Petunjuk teknis ini memberikan panduan penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) bagi pemerintahan desa di Kabupaten Bekasi. Terdapat 3 tahapan penyusunan Raperdes yaitu inisiasi ide, penyusunan rancangan, dan pengesahan. Raperdes harus disusun secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan. Raperdes bertujuan mengatur berbagai aspek kepenting

1. 1 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA
A. PENDAHULUAN
Jenis dan ragam Peraturan Desa yang disusun dan ditetapkan bergantung pada
kebutuhan penyelenggara pemerintahan di desa. Untuk itu diharapkan kepada
Pemerintah Desa dan BPD agar dapat mengidentifikasi topik-topik yang perlu
dibuat sebagai Peraturan Desa. Tingkat kepentingan ini hendaknya dilihat dalam
kerangka kepentingan sebagian besar masyarakat agar Peraturan Desa yang
dibuat benar-benar aspiratif.
Peraturan Desa juga perlu dibuat karena adanya perintah atau keharusan yang
ditetapkan melalui peraturan yang lebih tinggi. Peraturan Desa seperti ini
biasanya merupakan penjabaran dan pengukuhan dari peraturan yang lebih
tinggi tersebut.
Dalam era Otonomi Daerah saat ini, desa diberikan kewenangan yang lebih luas
dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dalam rangka ini,
sejumlah Peraturan Desa perlu dibuat untuk mengefektifkan implementasi dari
kewenangan tersebut. Sampai saat ini belum ada ketentuan yang menjelaskan
secara terperinci tentang ragam Peraturan Desa yang perlu dibuat. Berikut ini
beberapa usulan tentang aspek-aspek yang perlu diatur melalui Peraturan Desa:
1. Bidang Pemerintahan Desa
a. Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
b. Struktur organisasi BPD.
c. Tata tertib BPD.
d. Kerjasama antar desa dan kerjasama dengan pihak ketiga.
e. Pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa.
f. Batas desa.

2. 2 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
2. Bidang Keuangan
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
b. Mekanisme pengelolaan keuangan desa.
c. Sumber – sumber pendapatan desa.
d. Pungutan-pungutan desa seperti Pungutan biaya administrasi/kompensasi
atas pelayanan administrasi di desa, Retribusi Desa dan lain-lain.
e. Sumbangan dari pihak ketiga.
f. Pinjaman desa.
3. Bidang Pembangunan
a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
b. Tata Ruang dan Peruntukan Lahan.
Berdasarkan pemikiran-pemikiran seperti yang diungkapkan diatas dan dalam
rangka membantu dan meningkatkan kemampuan Aparatur Pemerintahan Desa
dalam menyusun Peraturan Desa yang memenuhi kelengkapan persyaratan
administrative seperti yang diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan,
maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Bekasi membuat Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan
Peraturan Desa yang merupakan panduan dan ditujukan bagi seluruh
Pemerintahan Desa di Kabupaten Bekasi dengan mempedomani peraturan
perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lewmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. 3 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);p
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

4. 4 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001 tentang
Penataan, Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Bekasi
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 12 seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008
Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun
2008 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
(Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun
Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011
Nomor15);
16. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

5. 5 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
B. Kaidah Hukum dan Tata cara Penyusunan Peraturan Desa
Tata cara penyusunan Peraturan Desa di Kabupaten Bekasi ditetapkan melalui
Peraturan Bupati Bekasi Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan
Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa yang merupakan tindak lanjut
ketentuan Pasal 108 Peraturan Daerah kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008
tentang pemerintahan Desa. Penyusunan Peraturan Desa pada dasarnya relative
sama dengan membuat produk-produk hukum lainnya seperti Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan lain-lain. Beberapa kaidah hukum
yang harus dipatuhi dalam menyusun Peraturan Desa:
1. Peraturan Desa harus disusun oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah
Desa/KepalaDesa dengan BPD. Kalau ini tidak dipenuhi maka Peraturan Desa
tersebut dianggap tidak ada dan segala akibatnya batal demi hukum.
2. Peraturan Desa yang disusun harus mengikuti prosedur penyusunan yang
lazim diberlakukan kepada produk hukum pada umumnya baik menyangkut
bentuk maupun proses penyusunan, pengesahan dan pemberlakukannya.
3. Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
4. Peraturan Desa yang dibuat harus mempertimbangkan aspek sosiologis
sehingga produk hukum dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat
secara wajar dan spontan.
Peraturan Desa dapat dibatalkan apabila tidak sesuai dengan prinsip-prinsip
dasar tersebut diatas. Pejabat yang berwenang membatalkan Peraturan Desa
adalah Bupati. Peraturan Desa yang dibuat hendaknya mempertimbangkan
kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk melaksanakannya. Untuk itu
maka proses penyusunan Peraturan Desa harus memperhatikan aspirasi
masyarakat. Berikut ini beberapa langkah yang ditawarkan dalam menyusun
Peraturan Desa yang aspiratif yaitu:
1. Identifikasi topik yang akan dibuat menjadi Peraturan Desa.

6. 6 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
2. Buatlah kerangka global tentang hal-hal yang akan diatur dalam Peraturan
Desa.
3. Diskusikan kerangka global Peraturan Desa tersebut dengan komponen
masyarakat yang terkait dan berkepentingan.
4. Buatlah Rancangan Peraturan Desa dengan memperhatikan masukan-
masukan dari pihak-pihak terkait tersebut.
5. Rancangan Peraturan Desa disampaikan kepada BPD untuk dibahas
6. Lakukan Public Hearing untuk meminta tanggapan dan masukan dari
masyarakat terhadap rancangan Peraturan Desa yang telah disusun
7. Lakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tersebut dengan
memperhatikan hasil Public Hearing.
Pentingnya Penyusunan Perdes Secara Partisipatif
1. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan dukungan
seperangkat peraturan desa yang bisa mengarahkan penyelenggara
pemerintahan desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Untuk mengubah perilaku penyelenggara pemerintah desa ke arah perilaku
yang berpihak kepada rakyat di suatu desa, maka penyusunan instrumen
hukum berupa peraturan desa haruslah dilakukan secara partisipatif, dengan
melibatkan semua unsur yang ada dalam masyarakat dan dilakukan secara
terbuka.
3. Dengan penyusunan perdes yang partisipatif ini, peluang pemerintahan desa
untuk menggunakan perdes sebagai alat politik dalam rangka
memperjuangkan kepentingan pribadinya dapat diminimalisir.
4. Partisipasi dapat digunakan sebagai instrumen pembatasan kekuasaan
pemerintahan desa dan sebagai mekanisme kontrol sosial bagi pemerintahan
desa dalam penyusunan perdes yang berdampak pada masyarakat.

