Makalah ini membahas tentang ketentuan-ketentuan konversi pada UU No. 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak atas tanah yang bersifat sementara. Secara ringkas, makalah ini menjelaskan pengertian dan jenis konversi, riwayat singkat konversi, konversi hak milik atas tanah, dan macam-macam hak atas tanah yang bersifat sementara seperti hak gadai dan hak menump

1. DAFTAR ISI
Daftar Isi…………………………………………………....
1
Kata Pengantar ……………………………………………..
2
Bab I Pendahuluan …………………………………………
2
Latar belakang ……………………………………..
3
Rumusan Masalah………………………………….
3-4
Tujuan ……………………………………………..
4
Manfaat…………………………………………….
4
Sasaran …………………………………………….
5
Bab II Pengertian dan jenis Konversi ……………………...
6
Riwayat Singkat Konversi………………………….
7
Macam Konversi Hak Atas Tanah …………………
7-12
Hak atas tanah Yang bersifat sementara……….
12
Macam hak Atas Tanah Yang bersifat sementara…..13-16
Bab III Penutup ……………………………………………. .
17
Kesimpulan ………………………………………….
17
Daftar Pustaka……………………………………..

2. 1
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan karuniaNya kami
dapat menyelesaikan makalah ini sesuai dengan kemampuan kami. Tujuan kami dalam
pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliahhukum agraria yang
berjudul mengenaiketentuan-ketentuan konversi pada undang-undang no.5 tahun 1960
mengenai peraturan dasar pokok-pokok agraria serta mengenai hak-hak yang bersifat
sementarayangdijelaskan dan diharapkan dapat menambah informasi bagi para pembaca dan
semoga dapat diimplementasikan secara real dalam praktek.
Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu,
kritik dan saran yang bersifat membangun kami harapkan demi kesempurnaan makalah kami
selanjutnya .
Kami berharap makalah ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi para
pembaca semua.
Yogyakarta, 23 November 2013
Penulis

3. 2
BAB I
PENDAHULUAN
1.
Latar Belakang
Sejak tanggal 24 September 1960, yaitu tanggal terhitung mulai berlakunya
UUPA no. 5/1960, hak-hak atas tanah yang diatur oleh hukum perdata Eropa
yang dimuat dalam buku kedua KUHS tentang benda yang dinyatakan tidak
berlaku lagi kecuali peraturan-peraturan tentang hipotek yang masih tetap
berlaku. Hak-hak yang diatur dalam buku kedua itu diantaranya adalah hak
eigendom (hak milik menurut pengertian hukum Eropa), hak erfpacht, hak opstal,
dan hak vruchtgebruik, dialihkan dan dirubah masing-masing ke dalam salah satu
hak atas tanah yang tercantum dalam pasal 16 UUPA no. 5/1960, yaitu hak
milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, dan hakhaklainnya.
Selain hak-hak atas tanah yang diatur oleh hukum perdata Eropa, juga terdapat
hak-hak atas tanah yang diatur oleh hukum adat seperti diantaranya: hak
gogoloan, hak pekulen, dan hak sanggan dialihkan ke dalam salah satu hak atas
tanah dalam pasal 16 UUPA no. 5/1960. Jadi, masalah konversi itu timbul
karena adanya penggantian hukum agraria.
Tidak hanya mengenai masalah ketentuan konversi saja.Hak atas tanah juga
terdapat beberapa macam.Salah satunya hakatas tanah yang bersifat sementara
(hak gadai, hak Hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa). Dikatakan
sementara karena karena suatu waktu hak-hak tersebut tidak akan dianggap lagi
sebagai suatu lembaga hukum karena beberapa sebab yang dapat
membatalkannya.
Dalam pada hak-hak itu belum sekaligus dapat dihapuspada saat mulai
berlakunyaUUPA, karena penghapusannya harus dahulu disertai berbgai
usahayag sampai sekarangpun belumdapat diselenggarakan sepenuhnya.
Sementara itu hak-hak tersebut harus diatur untuk membatasi sifat-sifatnya
yang bertentangan dengan UUPA. Misalnya dengan pengaturan perjanjian bagi
hasil tanah pertanian dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang
“bagi hasil” dan pengaturan pengembalian tanah pertanian yang digadaikan
dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang
”Penetapan Luas Tanah Pertanian”.
2.
Rumusan Masalah
Agar pembahasan dalam makalah ini dapat dipahami denganlebih baik dan
mencapai sasaran yang dituju, maka kami selaku penulis membuat beberapa
rumusan masalah, yaitu:
1. Apakah pengertian dan jenis dari konversi?
2. Bagaimanakah riwayat singkat dari konversi?

