Analisis Permendikbud BK

Achmad Badaruddin 1
CV Abe Kreatifindo
ANALISIS PERMENDIKBUD NO 111 TAHUN 2014
TENTANG
BIMBINGAN DAN KONSELING
PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN
MENENGAH
A. Perundangan
Perundang-undangan (legislation atau gesetzbung)
dalam Aziz (2011: 13) mempunyai dua pengertian
berbeda, yaitu:
1. Perundang-undangan sebagai sebuah proses
pembentukan atau proses membentuk
peraturan-peraturan negara, baik di tingkat
pusat maupun di tingkat daerah;
2. Perundang-undangan sebagai segala peraturan
negara, yang merupakan hasil proses
pembentukan peraturan-peraturan, baik di
tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Achmad Badaruddin 2
CV Abe Kreatifindo
Dengan demikian perundang-undangan memiliki
hirarki. Norma hukum berjenjang-jenjang, berlapis-
lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Suatu norma
hukum selalu berlaku, bersumber, dan berdasar pada
norma hukum di atasnya, tetapi ke bawah norma
hukum itu juga menjadi sumber/dasar bagi norma
hukum di bawahnya (Hans Kelsen dalam Aziz, 2011:
17).
Adapun jenis & hirarki peraturan perundang-
undangan yang dicantumkan pada pasal 7 ayat (1) UU
No. 10 Tahun 2004 adalah:
1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah
Walaupun demikian, peraturan dan keputusan
menteri juga diakui keberadaannya. Hal ini tertera
secara implisit pada pasal 7 ayat (4) UU No. 10 Tahun
2004, yaitu “Jenis peraturan perundang-undangan lain

Achmad Badaruddin 3
CV Abe Kreatifindo
selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi”. Dalam
penjelasan pasal demi pasal dijelaskan jenis peraturan
perundang-undangan selain ketentuan ini, antara lain,
peraturan yang dikeluarkan oleh MPR dan DPR,
DPD, MA, MK, BPK, Bank Indonesia, Menteri,
Kepala Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat
yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah
atas perintah UU, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD
Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau
setingkat.
Sementara pada pasal 56 UU No. 10 Tahun 2004
memaparkan bahwa semua keputusan keputusan
Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Menteri,
Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota,
atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana yang
dimaksud pada pasal 54 yang sifatnya mengatur, yang
sudah ada sebelum UU ini, harus dibaca peraturan,
sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini.

Achmad Badaruddin 4
CV Abe Kreatifindo
Apabila dilihat dari peraturan tersebut, materi
tersebut juga mengandung hirarki yang dijadikan
dasar pembagian. Hal ini juga didukung oleh Aziz
(2011: 112) bahwa pembagian materi pokok ke dalam
kelompok yang lebih kecil dilakukan kriteria yang
dijadikan dasar pembagian, yaitu:
1. Pembagian berdasarkan hak atau kepentingan
yang dilindungi
2. Pembagian berdasarkan urutan/kronologis
3. Pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan
Maka disimpulkan bahwa perundangan memiliki
hirarki/tingkatan/urutan termasuk materi
perundangannya.
Penjelasan tersebut dirincikan pada peraturan
perundang-undangan yang merupakan peraturan
tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau
pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum,
yakni UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.

Achmad Badaruddin 5
CV Abe Kreatifindo
Hal ini dibahas untuk mengidentifikasi peraturan
yang akan dibahas, yaitu Permendikbud No. 111
Tahun 2014. Peraturan tersebut dikeluarkan oleh
lembaga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
RI. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka
peraturan menteri tersebut berada di bawah UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-
Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan
Presiden.
Agar permendikbud tersebut diakui
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila
dilihat dari konsiderans yang telah ditandatangani
tersebut, perundang-undangan yang lebih tinggi yang
dimaksud, yakni:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Achmad Badaruddin 6
CV Abe Kreatifindo
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
tentang Guru (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4941);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009
tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah beberapa kali diubah

Achmad Badaruddin 7
CV Abe Kreatifindo
terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata kerja Kementerian
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
B. Landasan Hukum Bimbingan dan Konseling
Meskipun perundangan yang lebih tinggi yang
dijadikan landasan dalam Permendikbud No. 111
Tahun 2014, sebenarnya masih ada peraturan yang
lebih tinggi lainnya yang berkaitan dengan bimbingan
dan konseling terabaikan seperti:
1. UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
2. Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008
tentang guru
Kemudian peraturan lain yang menjadi
pertimbangan dalam konsiderans permendikbud ini
sebagai berikut:

Achmad Badaruddin 8
CV Abe Kreatifindo
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar
Kualifikasi Akademik dan Kompetensi
Konselor;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013
tentang Standar Kompetensi Lulusan
Pendidikan Dasar dan Menengah;
tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan
Menengah;
tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/
Madrasah Ibtidaiyah;
tentang Kurikulum 2013 Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;

Achmad Badaruddin 9
CV Abe Kreatifindo
Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah
Kejuruan;
Sementara masih ada beberapa peraturan lain
yang secara ekspilisit terabaikan, yaitu:
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan
Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya
Kebudayaan No. 81 A tahun 2013 tentang
Implementasi Kurikulum 2013

Achmad Badaruddin 10
CV Abe Kreatifindo
C. Kajian terhadap peraturan Bimbingan dan
Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Menengah
1. Konselor pada Pendidikan Dasar dan Menengah
Dalam Permendikbud No. 111 Tahun 2014
menjelaskan bahwa Permendiknas Nomor 27 Tahun
2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan
Kompetensi Konselor yaitu Sarjana Pendidikan (S-1)
dalam bidang bimbingan dan konseling dan telah
lulus Pendidikan Profesi Guru Bimbingan dan
Konseling/Konselor. Padahal secara jelas dalam
peraturan SKAKK tersebut tidak menyebutkan
sedikitpun tentang Pendidikan Profesi Guru
Bimbingan dan Konseling melainkan Konselor.
Kelemahan dalam aturan tentang SKAKK tersebut
adalah disebutkannya penyelenggara pendidikan yang
satuan pendidikannya mempekerjakan konselor wajib
menerapkan standar kualifikasi akademik dan
kompetensi konselor sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri paling lambat 5 tahun setelah
Peraturan Menteri ini mulai berlaku. Dengan kata
lain, satuan pendidikan yang tidak mempekerjakan

