1. Batas Waktu Penyetoran & Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)
SPT Masa :
Batas Waktu Penyampaian
No Jenis SPT Masa Batas Waktu Penyetoran/Pembayaran
SPT Terakhir
PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh
1. Pemotong PPh
PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong
2. PPh
PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong
3. PPh
PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar
minyak, gas, dan pelumas kepada
penyalur/agen atau industri yang dipungut oleh
4. Wajib Pajak badan yang bergerak dalam tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa
bidang produksi bahan bakar minyak, gas, dan Pajak berakhir
pelumas
20 (dua puluh) hari setelah
PPh pasal 22 yang pemungutannya dilakukan Masa Pajak berakhir
5. oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai
Pemungut Pajak
PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong
6. PPh
PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong
7. PPh
PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar
8. sendiri oleh Wajib Pajak
PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah
9. Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 25
10.
PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM
atas impor bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan
dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh
11. Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor -
harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen
pemberitahuan pabean impor
PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM
secara mingguan paling lama
atas impor yang dipungut oleh Direktorat 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan
12. pada hari kerja terakhir
Jenderal Bea dan Cukai pajak
minggu berikutnya
PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara
pada hari yang sama dengan pelaksanaan
pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai
14 (empat belas) hari setelah
13. dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan
Masa Pajak berakhir
menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama
rekanan dan ditandatangani oleh bendahara
PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang
melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu
14. Surat Pemberitahuan Masa pada akhir Masa Pajak terakhir
20 (dua puluh) hari setelah
Masa Pajak berakhir
Pembayaran masa selain PPh Pasal 25 bagi
Wajib Pajak dengan kriteria tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing
15. (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan jenis pajak
beberapa masa pajak dalam satu Surat
Pemberitahuan Masa
1

2. PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang
akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
dalam satu Masa Pajak
16. dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN
disampaikan
PPN yang terutang atas kegiatan membangun
sendiri harus disetor oleh orang pribadi atau
17. badan yang melakukan kegiatan membangun
sendiri
tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah
PPN atau PPN dan PPnBM yang
Masa Pajak berakhir
pemungutannya dilakukan oleh Pemungut
PPN selain Bendahara Pemerintah atau
18.
instansi Pemerintah yang ditunjuk
PPN atau PPN dan PPnBM yang
pemungutannya dilakukan oleh Bendahara
tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak akhir bulan berikutnya setelah
19. Pengeluaran sebagai Pemungut PPN Masa Pajak berakhir
berakhir
PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang
Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa
Kena Pajak dari luar Daerah Pabean harus
disetor oleh orang pribadi atau badan yang tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah saat
20. memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak terutangnya pajak
berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar
Daerah Pabean
PPN atau PPN dan PPnBM yang
pada hari yang sama dengan pelaksanaan
pemungutannya dilakukan oleh Pejabat
pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak
21. Penandatangan Surat Perintah Membayar
Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan
sebagai Pemungut PPN
Perbendaharaan Negara
SPT Tahunan :
Batas Waktu Batas Waktu Penyampaian
No Jenis Pajak Yang Menyampaikan SPT
Pembayaran SPT Terakhir
sebelum Surat 3 (tiga) bulan setelah akhir
Wajib Pajak orang pribadi
Pemberitahuan Pajak Tahun Pajak
1. SPT PPh Tahunan
Penghasilan 4 (empat) bulan setelah akhir
Wajib Pajak badan disampaikan Tahun Pajak
Keterangan :
- Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur
nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- Dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan
- Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum
yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Disusun oleh:
Heri Susanto
Sumber :
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 & Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 jo. 80/PMK.03/2010
2