4. 3. Bagaimanakah konversi hak milik atas tanah?
3
4. Apa yang dimaksud dengan Hak Atas Tanah yang bersifat sementara tersebut?
5. Apa saja yang termasuk Hak Atas Tanah yang bersifat sementara tersebut?
3.
Tujuan
Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah memberikan informasi mengenai
ketentuan-ketentuan konversi pada UU.5/1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok
agraria serta mengenai hak-hak yang bersifat sementara yaitu mengenai hak gadai &
hak menumpang.Serta pembuatan makalah ini memiliki beberapa tujuan yang ingin
dicapai yaitu:
a. Agar kita dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan ketentuan konversi
dan jenis konversi
b. Agar kita dapat mengetahui riwayat singkat dari ketentuan konversi
c. Agar kita dapat mengetahui konversi dari hak milik atas tanah itu sendiri
d. Agar kita dapat mengetahui tentang hak tanah yang bersifat sementara
e. Agar kita dapat mengetahui apa saja yang termasuk dalam hak tanah yang
bersifat sementara
4. Manfaat
Manfaat yang dapatdiperoleh bagi penyusun serta pembaca setelah membaca
makalah mengenai hak gadai dan hak menumpang serta ketentuan-ketentuan
konversi pada Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Mengenai Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agrariaini, yaitu :
Manfaat teoritis :
a. Penyusun mendapat lebih banyak pengetahuan mengenai ketentyan konversi
Undang-Undang No.5 Tahun 1960 mengenai peraturan dasar pokokpokok agaraia dan Hak AtasTanah yang bersifat sementara
b. Penyusun mendapatkan pengetahuan mengenai apa saja yang termasuk
kedalam ketentuan konversi tersebut dan Hak Atas Tanah yang besifat
sementara itu sendiri
Manfaat Praktis:
a. Penyusun dapat memaparkan mengenai Hak Atas Tanah yang bersifat
sementara
b. Penyusun dapat mengetahui bagaimana kepemilikan Hak Atas Tanah di
Indonesia
c. Jika suatu hari penyusun bekerja pada bidang Hukum Agraria atau yang
berhubungan dengan pertanahan maka penyusun sudah mengetahui
bagaimanakah penjelasan mengenai ketetntuan konversi serta Hak Atas
Tanah yang besifat sementara Tersebut yang dapat pula diaplikasikannya
apabila terjadi masalah yangberhubungan dengan Hak Atas Tanah.

5. 4
5. Sasaran
Pembuatan makalah ini diharapkan mampu memberikan pandangan kepada
kita semua mengenai ketentuan konversi dan hak atas tanah yang bersifat sementara.
Karena belum banyak dari kita yang tahu dan paham mengenai kedua hal tersebut.
Selain itudiharapkan agar kita semua dalam melakukannya secara riel di lapangan
dengan menggunakan konsep serta aturan yang ad dalam peraturan agrarian atau
berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 baik mengenai ketentuan
konversi itu sendiri maupun hak atas tanah yang bersifat sementara.

6. 5
BAB II
ISI(PEMBAHASAN)
1. PENGERTIAN DAN JENIS KONVERSI
Konversi berarti peralihan atau perubahan (omzetting) dari suatu hak kepada suatu
hak lain. Pengertian ini lain dengan pengertian hak konversi. Hak konversi menurut
Vorstenlandsche Grondhuurreglement diartikan sebagai suatu hak berdasarkan atas suatu
conversiebeschikking, yaitu suatu hak dari seorang landbouwoundernemer atas nikmat dari
tanah, buruh, dan air yang diperlukan untuk ondernemingnya. Jadi pengertian konversi
dengan hak konversi itu lain.
Apabila kita membaca bahwa arti konversi itu adalah perubahan suatu hak tertentu
kepada suatu hak lain, jadi ada peralihan atau perubahan dari hak-hak atas tanah tertentu
kepada hak-hak atas tanah yang lain. Konversi bisa juga diartikan sebagai perubahan hak
lama atas tanah menjadi hak baru menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Perlu dijelaskan
bahwa “hak lama” disini adalah hak-hak atas tanah sebelum berlakunya Undang-Undang
Pokok Agraria, sedangkan hak baru memuat Undang-Undang Pokok Agraria adalah hak-hak
atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA khususnya pasal 16 ayat 1, c.q hak milik,
hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai.
Konversi ini sendiri terjadi karena berdasarkan ketentuan-ketentuan konversi UUPA,
kecuali mengenai Hak Konsensi dan Hak Sewa untuk perusahaan kebun besar yang menjadi
Hak Guna Usaha.Sedangkan konversi ini terdiri dari 3 jenis:
a. Konversi hak atas tanah, yang berasal dari tanah hak Barat
b. Konversi hak atas tanah, yang berasal dari tanah bekas hak Indonesia
c. Konversi hak atas tanah, yang berasal dari tanah bekas Swapraja
Berbicara dalam hal konversi, maka yang perlu diketahui adalah:
1. Pengetahuan mengenai hak atas tanah mengenai hak lama, baik hak atas tanah,
dengan hak barat ataupun hak tanah adat, maupun tanah swapraja.
2. Pengetahuan peraturan tanah yang lama.
3. Macam-macam hak atas tanah menurut hukum yang baru sebagai dimaksud dalam
UUPA, termasuk siapa-siapa saja yang boleh mempunyai hak-hak tersebut, karena
ketentuan konversi sangat erat dengan ketentuan subjek hak.
4. Tidak semua hak dapat dikonversi UUPA, misalnya: hak erfpacht untuk pertanian
kecil dan hak milik adat.