CV Abe Kreatifindo
Konselor, tidak wajib menerapkan standar kualifikasi
tersebut. Hal ini berarti satuan pendidikan yang
mempekerjakan Guru Bimbingan dan Konseling tidak
wajib menerapkan standar kualifikasi akademik dan
kompetensi konselor. Di samping itu, standar
kualifikasi yang dimaksud adalah konselor untuk
satuan pendidikan bukanlah konselor umum. Karena
konsiderans Permendikbud tentang SKAKK tersebut
mengacu kepada peraturan pemerintah No. 19 tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Kompetensi yang dimaksud dalam peraturan tersebut
adalah kompetensi pedagogi, pribadi, sosial dan
profesional. Kemudian Kualifikasi Konselor adalah
tamatan S1 BK ditambah telah menyelasaikan PPK.
Kompetensi tersebut ternyata hanya diperuntukkan
pendidik pada satuan pendidikan anak usia dini, dasar
dan menengah saja. Sementara dalam Pedoman Dasar
Standardisasi Profesi Konseling yang diterbitkan
DIRJEN DIKTI pada tahun 2004, Program
Pendidikan Profesi Konselor, tujuan tamatan PPK
pada program Spesialis I adalah Konselor Umum.
Jelaslah, ini tidak sesuai. Apabila kita kutip secara

CV Abe Kreatifindo
langsung, dapat dilihat dari Pasal 28 pada Standar
Nasional Pendidikan tersebut sebagai berikut:
Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang
pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan
anak usia dini meliputi: a. Kompetensi pedagogik; b.
Kompetensi kepribadian; c. Kompetensi profesional;
dan d. Kompetensi sosial.
Dengan demikian, penggunaan istilah guru
sebagai pelaksana konseling adalah salah satu
kerancuan, yaitu bahasa. Hal ini terkesan konseling
adalah mata pelajaran. Sementara konseling itu tidak
mengajar. Seharusnya mata pelajaran itu sejajar
dengan mata layanan atau biasanya dikenal dengan
jenis layanan. Lagipula menurut ABKIN (2008: 14)
bahwa UU Nomor 14 tahun 2005 yang hanya
mengatur keberadaan guru dan dosen yang, sesuai
dengan peruntukannya, hanya mengatur kompetensi
dan sertifikasi guru dan dosen, yang keduanya
menggunakan materi pembelajaran sebagai konteks
layanan pembelajaran sebagai konteks layanan
pembelajaran yang mendidik.

CV Abe Kreatifindo
Sementara guru Bimbingan dan Konseling
berkewajiban melakukan kegiatan yang menjadi
tanggung jawabnya seperti yang tercantum di
PERMENPAN No. 16 Tahun 2009 tentang Hak dan
Kewajiban Guru dalam jabatan Fungsional, yaitu:
a. menyusun kurikulum bimbingan dan
konseling;
b. menyusun silabus bimbingan dan
konseling;
c. menyusun satuan layanan bimbingan dan
konseling;
d. melaksanakan bimbingan dan konseling per
semester;
e. menyusun alat ukur/lembar kerja program
bimbingan dan konseling;
f. mengevaluasi proses dan hasil bimbingan
dan konseling;
g. menganalisis hasil bimbingan dan
konseling;
h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan
tindak lanjut bimbingan dan konseling
dengan memanfaatkan hasil evaluasi;

CV Abe Kreatifindo
i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi
terhadap proses dan hasil belajar tingkat
sekolah dan nasional;
j. membimbing guru pemula dalam program
induksi;
k. membimbing siswa dalam kegiatan
ekstrakurikuler proses pembelajaran;
l. melaksanakan pengembangan diri;
m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan
n. membuat karya inovatif.
Namun dalam PERMANPAN tersebut tidak
diperinci kegiatan untuk konselor. Selain itu, dalam
PERMENPAN tersebut, Beban kerja Guru bimbingan
dan konseling/konselor adalah mengampu bimbingan
dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh)
peserta didik dalam 1 (satu) tahun. Kemudian
Konselor dapat dikatakan sebagai guru. Hal ini
diperkuat dalam PERMENPAN tersebut pada pasal 3
yang mengklasifikasikan guru menjadi 3 jenis, yakni
guru kelas, guru mata pelajaran dan Guru Bimbingan
dan Konseling/Konselor.
Namun dalam UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003
pasal 1 ayat 6, menyatakan konselor itu berbeda

CV Abe Kreatifindo
dengan guru. Jika dikutip langsung bahwa Pendidik
adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi
sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar,
widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan
lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta
berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
Dengan demikian jelas konselor tidak termasuk
golongan guru seperti tenaga kependidikan yang
lainnya. Seperti dosen bukanlah guru. Pamong belajar
bukanlah guru. Dan begitu seterusnya. Namun sama-
sama dapat disebut sebagai pendidik. Berarti
pemerintah belum konsisten dalam mengidentifikasi
konselor.
Secara terminologi, konselor dalam KBBI Umi
& Windy (2006) adalah penasehat, orang yang
memberi advis, anggota perwakilan di luar negeri,
kedudukannya di bawah duta besar dan bertindak
sebagai pembantu utama kepala perwakilan. Dalam
permendikbud ini dan secara teori, konselor adalah
sosok profesional yang memiliki keahlian dalam
bidang konseling. Sementara menurut Prayitno (2004:
105), konseling dirumuskan dari berbagai teori

CV Abe Kreatifindo
sebagai proses pemberian bantuan yang dilakukan
melalui wawancara konseling oleh seorang ahli
kepada individu yang sedang mengalami sesuatu
masalah yang bermuara pada teratasinya masalah
tersebut. Seorang ahli yang dimaksud adalah
konselor. Dewasa ini, konseling yang dimaksud
dalam konseling integritas adalah pelayanan bantuan
oleh tenaga profesional kepada seseorang atu
sekelompok individu untuk pengembangan kehidupan
efektif sehari-hari dan penanganan kehidupan efektf
sehari-hari yang terganggu dengan fokus pribadi
mandiri yang mampu mengendalikan diri melalui
penyelenggaraan berbagai jenis layanan dan kegiatan
pendukung dalam proses pembelajaran. Jadi, menurut
Prayitno, Konselor adalah tenaga ahli/profesional
yang memberikan pelayanan bantuan berupa
pelayanan dan kegiatan pendukung dalam
peningkatan kualitas hidup, mengentaskan
permasalahan kehidupan, meningkatkan
kemandirian, dan memantapkan pengendalian diri
kepada seseorang atau sekelompok orang yang
membutuhkannya sebagai proses pembelajaran.

