Dokumen ini merupakan rencana pembangunan jangka panjang bidang kesehatan provinsi DIY untuk periode 2005-2025. Rencana ini membahas visi, misi, tujuan, strategi, dan target pembangunan kesehatan untuk empat periode lima tahun. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat DIY dengan peningkatan ketersediaan layanan kesehatan yang merata, bermutu, dan terjangkau.

1. RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG BIDANG
KESEHATAN
TAHUN 2005-2025
(PEMBAHASAN)
dr Bondan Agus Suryanto, SE., MA., AAK
Dinas Kesehatan Propinsi DIY

2. SISTEMATIKA PEMBAHASAN






Dasar-dasar Pembangunan Kesehatan
Visi
Misi
Tujuan dan Sasaran
Strategi Pembangunan Kesehatan
Pentahapan Upaya Pokok Pembangunan
Kesehatan




RPJM-K ke 1 (2005-2009)
RPJM-K ke 2 (2010-2014)
RPJM-K ke 3 (2015-2019)
RPJM-K ke 4 (2025-2025)

3. Dasar dasar pembangunan kesehatan

Dipertimbangkan penambahan: nomor 5 (hal 11)
5. Pendekatan holistik dan komprehensif:
dimana kesehatan manusia harus dipandang sebagai totalitas
manusia secara utuh yang mempunyai unsur fisik, jiwa, spiritual dan
sosial.
Karena itu dalam pembangunan kesehatan perlu dipertimbangkan
selain aspek kesehatan jasmani juga rohani dan sosial termasuk
penggunaan nilai-nilai luhur agama, budaya masyarakat dalam
pemabangunan.
Selain itu pelayanan kesehatan tidak hanya didekati dari sisi pelayanan
keahlian spesialistik tapi juga didekati secara holistik dan
komprehensif mempertimbangkan kompleksitas pengaruh bawaan,
lingkangan, soaial, budaya, agama, ekonomi, politik dan kondisi
pelayanan kesehatan sendiri.

4. INDONESIA SEHAT
2025
Masukan:

Bagaimana dengan visi Indonesia Sehat
2010, terutama evaluasinya?

Bagaimana bisa memperhitungkan
Indonesia akan sehat pada tahun 2025?

5. Prediksi 2025

Karena RPJPK diharapkan menjadi acuan
bagi pembangunan kesehatan pusat dan
daerah maka prediksi situasi tahun 2025
perlu disajikan dalam bentuk analisis dan
data proyeksi dalam lampiran dokumen
RPJPK.

Bisa dijadikan acuan misalnya proyeksi
demografi seperti yang dibuat oleh Sri
Langka sampai tahun 2105.

6. 
MISI 1: MENGGERAKKAN PEMBANGUNAN
NASIONAL BERWAWASAN KESEHATAN

MISI 2: MENDORONG KEMANDIRIAN MASYARAKAT
UNTUK HIDUP SEHAT

MISI 3: MEMELIHARA dan MENINGKATKAN UPAYA
KESEHATAN yang BERMUTU, MERATA dan
TERJANGKAU

MISI 4: MENINGKATKAN dan MENDAYAGUNAKAN
SUMBER DAYA KESEHATAN

7. MISI
Masukan:

Misi Indonesia Sehat 2025 tidak meneruskan
misi Indonesia Sehat 2010 terutama misi
profesionalisme tenaga kesehatan, namun
disinggung tenaga kesehatan yang bermutu.

Misi perlu ditambah: ‘Meningkatkan fungsi
regulasi dan standarisasi di bidang kesehatan”.
(Ini penting karena dari 3 peran pemerintah yaitu
sebagai regulator, pemberi dana dan pelaksana
kegiatan, maka peran sebagai regulator masih
sangat lemah).