7. 6
2. RIWAYAT SINGKAT KONVERSI
Dengan diundangkannya UUPA, sebagai dimuat dalam UU no. 5 tahun 1960, tentang
Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria, maka sejak berlakunya UUPA tanggal 24 September
1960 itulah berlaku hak-hak atas tanah sebagaimana ditentukan dalam pasal 16, khususnya
hak-hak atas tanah primair, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak
pakai.
Pelaksanaan dari konversi tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Agraria (PMA)
no. 2 tahun 1960 tanggal 10 Oktober 1960 tentang pelaksanaan beberapa ketentuan UUPA
bersambung PMA no. 5 tahun 1960 tanggal 24 Desember 1960, tentang penambahan PMA
no. 2 tahun 1960.
Sedangkan hak-hak atas tanah asal konversi hak barat akan berakhir selambatlambatnya pada tanggal 24 September 1980. Maka untuk penyelesaian hak tanah dimaksud
diatur kembali dengan Kepres no. 32 tahun 1979 tentang pokok-pokok kebijaksanaan dalam
rangka pemberian hak baru atas tanah. Asal konversi hak-hak barat dan pelaksanaannya
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 3 tahun 1979 tanggal 27 Agustus 1979
tentang ketentuan mengenai permohonan dan pemberian hak barat atas tanah asal konversi
hak-hak barat.
Khusus terhadap tanah-tanah bekas hak Indonesia, yaitu tanah yang tunduk dengan
hukum adat yang sifatnya turun temurun seperti Inlandsch Bezit, Yasan, Andarbeni, Pesini,
Grant Sultan dan sebagainya yang pemiliknya pada saat berlakunya UUPA adalah WNI,
dikonversi menjadi hak milik
3.
Macam Konversi Hak Atas Tanah
Konversi Hak Atas Tanah Bekas Hak Barat
Jenis hak atas tanah berasal bekas hak barat:
1. Hak Eigendom
a. Pengertian hak eigendom
Hak eigendom adalah hak untuk membuat suatu barang secara leluasa dan untuk
berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan
dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang
berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain.
b. Konversi hak eigendom
Mengenai konversinya, hak eigendom dapat diatur sebagai berikut
1) Hak milik

8. “Apabila hak eigendom atas tanah yang ada sejak berlakunya Undang-undang
Pokok Agraria menjadi hak milik setelah memenuhi syarat sebagaimana
tersebut dalam pasal 21
7
2) Hak guna bangunan
“Apabila hak eigendom itu kepunyaan orang asing, seorang warga NEGARA
yang disamping kewarganegaraannya asing dan badan hukum yang tidak
ditunjuk oleh pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 2,
sejak berlakunya Undang-undang ini menjadi Hak Guna Bangunan tersebut
dalam pasal 35 ayat 1 dengan jangka waktu 20 tahun”
3) Hak Pakai
“Apabila hak eigendom itu kepunyaan negeri asing yang dipergunakan untuk
keperluan rumah kediaman, Kepala perwakilan dan Gedung Kedutaan sejak
mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam pasal
41 ayat 1 yang akan berlangsung selama tanahnya yang dipergunakan untuk
keperluan di atas”
4) Tidak dikonversi/ dihapus
“Apabila hak eigendom tersebut dalam ayat 3 pasal 1 ini, dibebani dengan
hak opstal atau hak erfpacht, maka hubungan antara yang mempunyai hak
eigendom tersebut dan pemegang hak opstal atau hak erfpacht selanjutnya
diselesaikan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Agraria”
2. Hak Opstal
a. Pengertian hak postal
Hak opstal adalah suatu hak kebendaan untuk memiliki bangunan dan
tanaman-tanaman di atas sebidang tanah orang lain.
b. Konversi hak postal
Pasal 1 Indonesia ketentuan konversi UUPA menentukan “Hak opstal dan hak
erfpacht untuk perumahan yang ada pada pada mulai berlakunya UUPA, sejak
saat tersebut menjadi hak guna bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1, yang
berlangsung selama sisa waktu hak opstal dan erfpacht tersebut, tetapi selamalamanya 20 tahun”
Dengan demikian maka hak opstal itu dikonversi munjadi hak guna bangunan
menurut pasal 35 ayat 1 UUPA dalam jangka waktu sisa waktu dari hak opstal
sejak tanggal 24 September tersebut, dengan ketentuan maksimum 20 tahun hak
opstal yang sudah habis waktunya pada tanggal 24 September 1960 tidak
dikonversi.
Jadi dengan demikian, maka bekas yang punya hak opstal dapat mengajukan
permohonan hak baru.
3. Hak Erfpacht
a. Pengertian hak erfpacht
Hak erfpacht adalah hak untuk memetik kenikmatan seluas-luasnya dari tanah
milik orang lain, mengusahakan untuk waktu yang sangat lama