7. 7 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
Secara umum, proses pembuatan Peraturan Desa melalui 3 (tiga) tahapan
yakni :
1. Tahap Inisiasi
Pada tahap inisiasi ide atau gagasan dalam pembuatan Peraturan Desa dapat
datang dari dua belah pihak baik dari Pemerintah Desa maupun dari BPD.
Apabila usulan tersebut datangnya dari BPD, maka rancangan tersebut
diserahkan kepada Kepala Desa, begitu juga sebaliknya apabila usulan
tersebut datangnya dari Kepala Desa maka rancangan Peraturan Desa
diserahkan kepada BPD. Artinya sama-sama mempunyai hak untuk
mengajukan Peraturan Desa. BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh
ketua-ketua bidang (bidang kemasyarakatan atau pemerintahan dan
pembangunan). Untuk membahas pendapat tersebut apabila usulan tersebut
disepakati perlu adanya Peraturan Desa, maka hasil rapat tersebut dijadikan
hasil pra-Rancangan Peraturan Desa. Usulan Peraturan Desa dapat dari
masukan anggota masyarakat yang secara langsung atau lewat BPD
kemudian dari BPD baru dibahas semacam kepanitiaan kecil, kalau disetujui
baru rapat secara lengkap untuk membahas pantas tidaknya Peraturan Desa,
setelah itu dibuat Rancangan Peraturan Desa. Sebuah idea tau gagasan
pembuatan Peraturan Desa harus dibahas terlebih dahulu melalui siding pleno
guna menetapkan apakah usulan tersebut disetujui menjadi sebuah
Rancangan Peraturan Desa atau tidak.
Setelah mendapat persetujuan dari rapat BPD bahwa dari usulan pembuatan
Peraturan Desa menjadi Rancangan Peraturan Desa, maka Sekretaris BPD
membuat Rancangan Peraturan Desa untuk diserahkan kepada Kepala Desa
dalam bentuk tulisan guna mendapat persetujuan untuk menjadi Peraturan
Desa.
Setelah Kepala Desa menerima Rancangan Peraturan Desa, Kepala desa
mengadakan rapat bersama dengan perangkatnya guna membahas
Rancangan yang disampaikan oleh BPD. Hasil keputusan rapat tersebut akan
dibahas dalam rapat gabungan yang dihadiri oleh BPD, Kepala Desa dan
perangkatnya sebagaimana diketahui bahwa yang dimaksud dengan

8. 8 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
perangkat Desa sesuai dalam pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor
72 tahun 2005 tentang Desa terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana teknis
lapangan dan unsur kewilayahan.
2. Tahap Sosio-Politis
Rancangan Peraturan Desa yang telah diterima oleh Pemerintah Desa,
diadakan pembahasan dalam rapat gabungan antara BPD, Kepala Desa serta
perangkat Desa. Peranan perangkat Desa tersebut dimaksudkan untuk
menampung aspirasi masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya nanti
Peraturan Desa dapat diterima.
Dalam rapat pembahasan ketua BPD memberikan penjelasan mengenai latar
belakang dan tujuan dibuatnya Peraturan Desa. Dalam rapat tersebut
diadakan Tanya jawab Kepala Desa diberi Rancangan Peraturan Desa
sebelum diadakan rapat pembahasan. Pada waktu rapat pembahasan,
permasalahan yang ada dalam Rancangan Peraturan Desa dibahas satu
persatu, dibacakan oleh Ketua BPD, dan yang menetapkan Peraturan Desa
adalah kepala Desa.
Rancangan Peraturan Desa yang diajukan bermula dari satu pendapat atau
satu pandangan dari pihak BPD, setelah dibahas bertemu dengan Kepala
Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya sehinnga menghasilkan
kesepakatan bersama, maka Peraturan Desa yang diajukan selalu mengalami
perubahan yang bertujuan untuk menyempurnakan isi dan materi Peraturan
Desa, sehingga Peraturan Desa yang dihasilkan dapat
memenuhi aspirasi masyarakat dan menyangkut kepentingan umum. Setelah
diadakan pembahasan yang mendalam maka dapat diambil sebuah keputusan
dapat diterima atau tidaknya rancangan tersebut menjadi sebuah Peraturan
Desa. Pengambilan keputusan tentang Peraturan Desa biasanya dilakukan
dengan cara musyawarah untuk mufakat. Namun tidak menutup
kemungkinan diadakan voting.

9. 9 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
3. Tahap Yuridis
Setelah rancangan tersebut mendapat persetujuan dari semua pihak untuk
dijadikan Peraturan Desa maka langkah selanjutnya adalah Kepala Desa
bersama BPD menetapkan Rancangan Peraturan Desa tersebut menjadi
sebuah Peraturan Desa sesuai Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
72 tahun 2005 tentang Desa. Peraturan Desa berlaku sejak ada ketetapan
dari Kepala Desa. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas
merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat
setempat. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umun
dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Adapun Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan Desa adalah sebagai berikut:
1. Penamaan/Judul
a. Setiap Peraturan Desa mempunyai penamaan/judul.
b. Penamaan/judul Peraturan Desa memuat keterangan mengenai jenis,
nomor, tahun dan tentang nama peraturan yang diatur.
c. Nama Peraturan Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan
Desa;
d. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.
Contoh Penulisan Penamaan/Judul:
PERATURAN DESA ........................
NOMOR ....... TAHUN 20.....
TENTANG
PUNGUTAN DESA
2. Pembukaan
Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari :
a. Frasa " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
b. Jabatan pembentuk Peraturan Desa.
c. Konsiderans;
d. Dasar Hukum;
e. Frasa "Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan
Kepala Desa";

10. 10 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
f. Memutuskan; dan
g. Menetapkan.
PENJELASAN
a. Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
Kata frasa yang berbunyi "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa"
merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Desa, cara penulisan
seluruhnya huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca.
Contoh:
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
b. Jabatan
Jabatan pembentuk Peraturan Desa, ditulis dengan huruf kapital dan
diakhiri dengan tanda baca koma (,).
Contoh:
KEPALA DESA ........................,
c. Konsiderans
Konsiderans harus diawali dengan kata "Menimbang" yang memuat uraian
singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang,
alasan-alasan serta landasan yuridis, filosofis, sosiologis, dan politis
dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan
Kepala Desa.
Jika konsiderans terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok
pikiran dirumuskan pengertian, dari tiap-tiap pokek pikiran diawali dengan
huruf a, b, c, dst. dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).
Contoh :
Menimbang : a. ……………………………………………………………..;
b. ……………………………………………………………...;
c. ………………………………………………………………;

11. 11 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
d. Dasar Hukum
1) Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat" yang harus memuat
dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu
dimuat pula jika ada peraturan perundang-undangan yang
memerintahkan dibentuknya Peraturan Desa, atau yang mempunyai
kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.
2) Dasar Hukum dapat dibagi 2, yaitu :
a) Landasan yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa,
Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa; dan
b) Landasan yuridis materi yang diatur.
3) Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan
perundang-undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama
dengan produk hukum yang dibuat.
Catatan : Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan
Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum
karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-
undangan.
4) Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarkhi
peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-
undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan
urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-
undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan
berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-
undangan tersebut.
5) Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara
Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,
Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah (kalau ada).

12. 12 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
6) Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan,
maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dst dan
diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)
Contoh penulisan Dasar Hukum:
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa (Lembaran Negani Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 158. Tamtahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4546);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun
2008 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 2);
e. Frasa "Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan
Kepala Desa" Kata frasa yang berbunyi "Dengan persetujuan bersama
Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa", merupakan kalimat
yang harus dicantumkan dalam Peraturan Desa dan cara penulisannya
dilakukan sebagai berikut :
1) Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN;
2) Kata "Dengan Persetujuan Bersama", hanya huruf awal kata ditulis
dengan huruf kapital;
3) Kata "antara" Berta "dan", semua ditulis dengan huruf kecil; dan
4) Kata "Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa" seluruhnya
ditulis dengan huruf kapital.
Contoh:
Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ........................
dan
KEPALA DESA ........................

13. 13 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
f. Memutuskan
Kata "Memutuskan" ditulis dengan huruf Kapital, dan diakhiri dengan
tanda baca titik dua ( : ). Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah ditengah
margin.
g. Menetapkan
Kata "menetapkan:" dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang
disejajarkan ke bawah dengan kata "Menimbang" dan "Mengingat". Huruf
awal kata "Menetapkan" ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan
tanda baca titik dua (:).
Contoh :
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : …………………. dst.
Penulisan kembali nama Peraturan Desa, dilakukan sesudah kata
"menetapkan" dan Cara penulisannya adalah :
 Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul;
 Nama tersebut di atas, didahului dengan jenis peraturan yang
bersangkutan;
 Nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan
diakhiri dengan tanda baca titik (.).
Pada Peraturan Desa sebelum kata "MEMUTUSKAN" dicantumkan frasa:
Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ........................
dan
KEPALA DESA ........................
Contoh :
a) Jenis Peraturan Desa:
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA ........................ TENTANG
PUNGUTAN DESA

14. 14 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
Catatan :
Contoh pembukaan Peraturan Desa, secara keseluruhan dapat dirumuskan
sebagai berikut:
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ........................,
Menimbang : a. ……………………………………………;
b .......................................................... ;
c .......................................................... dst;
Mengingat : 1. ……………………………………………;
2. ……………………………………………;
3. ………………………………………..dst
Dengan persetujuan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ........................
dan
KEPALA DESA ........................
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA ........................ TENTANG
PUNGUTAN DESA
3. Batang Tubuh
Batang Tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal pasal
atau diktum-diktum. Batang tubuh yang dirumuskan dalam pasal-pasal adalah
jenis Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat mengatur
(Regelling), sedangkan jenis Keputusan Kepala Desa yang bersifat penetapan
(Beschikking), batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum-diktum.
Uraian masing-masing batang tubuh, sebagai berikut :
a. Batang Tubuh Peraturan Desa
1) Ketentuan Umum;
2) Materi yang diatur;

15. 15 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
3) Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan
4) Ketentuan Penutup.
b. Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak merupakan
keharusan.
Jika Peraturan Desa mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat
luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat
dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf. Pengelompokan
materi-materi dalam Bab, Bagiar dan Paragraf dilakukan atas dasar
kesamaan katagori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.
Urutan penggunaan kelompok adalah :
1) Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
2) Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;
3) Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.
c. Tata cara penulisan Bab, Bagian; Paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagai
berikut :
1) Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab semua
ditulis dengan huruf kapital.
Contoh :
BAB I
KETENTUAN UMUM
2) Bagian diberi nomor unit dengan bilangan yang ditulis dengan huruf
kapital dan diberi judul. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan
judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata
partikel yang tidak terletak pada awal frasa.
Contoh :
BAB II
( ……… JUDUL BAB ……... )
Bagian Kedua
..............................................................

16. 16 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
3) Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul. Huruf
awal dalam judul paragraf, dan huruf awal judul paragraf ditulis
dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama
ditulis dengan huruf kecil.
Contoh :
Bagian Kedua
( ……… Judul Bagian ………)
Paragraf Kesatu
(Judul Paragraf)
4) Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan
dalam satu kalimat. Materi Peraturan Desa lebih baik dirumuskan
dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada dalam beberapa
pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi
yang menjadi isi pasal itu merupakan satu serangkaian yang tidak
dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor unit dengan angka arab, dan
huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.
Contoh :
Pasal 5
5) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor
unit dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri
tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan
dalam satu kalimat.
Contoh :
Pasal 21
(1) ...........................................................
(2) ...........................................................
(3) ...........................................................

17. 17 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping
dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula
dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi.
Contoh :
Pasal ....
Kartu tanda iuran pedagang sekurang-kurangnya harus memuat
nama pedagang, jenis dagangan, besarnya iuran, alamat pedagang.
lsi pasal ini dapat lebih mudah dipahami dan jika dirumuskan sebagai
berikut :
Pasal ....
Kartu tanda iuran sekurang-kurangnya harus memuat :
a. nama pedagang;
b. jenis dagangan;
c. besarnya iuran; dan
d. alamat pedagang.
Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi,
hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian
kesatuan dengan kalimat berikut :
b. Setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
c. Setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
d. Jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih
kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak ke dalam.
e. Kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda
baca titik dua (:);
f. Pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika
rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan
pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam beberapa pasal.
g. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai
rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata "dan" di
belakang rincian kedua dari belakang.

18. 18 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
Contoh :
a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a dan seterusnya.
(3) ………………………………………
a ……………………..; dan
b …………………………..
b. Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka
perincian itu ditandai dengan angka 1, 2, dan seterusnya.
(4) ………………………………………
a. …………………………………;
b. …………………………………; dan
c. …………………………………;
1. ………………………………….;
2. ………………………………….; dan
3. ………………………………….;
a) …………………………………..;
b) …………………………………..; dan
c) …………………………………..;
1) …………………………………….;
2) …………………………………….; dan
3) …………………………………….;
Gambaran penulisan kelompok Batang Tubuh secara keseluruhan adalah :
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
(Isi Pasal 1)
BAB II
(Judul Bab)
Pasal ...
(Isi Pasal)
BAB III
(Judul Bab)

19. 19 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
Bagian Pertama
(Judul Bagian)
Paragraf Kesatu
(Judul paragraf)
Pasal ….
(1) (Isi ayat);
(2) (Isi ayat);
Perincian ayat :
a. ……………… : dan
b. ……………… :
1. Isi sub ayat;
2. …………………;
3. ………………….
a) (perincian sub ayat);
b) ……………………;
c) ……………………
1) (perincian mendetail dari sub
ayat);
2) …………….
Penjelasan masing-masing kelompok batang tubuh adalah :
a. Ketentuan Umum
Ketentuan umum diletakkan dalam Bab Kesatu atau dalam pasal
pertama, jika tidak ada pengelompokan dalam bab.
Ketentuan umum berisi :
1) Batasan dari pengertian;
2) Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa; dan
3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal
berikutnya.
Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan
dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab
dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

20. 20 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
Contoh :
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Bekasi.
2. …………………………………………………………….
3. …………………………………………………………….
Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya
mengikuti ketentuan sebagai berikut :
1. Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi
yang diatur ditempatkan teratas.
2. Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan
dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau
istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam satu kelompok
berdekatan.
b. Ketentuan Materi yang akan diatur.
Materi yang diatur adalah, semua obyek yang diatur secara sistematik
sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Materi
yang diatur harus memperhatikan dasardasar dan kaidah-kaidah yang
ada seperti :
1) Landasan hukum materi yang diatur artinya dalam menyusun
materi Peraturan Desa harus memperhatikan dasar hukumnya.
2) Landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya
Peraturan Desa.
3) Landasan sosiologis, maksudnya agar Peraturan Desa yang
diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang
hidup di tengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat, agama.
4) Landasan politis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan
dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di
tengah-tengah masyarakat.
5) Tata cara penulisan materi yang diatur adalah :
a) Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan
Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada
pengelompokan dalam bab.

21. 21 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
b) Dihindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain-lain. Materi yang
akan dijadikan materi Ketentuan Lain-lain, hendaknya
ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul
yang sesuai dengan materi tersebut.
Ketentuan Lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang
lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu
diatur. Penempatan bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada
bab atau pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan.
c. Ketentuan Peralihan
Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara azas
mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum
peraturan baru itu berlaku. Pada azasnya pada saat peraturan baru
berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi
tidak berlaku. Kalau azas ini diterapkan tanpa memperhitungkan
keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hokum,
ketidakpastian hukum atau kesewenang-wenangan hukum.
Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap
peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan
atau aturan peralihan. Dengan demikian Ketentuan Peralihan
berfungsi :
1) Menghidari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum
(Rechtsvacuum).
2) Menjamin, kepastian hukum (Rechtszekerheid).
3) Perlindungan hukum (Rechtsbeseherming), bagi rakyat atau
kelompok tertentu atau orang tertentu.
Jadi pada dasarnya, Ketentuan Peralihan merupakan "penyimpangan"
terhadap peraturan baru itu sendiri.
Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari (Necessery evil) dalam
rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara
keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan). Penyimpangan ini
bersifat sementara, karena itu dalam rumusan Ketentuan Peralihan
harus dimuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa
peralihan tersebut. Keadaan atau syarat tersebut dapat berupa

22. 22 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan
peraturan baru) atau penentuan jangka waktu tertentu atau mengakui
secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru.
d. Ketentuan Penutup
Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh
Peraturan Desa, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai
berikut :
1) Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam
melaksanakan Peraturan Desa, yaitu berupa :
a) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutif),
yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk
melaksanakan hal-hal tertentu.
b) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislatif), yaitu
pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan
pelaksanaan (Peraturan Kepala Desa).
2) Nama singkatan (Citeer Titel).
3) Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa dapat
melalui cara-cara sebagai berikut :
a) Penetapan mulai berlakunya Peraturan Desa pada suatu tanggal
tertentu;
b) Saat mulai berlakunya Peraturan Desa tidak harus sama untuk
seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).
4) Ketentuan tentang pengaruh Peraturan Desa yang baru terhadap
Peraturan Desa yang lain.
4. Penutup
Penutup suatu Peraturan Desa, memuat hal-hal sebagai berikut :
a. Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan;
b. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi
tanda baca koma;
c. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital
tanpa gelar dan pangkat;
d. Penetapan Peraturan Desa, ditandatangani oleh Kepala Desa;