CV Abe Kreatifindo
Dalam kode etik profesi konseling di Indonesia,
Profesi konseling merupakan usaha pelayanan
terhadap sesama manusia dalam rangka ikut membina
warga negara yang bertanggung jawab dan tuntutan
profesi mengacu kepada kebutuhan dan kebahagiaan
klien sesuai dengan norma-norma yang berlaku.
Sementara menurut ACA, praktik konseling
profesional adalah aplikasi kesehatan mental, prinsip-
prinsip psikologis atau perkembangan manusia,
melalui intervensi kognitif, afektif, perilaku, atau
sistemik; strategi untuk menangani kesejahteraan,
pertumbuhan pribadi, atau perkembangan karier, serta
kelainan. Selain mendefinisikan konseling secara
umum, ACA dalam Gladding (2012: 8) juga
mendefinisikan spesialisasi konseling profesional,
yang merupakan bidang dalam konseling yang
memiliki fokus lebih tajam dan membutuhkan
pengetahuan lebih mendalam di bidang konseling.
Apapun definisi konseling yang akan digunakan,
tetap saja definisi yang akan digunakan dalam
peraturan ini seharusnya mempertimbangkan
peraturan diatasnya, seperti UU Sistem Pendidikan

CV Abe Kreatifindo
Nasional No. 20 tahun 2003, bahwa orang yang
berkualifikasi konselor dapat bekerja sebagai tenaga
pendidik. Meski tidak disebutkan harus berkualifikasi
konselor spesialis pendidikan, maka definisi dan
tujuan konseling pada ranah pendidikan disesuaikan
dengan definisi dan tujuan pendidikan nasional itu
sendiri yang tertuang pada undang-undang tersebut
dengan pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan negara. Sementara pendidikan nasional
berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

CV Abe Kreatifindo
menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.
Sehingga konseling pendidikan di Indonesia dapat
didefinisikan sebagai pelayanan profesional oleh
konselor pendidikan kepada peserta didik sebagai
konseli melalui program layanan yang dimanajemen
sedemikian rupa sebagai penerapan prinsip-prinsip
berbagai disiplin ilmu terutama psikologi, sosiologi,
antropologi, biologi dan pedagogi yang berdasarkan
kebutuhan dan perkembangan peserta didik secara
sistematis, berkesinambungan dan mutakhir yang
terintegrasi dalam kurikulum pendidikan agar dapat
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak
peserta didik; agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan negara; dan agar peserta peserta didik
menjadi manusia yang sehat, berilmu, cakap, mandiri,
dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab. Dengan kata lain, konselor juga

CV Abe Kreatifindo
dapat dijadikan indikator atau evaluator keberhasilan
tujuan pendidikan nasional terhadap peserta didik di
masing-masing satuan pendidikan.
Jika diperhatikan dari hakikatnya, konseling
pendidikan adalah andalan utama revolusi mental
yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden
Periode 2014-2019 dimana inti dari revolusi mental
adalah sehat, cerdas dan budi pekerti. Dengan
demikian, pemerintah dapat memberdayakan konselor
pendidikan tersebut sebagai komponen utama dalam
revolusioner pada revolusi mental dengan membantu
untuk meningkatkan kapasitas konselor dan membuka
kesempatan seluas-luasnya disertai fasilitas yang
cukup, posisi/jabatan yang tepat dan kompensasi yang
memadai dalam penyelenggaraan konseling di
Indonesia terutama di bidang pendidikan. Sehubungan
dengan itu, kesejahteraan konselor pendidikan juga
menjadi penentu kualitas layanan nanti sehingga perlu
diperhatikan sesuai tanggung jawab yang diberikan.
Untuk istilah klien & konseli, sebagai penerima
pelayanan konseling akan lebih cocok mengunakan
istilah “konseli” di Indonesia. Sebab pada kamus

CV Abe Kreatifindo
besar Bahasa Indonesia, konseli adalah orang yang
mencari (membutuhkan) advis atau nasihat
(konseling) sedangkan klien adalah pembeli,
pelanggan; orang yang mendapatkan bantuan hukum
dari seseorang pengacara.
2. Pendidikan Profesi Konselor
Di lain hal, munculnya istilah guru BK dan
Konselor secara bersamaan di peraturan ini, jelas
hanya mempertahankan kerancuan dan berusaha
menyenangkan beberapa pihak. Seharusnya pada
peraturan ini dapat menegaskan apa istilah yang akan
dipakai, guru BK atau Konselor. Karena pada
hakikatnya tidak ada perbedaan yang signifikan.
Perbedaan yang mencolok hanya pada istilah, gelar
dan orientasi karir. Tugas dan wewenang keduanya
adalah sama seperti yang dibahas sebelumnya. Perlu
adanya ketegasan mengenai profesi ini.
Apabila merujuk kepada Peraturan Presiden No.
8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan dan

CV Abe Kreatifindo
Kebudayaan Republik Indonesia No.73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia, ada 3 jenjang jenis pendidikan profesi
setelah S1, yakni Pendidikan Profesi, Pendidikan
Spesialis Satu dan Pendidikan Spesialis dua. Maka
seharusnya konseling yang diadakan di sekolah
dilaksanakan oleh ahlinya, yaitu konselor pendidikan
atau konselor sekolah, konselor yang telah mengikuti
pendidikan konselor spesialis. Apabila diurutkan
jenjang pendidikan profesinya adalah S1 Konseling,
kemudian melanjutkan pendidikan profesi untuk gelar
konselor umum, selanjutnya menempuh pendidikan
spesialis satu, yaitu spesialis pendidikan dan terakhir
spesialis dua, yaitu dengan pilihan spesialis SD,
SMP/sederajat, SMA/sederajat, dan pendidikan tinggi.
Sementara Gladding (2012: 8) yang juga mantan
Ketua ACA mengemukakan spesialisasi profesi
konseling di Amerika, antara lain konseling sekolah,
mahasiswa, perkawinan, kesehatan mental,
rehabilitasi, lansia, kecanduan, dan karier. Sedangkan
spesialisasi menurut Dasar Standardisasi Profesi
Konseling (2004: 32), spesialisasi seperti konseling

CV Abe Kreatifindo
karir, konseling pendidikan, konseling keluarga, dan
konseling keagamaan. Sebaiknya spesialisasi profesi
konseling diklasifikasikan berdasarkan masalah yang
dialami dalam pelbagai setting kehidupan yang
dihadapi manusia itu sendiri ataupun sasaran konseli
pada bidang tertentu, seperti konseling pendidikan,
konseling kesehatan, konseling agama, konseling
sosial masyarakat, konseling ekonomi kerakyatan,
konseling lintas budaya, konseling bisnis, konseling
politik, konseling hukum, hukum konseling,
konseling pertahanan, konseling keamanan, konseling
internasional dan sebagainya. Menurut ACA
(Assosiasi Konselor Amerika), menjadi spesialis
adalah berdasarkan premis bahwa semua “konselor
spesialis profesional harus terlebih dahulu memenuhi
persyaratan sebagai praktisi umum dalam konseling
profesional”. Maka untuk menjadi konselor spesialis
pendidikan seharusnya menempuh pendidikan profesi
konselor atau menjadi konselor umum terlebih
dahulu.

