Dokumen ini membahas tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam memimpin suatu organisasi negara. Untuk diangkat dalam jabatan struktural, pegawai harus memenuhi syarat seperti status pegawai negeri sipil, pangkat, kualifikasi, prestasi kerja, kese
1. [JABATAN STRUKTURAL] Doc. Yudhi 2012
PENGANGKATAN
DALAM JABATAN STRUKTURAL
Pengertian
Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu. Pegawai
Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme
sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan
untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin,
suku, agama, ras dan golongan.
Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin
suatu satuan organisasi negara.
Jabatan Karier adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional yang
hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Untuk dapat diangkat dalam
jabatan struktural, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi persyaratan
tertentu.
Eselon Dan Jenjang Pangkat Jabatan Struktural
Eselon adalah tingkat jabatan struktural. Eselon tertinggi sampai dengan
eselon terendah dan jenjang pangkat untuk setiap eselon sebagaimana tersebut
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 adalah sebagai berikut :
JENJANG PANGKAT
NO ESELON GOLONGAN/RUANG
TERENDAH TERTINGGI
PANGKAT G/R PANGKAT G/R
1 2 3 4 5 6
1 Ia Pembina Utama Madya IV/d Pembina Utama IV/e
2 Ib Pembina Utama Muda IV/c Pembina Utama IV/e
3 II a Pembina Utama Muda IV/c Pembina Utama Madya IV/d
4 II b Pembina tingkat I IV/b Pembina Utama Muda IV/c
5 III a Pembina IV/a Pembina Tingkat I IV/b
6 III b Penata Tingkat I III/d Pembina IV/a
7 IV a Penata III/c Penata Tingkat I III/d
8 IV b Penata Muda Tingkat I III/b Penata III/c
9 Va Penata muda III/a Penata Muda Tingkat I III/b
2. [JABATAN STRUKTURAL] Doc. Yudhi 2012
Persyaratan
Untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural, seorang Pegawai Negeri Sipil
harus memenuhi syarat sebagai berikut :
1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
2. Serendah-rendahnya memiliki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang
pangkat yang ditentukan;
3. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang diperlukan;
4. Semua unsur penilaian prestasi kerja ( Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan –
DP3 ) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
5. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
6. Sehat jasmani dan rohani.
7. Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural harus
mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan
kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut.
Hal-hal lain yang mendapat perhatian adalah :
1. Pangkat;
2. Usia;
3. Pendidikan dan Pelatihan jabatan;
4. Pengalaman jabatan;
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dapat diangkat ke dalam
jabatan struktural yang setingkat lebih tinggi, apabila yang bersangkutan sekurang-
kuranngnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan yang pernah atau masih
didudukinya, kecuali pengangkatan dalam jabatan struktural yang menjadi
wewenang Presiden (Pasal 7A PP No 13/2002).
Perpindahan tugas, wilayah kerja, dan perpindahan antar instansi Untuk kepentingan
dinas dan dalam rangka memperluas pengalaman, kemampuan, dan memperkokoh
persatuan dan kesatuan bangsa diselenggarakan perpindahan tugas dan/atau
perpindahan wilayah kerja, khususnya bagi pejabat struktural eselon III ke atas.
Secara normal perpindahan jabatan dan/atau perpindahan wilayah kerja
dilaksanakan secara teratur antara 2 sampai dengan 5 tahun sejak seseorang
Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam suatu jabatan struktural tertentu/terakhirnya.
Dalam hal perpindahan wilayah kerja untuk kepentingan dinas, maka biaya pindah
dan penyediaan perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara bagi Pegawai Negeri
Sipil Pusat dan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah bagi
Pegawai Negeri Sipil Daerah.
Pegawai Negeri Sipil yang pindah ke instansi lain untuk kepentingan dinas, maka
biaya pindah dan penyediaan perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil beserta
keluarganya dibebankan kepada instansi yang membutuhkan Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan.
3. [JABATAN STRUKTURAL] Doc. Yudhi 2012
Perpindahan jabatan struktural antar intansi dalam rangka usaha penyebaran tenaga
ahli atau untuk kepentingan dinas dilaksanakan dengan cara pindah instansi,
dipekerjakan, atau diperbantukan.
Perpindahan antar instansi ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Negara atas usul pimpinan instansi yang memerlukan tenaga Pegawai
Negeri Sipil tersebut.
Perpindahan jabatan dapat dilakukan secara :
1. Horizontal, yaitu perpindahan jabatan struktural dalam jabatan eselon yang
sama;
2. Vertikal, yaitu perpindahan dari eselon yang lebih rendah ke eselon yang lebih
tinggi
3. Diagonal, yaitu perpindahan dari jabatan struktural kedalam jabatan fungsional
atau
4. sebaliknya.
Pelantikan
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural, termasuk Pegawai
Negeri Sipil yang ditingkatkan eselonnya (dipromosikan ke dalam jabatan struktural
yang lebih tinggi), selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan
pengangkatannya wajib dilantik dan diambil sumpahnya / janjinya oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang.
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural yang mengalami perubahan
nama jabatan dan atau perubahan fungsi dan tugas jabatan, wajib dilantik dan
diambil kembali sumpah/janji jabatannya.
Pada setiap pengambilan sumpah/janji jabatan dibuat Berita Acara Sumpah/Janji
Jabatan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tembusan Berita Acara Sumpah/Janji Jabatan disampaikan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang
bersangkutan.
Diklat Kepemimpinan
Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural harus
mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan
kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut.
Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan kompetensi jabatan
struktural tertentu dapat diberikan sertifikasi sesuai dengan pedoman yang
ditetapkan oleh instansi pembina dan instansi pengendali serta dianggap telah
mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan untuk jabatan tersebut.
4. [JABATAN STRUKTURAL] Doc. Yudhi 2012
Dalam setiap tahun anggaran Pejabat Pembina Kepegawaian merencanakan jumlah
Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya untuk mengikuti Diklatpim sesuai dengan
kebutuhannya. Dalam perencanaan tersebut diprioritaskan Pegawai Negeri Sipil yang
telah diangkat dalam jabatan struktural tetapi belum mengikuti Diklatpim sesuai
dengan persyaratan jabatan struktural yang didudukinya.
Pemberhentian Dari Jabatan Struktural
Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena :
a. Mengundurkan diri dari jabatannya;
b. Mencapai batas pensiun;
c. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
d. Diangkat dalam jabatan struktural lainnya atau jabatan fungsional;
e. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena
persalinan;
f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
g. Adanya perampingan organisasi pemerintah;
h. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
i. Meninggal dunia;
j. Hal-hal lain yang menyebabkan seorang Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari
jabatannya antara lain adalah dinyatakan hilang oleh pihak yang berwajib,
apabila dikemudian hari diketemukan dalam keadaan sehat jasmani/rohani maka
pegawai negeri sipil yang telah dinyatakan hilang tersebut dapat diangkat
kedalam jabatan semula atau jabatan lain yang setingkat sesuai persyaratan
jabatan. Hak-hak kepegawaian selama dinyatakan hilang sampai dengan
diketemukan kembali diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam
jabatan struktural eselon II ke bawah pada Kabupaten / Kota ditetapkan oleh
Bupati/Walikota.
Untuk menjamin kualitas dan obyektivitas dalam pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon ke II
ke bawah dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
Tunjangan Jabatan Struktural
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural berhak mendapatkan
tunjangan jabatan struktural setiap bulan sesuai dengan tingkat eselonnya. Besarnya
tunjangan jabatan struktural ditetapkan dengan Keputusan Presiden, tunjangan
jabatan struktural diberikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya
setelah pelantikan.
5. [JABATAN STRUKTURAL] Doc. Yudhi 2012
Pembayaran tunjangan jabatan struktural diberhentikan mulai bulan berikutnya
sejak Pegawai Negeri Sipil :
a. Diberhentikan dari jabatan struktural;
b. Diberhentikan sementara;
c. Menjalani cuti di luar tanggungan negara;
d. Menjalani cuti besar;
e. Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
f. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan.
Prosedur
Prosedur pengangkatan/pemindahan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan
struktural meliputi :
a. Penelusuran nominator Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat/dipindahkan
dari dan dalam jabatan struktural, dapat diperoleh melalui 2 (dua) sumber yaitu
database kepegawaian dan usulan dari SKPD;
b. Nominator yang diusulkan harus memenuhi persyaratan baik aspek administrasi,
aspek sikap/perilaku, prestasi kerja dan aspek kompetensi;
c. Nominator yang telah terpilih diajukan kepada Tim Baperjakat untuk
mendapatkan pertimbangan;
d. Nominator dan hasil pertimbangan terhadap masing-masing calon terpilih
disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan;
e. Penetapan Surat Keputusan;
f. Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah.
Bagan
Memenuhi syarat Persetujuan
Database/Usulan Tim Baperjakat Bupati
SKPD
Surat Keputusan
Pelantikan/Sumpah
6. [JABATAN STRUKTURAL] Doc. Yudhi 2012
Referensi
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000;
4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tanggal
17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100
Tahun 2000 tentang Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2002.