9. b. Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar
1) Konversi hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar
8
2) Pelaksanaan konversi bekas hak barat c.2 hak erfpacht untuk perusahaan
kebun besar
c. Hak erfpacht yang sudah habis waktunya
Pasal 15 ayat 2 PMA No. 2 /1960, menentukan: “Hak erfpacht termaksud
dalam ayat 1 pasal ini yang sudah habis waktunya dikonversi menjadi hak pakai
yang berlaku sementara sampai ada keputusan yang pasti”
d. Hak erfpacht untuk pertanian kecil
1. Konversi hak erfpacht untuk pertanian kecil
2. Pelaksanaan konversi hak erfpacht untuk pertanian kecil
e. Hak erfpacht untuk perumahan
1.
Konversi Hak erfpacht untuk perumahan pasal V UUPA menentukan:
“Hak opstal dan hak erfpacht untuk perumahan yang ada pada mulai
berlakunya UU ini sejak saat itu menjadi hak guna bangunan tersebut dalam
pasal 35 ayat 1 yang berlangsung selama sisa waktu hak opstal dan hak
erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanya 20 tahun”
2.
Pelaksanaan konversi hak erfpacht untuk perumahan
3.
Hak Gebruik
a. Pengertian hak gebruik
Hak gebruik adalah suatu hak kebendaan atas benda orang lain bagi seseorang
tertentu untuk mengambil benda sendiri dan memakai apabila ada hasilnya
sekedar buat keperluannya sendiri beserta keluarganya.
b. Konversi hak gebruik (Pasal VI UUPA)
Hak-hak gebruik sejak berlakunya UUPA tanggal 24 September 1960 sesuai
dengan pasal VI ketentuan konversi UUPA dikonversi menjadi hak pakai,
sebagaimana dimaksud pasal 41 ayat 1 UUPA.
4.
Bruikleen
a. Pengertian bruikleen
Bruikleen adalah suatu perjanjian dalam mana pihak yang satu menyerahkan
benda dengan cuma-cuma ke pihak lain untuk dipakainya dengan kewajiban bagi
yang meminjam setelah benda itu terpakai untuk mengembalikan dalam waktu
tertentu.
b. Konversi bruikleen
Konversi VI ketentuan konversi UUPA menentukan:
“Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan
hak yang dimaksud dalam pasal 41 ayat 1, seperti yang disebut dengan nama
sebagai dibawah yang ada pada mulai berlakunya UU ini, yaitu hak

10. Vruchtgebruik, genggam bauntuik, anggaduh, bengkak, lungguh, pituwas dan
hak-hak lain dengan nama apapun juga
8
3. Konversi Hak Atas Tanah Bekas Hak-Hak Indonesia
Jenis hak-hak atas tanah berasal dari tanah bekas hak-hak Indonesia:
1. Hak Erfpacht yang altijddurend (Altyddurende)
a. Pengertian hak Erfpacht yang altijddurend
Yang dimaksud dengan hak erfacht yang altijddrurend adalah hak erfacht yang
diberikan sebagai pengganti hak usaha di atas bekas tanah partikulir menurut
S.1913 – 702. (pasal 14 PMA No. 2/1960)
b. Konversi hak Erfpacht yang altijddurend
Untuk diketahui bahwa sebenarnya hak erfpacht yang altijddurend adalah
merupakan hak Indonesia Tanahnya bisa berupa tanah bangunan, tapi juga bisa
berupa tanah pertanian.
Altyddurende Eefpacht ini seperti hak-hak Indonesia lainnya yang sejenis hak
milik adat diatur dalam pasal II ketentuan-ketentuan konversi UUPA, dan
dikonversi sebagai berikut:
1)
2)
3)
1.
Hak milik (Pasal II ayat 1 UUPA
Hak guna usaha (Pasal II ayat 2 UUPA
Hak guna bangunan
Hak Agrarische Kegindom
a. Pengertian hak Agrarische Kegindom
Adalah suatu hak buatan semasa Pemerintah Hindia Belanda dengan maksud
memberikan kepada orang-orang Indonesia/pribumi suatu hak baru yang kuat atas
sebidang tanah.
b. Konversi hak Agrarische Kegindom
Seperti halnya hak erfpacht yang alsijdurend maka hak agrarische kigendom
merupakan hak Indonesia yang tanahnya bisa berupa tanah bangunan tetapi juga
berupa tanah pertanian.
Hak Agrarische Kegindom ini seperti hak-hak Indonesia lainnya, yang sejenis
hak milik, diatur dalam pasal II ketentuan-ketentuan konversi UUPA dapat
dikonversi sebagai berikut:
1) Hak milik (pasal II ayat I UUPA)
2) Hak Guna Usaha (Pasal II ayat 2 UUPA)
3) Hak Guna bangunan

