri

14. BAB IX (PASAL 43): PROMOSI DAN PEMASARAN
Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya memfasilitasi promosi dan pemasaran
Ternak dan Produk Hewan melalui:
1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Hewan dan
pasar produk Hewan yang memenuhi higiene dan
sanitasi serta ketertiban umum;
2. Fasilitasi kepada Badan Usaha Milik Peternak untuk
mengembangkan pasar;
3. Pengembangan sistem pemasaran dan promosi hasil
Peternakan;
4. Pengembangan pasar hewan
5. Penyediaan sistem informasi pasar; dan
6. Pemberian kewajiban kepada pasar modern untuk
mengutamakan penjualan Produk Hewan dalam
negeri.

15. Jenis perlindungan Dilakukan melalui
Perlindungan harga
ternak
1.Penetapan jumlah, jenis, dan klasifikasi
ternak yang dapat dimasukkan dari LN
2.Penetapan ternak bibit dan bukan bibit
3.Penetapan harga dasar ternak
4.Kemudahan kepada peternak untuk menjual
ternak bibit ke seluruh Indonesia
Perlindungan harga
produk hewan
1.Penetapan jumlah dan jenis produk hewan
yang masuk dari LN dan unit usaha di negara
asal
2.Pengaturan mengenai penyerapan produk
dalam negeri bagi importir
3.Pemberian jaminan ASUH bagi produk yang
disyaratkan halal
BAB X (PASAL 44 SD 46):
PERLINDUNGAN HARGA TERNAK DAN PRODUK HEWAN

16. Perihal Otoritas yang melakukan
Perlindungan harga ternak Menteri, Gubernur,
Bupati/Walikota sesuai
kewenangan
Penetapan jumlah, jenis, dan klasifikasi
ternak yang dapat masuk dari LN
Menteri melalui koordinasi
dengan Menteri Perdagangan
Penetapan jumlah dan jenis produk
hewan dan pengaturan mengenai
penyerapan produk hewan di dalam
negeri oleh importir
Pengklasifikasian ternak bibit dan ternak
bukan bibit
MenteriPengawasan penerapan jaminan halal
bagi produk hewan yang dipersyaratkan
ASUH (aman, sehat, utuh)
Pemberian kemudahan kepada peternak
untuk menjual ternak bibit ke seluruh
wilayah RI
Gubernur
BAB X (LANJUTAN)

17. TERIMA KASIH