Buku pedoman ini membahas tentang pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD provinsi Sulawesi Tenggara mencakup fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi meliputi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran meliputi pembahasan APBD dan pengawasan anggaran, sedangkan fungsi pengawasan meliputi pengawasan pelaksanaan APBD dan kebijakan pemerintah daerah. Buku ini berisi 167 halaman dengan 6 bab yang

1. PEDOMAN
PELAKSANAAN
FUNGSI-FUNGSI
DPRD
DITERBITKAN OLEH :
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BUKU
Penulis :
Abdul Hasid Pedansa
Robert Piter Raru
Ade Suerani

2. SEKILAS
 Mengulas tentang pelaksanaan fungsi legislasi yang meliputi
pembentukan peraturan daerah baik peraturan daerah yang
berasal dari DPRD maupun peraturan daerah yang berasal dari
kepala daerah.
 Fungsi anggaran, mengurai tentang pembahasan KUA PPAS,
pembahasan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
 Fungsi Pengawasan, mengurai tentang Pembahasan LKPJ,
Pembahasan Tindak Lanjut LHP BPK atas LKPD; Persetujuan
DPRD atas Kerjasama Daerah, Pemindahtanganan Barang Milik
Daerah dan Pemberian Tambahan Penghasilan PNSD;
Pelaksanaan Reses ; Pengaduan dan/atau Aspirasi ; Pelaksanaan
Kunjungan Kerja dan Studi Komperasi ; Pelaksanaan Konsultasi;
Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat
Umum; dan Pelaksanaan Rapat Kerja, fungsi anggaran dan fungsi
pengawasan.

3. SEKILAS
Pada bagian akhir, dilampirkan :
a.Sistematika/Tata Naskah dan
Uraian Penyusunan Naskah
Akademik, dan
b.Sistematika dan Teknik
Penyusunan Peraturan Daerah.

4. Informasi
 Email :
fungsi.fungsi.dprd@gmail.com
 Facebook : Fungsi Fungsi
DPRD
 Page FB : Pedoman
Pelaksanaan Fungsi-Fungsi
DPRD
Harga : Rp. 50 ribu.
Hubungi Aryanto :
Spesifikasi buku
Ukuran 16 x 24
Jenis huruf Tahoma, size : 11 pt.
Jumlah halaman 167
Kertas 80 gr.
Kontak

5. DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. DPRD bukan DPR RI
BAB II TENTANG DPRD
A. Sejarah DPRD
B. Kedudukan, Fungsi, Tugas dan
Wewenang DPRD
C. Hak dan Kewajiban Anggota DPRD
D. Fraksi dan Alat Kelengkapan
E. Jenis-Jenis Rapat
F. Pengambilan Keputusan

6. DAFTAR ISI
BAB III PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI
A. Pembentukan Perda
B. Pembentukan Perda yang berasal dari DPRD
C. Pembentukan Perda yang berasal dari Kepala
Daerah
D. Evaluasi dan Klarifikasi
BAB IV PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN
A. Pembahasan Rancangan KUA PPAS
B. Pembahasan Rancangan APBD
1. APBD (Induk)
2. Perubahan APBD
3. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

7. DAFTAR ISI
BAB V PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN
A. Pembahasan LKPJ
B. Pembahasan Tindak Lanjut LHP BPK atas LKPD
C. Persetujuan DPRD atas Kerjasama Daerah,
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dan Pemberian
Tambahan Penghasilan PNSD
D. Pelaksanaan Reses
E. Pengaduan dan/atau Aspirasi
F. Pelaksanaan Kunjungan Kerja dan Studi Komperasi
G. Pelaksanaan Konsultasi
H. Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar
Pendapat Umum
I. Pelaksanaan Rapat Kerja

8. BAB VI PRODUK-PRODUK DPRD
A. Peraturan Daerah
B. Peraturan DPRD
C. Keputusan DPRD
D. Keputusan Pimpinan DPRD
Daftar Pustaka
Lampiran I : Sistematika dan Uraian Naskah Akademik
Lampiran II : Sistematika dan Teknik Penyusunan Peraturan
Daerah

9. Sekian dan terima
kasih

10. Sekian dan terima
kasih