11. 10
a. Jenis hak gogolan
Ada 2 jenis hak gogolan, yaitu:
1) Hak gogolan yang bersifat tetap
Hak gogolan bersifat tetap adalah hak gogolan, apabila para gogol
tersebut terus menerus memunyai tanah gogolan yang sama dan apabila si
gogol itu meninggal dunia, dapat diwariskan tertentu.
2) Hak gogolan yang bersifat tidak tetap
Hak gogolan yang bersifat tidak tetap adalah hak gogolan, apabila para
gogol tersebut tidak terus menerus memegang tanah gogolan yang sama
atau apabila si gogol itu meninggal dunia, maka tanah gogolan tersebut
kembali pada desa.
Konversi Hak Atas Tanah Bekas Hak Swapraja
a. Pengertian hak atas tanah bekas hak Swapraja
Yang dimaksud dengan daerah-daerah Swapraja yang semasa zaman Hindia
Belanda dahulu adalah daerah raja-raja atau zelfbestuurende Landschappen. Istilah
swapraja dipakai dalam:
1) UUD 1945, pasal 18
2) UUDS 1950, pasal 132
3) UU no. 22 tahun 1948, disebut daerah istimewa
b. Jenis-jenis hak tanah berasal dari tanah bekas hak Swapraja
1) Hak Hanggaduh
I.
Pengertian hak hanggaduh
Yang dimaksud dengan hak hanggaduh ialah hak untuk memakai tanah
kepunyaan raja.Menurut pernyataan ini, maka semua tanah Yogyakarta
adalah kepunyaan raja, sedang rakyat hanya menggaduh saja.
II.
Konversi hak hanggaduh
Dijelaskan dalam pasal VI ketentuan konversi UUPA
2) Hak Grant
I.
Pengertian hak grant
Hak grant adalah hak atas tanah atas pemberian raja-raja kepada
bangsa asing
II.
Jenis-jenis hak grant:
i.
Grant sultan
Hak Grant sultan adalah merupakan hak untuk mengusahakan
tanah yang diberikan oleh sultan kepada para kaula swapraja.
Hak grant sultan ini didaftar di kantor pejabat pamong praja.

12. 11
ii.
Grant controleur
Hak grant controleur ini diberikan oleh sultan kepada para
bukan kaula swapraja. Hak dimaksud disebut controleur,
karena pendaftarannya dilakukan di kantor controleur. Hak ini
banyak diubah menjadi hak opstal dan hak erfpach
iii.
Grant Deli maatschappy
Hak grant deli maatschappy ini diberikan sultan kepada Deli
maatschappy. Kepada Deli maatschappy diberi wewenang
untuk memberikan bagian bagian-bagian tanah grant kepada
pihketiga/lain.
Hak konsensi dan sewa untuk Perusahaan Kebun Besar
a. Pengertian hak konsensi dan sewa untuk perusahaan kebun besar
Hak konsensi untuk perusahaan kebun besar adalah hak untuk mengusahakan
tanah swapraja yang diberikan oleh kepala swapraja yang bentuknya sebagai yang
ditetapkan dalam misal: Byblad 3381, 4350, 4770, 5707. Hak konsensi ini tidak dapat
dihipotekkan.
Hak sewa untuk perusahaan kebun besar adalah hak sewa atas tanah negara,
termasuk tanah bekas swapraja untuk dipergunakan perkebunan yang luasnya 25 Ha,
atau lebih, sesuatu dengan batas yang ditentukan dalam pasal 28 ayat 2 UUPA.
b. Konversi hak konsensi dan sewa untuk perusahaan kebun besar
Pasal IV ketentuan-ketentuan konversi UUPA menentukan:
Ayat 1:
Pemegang concessie dan sewa untuk perusahaan kebun besar dalam jangka waktu
setahun sejak mulai berlakunya undang-undang ini, harus mengajukan permintaan
menteri agraria, agar haknya diubah menjadi hak guna usaha.
2. HAK-HAK ATAS TANAH YANG BERSIFAT SEMENTARA
Ketentuan Umum.
Hak-hak atas tanah yang bersifat sementara disebutkan dalam Pasal 16 ayat
(1) huruf h UUPA. Macam-macam haknya disebutkan dalam pasal 53 UUPA, yang
meliputi Hak Gadai (Gadai Tanah), hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil),
Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian. Hak-hak atas tanah ini diatur dalam
UUPA dan diberi sifat semetara, dalam waktu yang singkat, diusahakan akan dihapus
karna mengandung sifat-sifat pemerasan dan bertentangan dengan jiwa UUPA.

13. Kenyataannya sampai saat ini tidak dapat dihapuskan dan yang dapat dilakukan
adalah mengurangi sifat-sifat pemerasan.
12
3. MACAM-MACAM HAK ATAS TANAH YANG BERSIFAT SEMENTARA YAITU
HAK GADAI DAN HAK MENUMPANG
A. Hak Gadai (Gadai tanah)
1. Pengertian Hak Gadai (Gadai Tanah)
UUPA tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan Hak Gadai
(Gadai Tanah). Untuk memperoleh pemahaman tentang pengertian Gadai Tanah,
berikut ini dikemukakan pendapat Boedi Harsono, Gadai tanah adalah hubungan
hukum seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang telah menerima uang
gadai daripadanya.Selama uang gadai belum dikembalikan, tanah tersebut
dikuasai oleh pemegang gadai. Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak
pemegang gadai, Pengembalian uang gadai atau yang lazim disebut penebusan
tergantung pada kemauan dan kepampuan pemilik tanah yang yang
menggadaikan, banyak gadai yang berlangsung bertahun-tahun bahkan sampai
puluhan tahun karena pemilik tanah belum mampu melakukan penebusan.
2. Subjek hak gadai
Dalam hak Gadai (Gadai Tanah) terdapat dua pihak, yaitu pihak pemilik tanah
pertanian tersebut pemberi gadai dan pihak yang menyerahkan uang kepada
pemberi gadai disebut penerima (pemegang) gadai.Pada umunya, pemberi gadai
berasal dari golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, Sebaliknya
penerima (pemegang) gadai berasal dari golongan masyarakat yang mampu
(kaya).
3. Terjadinya Hak Gadai (Gadai Tanah).
Hak Gadai (Gadai Tanah) pertanian bagi masyarakat Indonesia khususnya petani
bukanlah hal yang baru. Semula lembaga ini diatur/tunduk pada hukum adat
tentang tanah dan pada umumnya dibuat tidak tertulis. Kenyataan ini selaras
dengan sistem dan cara berfikir hukum adat yang sifatnya sangat sederhana. Hak
gadai (Gadai Tanah) dalam hukum adapt harus dilakukan dihadapan kepala
desa/kepala adapt selaku kepala masyarakat. Hukum adat mempunyai wewenang
untuk menentukan dan mengatur perbuatan -perbuatan hukum mengenai tanah
yang terjadi dalam lingkungan wilayah kekuasaannya.
Dalam praktiknya, Hak gadai (Gadai Tanah) pada umumnya dilakukan tanpa
sepengetahuan kepala desa/kepala adat.Hak Gadai (Gadai Tanah) hanya dilakukan
oleh pemilik tanah dan pihak yang memberikan uang gadai, dan dilakukan tidak
tertulis.
4. Perbedaan Hak Gadai (Gadai Tanah) dan Gadai dalam Hukum Perdata
Barat.
Perbedaan antara Hak Gadai (Gadai Tanah) dan Gadai menurut Hukum
Perdata Barat, adalah pada Hak Gadai (Gadai Tanah) terdapat satu perbuatan