CV Abe Kreatifindo
Namun untuk mempermudahnya, sebaiknya
kewajiban untuk mengikuti pendidikan profesi
dilakukan setelah resmi diangkat sebagai PNS atau
pengawai tetap di instansi swasta. Sedangkan
pendidikan spesialisasi diikuti setelah beberapa tahun
mengumpulkan angka kredit disesuaikan dengan
kenaikan pangkat dan mendapatkan rekomendasi pada
instansi tempat bekerja untuk mendapat beban
tanggung jawab dan gaji yang berbeda. Begitu pula
selanjutnya untuk pengambilan pendidikan spesialis
dua. Sehingga pendidikan profesi yang diikuti lebih
bermanfaat dan sinkron dengan pekerjaan yang
digeluti. Sebab apabila seseorang yang lulus
pendidikan profesi ataupun spesialis belum tentu
bekerja sesuai bidangnya. Dengan demikian, jenjang
karir profesi konseling menjadi lebih mudah, tertata
dan terarah.
Berdasarkan peraturan menyangkut KKNI
(Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) tersebut,
mesti tegas mana yang akan diakui PPG BK atau
PPK. Keberadaan PPG BK dapat menimbulkan

CV Abe Kreatifindo
kerancuan dalam spesialisasi profesi konseling,
kecuali hal ini sama dengan perbedaan yang terjadi
pada Profesi Dokter dan Profesi Dokter Gigi. Apabila
PPG BK tetap diselenggarakan dan diakui sementara
PPK tidak, bagaimana dengan spesialisasi setelah
PPG BK tersebut atau bagaimana dengan pendidikan
profesi konselor umum dan konselor untuk setting
kehidupan lainnya. Atau konselor pada setting lainnya
diurusi oleh tamatan psikologi. Indikasinya adalah
profil lulusan S1 Psikologi yang bergelar sarjana
psikologi dapat bekerja dengan sebutan Konselor
seperti yang ditetapkan dalam Surat Keputusan
Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi
Indonesia No. 01/Kep/AP2TPI/2013 tentang
Kurikulum Inti Program Studi Psikologi (S1).
Apabila dilihat profesi yang masih serumpun
dengan konselor, yakni psikolog, ada beberapa hal
yang menjadi perhatian konselor agar dapat dijadikan
referensi ataupun rujukan kritis. Lebih lanjutnya,
Program pendidikan profesi psikologi menghasilkan
psikolog pada program studi psikologi profesi.

CV Abe Kreatifindo
Sedangkan spesialisasinya atau bidang minatnya
adalah psikologi industri dan organisasi, psikologi
klinis, psikologi klinis anak, psikologi klinis dewasa,
psikologi pendidikan dan bidang minat lain yang
disepakati asosiasi penyelenggara pendidikan tinggi
psikologi bersama Himpunan Psikologi Indonesia.
Area pengetahuan psikologi pendidikan adalah
menunjukkan pemahaman terhadap pengetahuan
dasar terutama teori dan pendekatan terhadap belajar;
menunjukkan pemahaman mengenai prinsip, konsep
dasar dan metode dalam asesmen psikologi;
menunjukkan pemahaman mengenai prinsip
intervensi (konseling, psikoedukasi, dan terapi); dan
mentransfer pengetahuan psikologi pada kegiatan
pendidikan dan masyarakat sesuai kode etik Psikologi
Indonesia seperti yang ditetapkan dalam Surat
Keputusan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi
Psikologi Indonesia No. 03/Kep/AP2TPI/2013 dan
Himpunan Psikologi Indonesia No. 003/PP-
Himpsi/IV/13 tentang Kurikulum Program Studi
Psikologi Profesi. Dapat disimpulkan bahwa psikologi
pendidikan sangat fokus terhadap teori dan

CV Abe Kreatifindo
pendekatan belajarnya. Sedangkan konseling
pendidikan yang dimaksud pada pembahasan
sebelumnya tidak hanya fokus kepada bidang belajar
tetapi juga kepribadian, mental, potensi dan
perkembangan peserta didik. Ini berarti ada tumpang
tindih kinerja disini. Sebaiknya pemerintah
mengeluarkan kebijakan untuk menertibkan
kerancuan ini.
Untuk memperkuat profesi konseling di
Indonesia, hendaknya ada kebijakan pemerintah,
yakni UU Konseling agar dapat mengadvokasi
keberadaan konseling di dunia pendidikan pada
khususnya dan setting lainnya pada umumnya.
Konselor belum memiliki payung hukum yang kuat
untuk tingkatan UU, sementara profesi lain
memilikinya seperti UU Guru dan Dosen, UU
Keperawatan, UU Advokat, UU Profesi Akuntan, UU
Pendidikan Kedokteran, UU Praktik Kedokteran, UU
Keinsinyuran, UU kesehatan, UU Kesehatan Jiwa dan
lain-lain. UU Profesi di negeri lain juga ditemukan
seperti Act 580 Counsellors Act 1998 amandamen

CV Abe Kreatifindo
tahun 2006 di Malaysia; dan House Bill 2674 pada
tahun 2008, H.R. 3270 (94th Congress, 1976) oleh
DPR Amerika Serikat dan Community Mental health
Centers Act 1963 di Amerika Serikat.
3. Pelayanan Bimbingan dan Konseling
Program Pelayanan Bimbingan dan konseling
yang dicantumkan dalam Permendikbud No. 111
Tahun 2014 ialah layanan dasar, layanan peminatan
dan perencanaan individual, layanan responsif dan
layanan dukungan sistem. Apabila diidentifikasi satu
per satu layanan tersebut, layanan tersebut dirancang
tidak berdasarkan pengklasifikasian yang jelas.
Keempat layanan tersebut hanya mempersempit area
penerapan dari fungsi ataupun bidang layanan yang
dijabarkan dalam permendikbud tersebut. Layanan
dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual
dan layanan responsif akan bertabrakan dengan
konsep atau materi yang takkan lepas dari
perkembangan peserta didik. Bisa saja layanan
peminatan dan perencanaan individual serta layanan
responsif adalah juga bagian dari layanan dasar yang

CV Abe Kreatifindo
mengembangkan kemampuan penyesuaian diri yang
efektif sesuai dengan tahap dan tugas-tugas
perkembangan. Selain itu, layanan dukungan sistem
yang dimaksud adalah manajemen bukan dari
pelayanan bimbingan dan konseling itu. Akan tetapi,
Penyelenggaraan layanan Bimbingan dan Konseling
adalah bagian dari Manajemen Pelayanan Bimbingan
dan Konseling itu sendiri. Sebab pelaksanaan layanan
BK termasuk kategori “actuating” yang merupakan
bagian dari POAC (Planning, Organizing, Actuating,
Controlling) sebagai komponen manajemen BK.
Perlu adanya taksonomi layanan bimbingan dan
konseling yang jelas agar penggolongan layanan
bimbingan dan konseling tertata rapi, sistematis,
praktis dan ilmiah. Misalnya jenis layanan
diklasifikasikan berdasarkan fungsi. Kemudian
diklasifikasikan berdasarkan tahap perkembangan
konseli. Kemudian diklasifikasikan berdasarkan
bidang permasalahan/layanan. Lalu diklasifikasikan
berdasarkan sub bidang permasalahan/layanan.
Selanjutnya Kemudian diklasifikasikan lagi
berdasarkan bentuk komunikasi dalam konseling.

