1. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
LAPORAN BADAN LEGISLASI DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
atas
PROGRAM LEGISLASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011
Disampaikan oleh :
Ir. H. Achmad Sunarko
(Anggota Badan Legislasi Daerah)
Dalam Rapat Paripurna DPRD Sultra
Senin, 11 April 2011

2. BISMILLAHIR RAHMAANIR RAHIIM
Assalamu’Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Pagi, Salam Sejahtera Untuk Kita Semua
Yth. Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara
Yth. Pimpinan dan Rekan-rekan Anggota DPRD Sulawesi Tenggara
Yth. Saudari Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Yth. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sulawesi
Tenggara
Yth. Para Pejabat TNI POLRI
Yth. Para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara
Undangan serta Hadirin yang berbahagia
Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT, Zat yang
menganugerahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita sekalian
sehingga kita dapat berkumpul dan bersilaturrahim ditempat ini
dalam forum rapat paripurna dewan yang mulia ini.
Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada pemimpin
umat dan suri tauladan kita, Baginda Rasulullah Muhammad SAW,
kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman
dan semoga kita yang hadir di forum rapat paripurna ini serta
masyarakat Sulawesi Tenggara umumnya, senantiasa istiqomah
menegakan nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan serta
mendapatkan syafaat-Nya di hari kiamat kelak. Amin Ya Robbal’
Alamin
Selanjutnya, perkenankanlah kami atas nama Badan Legislasi
Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan ucapan
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Biro
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah
meluangkan waktu dan kesempatannya mengkoordinir program
legislasi daerah dilingkungan pemerintah daerah dan selanjutnya
membahas rancangan program legislasi daerah tahun 2011 bersama
kami.
1

3. Gubernur, Pimpinan Dewan dan Hadirin yang Berbahagia …
Mengingat peranan Peraturan Daerah yang demikian penting
dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka penyusunannya perlu
diprogramkan dalam sebuah instrumen yang dipersyaratkan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, dijelaskan bahwa perencanaan penyusunan peraturan
daerah, dilakukan dalam suatu program legislasi daerah.
Program legislasi daerah merupakan instrumen perencanaan
program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara
terencana, terpadu dan sistematis. Secara operasional, Program
legislasi daerah memuat daftar prioritas rancangan peraturan daerah
yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu sebagai
bagian integral dari sistem peraturan perundang-undangan. Dengan
demikian, program legislasi daerah dapat digunakan sebagai
pedoman dan pengendali penyusunan peraturan daerah yang
mengikat lembaga yang berwenang (Pemerintah Daerah dan DPRD)
dalam membentuk peraturan daerah.
Badan Legislasi Daerah DPRD sebagaimana diamanatkan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 dan Peraturan
Tata tertib DPRD Sultra memiliki tugas dan wewenang menyusun
program legislasi daerah di lingkungan DPRD dan
mengkoordinasikannya dengan Pemerintah Daerah. Tugas dan
wewenang dimaksud telah dilakukan Badan Legislasi Daerah
bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah, melalui rapat kerja
masing-masing secara internal untuk mengkoordinir di lingkungan
masing-masing, dan rapat koordinasi keduanya untuk membahas
dan mensinkronkan daftar rancangan peraturan daerah prakarsa
DPRD dan daftar rancangan peraturan daerah usulan gubernur,
sejak tanggal 7 Januari, 17 Januari, 21 Februari, 10 Maret, 14 Maret,
dan terakhir rapat pemantapan pada tanggal 7 April 2011.
Dan hal-hal yang mengalami kebuntuan dalam rapat
koordinasi tersebut, oleh karena tidak adanya landasan operasional
khususnya yang mengatur tentang penetapan program legislasi
daerah termasuk bentuk/wujud dari program legislasi daerah telah
2

