Sistem hukum dan peradilan nasional membahas tentang pengertian sistem hukum, tujuan dan fungsi hukum, jenis-jenis hukum, sumber hukum, lembaga peradilan, dan upaya pemberantasan korupsi. Sistem hukum merupakan susunan kesatuan yang saling terkait untuk mengatur tata tertib masyarakat. Lembaga peradilan memberikan keadilan bagi rakyat sesuai ketentuan hukum. Upaya pemberantasan

1. BAB 2
Sistem Hukum dan Peradilan
Nasional
SK- P E N U T U P
P E N U T U P END
SHO
KD W

2. SK  KD
Kompetensi Dasar :
Standar 2.1. Mendeskripsikan pengertian sistem
hukum dan peradilan nasional.
Kompetensi : 2.2. Menganalisis peranan lembaga-
Menampilkan sikap lembaga peradilan.
positif ter-hadap 2.3. Menunjukkan sikap yang sesuai de-
sistem hu-kum dan ngan ketentuan hukum yang berlaku
pera-dilan nasional
2.4. Menganalisis upaya pemberantasan
korupsi di Indonesia
2.5. Menampilkan peran serta dalam upaya
pemberantasan korupsi di Indonesia.

3. PENGERITAN SISTEM HUKUM
PENGERITAN SISTEM HUKUM
TUJUAN, TUGAS, DAN FUNGSI HUKUM
TUJUAN, TUGAS, DAN FUNGSI HUKUM
PENGGOLONGAN HUKUM MENURUT ATAS
PENGGOLONGAN HUKUM MENURUT ATAS
PEMBAGIANNYA
PEMBAGIANNYA
SUMBER HUKUM DAN TATA URUTAN PERATURAN
SUMBER HUKUM DAN TATA URUTAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN (TAP MPR NO.III/MPR/2000)
PERUNDANG-UNDANGAN (TAP MPR NO.III/MPR/2000)

4. Pengertian sistem
Kata “sistem” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengandung arti susunan
kesatuan-kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi
berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan
Pengertian Hukum
1. Prof. Mr. E.M. Meyers, hukum adalah semua aturan yang mengandung
pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam
masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan
tugasnya.
2. Leon Duguit, hukum adalah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang
daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat
sebagai jaminan dari kepentingan bersama & yang pelanggaran terhadapnya akan
menimbulkan reaksi bersama terhadap pelakunya.
3. Drs. E. Utrecht, S.H., hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan)
yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karenya harus ditaati oleh
masyarakat itu.

5. K D –
2.1

6. K D – 2.1
FUNGSI
HUKUM
TUGAS
HUKUM

9. K D – 2.1

14. sitif)
m Po g dicita-
tum (Huku . Yan
nstitu ndum (Huk
 I us Co stitue yang
Con ional
 Ius
an) idan a Na s
citak : Hukum p ih disusun lam) :
C ontoh at ini mas Asasi, H. a
gga s a al (H.
hin
m Un ivers
 Huku

15.  Hukum materil :
 Hukum yang mengatur tentang isi hubungan antar sesama
anggota masyarakat, antara anggota masyarakat (hukum
yang peraturanperaturan yang berisi perintah dan larangan-
larangan)
Contoh : KUHP, KUHPerdata UU No 71 tentang perkawinan
 Hukum Formal :
 Keseluruhan aturan yang berisi tata cara untuk
menyelesaikan suatu perbuatan yang melanggar hukum
materil
Contoh : KUHAP, Hukum acara peradilan tata usaha negara
dll

16.  Hukum yan
g memaks
Hukum yan a:
bersifat mu g dalam ke
tlak adaan apap
un har us d
Contoh : Ke itaati dan
tentuan pas
al 340 KUH
P
 Hukum yan
g mengatu
Hukum yan r (pelengka
g dapat dik p) :
yang bersa esampingk
ngkutan te an apabila
Contoh : Ke lah membu pihak-piha
tentuan pas at sendiri s k
al 1152 KUH uatu perjan
perdata jian

17.  Hukum objektif:
Hukum yang berlaku umum dan tidak
mengenai orang atau golongan tertentu
 Hukum subjektif (HAK):
Hukum yang timbul dari hukum
obyektif dan berlaku terhadap seseorang
tertentu atu lebih

18. K D – 2.1

19. SUMBER HUKUM
Adalah segala hal yang menimbulkan
aturan yang mempunyai kekuatan memaksa,
artinya jika seseorang melanggar aturan
tersebut, orang itu akan dikenakan sanksi
yang tegas dan nyata
MACAM-MACAM SUMBER HUKUM :
1. Undang-undang,
2. Traktat,
3. Kebiasaan (hk tidak tertulis),
4. Doktrin, dan
5. Yurisprudensi,

20. TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(TAP MPR No. III/MPR/2003)
Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, merupakan
pedoman pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan
peraturan perundang-undangan Indonesia adalah sebagai
berikut :
1. Undang-undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR-RI
3. Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden ; dan
7. Peraturan Daerah.
K D –
2.1

21. Pengertian lembaga
peradilan
Perbedaan peradilan
dan pengadilan
Macam-macam badan
peradilan
Tingkatan badan
peradilan

22. KD-2.2
lembaga peradilan
merupakan wahana bagi
setiap rakyat yang
mencari keadilan untuk
mendapatkan haknya
sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku.

23. KD-2.2

24. KD-2.2

25. KD-2.2

26. Penerapan hukum
Sikap yang sesuai
dalam kehidupan
dengan hukum sehari-hari

27.  Kesadaran hukum
 Adalah kesadaran untuk berfikir positif terhadap
hukum, merasa senang, ta’at, patuh dan keinginan
berperilaku sesuai dengan hukum
 Perbuatan hukum
 Adalah tindakan yang oleh hukum diberi akibat
hukum berdasarkan anggapan bahwa subjek
hukum yang yang melakukan memang
menghendaki timbulnya akibat hukum yang
bersangkutan
KD 2-3

28. KD 2-3

29. PENGERTIAN UPAYA
KORUPSI PEMBERANTA
SAN KORUPSI
BENTUK
UNSURE (JENIS)
PERBUATAN TINDAK
KORUPSI PIDANA
KORUPSI

30. Menurut kamus besar bahasa indonesia
korupsi adalah penyelewengan atau
penggelapan (uang negara atau
perusahaan dan sebagainya) untuk
kepentingan peribadi atau orang lain.
KD-
2.4

31. KD-
2.4

32.  kerugian keuangan
negara
 Penyuapan
 penggelapan dalam
jabatan
 pemerasan
 perbuatan curang
KD-
gratifikasi
2.4

33. KD-
2.4

34. PERAN SERTA MELALUI LSM
PERAN SERTA MELALUI MEDIA
PERAN SERTA MELALUI KEGIATAN
LANGSUNG

35. KD-2.5

36. KD-2.5

37. KD-2.5

38. Demikianlah persentasi kami tentang
Sistem Hukum dan Peradilan Nasional.
kami ucapkan terima kasih kepada
seluruh pihak yang terlibat.
sampai jumpa dan….
“SALAM AKSELERASI”