CV Abe Kreatifindo
Setelah itu diklasifikasikan berdasarkan pendekatan
teori yang akan digunakan. Maka akhirnya
ditemukanlah nama dan profil dari layanan tersebut.
Dengan demikian, pelayanan bimbingan dan
konseling benar-benar sesuai kebutuhan. Setelah
pengidentifikasian konseli dan permasalahannya,
maka diidentifikasi layanan konseling yang sesuai.
Susunan pengklasifikasian berdasarkan:
1. Fungsi Layanan
Contohnya: Pencegahan, Pengembangan,
Advokasi dan sebagainya
2. Tahap Perkembangan Konseli
Contohnya: Anak-anak, remaja awal, dewasa
dan sebagainya
3. Bidang Permasalahan/perkembangan/layanan
Contohnya: Emosi, Kognitif, Sosial dan
sebagainya
4. Sub Bidang
Permasalahan/perkembangan/layanan
Contohnya: Sedih akibat kehilangan orang tua,
Sulit mengingat materi pelajaran, Dikucilkan
teman sekelas, dan sebagainya

CV Abe Kreatifindo
5. Status Kesehatan Mental konseli
Contohnya: Depresi
6. Bentuk layanan (Gladding, 2012: 602)
Contohnya:
a. Partisipan : perantara, individual,
pasangan, kelompok, kelas dan massal
b. Lokasi : Langsung atau tidak langsung
c. Media komunikasi : tanpa media, audio,
video, audiovisual, teks dan sebagainya
d. Proses interaksi : sinkron atau tidak
sinkron
7. Pendekatan teori
Contohnya: Humanistik, Behavioristik,
Psikoanalisis, Pancawaskita, Integritas,
Postmodern dan sebagainya
8. Jenis Layanan
a. Nama Layanan
b. Profil/Karakteristik Layanan
c. Indikator Keberhasilan Layanan
d. Sasaran Layanan
e. Administrasi & Manajemen Layanan

CV Abe Kreatifindo
Berdasarkan profil dan permasalahan konseli yang
telah diidentifikasi maka dapat dilihat dari taksonomi
layanan bimbingan dan konseling tersebut untuk
menemukan jenis layanan konseling yang sesuai atau
dibutuhkan. Tidak menutup kemungkinan bahwa
konseli akan membutuhkan lebih dari satu jenis
layanan jika need assesment telah dilakukan terhadap
si konseli.
Dalam pengklasifikasian pelayanan bimbingan
dan konseling tentunya akan lebih tepat jika
dirumuskan oleh pakar-pakar konseling yang ada di
Indonesia. Bahasa dari tata nama konseling juga dapat
ditetapkan oleh pakar-pakar konseling tersebut. Bisa
saja menggunakan bahasa yang universal seperti
bahasa latin, Inggris, Indonesia ataupun salah satu
bahasa daerah yang ada di nusantara yang disepakati.
Dasar pengklasifikasian yang dijabarkan tadi
hanyalah permisalan dan dapat diperuntukkan untuk
konseling secara umum.
Apabila ide tersebut dapat diaplikasikan maka
masalah penamaan jenis layanan ini menjadi

CV Abe Kreatifindo
terentaskan tanpa memihak kepada siapapun kecuali
keilmuannya. Hal ini dapat menghindari perselisihan
dalam pelaksanaan dan teknis pelayanan bimbingan
dan konseling di lapangan yang sering terjadi
perdebatan antara penggunaan Pola BK 17 Plus BK
Komprehensif.
4. Materi
Begitu pula halnya pengklasifikasian bidang
materi hendaknya dibagi berdasarkan tugas-tugas
perkembangan. Bidang yang disebutkan dalam
permendikbud ini ialah pribadi, karir, belajar dan
sosial. Bidang-bidang ini tidak jelas dibagi atau
dikelompokkan berdasarkan apa. Bukankah karir dan
belajar juga dapat dimasukkan ke dalam aspek
pribadi. Keempat bidang tadi hanya mempersempit
penggunaan kompetensi yang telah dimiliki konselor
yang telah di persiapkan oleh perguruan tinggi yang
kaya dengan konsep psikologi terutama psikologi
perkembangan dan kepribadian. Lain halnya jika
bidang tersebut dibagi berdasarkan tugas-tugas

CV Abe Kreatifindo
perkembangan konseli, misalnya menjadi bidang
emosi, sosial, moral, kognitif dan sebagainya.
5. Program
Program layanan pada permendikbud ini adalah
program tahunan dan semesteran. Apabila ditilik dari
tanggung jawab guru BK yang mengemban 24 jam
pelajaran per minggunya maka apabila rata-rata
konselor dapat melaksanakan kegiatan konseling
dengan 2 jam pelajaran per masing-masingnya maka
ada 12 kegiatan konseling yang dilaksanakan. Apalagi
terkadang Guru BK mendapat kelebihan beban kerja
diakibatkan jumlah guru BK yang tidak sesuai dengan
rasio 1: 150. Sehingga ada kemungkinan lebih dari 12
kegiatan konseling yang dilakukan dalam seminggu.
Oleh karena itu akan lebih baik ada program tahunan,
semesteran, bulanan, mingguan, dan harian. Dengan
begitu, dapat dilihat kegiatan konseling yang akan
dilaksanakan baik dari yang paling ringkas hingga
yang paling rinci sekalipun untuk memudahkan dalam
memandu kegiatan konseling yang dilaksanakan
nantinya.