14. hukum yang berupa perjanjian penggarapan tanah pertanian oleh orang yang
memberikan uang gadai, sedangkan Gadai menurut Hukum Perdata Barat terdapat
13
dua perbuatan hukum yang berupa perjanjian pinjam-meminjam uang sebagai
perjanjian pokok dan penyerahan benda bergerak sebagai jaminan, sebagai
perjanjian ikutan.
5. Jangka Waktu Hak Gadai Tanah (Gadai Tanah).
Jangka waktu Hak Gadai (Gadai Tanah) dalam praktiknya dibagi menjadi dua,
yaitu:
a) Hak Gadai (Gadai Tanah) yang lamanya tidak ditentukan
Dalam hal Hak Gadai (Gadai Tanah) tidak ditentukan lamanya, maka
pemilik tanah pertanian tidak boleh melakukan penebusan sewaktuwaktu, misalnya sekarang digadai, 1 atau 2 bulan kemudian ditebus.
Penebusan baru dapat dilakukan apabila pemegang gadai minimal telah
melakukan satu kali masa panen.Hal ini disebabkan karma Hak Gadai
(Gadai Tanah) merupakan perjanjian penggarapan tanah bukan perjanjian
pinjam-meminjam uang.
b) Gadai Tanah yang lamanya ditentukan
Dalam Hak Gadai (Gadai Tanah) ini, pemilik tanah baru dapat menebus
tanahnya kalau jangka waktu yang diperjanjikan dalam Hak Gadai (Gadai
Tanah) berakhir. Kalau jangka waktu tersebut sudah berakhir dan pemilik
tanah tidak dapat menebus tanahnya, maka tidak dapat dikatakan bahwa ia
melakukan wanprestasi sehingga pemegang gadai bias menjual lelang
tanah yang digadaikan tersebut. Apabila batas waktu yang telah ditentukan
pemilik tanah tidak dapat menebusnya, maka pemegang gadai tidak dapat
memaksa pemilik tanah untuk menebus tanahnya, dan kalau pemegang
gadai tetap tetap memaksa menjual lelang tanah yang digadaikan tersebut,
maka pemilik tanah dapat menggugat pemegang gadai kecuali pemilik
tanah dapat mengizinkan menjual tanah yang digadaikan.
6. Ciri-ciri Hak Gadai (Gadai Tanah).
Hak Gadai (Gadai Tanah) menurut hukum adapt mengandung cirri-ciri sebagai
berikut :
a) Hak menebus tidak mungkin kadaluarsa.
b) Pemegang gadai selalu berhak untuk mengulang gadaikan tanahnya.
c) Pemegang gadai tidak boleh menuntut supaya tanahnya segera ditebus.
d) Tanah yang digadaikan tidak bisa secara otomatis menjadi milik pemegang
gadai bila tidak ditebus.
7. Sifat pemerasan dalam Hak Gadai (Gadai Tanah).
Hak Gadai (Gadai Tanah) di samping mempunyai unsur tolong menolong, namun
juga mengandung sifat pemerasan karena selama pemilik tanah tidak dapat

15. menebus tanahnya, tanahnya tetap dikuasai oleh pemegang gadai.Sifat pemerasan
Pada Hak Gadai (Gadai Tanah), adalah :
14
a) Lamanya gadai tidak terbatas. Berapa tahun saja tanah itu dikuasai oleh
pemegang gadai, tanah tidak akan dikembalikan kepada pemilik tanah
apabila tidak ditebus.
b) Tanah baru dapat kembali kepada pemilik tanah apabila sudah ditebus oleh
pemiliknya. Dengan menguasai tanah selama 6 sampai 7 tahun saja, hasil
yang dapat diperoleh pemegang gadai sudah melebihi jumlah uang gadai
dan bunga gadai.
8. Penyelesaian masalah uang gadai.
Untuk menghapuskan sifat pemerasan dalam Hak Gadai (Gadai Tanah)
sekaligus bukanlah pekerjaan yang mudah dikarenakan Hak Gadai (Gadai Tanah)
tersebut sudah berakar dalam kehidupan masyarakat khususnya di pedesaan. Yang
dapat dilakukan adalah mengurangi sifat pemerasan dengan jalan membuat
ketentuan tentang cara penebusan uang gadai. Hal ini dilakukan dalam rangka
penertiban dan melindungi golongan ekonomi lemah (pemberi gadai).Ketentuan
yang mengatur cara penebusan uang gadai diatur dalam UU No. 56 Prp Tahun
1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
9. Hapusnya Hak Gadai (Gadai Tanah).
Faktor-faktor penyebab hapusnya Hak Gadai (Gadai Tanah) :
a) Telah dilakukan penebusan oleh pemilik tanah (pemberi gadai).
b) Hak gadai sudah berlangsung 7 tahun atau lebih.
c) Adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pemegang gadai
menjadi pemilik atas tanah yang digadaikan karena pemilik tanah tidak
dapat menebus dalam jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah
pihak dalam Gadai Tanah.
d) Tanahnya dicabut untuk kepentingan umum.
e) Tanahnya musnah.
B. Hak Menumpang
a) Pengertian hak menumpang
UUPA tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan Hak
Menumpang. Boedi Harsono memberikan pengertian Hak Menumpang, yaitu hak
yang memberi wewenang kepada seseorang untuk mendirikan dan menempati
rumah di atas tanah pekarangan milik orang lain. Di atas tanah itu mungkin masih
ada rumah lain kepunyaan pemilik tanah, tetapi mungkin saja tanah itu merupakan
tanah pekarangan yang semula masih kosong.
b) Hak Menumpang Termasuk Hak Atas Tanah.
Dalam Hak Menumpang memuat wewenang seseorang untuk mempergunakan
tanah yang bersangkutan, dalam arti mendirikan rumah dan mendiaminya di atas
tanah milik orang lain.