8. MISI 4: MENINGKATKAN dan
MENDAYAGUNAKAN SUMBER DAYA
KESEHATAN

Perlu ditambah dengan kalimat : tenaga
kesehatan & pembangunan masyarakat
yang bermutu harus tersedia secara
mencukupi, terdistribusi secara adil serta
bermanfaat secara berhasil guna dan
berdaya guna melalui upaya pelatihan
manajemen teknis kesehatan bagi tenaga
kesehatan secara terencana & terpadu
sesuai kebutuhan

11. TUJUAN

Masukan:

Cukup komprehensif

12. SASARAN
Pada sasaran point a :
 Meningkatnya umur harapan hidup menjadi 73,7
th pada 2025. Tapi pada program tidak
tercermin kegiatan-kegiatan yang terkait dengan
upaya pelayanan kesehatan pada lansia secara
eksplisit disertai dengan kegiatan-kegiatan yang
konkrit.

13. 1.PEMBANGUNAN NASIONAL BERWAWASAN
KESEHATAN
2.PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dan DAERAH
3.PENGEMBANGAN UPAYA dan PEMBIAYAAN
KESEHATAN
4.PENGEMBANGAN dan PEMBERDAYAAN SDM
KESEHATAN

14. 3

Pada strategi ke-3, hal 20:…jaminan pelayanan
kesehatan bagi masyarakat miskin merupakan
kewajiban pemerintah untuk melaksanakannya.
pembiayaan kesehatan diselenggarakan secara
nasional, sedangkan pada PP 38/2007
kewenangan itu bias (diselenggarakan di propinsi
atau kab/kota)

HAL 20:….sistim jaminan kesehatan sosial nasional
maupun daerah (berdasarkanb PP 38 dan
amandemen UU SJSN)

15. 3

Hal 21:…diselenggarakan secara nasional dengan prinsip asuransi
sosial dan ekuitas. SECARA NASIONAL DICORET (supaya tidak
diartikan asuransi kesehatan harus selalu diselenggarakan oleh
suatu institusi yang bersifat nasional)

Untuk mendukung misi 3 dan 4, sebaiknya ditambah satu strategi
lagi yaitu peningkatan kepemerintahan yang baik melalui regulasi
kesehatan, meliputi:

Regulasi peningkatan mutu yankes (tenaga dan sarana pelayanan
kesehatan)

Regulasi dalam mengurangi risiko (pencemaran udara, perilaku hidup
sehat dan merokok, pengelolaan limbah industri dan rumah tangga, dll)

Regulasi pembiayaan kesehatan

dll

16. The Existing Health Care system
Government
Pro
visi
on
Health
insurance for
private
employee
i
n
d
i
v
i
d
u
FP
Fee for
services
Private
Health insurance
For the poor &Civil
servant
Financing
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t

17. Health Care system yang akan datang
Government
Social Health
Insurance
i
n
d
i
v
i
d
u
Pro
visi
on
Family Physician
Financing
Private
Health
insurance for
the poor&
civil servant
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t

18. 4. PENGEMBANGAN dan
PEMBERDAYAAN SDM
KESEHATAN

Strategi ini cukup komprehensif, namun
adakah baseline data atau konsep yang
jelas tentang:
Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan
SDM kesehatan?
 Konsep regulasi nakes (sistem registrasi,
lisensi, sertifikasi berbasis kompetensi)?
 Sistem pendidikan, pembinaan dan
pengawasan nakes?


19. IPM: 

DIMENSI
INDIKATOR
INDEKS
Indikator untuk menilai kualitas kehidupan manusia
Menggambarkan unsur utama kualitas manusia yaitu
 longevity (usia harapan hidup)
 knowledge (pendidikan)
 decent standard of living (pendapatan riel)
Umur panjang
dan sehat
UHH
Indeks Kesehatan
Kehidupan
yang layak
Pengetahuan
Melek Huruf
Rata-rata
lama sekolah
Indeks Pendidikan
IPM
Pengeluaran
per kapita
Indeks Pendapatan

20. Perkembangan IPM tahun 1985 s.d 2003
0,8
0,75
0,7
0,65
0,6
INDONESIA
0,55
0,5
0,45
0,4
1985
1990
Indonesia
1995
Malaysia
1998
1999
Thailand
* sumber: Indonesia Human Development Report 2001, UNDP
Filipina
2003

21. Bagaimana meningkatkan
IPM?
1.
2.
3.
4.
Meningkatkan Usia Harapan Hidup
(menurunkan AKB)
Meningkatkan melek huruf (mengurangi buta
huruf)
Meningkatkan Rata-rata lama sekolah
Meningkatkan Pendapatan per kapita

22. Bagaimana meningkatkan
IPM?

Bagaimana dengan peran lintas sektor?