CV Abe Kreatifindo
6. Konseli, Jumlah Konselor, Pengelolaan Kegiatan
dan Waktu Konseling
Berhubung konselor bukanlah guru pada hakikat
sebenarnya dalam konteks keilmuan maka calon
konseli di satuan pendidik adalah peserta didik,
tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di
satuan pendidikan tersebut. Maka manajemen
pelayanan konseling di sekolah bukan hanya sekedar
menangani peserta didik. Selain itu, orang tua dari
peserta didik juga mendapatkan pelayanan konseling
dari konselor pendidikan dengan topik permasalahan
yang berkaitan dengan permasalahan yang dialami
peserta didik tersebut.
Selain itu, menurut peraturan yang berlaku, guru
BK mengampu 150 siswa sebagai konseli. Dengan
rasio tersebut, diyakini tidak akan memenuhi seluruh
kebutuhan konseli untuk mendapatkan pelayanan
bimbingan dan konseling. Apabila assesment
dilaksanakan dan beragam fungsi pelayanan
konseling, maka akan tampak kebutuhan-kebutuhan
konseli untuk mendapatkan beragam layanan

CV Abe Kreatifindo
konseling pula. Dengan menangani 150 siswa dengan
beban kerja 24 jam pelajaran per minggu tidaklah
cukup memenuhi kebutuhan layanan konseling
kepada siswa secara individual dan menyeluruh.
Pemberian 2 jam layanan untuk masuk kelas beserta
perhitungan waktu kegiatan konseling di luar kelas
tersebut tidak dapat menjamin kebutuhan-kebutuhan
tersebut. Sebab konseling yang ideal tentunya dengan
memenuhi semua kebutuhan layanan konseling pada
siswa yang diampu tersebut. Maka dibutuhkkan
jumlah konseli yang ideal ataupun jumlah konselor
yang ideal.
Sebenarnya untuk menjawab permasalahan ini,
dapat disesuaikan dengan jumlah siswa, kelas, dan
jam pelajaran yang disediakan. Sebaiknya jumlah jam
pelajaran yang digunakan untuk kegiatan/layanan
konseling pada siswa adalah 3 jam pelajaran. Karena
ada beberapa kegiatan atau layanan konseling
membutuhkan lebih dari 2 jam pelajaran, contohnya
layanan bimbingan/konseling kelompok, assesment
dan sebagainya. Hal ini juga mengantisipasi agar
konselor mendapatkan keadilan di satuan pendidikan,

CV Abe Kreatifindo
yaitu tidak ada lagi kegiatan konseling di luar jam
sekolah. Bahkan kalau perlu masing-masing
siswa/kelas dapat mengikuti kegiatan/layanan
bimbingan dan konseling 2 (dua) kali seminggu
seperti mata pelajaran yang dianggap penting seperti
matematika, IPA dan lain-lain. Hal ini mengingat
kebutuhan konseling pada siswa dan dominasi
konseling pendidikan dalam pencapaian tujuan
pendidikan nasional yang tidak bermakna kepada
pengembangan pengetahuan dan ketrampilan saja.
Walaupun demikian, 24 jam pelajaran per minggu
yang diemban oleh konselor perlu disesuaikan pula.
Maka rumus menentukan untuk jumlah konselor di
sekolah adalah jumlah siswa maksimal dalam satu
kelas dibagi jumlah layanan yang dapat diikuti siswa
per kelas dalam sehari dikali 6 hari jam kerja
dikalikan dengan jumlah kelas ada di sekolah
tersebut. Rumusnya sebagai berikut:

CV Abe Kreatifindo
𝐽𝐾 =
𝑁𝑠𝑥
𝑓𝑙 × 𝐽ℎ𝑘
× 𝑁𝑘
Keterangan
JK = Jumlah Konselor di Sekolah
Nsx = Jumlah siswa maksimal dalam
sekolah yang bersangkutan
fl = jumlah layanan yang dapat diikuti
siswa per kelas dalam satu hari
Jhk = Jumlah hari yang dihitung sebagai
jam kerja di sekolah
Nk = Jumlah kelas yang ada di sekolah
Apabila layanan bimbingan dan konseling
dianggap lebih penting dari mata pelajaran
ataupun setidaknya tergolong penting dan
berusaha mengakomodir kebutuhan layanan
konseling secara individu dan menyeluruh, maka
layanan konseling dapat dilakukan lebih dari satu
kali dalam satu minggu bagi siswa per kelasnya.
Rumusnya sebagai berikut:

CV Abe Kreatifindo
𝐽𝐾 =
𝑗𝑙 × 𝑁𝑠𝑥
𝑓𝑙 × 𝐽ℎ𝑘
× 𝑁𝑘
Keterangan
JK = Jumlah Konselor di Sekolah
Nsx = Jumlah siswa maksimal dalam
sekolah yang bersangkutan
fl = jumlah layanan yang dapat diikuti
siswa per kelas dalam satu hari
Jhk = Jumlah hari yang dihitung sebagai
jam kerja di sekolah
Jl = jumlah layanan yang diikuti siswa
per kelas dalam satu minggu
Nk = Jumlah kelas yang ada di sekolah
Dari kedua rumus menentukan jumlah
konselor dapat digunakan untuk kebijakan jumlah
konselor di sekolah.
Untuk kegiatan atau layanan konseling di luar
seperti beberapa kegiatan pendukung, layanan
diperluas yang dimaksud dalam Permendikbud
81A tentang implementsi kurikulum 2013 dan

CV Abe Kreatifindo
layanan dukungan sistem dalam Permendikbud
111 tahun 2014 ini, dan kegiatan konseling
lainnya yang berkenaan langsung dengan siswa,
dapat dilakukan di luar jam pelajaran namun tidak
di luar jam sekolah apalagi di luar hari kerja.
Berikut contoh jadwal kegiatan dan layanan
konseling di sekolah:
Contoh Jadwal Kegiatan Konseling
Konselor Antonio
Jam
Pelajaran
ke-
Hari
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
1
Siswa AD
(X-1)*
Siswa XY
(XI-1)*
Siswa HI
(XII-1)*
2
3
4
Siswa BC
(X-2)*
Siswa ST
(XI-2)*
Siswa
KL (XII-
2)*
5
6
7 ** ** **
8 ** ** **
* Dilakukan serempak pada satu kelas. Namun
siswa dapat ditangani per individual,
kelompok, kelas, dan massal/gabungan kelas
berdasarkan kebutuhan. Diutamakan
dilakukan secara individual agar dapat
memenuhi keseluruhan kebutuhan akan

CV Abe Kreatifindo
layanan konseling berdasarkan asesmen dan
fungsi layanan.
** Kegiatan konseling di luar siswa secara
langsung seperti manajemen & administrasi
(dukungan sistem) bimbingan dan konseling;
kegiatan pendukung yang tidak berkaitan
dengan siswa secara langsung; layanan
konseling diperluas seperti kepada guru, orang
tua dan sebagainya; dan kegiatan lainnya
Apabila terjadi kelebihan beban kerja
sebaiknya diberikan kompensasi yang sesuai
layaknya pekerjaan lembur sehingga
tunjangan keprofesionalan konselor berbasis
kinerja.
Maka contoh susunan jadwal layanan
bimbingan dan konseling dan mata pelajaran pada
suatu kelas di sekolah akan menjadi seperti berikut:
Jam
Pelajaran
ke-
Hari
1 MP MP LBK MP MP MP
4 MP MP MP MP MP MP
5 MP MP MP MP MP MP
6 MP MP MP MP MP MP
7 MP MP MP MP MP MP
8 MP MP MP MP MP MP

