1. Oleh:
MAMAN SUHARDIMAN A., S.H.
KASUBBAG PEMBINAAN DAN BANTUAN HUKUM
Disampaikan dalam Kegiatan
BIMBINGAN TEKNIS ORIENTASI TATA KERJA APARATUR PEMERINTAH
DESA SE KABUPATEN BEKASI
2012

2.  merupakan salah satu unsur dari birokrasi pemerintah
memiliki peran cukup strategis dalam melakukan
upaya reformasi hukum, mengingat tugas dan
fungsinya dalam birokrasi pemerintah.
 memiliki tugas sebagai ujung tombak dalam
melakukan perancangan peraturan perundangan,
bantuan hukum atau konsultan hukum, dokumentasi
dan informasi hukum.

3. I. HIERARKIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAN ASAS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
II. PRODUK HUKUM DESA
III. TUNTUTAN HUKUM MASYARAKAT
IV. MENGENAL LEMBAGA-LEMBAGA YANG
BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA

4. a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
b. Ketetapa MPR
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah Provinsi.
f. Peraturan Daerah kabupaten /Kota.

5. Peraturan yang ditetapkan oleh:
 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah
Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa
Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri,
badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang
dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah
atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota,
Kepala Desa atau yang setingkat.

6. 1. Asas Hierarkhi
 Lex superior derogat lex inferiori (Peraturan yg lebih tinggi derajatnya
mengesampingkan peraturan yg lebih rendah derajatnya)
 Peraturan hanya dpt dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dg peraturan
yg sederajat atau yg lebih tinggi tingkatannya
 Peraturan yg lebih rendah tingkatannya tdk mempunyai kekuatan hukum
dan tdk mengikat apabila bertentangan dg peraturan yg lebih tinggi
tingkatannya
 Materi muatan yg seharusnya diatur oleh peraturan yg lebih tinggi
tingkatannya tdk dpt diatur oleh peraturan yg lebih rendah tingkatannya

7. 2. Lex specialis derogat lex generalis (UU yang bersifat khusus
mengesampingkan UU yang bersifat umum)
3. Asas non retroaktif (UU tidak boleh berlaku surut)
4. Lex posterior derogat lex priori (UU yang baru
mengesampingkan UU yang lama)

8. Produk Hukum Desa adalah bentuk produk hukum di
lingkungan Pemerintahan Desa yang ditetapkan oleh
pemerintahan desa
Bentuk Produk-produk Hukum
dilingkungan Pemerintahan Desa meliputi:
1. Peraturan Desa;
2. Peraturan/Keputusan Kepala Desa;
3. Keputusan bersama
4. Instruksi Kepala Desa.
Sumber : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 126 TAHUN 2003 TENTANG BENTUK
PRODUK - PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA

9.  Peraturan Desa adalah semua peraturan-peraturan yang telah
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas bersama oleh Badan
Permusyawaratan Desa serta mengikat kepada seluruhWarga
Masyarakat Desa yang bersangkutan.
 Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala
Desa baik yang bersifat pengaturan (peraturan Kepala Desa) maupun
penetapan (Keputusan Kepala Desa), .
 Keputusan Bersama Kepala Desa adalah keputusan yang di buat oleh
dua atau lebih Desa untuk mengatur suatu urusan yang menyangkut
kepentingan bersama.
 1nstruksi Kepala Desa adalah perintah kepada bawahan untuk
melaksanakan tugastugas pemerintahan atau untuk melaksanakan
peraturan perundang-undangan.

10. a. Tata tertib BPD;
b. Kerja sama desa;
c. APBDES
d. Pengelolaan Keuangan Desa;
e. Pungutan desa
f. Sistem keamanan lingkungan;
g. Dst.

11. 1) Perdes disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 hari setelah ditetapkan
2) Perdes yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah daerah
3) Keputusan Pembatalan Perdes ditetapkan doleh Bupati paling lama 60 hari sejak
diterimanya Peraturan Desa
4) Paling lama 7 hari setelah keputusan pembatalan, Kepala desa harus
memberhenti-kan pelaksanaan Perdes dan selanjutnya BPD bersama Kepala Desa
mencabut Perdes dimaksud
11

12. 1) RaPerdes tentang APBDesa yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan
Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa
paling lama 3 hari disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi
2) Hasil evaluasi disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 hari
terhitung sejak diterima
3) Apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi sudah sesuai dengan kepentingan umum
dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa menetapkan
RaPerdes dan rancangan dimaksud menjadi Perdes dan Peraturan Kepala Desa
4) Apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai dengan kepentingan umum dan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama dengan BPD
melakukan menyempurnaan paling lama 7 hari sejak diterimanya hasil evaluasi
5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala
Desa tetap menetapkan RaPerdes dan rancangan dimaksud menjadi Perdes dan
Peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan Perdes dan Paraturan Kepala Desa
sekaligus manyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun sebelumnya
12

