Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Bekasi. Secara garis besar dibahas mengenai landasan hukum pengelolaan BMD, siklus pengelolaan BMD, peran dan tanggung jawab instansi terkait, pemanfaatan BMD untuk peningkatan PAD, pemindahtanganan, penilaian, dan tuntutan ganti rugi.

2. Oleh
Bidang Pengelolaan Aset, Akuntansi dan Pelaporan – DPPKA Kab. Bekasi
Disampaikan Pada Acara
Bimbingan Teknis Orientasi Tata kerja Aparatur Pemerintah Desa
Lembang, Oktober 2012

3. Landasan Pengelolaan Barang Milik Daerah
PERDA NO. 10 Th 2011
• PASAL 1 AYAT 6
• PASAL 1 AYAT 7
SIKLUS PENGELOLAAN BMD
Pejabat Pengelola BMD
• WEWENANG KDH
• WEWENANG SEKDA
• WEWENANG dan TANGGUNGJAWAB SKPD
PEMANFAATAN BMD DALAM PENINGKATAN PAD
PEMINDAHTANGANAN
PENILAIAN BMD
TUNTUTAN GANTI RUGI
PP NO. 72 th 2005

4. Landasan Pengelolaan
Barang Milik Daerah
1. UU No 32 Th 2004 ttg Pemerintahan Daerah
2. PP No 24 Th 2005 ttg Standar Akuntansi Pemerintah
3. PP No 6 Th 2006 Jo. PP No 38 Th 2008 ttg Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Th 2005 ttg Desa
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 49 Th 2001 ttg Sistem Informasi Menejemen
Barang Daerah
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 12 Th 2003 ttg Pedoman Penilaian Barang Daerah
7. Permendagri No 17 Th 2007 ttg Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
8. Perda No 10 Th 2011 ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah
MENU

5. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 10 TAHUN 2011
PASAL 1 AYAT 6:
“ Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli
atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya
yang sah berupa barang bergerak,
barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud”
MENU

6. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 10 TAHUN 2011
PASAL 1 AYAT 7:
“ Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian
kegiatan dan tindakan terhadap Barang Milik Daerah yang
meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan dan
penganggaran; pengadaan;penerimaan; penyimpanan dan
penyaluran; penggunaan; penatausahaan; pemanfaatan;
pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan;
pemindahtanganganan; pembinaan; pengawasan dan
pengendalian; pembiayaan dan tuntutan ganti rugi”
MENU

7. PP NOMOR 6 TAHUN 2006 Jo.
PP NO 38 TAHUN 2008 BMD BMD
PERMENDAGRI NOMOR 17 TAHUN 2007 BMD
1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran 8. Penilaian
2. Pengadaan 9. Penghapusan
3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran 10. Pemindahtanganan
4. Penggunaan 11. Pembinaan, pengawasan dan
5. Penatausahaan pengendalian
6. Pemanfaatan 12. Pembiayaan; dan
7. Pengamanan dan pemeliharaan 13. Tuntutan ganti rugi
MENU

8. dibantu dibantu
• KDH • Karo/Kabag/Unit
Pemegang • SEKDA Pengelola • Kepala SKPD • Penyimpan BMD
Kekuasaan (Selaku Barang Daerah (Selaku Pengguna) • Pengurus BMD
Pengelola)
dibantu dibantu
MENU

9. MENETAPKAN Mengajukan: Menyetujui:
• Kebijakan • Usul • Usul
Pengelolaan BMD pemindahtanganan pemindahtanganan
• Penggunaan yg memerlukan sesuai batas
• Pemanfaatan persetujuan DPRD kewenangan
• Pemindahtanganan • Usul pemanfaatan
BMD
MENU

10. Mengatur
Menetapkan: Meneliti/Meyetujui: Melakukan:
Pelaksanaan:
• Pejabat yang • Rencana Kebutuhan • Pemanfaatan • Koordinasi
menyimpan dan BMD • Penghapusan inventarisasi
pengurus BMD • Rencana Kebutuhan • Pemindahtanganan • Pengawasan dan
Pemeliharaan pengendalian
MENU

11. Mengajukan: Melakukan: Menggunakan:
• Rencana • Pencatatan • BMD – Tupoksi –
kebutuhan BMD • Inventarisasi Menunjang
• Rencana • Pengawasan Tupoksi
kebutuhan • Pengendalian
pemeliharaan
• Laporan
• Status
penggunaan
Mengajukan Usul Menyerahkan aset yg
Pemindahtanganan tidak dipergunakan
Tupoksi
MENU

12. PEMANFAATAN BMD DALAM
PENINGKATAN PAD
Sewa
Bangun Serah Bentuk Kerja Sama
Guna Pemanfaatan Pemanfaatan
Bangun Guna
Serah (BGS
MENU

13. PEMINDAHTANGANAN
 Pemindahtanganan tanah dan bangunan ditetapkan
KDH setelah mendapat persetujuan DPRD
 Pemindahtanganan selain tanah dan bangunan yg nilai
diatas 5 milyarditetapkan KDH setelah mendapat
persetujuan DPRD
 Pemindahtanganan tanah dan bangunan yg tidak me-
merlukan persetujuan DPRD :
- Sudah tidak sesuai dg tata ruang
- Dana untuk pembangunan pengganti sudah ada
- Untuk Pegawai Negeri
- Untuk kepetingan umum
 Pemindahtanganan selain tanah dan bangunan s/d Rp5 milyar dilakukan
oleh pengelola setelah mendapat persetujuan KDH
MENU

14. Penilaian BMD dilakukan penilai internal yang
ditetapkan KDH dan dapat melibatkan penilai
eksternal
PENILAI ASET
Penilai Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka
penyusunan neraca pemerintah daerah,
pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik
Daerah
Penetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka
penyusunan neraca berpedoman pada Standar
Akuntansi Pemerintah (PSAP)
MENU

15. TUNTUTAN
GANTI
RUGI
SK. KDH Meyelesaikan
Tentang Kerugian
Majelis TGR Negara
MENU

16. PASAL 6
(1) Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi
kekayaan daerah dan dikelola oleh Kelurahan yang bersangkutan untuk
kepentingan masyarakat setempat,
(2) Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota
MENU

17. PASAL 69
Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) huruf a
terdiri atas:
a) Tanah kas desa;
b) Pasar desa;
c) Pasar hewan;
d) Tambatan perahu;
e) Bangunan desa;
f) Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan
g) Lain-lain kekayaan milik desa.
Pasal 68 ayat (1) huruf a “pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan
partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah”
MENU

18. TERIMA KASIH!
MENU