CV Abe Kreatifindo
Ket:
MP = Mata Pelajaran
LBK = Layanan Bimbingan dan Konseling
Sedangkan contoh seluruh jadwal konseling
pada semua konselor di suatu sekolah dapat terlihat
sebagai berikut:
Jam
Pelajaran
ke-
Hari
1
X-1 XI-1 XII-1 X-3 XI-3 XII-32
3
4
X-2 XI-2 XII-2 X-4 XI-4 XII-45
6
7 Manajemen/administrasi/kegiatan pendukung/layanan
diperluas/dsb8
Meski jadwalnya dilakukan per kelas namun
pelaksanaannya diutamakan individual untuk
mememnuhi kebutuhan layanan pada konseli. Itulah
sebabnya jumlah konselor dipatok pada rumus yang
disampaikan tadi, berdasarkan jumlah maksimal siswa

CV Abe Kreatifindo
dalam satu kelas. Apabila jumlah maksimal siswa
dalam satu kelas pada suatu sekolah adalah 30 orang,
maka jumlah minimal konselor pada sekolah tersebut
adalah 30 orang. Angka ini terbilang fantastis jika
dibandingkan dengan rasio 1:150 yang ditetapkan
pemerintah. Namun apabila bertahan dengan
kebijakan rasio 1:150 tersebut, berarti pemerintah
tidak serius dalam memenuhi kebutuhan untuk
mendapatkan pelayananan konseling secara individu
dan menyeluruh. Dengan kata lain, tidak serius untuk
mencapai tujuan pendidikan nasional. Bagaimana
tidak, dengan adanya kebijakan-kebijakan yang ada
pada saat ini, jam layanan yang dapat dijamin tidak
mengganggu mata pelajaran atau luar jam belajar di
sekolah hanyalah untuk pelayanan konseling untuk
format klasikal. Bagaimana dengan format lain?
Tidak mungkin dilakukan pada jam istirahat. Ini jelas
menunjukkan ketidakdisiplinan. Tidak mungkin
dilakukan pada saat proses belajar mengajar sedang
berlangsung. Ini jelas mengganggu siswa dalam
mengikuti proses belajar mengajar sehingga siswa
dapat ketinggalan pelajaran. Tidak mungkin pula

CV Abe Kreatifindo
dilakukan setelah pulang sekolah atau hari libur. Ini
jelas merusak jadwal siswa yang tidak mungkin hanya
banyak menghabiskan waktu di sekolah. Perlu
manajemen yang tepat untuk membenahi masalah ini.
Sehingga hal ini juga dapat merubah persepsi yang
negatif terhadap sebagian guru BK atau konselor di
lapangan selama ini di lain persoalan kualitas guru
BK/konselor itu sendiri.
Siswa-siswa yang bermasalah atau melanggar
disiplin sering di proses ketika proses belajar
mengajar berlangsung. Contoh permasalahannya
adalah tidak mengerjakan PR, bolos, terlambat, dan
sebagainya. Siswa sering di hukum yang
dimaksudkan untuk jera. Namun berapa persen siswa
yang jera untuk melakukan pelanggaran disiplin
setelah dihukum. Selain itu, masa hukuman hanya
akan mengganggu proses belajar mengajar, sehingga
berkurang kesempatan belajarnya di kelas. Tindakan
tegas yang mendidik sangatlah diperlukan disini.
Tentunya ada saat yang tepat untuk memproses itu,
salah satunya dengan pelayanan bimbingan dan

CV Abe Kreatifindo
konseling. Ketersediaan waktu siswa untuk
mendapatkan pelayanan bimbingan dan konseling
setiap minggu secara individu adalah salah satu solusi
yang tepat. Pada saat itu, konselor memproses konseli
pada jam layanan. Ini juga akan mengurangi
pandangan siswa bahwa konseling hanya untuk
orang-orang yang bermasalah. Sehingga banyak siswa
yang enggan untuk mengikuti layanan bimbingan dan
konseling. Sebab menanggulangi siswa yang
bermasalah pada jam layanan. Siswa yang bermasalah
ataupun tidak bermasalah hendaknya tetap mendapat
layanan bimbingan dan konseling. Hal ini
dikarenakan BK bukan hanya berfungsi sebagai
pengentasan tetapi juga pencegahan, pengembangan
dan lain-lain.
Akan lebih baik lagi, syarat kepala sekolah
setelah terpilih, harus mengikuti pelatihan manajemen
BK di sekolah. Sebab eksistensi dan esensi pelayanan
BK di sekolah juga bergantung kepada keputusan dan
kebijakan kepala sekolah yang diawasi langsung oleh
pemerintah dalam pelaksanaan implementasi

CV Abe Kreatifindo
kebijakan pemerintah terkait pelayanan bimbingan
dan konseling di sekolah.
Alokasi waktu pada permendikbud 111 tahun
2014 ini, seakan-akan hanya mempertimbangkan
harus terlaksananya semua layanan apabila dilihat
dari persentase-persentase layanan dalam pembagian
alokasi waktu. Padahal bisa saja ada layanan yng
tidak mungkin dilaksanakan sama sekali. Patokan
seharusnya adalah kebutuhan siswa bukan
keterlaksanaan seluruh layanan.
Sebaiknya untuk menentukan ekuivalensi jam
pelajaran pada permendikbud no 111 tahun 2014 ini,
memperhatikan durasi, kuantitas dan bobot. Hal ini
disebabkan bobot pada pelaksanaan
administrasi/manajemen, kegiatan pendukung dan
pelayanan konseling memiliki tingkatan tuntutan,
ketrampilan dan kesulitan yang berbeda. Kemudian
durasi juga menjadi pertimbangan yang sesuai dalam
ekuivalensi jam pelajaran. Karena durasi bisa
dibutuhkan lebih lama ataupun lebih cepat. Maka
dapat dirumuskan sebagai berikut:

CV Abe Kreatifindo
𝑒 =
𝑑
𝑗𝑝𝑚
× 𝑏 × 𝑓
Keterangan:
e = ekuivalen jam pelajaran
d = durasi (dalam konversi hitungan
menit) pelaksanaan
jpm = 1 jam pelajaran dalam hitungan
menit sesuai tk satuan pendidikan
b = bobot (1 - 5)
f = jumlah atau banyak kegiatan yang
dilakukan
Dengan penghitungan dalam penentuan
ekuivalen jam pelajaran tersebut akan lebih menjamin
akurasi penghitungan jam kerja dengan beban kerja
yang telah diberikan yakni 24 jam pelajaran.
Kelebihan jam pelajaran yang diampu konselor
seharusnya mendapatkan kompensasi yang layak
sebagai penghargaan setiap kelebihan per satu
jamnya.
Kesimpulannya hendaknya beban kerja
konselor sekolah atau masih dikenal sebagai guru BK