16. c)
d)
e)
f)
15
Unsur-unsur tolong-monolong dalam hak menumpang
Dalam Hak Menumpang terdapat unsur tolong-menolong dan bersifat
kekeluargaan, yaitu pemilik tanah merasa iba (kasian) kepada seseorang yang
tertimpa musibah atau tidak mempunyai rumah, lalu seseorang tersebut diberi hak
untuk menempati rumah lain dari pemilik tanah atau mendirikan bangunan di
bagian lain dari tanah milik orang lain tersebut tanpa membayar uang sewa.
Hak Menumpang biasanya terjadi atas dasar kepercayaan oleh pemilik tanah
kepada orang lain yang belum mempunyai rumah sebagai tempat tinggal dalam
bentuk tidak tertulis, tidak ada saksi, dan tidak diketahui oleh perangkat
desa/kelurahan setempat, sehingga jauh dari jaminan kepastian hukum dan
perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.
Sifat pemerasan.
Orang yang mempunyai Hak Menumpang biasanya tidak mau keluar atau
mengonsongkan rumah yang ditempatinya kalau tidak diberi ganti rugi atau
pesangon oleh pemilik tanah dengan alas an bahwa ia telah mendirikan rumah
dengan biaya sendiri atau merawat rumah yang ditempati dalam jangka waktu
yang lama bahkan rumah tersebut ditempati oleh keturunannya (ahli warisnya).
Sifat-sifat dan ciri-ciri hak menumpang
adalah :
a) Tidak mempunyai jangka waktu yang pasti karena sewktu-waktu dapat
dihentikan.
b) Hubungan hukumnya lemah, yaitu sewaktu-waktu dapat diputuskan oleh
pemilik tanah jika ia memerlukan tanah tersebut.
c) Pemegang Hak Menumpang tidak wajib membayar sesuatu (uang sewa)
kepada pemilik tanah.
d) Hanya terjadi pada tanah pekarangan (tanah untuk bangunan).
e) Tidak wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan.
f) Bersifat turun-temurun, artinya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.
g) Tidak dapat dialihkan kepada pihak yang bukan ahli warisnya.
Hapusnya Hak Menumpang
dapat disebabkan beberapa faktor-faktor berikut;
a) Pemilik tanah sewaktu-waktu dapat mengakhiri hubungan hukum antara
pemegang Hak Menumpang dengan tanah yanag bersangkutan.
b) Hak Milik atas tanah yang bersangkutan dicabut untuk kepentingan umum.
c) Tanahnya musnah.

17. 16
BAB III
PENUTUP
1. KESIMPULAN
Dari makalh kami di atas dapat disimpulkan bahwa
A. konversi itu adalah perubahan suatu hak tertentu kepada suatu hak lain, jadi ada
peralihan atau perubahan dari hak-hak atas tanah tertentu kepada hak-hak atas tanah
yang lain. Konversi bisa juga diartikan sebagai perubahan hak lama atas tanah menjadi
hak baru menurut Undang-Undang Pokok Agraria
B. Dengan diundangkannya UUPA, sebagai dimuat dalam UU no. 5 tahun 1960, tentang
Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria, maka sejak berlakunya UUPA tanggal 24
September 1960 itulah berlaku hak-hak atas tanah sebagaimana ditentukan dalam
pasal 16. dan pasal 53 mengenai hak atas tanah yang bersifat sementara.hak-hak atas
tanah asal konversi hak barat akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24
September 1980 yang diatur kembali dengan Kepres no. 32 tahun 1979 tentang pokokpokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah. Dan
pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 3 tahun 1979
tentang ketentuan mengenai permohonan dan pemberian hak barat atas tanah asal
konversi hak-hak barat.
Macam konversinya
1) Konversi hak atas tanah barat
2) Konversi ha katas tanah bekas hak-hak Indonesia
3) Konversi hak atas tanah bekas hak tanah swapraja
4) Hak konsensi dan sewa untuk perusahaan kebun besar
C. Hak atas tanah yang besifat sementara
1) Hak gadai(pembahasan kami)
2) Hak usaha bagi hasil
3) Hak menumpang(pembahsan kami)
4) Hak sewa
2. Sumber
a. Hukum agrarian Indonesia (sejarah pembentukan)
b. Hukum agrarian Indonesia (kumpulan Peraturan)
c. UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR
POKOK-POKOK AGRARIA

18. 17