23. 23 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
5. Penjelasan
Adakalanya suatu Peraturan Desa memerlukan penjelasan, baik penjelasan
umum maupun penjelasan pasal demi pasal.
Pada Bagian penjelasan umum biasanya dimuat politik hukum yang
melatarbelakangi penerbitan Peraturan Desa yang bersangkutan. Pada bagian
penjelasan pasal demi pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang
terkandung dalam setiap pasal di dalam batang tubuh.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah :
a. Pembuat Peraturan Desa, agar tidak menyadarkan argumentasi pada
penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Peraturan Desa, yang dapat
meniadakan keragu-raguan dalam interprestasi.
b. Naskah penjelasan disusun (dibuat) bersama-sama dengan Rancangan
Peraturan Desa yang bersangkutan.
c. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu.
d. Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat
peraturan lain.
e. Judul penjelasan lama dengan judul Peraturan Desa yang bersangkutan.
f. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal yang
pembagiannya dirinci dengan angka romawi.
g. Penjelasan umum memuat uraian sistimatis mengenai latar belakang
pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau azas
yang dibuat dalam Peraturan Desa.
h. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka
Arab jika hal itu lebih memberikan kejelasan.
i. Tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi Peraturan
Desa.
j. Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam
batang tubuh.
k. Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi Peraturan
Desa.

24. 24 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
l. Tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam
ketentuan umum.
m. Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi
keterangan cukup jelas.
6. Ragam Bahasa
Ragam Bahasa yang dipakai dalam menyusun Peraturan Desa adalah :
a. Bahasa Perundang-undangan
1) Bahasa perundang-undangan termasuk Bahasa Indonesia yang tunduk
pada kaidah tata Bahasa Indonesia yang menyangkut pembentukan
kata, penyusunan kalimat maupun pengejaannya. Bahasa perundang-
undangan mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercirikan
kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan dan keserasian.
2) Dalam merumuskan materi Peraturan Desa, Peraturan, maka pilihlah
kalimat yang lugas dalam arti tegas, jelas dan mudah ditangkap
pengertiannya, tidak berbelit-belit. Kalimat yang dirumuskan tidak
menimbulkan salah tafsir atau menimbulkan pengertian yang berbeda
bagi setiap pembaca. Hindari pemakaian istilah yang pengertiannya
kabur dan kurang jelas. Istilah yang dipakai sebaiknya sesuai dengan
pengertian yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari.
3) Hindari pemakaian :
a) Beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama.
b) Satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.
4) Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan
pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai
dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.
5) Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk
menyederhanakan susunan Peraturan Desa dapat dibuat definisi yang
ditempatkan dalam Bab Ketentuan Umum.
6) Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang maka untuk
menyederhanakan susunan suku kata dapat menggunakan singkatan
atau akronim.

25. 25 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
7) Singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dikenal
umum dan bila tidak dimuat dalam Ketentuan Umum, maka setelah
tulisan lengkapnya, singkatannya dibuat di antara tanda kurung.
8) Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukan
Bahasa Indonesia. Pemakaian (adopsi) istilah asing yang banyak
dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa
Indonesia dapat dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu
memenuhi syarat :
a) Mempunyai konotasi yang cocok;
b) Lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa
Indonesia.
c) Lebih mudah tercapainya kesepakatan.
d) Lebih mudah dipahami dari pada terjemahan Bahasa Indonesia.
b. Pilihan Kata atau istilah
1) Pemakaian kata "Kecuali"
Untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan, digunakan
kata "kecuali". Kata "kecuali" ditempatkan di awal kalimat jika yang
dikecualikan induk kalimat.
Contoh :
Kecuali A dan B, setiap warga Desa wajib melaksanakan
Siskamling.
2) Pemakaian kata "Disamping". Untuk menyatakan makna termasuk,
dapat digunakan kata "disamping".
Contoh :
Disamping membayar iuran keamanan, warga yang berstatus
Pegawai Negeri Sipil juga dikenai kewajiban melaksanakan
Siskamling.
3) Pemakaian kata "Jika" dan kata "Maka".
Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan
kata "jika" atau frasa "dalam hal". Gunakan kata "jika" bagi
kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan
setelah anak kalimat diawali kata "maka".
Contoh :
Jika terdapat warga Desa yang tidak melaksanakan
Siskamling, maka ....................

26. 26 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
4) Pemakaian kata "Apabila".
Untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu
terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata "apabila" atau "bila".
Contoh :
Salah satu warga Desa dapat tidak melaksanakan tugas
Siskamling, apabila sakit.
5) Pemakaian kata "dan", "atau", "dan atau".
a) Untuk menyatakan sifat yang kumulatif, digunakan kata "dan".
Contoh :
A dan B wajib memberikan
b) Untuk menyatakan sifat alternatif digunakan kata "atau"
Contoh :
A atau B wajib memberikan
c) Untuk menyatakan sifat alternatif ataupun kumulatif, digunakan
frasa "dan atau".
Contoh :
A dan atau B wajib memberikan
6) Untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata "berhak"
Contoh :
Setiap warga Desa Sukaragam yang telah berumur 17 (tujuh
belas) tahun berhak untuk mendapatkan Kartu Tanda
Penduduk (KTP).
7) Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata "dapat" atau kata
"boleh".
Kata "dapat" merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang,
sedangkan kata "boleh" tidak melekat pada diri seseorang. Untuk
menyatakan istilah kewajiban, digunakan kata "wajib".
Contoh :
 Kepala Desa dapat memberikan dispensasi bagi warga yang
sedang mengalami musibah.
 Setiap warga Desa wajib membayar iuran keamanan.

27. 27 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
8) Untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan, digunakan
kata "harus".
Contoh :
Untuk menduduki suatu jabatan Kepala Urusan Keuangan,
seorang calon Kepala Urusan Keuangan harus terlebih dahulu
mengikuti kursus Bendaharawan.
9) Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan,
digunakan frasa "tidak diwajibkan" atau "tidak wajib".
Contoh :
Warga Desa yang belum berumur 17 tahun dan belum kawin,
tidak diwajibkan untuk mengikuti pemilihan Kepala Dusun.
7. Teknik Pengacuan
a. Untuk mengacu pasal lain. Digunakan frasa "sebagaimana dimaksud
dalam". Sedangkan untuk mengacu ayat lain, digunakan frasa
"sebagaimana dimaksud pada".
Contoh :
........... sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 .......................
........... sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .........................
Jika mengacu ke peraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat dan
judul Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa.
Contoh :
…………. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)
Peraturan
Desa ........................ Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.
b. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok
yang diacu. Pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraturan yang
tingkatannya sama atau lebih tinggi.
c. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal
atau ayat yang diacu, dan hindarkan penggunaan frasa "pasal yang
terdahulu" atau "pasal tersebut di atas" atau "Pasal ini".

28. 28 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
Contoh :
Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (3), bertugas ………
Jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memang dapat diberlakukan
seluruhnya, maka istilah "tetap berlaku" dapat digunakan.
C. PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA
Dalam upaya menggali dan meningkatkan pendapatan desa, Pemerintahan Desa
dapat mengenakan pungutan desa terhadap warga masyarakat desa yang diatur
dengan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa, yang penyusunan Peraturan
Desanya merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan Pemerintah Desa dan
BPD dengan memperhatikan aspirasi dari masyarakat desa.
Perlu kehati-hatian dalam membuat Peraturan Desa tentang Pungutan Desa
karena membebani masyarakat desa, selain itu perlu memperhatikan apakah
ada Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi yang
telah mengatur pungutan agar tidak terjadi pungutan ganda atau tidak
dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
Isi atau materi Peraturan Desa tentang Pungutan Desa sekurang-kurangnya
memuat antara lain :
1. Ketentuan Umum
2. jenis pungutan Desa;
3. Besaran pungutan Desa;
4. Pelaksanaan Dan Pengelolaan Pungutan Desa;
5. Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Pungutan Desa; dan sebagainya serta
dilengkapi dengan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa
sebagai peraturan teknis operasional di lapangan.

29. 29 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
Berikut ini Jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang telah dipungut oleh Pemerintah
Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut :
1. PAJAK DAERAH
a. PAJAK HOTEL
1) Hotel Bintang Lima
2) Hotel Bintang Empat
3) Hotel Bintang Tiga
4) Hotel Bintang Dua
5) Hotel Melati Tiga
6) Hotel Melati Dua
7) Hotel Melati Satu
8) Losmen/rumah Penginapan/pesanggrahan/Hotel/Rumah Kos
b. PAJAK RESTORAN
1) Restoran
2) Rumah Makan
c. PAJAK HIBURAN
1) Tontonan Film/Bioskop
2) Pameran
3) Karaoke
4) Permainan Bilyar
5) Permainan Ketangkasan
6) Panti Pijat/Refleksi
7) Pusat Kebugaran
8) Pertandingan Olahraga
d. PAJAK REKLAME
1) Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron
2) Reklame Kain
3) Relame Berjalan
e. PAJAK PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK
1) Pajak Penerangan Jalan PLN

30. 30 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
2) Listrik Swasta
3) Genset
f. PAJAK PARKIR
1) Pajak Parkir
g. PAJAK AIR BAWAH TANAH
1) Pajak Air Bawah Tanah
h. PAJAK SARANG BURUNG WALET
1) Pajak Sarang Burung Walet
i. PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH & BANGUNAN
1) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan
2. RETRIBUSI DAERAH
a. RETRIBUSI JASA UMUM
1) RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
a) Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)
2) RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
a) Sampah Industri,Pertokoan,Perumahan/Permukiman
b) Sampah Lingkungan Pasar
c) Retribusi Biaya Penggantian KTP & Akte Catatan Sipil
d) Retribusi Pel Pemakaman & Pengabuan Mayat
e) Retribusi Pel Parkir Di Tepi Jalan Umum
f) Retribusi Pelayanan Umum
g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
h) Retribusi Pemerks Alat Pemadam Kebakaran
i) Retribusi Jasa Pemeriksaan Kesehatan Hewan
b. RETRIBUSI JASA USAHA
1) RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
a) Sewa Alat-Alat Besar/Mesin Daerah dan Penggunaan Lab.Pengujian
jalan & Jembatan
b) Sewa Gedung Sartika
c) Pemeriksaan Sample Daging (Kesmavet)
d) Sewa Tanah Pemasangan dan Pnggung Reklame

31. 31 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
e) Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan
f) Retribusi Terminal
g) Retribusi Tempat Kusus Parkir
h) Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus
i) Reribusi Jasa Usaha Rumah Potang Hewan
j) Retribusi Usaha Penjualan Produk Daerah
k) Retribusi Penyediaan Benih dan Induk Ikan dari BBI
2) PENERIMAAN DARI MCK
a) Lingkungan Terminal
b) Lingkungan Pasar
3) RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
b) Retribusi Izin Gangguan/Keramaian
c) Retribusi Trayek/Angkutan
d) Retribusi Izin Usaha Kepariwsataan
D. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA
Sesuai Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
dan Pasal 118 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun
2008 tentang Pemerintahan Desa mengamanatkan bahwa Rancangan peraturan
desa tentang APBDesa, APBDesa perubahan, Pungutan, dan Penataan Ruang
yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa
paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui
Camat untuk dievaluasi.
Selanjutnya Bupati melalui SKPD terkait sesuai kewenangannya melakukan
evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa untuk menguji kesesuaian
Rancangan Peraturan Desa dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan
perundangundangan lain yang lebih tinggi. Hasil Evaluasi dapat berupa
persetujuan atau penolakan. Kemudian hasil evaluasi disampaikan oleh Bupati
kepada Kepala Desa dalam jangka waktu paling lambat 20 (Dua Puluh) hari
kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dimaksud.

32. 32 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
Hasil evaluasi berupa penolakan disampaikan dengan disertai alasan penolakan.
Sedangkan dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan, Rancangan Peraturan
Desa dimaksud dapat langsung ditetapkan. Dalam hal hasil evaluasi berupa
penolakan, Rancangan Peraturan desa dimaksud dapat diperbaiki Kepala Desa
bersama BPD yang bersangkutan, untuk kemudian disampaikan kembali kepada
Bupati .
Penyampaian rancangan Peraturan Desa ke Bupati melalui Camat untuk di
evaluasi disertai dengan :
1. Berita Acara persetujuan bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa atas Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa
2. Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa
3. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Pembahasan
Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.
4. Daftar Hadir Badan Permusyawaratan Desa dalam Rapat Pembahasan
Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa
E. PENUTUP
Demikian Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Desa, agar
dipahami dan dipedomani.
Cikarang Pusat,
KEPALA BADAN PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA,
Drs. HERMAN HANAPI
Pembina Tingkat I
NIP. 19630412 198503 1 014

33. 33 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
Petunjuk Teknis
Penyusunan Rancangan Peraturan Desa

34. 34 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
CONTOH FORMAT RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG PENGUTAN DESA
RANCANGAN PERATURAN DESA ........................
KECAMATAN ........................ KABUPATEN BEKASI
NOMOR TAHUN .................
TENTANG
PUNGUTAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ........................,
Menimbang : a. bahwa Pungutan Desa merupakan salah satu sumber pendapatan
desa sebagai bentuk sawadaya / partisipasi masyarakat dalam
menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan di Desa dengan memperhatikan aspek
kemampuan dan keadilan masyarakat setempat ;
b. bahwa rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan
perwujudan kemadirian desa, dipandang perlu untuk dilakukan
penetapan Jenis pungutan desa dan besaran pungutan desa.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Rancangan
Peraturan Desa tentang Pungutan Desa
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

35. 35 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4139);p
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001 tentang
Penataan, Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten
Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 12
seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun
2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);

36. 36 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
(Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ........................
dan
KEPALA DESA ........................
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA ........................TENTANG
PUNGUTAN DESA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Bupati adalah Bupati Bekasi.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa.
6. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang
merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

37. 37 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan
Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa ;
10. Pungutan Desa adalah segala bentuk pungutan berupa uang maupun benda dan atau
barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, berdasarkan pertimbangan kemampuan
sosial ekonomi masyarakat di Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dalam
rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan di desa.
BAB II
JENIS PUNGUTAN
Pasal 2
Jenis-jenis pungutan yang dapat dilaksanakan oleh Desa meliputi :
a. Pungutan yang berasal dari biaya administrasi permohonan surat-surat keterangan
sebagai berikut :
1. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)
2. Surat Keterangan nikah dan rujuk
3. ....... *dst
b. Legalisasi surat
c. Administrasi Pertanahan
d. Administrasi Kependudukan
e. Pasar Desa
f. Iuran Desa
g. ....... *dst
BAB III
BESARAN PUNGUTAN DESA
Pasal 3
Besaran Pungutan Desa ditetapkan sebagai berikut :
a. Pungutan yang berasal dari biaya administrasi permohonan surat-surat keterangan
sebagai berikut :
1. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dengan Klasifikasi sebagai Berikut:
a) Usaha Kecil Rp..........,
b) Usaha Menengah Rp..........,
c) Usaha Besar Rp..........,

38. 38 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
2. Surat Keterangan nikah dan rujuk Rp..........,
3. ....... *dst
b. untuk Legalisasi surat Rp..........,
c. Administrasi Pertanahan Rp..........,
d. Administrasi Kependudukan Rp..........,
e. Pasar Desa Rp..........,
f. Iuran Desa Rp..........,
g. ....... *dst
BAB III
PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PUNGUTAN DESA;
Pasal 4
(1) Pungutan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan/atau
Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa
(2) Pelaksanaan Pungutan Desa dicatat dalam Buku Kas Desa sebagai Pendapatan Desa.
(3) Hasil Pungutan Desa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa.
(4) Pengelolaan hasil Pungutan Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), ditetapkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN PUNGUTAN DESA
Pasal 5
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan pendapatan desa yang berasal dari
pungutan desa sesuai dengan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDes) dan disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban kepala desa.
(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh
Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk dan BPD.

39. 39 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Kepala Desa menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Pungutan Desa sebagai landasan
operasional pelaksanaan Pungutan Desa
Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.
Ditetapkan di .............(*Nama Desa ybs)
pada tanggal
KEPALA DESA ........................
(huruf kapital dan tanpa gelar)
Diundangkan di Bekasi
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,
..................................................
BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN ....... NOMOR .................

40. 40 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
FORMAT BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
BERITA ACARA
NOMOR: …..………………………
.......................................
PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA ……………………
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ……………………
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA
TAHUN ……………………
TAHUN ANGGARAN .......
Pada hari ini, ............., tanggal, ................................, Kami yang bertanda
tangan di bawah ini:
1. Nama : ……………………………..
Jabatan : Kepala Desa ………………
Alamat Kantor : Jl. ……………………….. No. …………………. (dsb)
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Desa ........................, selanjutnya
disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : ……………………………..
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa ………………
Alamat Kantor : Jl. ……………………….. No. …………………. (dsb)
Sebagai pimpinan Badan Permusyawaratan Desa bertindak dan atas nama Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) ......................................., selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KEDUA

41. 41 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
Menyatakan bahwa:
1. Kepala Desa ..................... dan BPD ....................... telah memperoleh persetujuan
bersama atas Rancangan Peraturan Desa tentang Pengutan Desa Tahun .......
2. Jenis dan besaran Pungutan Desa yang tertera pada Rancangan Peraturan Desa
tentang Pungutan Desa Tahun....... ini sesuai kesepakatan yang ditetapkan bersama
antara Kepala Desa dan BPD.
3. ........
4. .......
*dst
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan sebagai dokumen evaluasi dan dasar
dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Tahun ........
Kepala Desa ......................... Ketua BPD ..........................
tanda tangan tanda tangan
nama lengkap nama lengkap
Wakil Ketua BPD ..........................
tanda tangan
nama lengkap
Sekretaris BPD ..........................
tanda tangan
nama lengkap

42. 42 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )
KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR .........../.............../........
TENTANG
PERSETUJUAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PUNGUTAN DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA................................,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Kepala Desa ........
Nomor...........tanggal...........perihal Permohonan persetujuan
Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa, maka
perlu persetujuan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa
tentang Pungutan Desa
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan
Desa............................... .
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lewmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

43. 43 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan
Peraturan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001
tentang Penataan, Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan di
Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun
2001 Nomor 12 seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008
tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Bekasi Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan
Desa

44. 44 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui pembahasan Rancangan Peraturan Desa .........
tentang Pungutan Desa
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di .............(*Nama Desa ybs)
pada tanggal
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,
(huruf kapital dan tanpa gelar)

45. 45 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD
RAPAT : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA : .......................................................
KECAMATAN : .......................................................
KABUPATEN : BEKASI
TANGGAL : ........................................................
ACARA SIDANG : PERSETUJUAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PUNGUTAN DESA
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 2 3 4
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12

46. 46 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
13 13
KETERANGAN .........................., ...................................
1. Jumlah Anggota :................orang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
2. H a d i r :................orang KETUA
3. Tidak Hadir :................orang
4. Qorum : Memenuhi / Tidak
Memenuhi
(huruf kapital dan tanpa gelar)

47. 47 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
CONTOH FORMAT
PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA
PERATURAN DESA ........................
KECAMATAN ........................ KABUPATEN BEKASI
NOMOR ........... TAHUN .................
TENTANG
PUNGUTAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ........................,
Menimbang : a. bahwa Pungutan Desa merupakan salah satu sumber pendapatan
desa sebagai bentuk swadaya / partisipasi masyarakat dalam
menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan di Desa dengan memperhatikan aspek
kemampuan dan keadilan masyarakat setempat ;
b. bahwa rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan
perwujudan kemadirian desa, dipandang perlu untuk dilakukan
penetapan Jenis pungutan desa dan besaran pungutan desa.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Rancangan
Peraturan Desa tentang Pungutan Desa
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

48. 48 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4139);p
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001 tentang
Penataan, Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten
Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 12
seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun
2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa

49. 49 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ........................
dan
KEPALA DESA ........................
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA ........................TENTANG PUNGUTAN
DESA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Bupati adalah Bupati Bekasi.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa.
6. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga
yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan
Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan
desa ;

50. 50 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
10. Pungutan Desa adalah segala bentuk pungutan berupa uang maupun benda dan
atau barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, berdasarkan pertimbangan
kemampuan sosial ekonomi masyarakat di Desa, yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di desa.
BAB II
JENIS PUNGUTAN
Pasal 2
Jenis-jenis pungutan yang dapat dilaksanakan oleh Desa meliputi :
a. Pungutan yang berasal dari biaya administrasi permohonan surat-surat
keterangan sebagai berikut :
1. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)
2. Surat Keterangan nikah dan rujuk
3. ....... *dst
b. Legalisasi surat
c. Administrasi Pertanahan
d. Administrasi Kependudukan
e. Pasar Desa
f. Iuran Desa
g. ....... *dst
BAB III
BESARAN PUNGUTAN DESA
Pasal 3
Besaran Pungutan Desa ditetapkan sebagai berikut :
a. Pungutan yang berasal dari biaya administrasi permohonan surat-surat
keterangan sebagai berikut :
1. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dengan Klasifikasi sebagai Berikut:
a) Usaha Kecil Rp..........,
b) Usaha Menengah Rp..........,
c) Usaha Besar Rp..........,
2. Surat Keterangan nikah dan rujuk Rp..........,

51. 51 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
3. ....... *dst
b. untuk Legalisasi surat Rp..........,
c. Administrasi Pertanahan Rp..........,
d. Administrasi Kependudukan Rp..........,
e. Pasar Desa Rp..........,
f. Iuran Desa Rp..........,
g. ....... *dst
BAB III
PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PUNGUTAN DESA;
Pasal 4
(1) Pungutan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa
dan/atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Desa
(2) Pelaksanaan Pungutan Desa dicatat dalam Buku Kas Desa sebagai Pendapatan
Desa.
(3) Hasil Pungutan Desa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa.
(4) Pengelolaan hasil Pungutan Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), ditetapkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN PUNGUTAN DESA
Pasal 5
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan pendapatan desa yang berasal
dari pungutan desa sesuai dengan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) dan disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban
kepala desa.
(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan
oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk dan BPD.

52. 52 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Kepala Desa menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Pungutan Desa sebagai
landasan operasional pelaksanaan Pungutan Desa
Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.
Ditetapkan di .............(*Nama Desa ybs)
pada tanggal
KEPALA DESA ........................
(huruf kapital dan tanpa gelar)
Diundangkan di Bekasi
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,
..................................................
BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN ....... NOMOR .................

53. 53 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )
KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR .........../.............../........
TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA
MENJADI PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA................................,
Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakan pembahasan Rancangan
Peraturan Desa........ tentang Pungutan Desa maka perlu
persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Desa........tersebut
menjadi Peraturan Desa
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan
Desa............................... .
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lewmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

54. 54 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan
Peraturan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001
tentang Penataan, Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan di
Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun
2001 Nomor 12 seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008
tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Bekasi Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan
Desa

55. 55 JUKNIS PENYUSUNAN RAPERDES
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa ......... tentang Pungutan
Desa menjadi Peraturan Desa.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di .............(*Nama Desa ybs)
pada tanggal
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,
(huruf kapital dan tanpa gelar)