23. IPM dapat ditingkatkan tanpa
harus menunggu jadi “kaya”
Pendapatan per kapita
Indonesia termasuk rendah, tapi
IPM cukup baik
 Status Kesehatan dan
Pendidikan mengangkat IPM
cukup berhasil

Indonesia
Tingkatkan pendanaan sendiri
dan lakukan dengan efisiensi
& efekifitas tinggi

24. HIV/AIDS menurunkan IPM


Serangan tentara di Perancis
pada Perang Dunia
IMenurunkan UHH dari
51 ke 35 tahun
Serangan virus
HIV/AIDSMenurunkan UHH
dari 64 ke 34 tahun
Perlu Tenaga
Kesehatan yang
Handal
REGULASI NAKES

25. 5. PENANGGULANGAN KEADAAN
DARURAT KESEHATAN

Strategi ini sangat penting, tetapi kurang
jelas dan kurang fokus.

Bagaimana konsep atau sistem
penanggulangan bencana?

28. MASUKAN

Upaya optimalisasi dan pengawasan di bidang
obat, agar tidak hanya obat dan perbekalan
kesehatan saja, tetapi juga obat tradisional,
kosmetika dan makanan.

Pada upaya penanggulangan penyakit menular
agar ditambahkan: Upaya penanggulangan
pencemaran lingkungan, penyediaan air minum
dan sarana sanitasi dasar.

Hal 26: program askeskin, supaya dirubah
menjadi jaminan kesehatan untuk masyarakat
miskin.

30. Konsep jaminan kesehatan dan
asuransi kesehatan kedepan?

Hal 29:…penyelenggaraan askeskin telah
mantap, program jaminan kesehatan sukarela
mulai berkembang (perlu diperjelas dulu konsep
jaminan & asuransi kesehatan kedepan?.
Sebaiknya sukarela diganti asuransi sosial yang
keanggotaannya bersifat mandatori mulai
berkembang.)

32. Periodisasi perkembangan
asuransi sosial?

Hal 32:….Jaminan kesehatan sukarela
supaya diganti asuransi kesehatan sosial.

34. Apa konsep pelayanan
kesehatan pemerintah kedepan?

Hal 34:… pemerintah tidak lagi membiayai pelayanan
kesehatan kuratif dan rehabilitatif, (ini bisa diartikan
pemerintah menganut pelayanan kesehatan yang
LIBERAL, dimana pelayanan diserahkan pada pihak
swasta yang berorientasi pada persaingan bebas, dan
kapitalistik. Apa arah itu yg ingin dituju oleh
pembangunan kesehatan kedepan? Sebaiknya
pelayanan publik seperti upaya kuratif tetap ada keikut
sertaan dan subsisdi pemerintah, dan tetap bersifat
welfare atau sosialistik.

Hal 34:…semua penduduk telah dicakup dalam jaminan
kesehatan nasional (ditambah ..dan daerah), supaya
sesuai dengan PP 38 dan amandemen SJSN.

35. Konsep desa siaga

hal 36:….1.semua desa telah jadi desa siaga aktif, yang
mempunyai minimal sebuah pos kesehatan desa.
(pertanyaannya, apakah pos kesehatan desa syarat
utama desa siaga? Jika yg membangun pos kesehatan
juga pemerintah, lebih penting mana membangun pos
kes des dengan membangun Puskesmas
pembantu dengan tenaga kesehatannya, yang berarti
pemerintah mempunyai konsep pelayanan welfare dan
sosialistik, dimana pelayanan pemerintah dikembangkan
dengan maksimal.

Target puskesmas pembantu ditiap desa.

36. Target penyakit

HIV AIDS diramalkan akan semakin
meningkat, juga pecandu narkoba, jadi
target sasarannya harus ada.

Karena itu kesehatan usia muda juga
harus diutamakan.

37. Terima Kasih
Terima Kasih