4. dikonsultasikan ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri RI pada
tanggal 4 Maret 2011.
Hasilnya, berdasarkan arahan dan petunjuk dari Kepela Biro
Kementerian Dalam Negeri tersebut, program legislasi daerah dapat
dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama Gubernur dan
Pimpinan DPRD, yang selanjutnya akan dituangkan dalam
Keputusan Gubernur untuk dilaksanakan pihak-pihak yang
berwenang.
Rapat Dewan Hadirin Yang Mulia ….
Adapun daftar prioritas rancangan peraturan daerah di
lingkungan DPRD disepakati di Badan Legislasi Daerah terdiri dari 4
(empat) buah Rancangan Peraturan Daerah masing-masing :
1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Peraturan
Daerah;
2. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pedoman Pengadaan
Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;
3. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Struktural; dan
4. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Izin Jasa
Titipan Untuk Kantor Cabang.
Sementara itu, daftar prioritas rancangan peraturan daerah di
lingkungan pemerintah daerah disepakati terdiri dari 16 (enam belas)
rancangan peraturan daerah masing-masing :
1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah;
2. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang BPD Sultra;
3. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengesahan Akta
Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Koperasi;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perizinan Pengusahaan
Minyak dan Gas Bumi;
5. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pinjaman Pemerintah
Provinsi Dalam Rangka Pembangunan Rumah Sakit Tipe B;
3

5. 6. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 1989 Tentang Perusahaan Daerah
Perhutanda Sulawesi Tenggara;
7. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah 2009 – 2025;
8. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan;
9. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa Usaha.
10. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Satuan
Polisi Pamong Praja;
11. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Bank
Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
12. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD TA 2010;
13. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD TA
2011;
14. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
15. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan
Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
16. Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD TA 2012
Dengan demikian, program legislasi daerah tahun anggaran
2011 terdiri dari 20 daftar prioritas rancangan peraturan daerah yang
meliputi 4 (empat) rancangan peraturan daerah berasal dari prakarsa
DPRD dan 16 (enam belas) rancangan peraturan daerah yang berasal
dari gubernur. Namun, tidak menutup kemungkinan, gubernur
ataupun DPRD dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di
luar dari program legislasi daerah yang akan kita sepakati hari ini,
karena peraturan perundang-undangan tidak menutup peluang itu,
sepanjang memenuhi prosedur yang dipersyaratkan.
Rapat Dewan Yang Terhormat Hadiri Yang Sama Berbahagia …
Mengakhiri laporan kami hari ini ini, izinkanlah kami dari Badan
Legislasi Daerah menitipkan bebarapa harapan dalam rangka
4

6. implementasi program legislasi daerah tahun 2011 yang sebentar lagi
akan kita sepakati bersama, yaitu sebagai berikut :
Pertama, kesepakatan kita tersebut seyogyanya sesegera mungkin
ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur tentang Program
Legislasi Daerah Tahun 2011 sebagai rujukan pembiayaan kegiatan-
kegiatan dalam rangka pembentukan rancangan peraturan daerah
dimaksud yang telah dianggarkan dalam APBD 2011; dan
Kedua, perlunya komitmen dan konsitensi kita bersama khususnya
perangkat daerah sebagai landing sektor raperda sebagaimana
tersebut dalam program legislasi daerah, agar penyampaiannya
menyesuaikan urutan daftar prioritas. Dalam konteks ini peran
Sekretaris Daerah sangat diperlukan untuk mengkoordinasikan
SKPD-SKPD dalam menyiapkan raperda yang berasal dari
pemerintah daerah, dan yang terkhusus terkait raperda APBD untuk
senantiasa tepat waktu.
Demikianlah laporan badan legislasi daerah yang dapat kami
sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dirintis hari ini menjadi
komitmen kita bersama untuk membentuk dan menciptakan
peraturan daerah yang berkualitas, yang bukan saja dari sisi
substansi materinya tetapi juga prosedur formil yang senantiasa
merujuk dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi
dan membimbing kita dalam menyelenggarakan pemerintahan ini.
Selebihnya semoga menjadi manfaat dan yang kurang mohon
dimaafkan. Terima kasih.
Billahi Taufik Walhidayah
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakuh
Badan Legislasi Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara,
1. Ir. Hj. Masyhura Ketua
2. Abdul Hasid Pedansa Wakil Ketua
3. Drs. H. Iskandar, M.Si Sekretaris (Bukan Anggota)
5

7. 4. Ruslimin Mahdi, SH Anggota
5. Drs. La Nika, M.Si Anggota
6. Ir. Mardamin, M.Pd Anggota
7. H. Abdurrahman Shaleh AM., SH Anggota
8. Ir. Slamet Riadi Anggota
9. H. Syamsul Ibrahim, SE., M.Si Anggota
10. H. Saharuddin B., SH
11. Ir. H. Achmad Sunarko Anggota
12. Drs. H. Ryha Madi Anggota
Juru Bicara,
Ir. H. Achmad Sunarko
6