CV Abe Kreatifindo
adalah terpenuhinya kebutuhan per siswa terhadap
layanan konseling dan tidak berdasarkan jumlah siswa
yang diampu hingga 150 orang. Apabila ide tadi
diterapkan maka beban kerja konselor sekolah
menjadi maksimal 6 orang siswa dengan masing-
masing siswa mengikuti layanan 3 jam pelajaran
setiap minggunya disertai maksimal 6 jam pelajaran
untuk administrasi/manejemen, kegiatan pendukung
yang tidak berkenaan langsung dengan siswa, layanan
diperluas dan kegiatan konseling lainnya yang diakui
pakar konseling.
7. Sarana
Dapat dipastikan tidak semua sekolah memiliki
ruang apalagi gedung khusus untuk layanan
bimbingan dan konseling. Padahal dalam
Permendiknas No 20 tahun 2010 tentang Norma,
Standar, Prosedur, dan kriteria (NSPK) Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Pendidikan
Dasar di Kabupaten/Kota yang melampirkan dan
mengharuskan adanya ruang konseling di satuan

CV Abe Kreatifindo
pendidikan tersebut. Dalam permendikbud no 111
tahun 2014 ini, memaparkan berbagai alternatif
penataan ruang BK di sekolah. Untuk itu, pemerintah
hendaknya juga membuat kebijakan atau program
khusus untuk mengontrol atau memfasilitasi sekolah
agar dapat memenuhi kebutuhan konselor sekolah
seperti sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai
standar dengan kebijakan yang ada.
D. Kesimpulan
Kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini
belum mengakomodir profesi konseling pada
umumnya dan konseling pendidikan pada khususnya
secara keilmuan. Terdapat perbedaan konsep
operasionalisasi atau teknis pelayanan bimbingan dan
konseling oleh beberapa pakar yang ada di Indonesia.
Hal ini harus disatukan secara ilmiah dalam bentuk
kebijakan sehingga dapat diterima oleh seluruh
lapisan anggota profesi namun disesuaikan dengan
kebijakan perundang-undangan yang ada di atasnya.
Penulis melihat berdasarkan pembahasan pada
analisis permendikbud no 111 tahun 2014 ini, belum

CV Abe Kreatifindo
adanya peraturan khusus untuk profesi konselor
seperti profesi lainnya setingkat UU dan fenomena-
fenomena yang terjadi di lapangan, maka
dibutuhkannya 2 (dua) ketetapan berupa Undang-
undang ataupun peraturan pemerintah terkait:
1. Sistem Konseling Nasional
2. Konseling Pendidikan Nasional
Selain itu, implementasi dan konsistensi
pemerintah dalam sebuah kebijakan terkait bimbingan
dan konseling meski ditingkatkan aktualisasinya.
Permendikbud no 111 tahun 2014 dipaparkan
secara detail namun nampaknya lebih banyak
penekanan pada eksistensi dibanding esensi profesi
konseling di pendidikan dasar dan menengah serta
belum menjawab persoalan atas fenomena yang
terjadi di lapangan secara menyeluruh dan substansial.
Namun keberadaan dan penerapan Permendikbud No.
111 tahun 2014 juga akan berdampak positif untuk
merubah kesalahpahaman terhadap bimbingan dan
konseling di sekolah. Kesalahpahaman tersebut
pernah diutarakan Prayitno (2008), yaitu Guru BK

CV Abe Kreatifindo
dianggap polisi sekolah, layanan BK dapat dilakukan
oleh siapa saja, Layanan BK hanya untuk siswa
tertentu saja, Layanan BK hanya untuk permasalahan
awal saja, Layanan BK tidak terkait dengan
pendidikan, Layanan BK hanya bekerja sendiri, dan
sebagainya.
Tantangan selanjutnya adalah bagaimana
mengukur keberhasilan terhadap pencapaian tujuan
pelayanan bimbingan dan konseling.

CV Abe Kreatifindo
DAFTAR KEPUSTAKAAN
Aziz Syamsuddin. 2011. Proses & Teknik Penyusunan
Undang-Undang. Jakarta: Sinar Grafika.
ABKIN. 2008. Krisis Identitas Profesi Bimbingan dan
Konseling. Tempat tidak diketahui: Asosiasi
Bimbingan dan Konseling Indonesia.
Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan
Ketenagaan Perguruan Tinggi. 2004. Dasar
Standardisasi Profesi Konseling. Jakarta: Departemen
Pendidikan Nasional.
Gladding, Samuel T. 2012. Konseling: Profesi Menyeluruh.
Terjemahan oleh Winarno dan Lilian Yuwono.
Jakarta: Indeks.
Keputusan Asosiasi Penyelenggara Perguruan Tinggi
Psikologi Indonesia. 2013. Kurikulum Inti Progam
Studi Psikologi (S1). Bandung: AP2TPI.

CV Abe Kreatifindo
Psikologi Indonesia. 2013. Kurikulum Program Studi
Profesi Psikologi. Bandung: AP2TPI.
Psikologi Indonesia. 2013. Pendidikan Tinggi
Psikologi di Indonesia. Bandung: AP2TPI.
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi. 2009. Jabatan Fungsional
Guru dan Angka Kreditnya. Jakarta: Menteri Negara
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 2014.
Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar
dan Menengah. Jakarta: Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan.
___________. 2014. Lampiran Bimbingan dan Konseling
pada Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta:
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

CV Abe Kreatifindo
___________. 2013. Lampiran IV Implementasi Kurikulum
2013. Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
___________. 2013. Penerapan Kerangka Kualifikasi Kerja
Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. 2008. Standar
Kualifikasi Akademik & Kompetensi Konselor.
Jakarta: Menteri Pendidikan Nasional.
___________. 2010. Norma, Standar, Prosedur, dan kriteria
(NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal
dan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Jakarta:
Menteri Pendidikan Nasional.
Peraturan Pemerintah. 2008. Guru. Jakarta: Presiden
Republik Indonesia.
Peraturan Presiden. 2012. Kerangka Kualifikasi Kerja
Nasional Indonesia. Jakarta: Presiden Republik
Indonesia.

CV Abe Kreatifindo
Prayitno. 2004. Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling.
Jakarta: Rineka Cipta.
Undang-Undang. 2003. Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta:
Presiden Republik Indonesia.
___________. 2005. Guru dan Dosen. Jakarta. Jakarta:
___________. 2005. Standar Nasional Pendidikan. Jakarta:

Analisis Permendikbud BK

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Ähnlich wie Analisis Permendikbud BK

Ähnlich wie Analisis Permendikbud BK (20)

Mehr von Achmad Badaruddin

Mehr von Achmad Badaruddin (20)

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (20)

Analisis Permendikbud BK