1. Oleh
Yudhi Aldriand
Doc. 2012

2. DASAR HUKUM
1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2
Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Bupati Nomor 34.A Tahun 2011
tentang Pedoman Pembentukan Badan
Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Bekasi

3. PENGERTIAN
 Pemerintahan Desa adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa dalam
mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan
asal-usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia
 Badan Permusyawaratan Desa,
selanjutnya disebut BPD adalah
lembaga yang merupakan perwujudan
demokrasi dalam penyelanggaraan
pemerintahan desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa

4. KEDUDUKAN
BPD berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara
pemerintahan desa.

5. FUNGSI
BPD berfungsi menetapkan
peraturan desa bersama
kepala desa, menampung
dan menyalurkan aspirasi
masyarakat.

6. WEWENANG
1. membahas rancangan peraturan
desa bersama kepala desa;
2. melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan peraturan
desa dan peraturan kepala desa;
3. mengusulkan pengangkatan dan
pemberhentian kepala desa;
4. membentuk Panitia Pemilihan
kepala desa;
5. menggali, menampung,
menghimpun, merumuskan dan
menyalurkan aspirasi masyarakat;
dan
6. menyusun tata tertib BPD

7. HAK
1. meminta keterangan kepada
Pemerintah Desa;
2. menyatakan pendapat.
3. mengajukan rancangan
peraturan desa;
4. mengajukan pertanyaan;
5. menyampaikan usul dan
pendapat;
6. memilih dan dipilih; dan
7. memperoleh tunjangan

8. KEWAJIBAN
1. mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala
peraturan perundang-undangan;
2. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. mempertahakan dan memelihara hukum
nasional serta keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
4. menyerap, menampung, menghimpun dan
menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
5. memproses pemilihan kepala desa;
6. mendahulukan kepentingan umum di atas
kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
7. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat
istiadat masyarakat setempat; dan
8. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja
dengan lembaga kemasyarakatan.

9. LARANGAN
 Pimpinan dan anggota BPD tidak
diperbolehkan merangkap jabatan sebagai
kepala desa dan perangkat desa.
 Pimpinan dan anggota BPD dilarang:
1. sebagai pelaksana kegiatan pembangunan
desa;
2. merugikan kepentingan umum, meresahkan
sekelompok masyarakat dan
mendiskriminasikan warga atau golongan
masyarakat lain;
3. melakukan korupsi, nepotisme dan menerima
uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain
yang dapat mempengaruhi keputusan atau
tindakan yang akan dilakukannya;
4. menyalahgunakan wewenang;
5. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
6. menjadi pengurus partai politik.

10. PEMBERHENTIAN
 Anggota BPD berhenti, karena:
1. meninggal dunia;
2. permintaan sendiri;
3. Diberhentikan
 Anggota BPD diberhentikan, Karena :
1. berakhir masa jabatannya dan telah
diresmikan anggota BPD yang baru;
2. tidak dapat melaksanakan tugas secara
berkelanjutan atau berhalangan tetap secara
berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota
BPD;
4. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
5. tidak melaksanakan kewajiban sebagai
anggota BPD;
6. melanggar larangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (2) perda Kab. Bekasi
Nomor 2 Tahun 2008.

11. RAPAT BPD
 Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
 Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling kurang ½
(satu perdua) lebih dari jumlah anggota BPD, dan
keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
 Dalam hal rapat BPD membahas dan memutuskan
kebijakan yag bersifat prinsip dan strategis bagi
kepentingan masyarakat desa berupa usul
pemberhentian kepala desa dan melakukan pinjaman,
maka rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling
kurang 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD, dan
keputusan ditetapkan dengan persetujuan paling kurang
½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota
BPD yang hadir.
 Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan
dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat dan
ditandatangani oleh Sekretaris BPD.

12. TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN
MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT
Anggota BPD dalam menggali, menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat dilakukan dengan:
a. melakukan kunjungan ke masyarakat dalam
wilayah desa;
b. menampung aspirasi dari masyarakat dengan
cara tatap muka baik secara perseorangan
maupun bersama-sama;
c. menerima usulan baik secara lisan maupun
tertulis selama usulan tersebut tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku maupun secara adat
istiadat;
d. aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf c wajib
dimusyawarahkan oleh anggota untuk menjadi
masukan dalam pembangunan masyarakat desa.

13. HUBUNGAN KERJA ANTARA BPD, PEMERINTAH DESA
DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Hubungan kerja antara BPD dengan
Pemerintah Desa dan Lembaga
Kemasyarakatan bersifat kemitraan,
konsultatif dan koordinatif.
• Kemitraan : kerjasama yang saling
menguntungkan, saling percaya dan
saling mengisi.
• Konsultatif dapat diartikan sebagai
pemberian saran atau rekomendasi
yang bisa dilakukan atas konsultasi
suatu masalah yang didiskusikan
• Koordinatif : bersifat Koordinasi

14. KEDUDUKAN KEUANGAN BPD
a. Pimpinandan anggota BPD
menerima tunjangan sesuai
dengan kemampuan keuangan
desa.
b. Untuk kegiatan BPD disediakan
biaya operasional sesuai
kemampuan keuangan desa yang
dikelola oleh Sekretaris BPD.
c. Tunjangan dan Biaya
sebagaimana dimaksud pada
pada huruf a dan huruf b,
ditetapkan setiap tahun dalam
APB Desa.

15. PERAN DAN TUGAS BPD DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
a. membahas bersama Kepala Desa
dalam rangka memperoleh
persetujuan bersama Peraturan
Desa tentang APB Desa dan
Peraturan Desa tentang Perubahan
APB Desa;
b. penyetujui dan menetapkan APB
Desa;
c. pengawasan Pelaksanaan APB
Desa;
d. Menginformasikan Peraturan Desa
tentang APBDesa dan Peraturan
Desa tentang Perubahan APB Desa
kepada masyarakat.