13. Proses penetapan rancangan Perdes yang berkaitan
dengan pungutan, dan tata ruang termasuk
didalamnya perubahan APBDesa menjadi Perdes,
berlaku ketentuan sebagaimana di atas,
13

14.  Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-
Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan
dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan
Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua
Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank
Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan
Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat,
Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan
Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota,
Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat

15.  Tuntutan hukum dalam hal ini adalah upaya seluruh masyarakat baik secara
non litigasi terutama secara litigasi terhadap pemerintah guna mewujudkan
atau memperoleh hak-haknya selaku warga negara .
 Tuntutan secara litigasi
Pengadilan tata usaha negara;
Mengadili keabsahan dan legalitas suatu keputusan tata usaha negara baik karena
menerbitkan suatu keputusan tun maupun karena menolak auatu permohonan dengan
cara mengeluarkan keputusan penolakan atau karena tidak mengabulkan permohonan
secara tidak menjawab.
Peradilan umum
Mengadili sengketa –sengketa yang timbul karena perbuatan melawan hukum
(onrechmatige overheidsdaad) juga karena tindakan ingkar janji (wanprestasi)
meliputi seluruh akibat hukum yang timbul dari perbuatan melawan hukum dan
ingkar janji al: ganti rugi, denda, bunga danpemenuhan prestasi.
Peradilan pidana
Mengadili tindakan-tindakan yang diatur dalam ketentuan pidana umum (penipuan,
penggelapan pencurian dst.) dan ketentuan tindak pidana khusus yakni tipikor.

16. Tuntutan socio politis (non litigasi)
Dimaksudkan sebagai tuntutan non litigasi yang
didasarkan pada dan untuk memperoleh standar
penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang sering
dilakukan oleh gerakan-gerakan politik praktis melalui
LSM. (komisi ombudsman/komisi informasi)
Prevensi dan solusi
Prevensi dan solusi yang dimaksud adalah bagaimana
meminimalisasi timbulnya tuntutan hukum dan bagaimana
solusinya agar tuntutan hukum tersebut tidak timbul ataupun
apabila timbul.

17.  Dasar: Peraturan Bupati Bekasi Nomor 26 Tahun 2010 tentang
Bantuan Hukum
 Terjadinya sengketa hukum
Hak Uji Materiil PUU : Regeling
Sengketa Tata Usaha Negara: Beschiking
Sengketa Perdata: Perjanjian & PMH.
Sengekta informasi publik
 Menunjuk kuasa hukum;
A. Kuasa hukum dari advokat :
B. aparatur bagian hukum sesuai tupoksi ;
C. Jaksa Pengacara Negara.
 Pembuatan surat kuasa khusus;
 Persiapan berkas untuk beracara di Pengadilan.

18. 1. Pasal 123 ayat (2) H.I.R atau Pasal 147 ayat (2) Rbg: yang
bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Negara atau
Pemerintah dalam perkara perdata adalah: Pengacara
yang diangkat Pemerintah; Jaksa; dan Orang tertentu
atau pejabat yang ditunjuk
2. Pasal 25 huruf f UU No. 32 Tahun 2004 : "Kepala Daerah
mempunyai tugas dan wewenang mewakili daerahnya di
dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan“.

19. 1. Sengketa tata usaha negara
2. Sengketa perdata
3. Hak Uji Materiil PUU
4. Sengketa Informasi Publik;
5. Pelayanan publik

20. IV.
LEMBAGA NEGARA YANG BERKAITAN
DENGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA

21. Pemohon
Informasi
Badan
Publik
Komisi Informasi adalah lembaga mandiri
Komisi yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan
Uji
Kepentingan
Informa Uji
Konsekuensi
petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan
menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi
si dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi pu-
blik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi
informasi (hanya untuk informasi yang tidak dikecualikan).
Ajudikasi Mediasi
Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi
publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.
?
Putusan Ajudikasi
Komisi Informasi:
• Menutup sebagian Putusan Mediasi
atau keseluruhan Komisi Informasi: Pengabaian terhadap putusan
informasi, atau
• Kersepakatan yang Ajudikasi Komisi Informasi
• Membuka sebagian
atau keseluruhan berifat FINAL dan terhitung 14 hari kerja sejak
informasi MENGIKAT
diputuskan sama dengan
Sengketa informasi terbuka
menerima putusan.
Sengketa informasi yang dikecualikan

22. Anatomi Kerahasiaan Menurut
Pasal 17 UU KIP
Penegakan hukum
Pertahanan & keamanan
Ketahanan ekonomi
RN nasional
Hubungan internasinal
Kekayaan alam
Pengecualian Surat dan memo di badan publik
Informasi
RB Hak kekayaan intelektual
RP Rahasia dagang
Rahasia Menurut UU Lain

23. Ombudsman Republik Indonesia
(sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional)
adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi
penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh
penyelenggara negara dan pemerintahan
Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia