SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 7
Mekanisme Pengembalian
 Penerimaan TAYL
 Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
 Penerimaan Valas
PrinsipPrinsip Dasar
2
1. Setiap keterlanjuran setoran/kelebihan Penerimaan
Negara dapat dimintakan pengembaliannya sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(PP 45 tahun 2013)
2. Pengembalian Penerimaan Negara yang diterima pada
tahun anggaran berjalan membebani akun yang sama
dengan penerimaannya sebagai pengurang akun
bersangkutan (kontrapos)
3. Pengembalian Penerimaan Negara yang diterima pada
tahun anggaran lalu dikembalikan atas beban SiLPA.
(tidak dialokasikan dananya dalam DIPA)
Pengembalian
Penerimaan
Pengembalian
Penerimaan
SUBRKUN
KPPN
SUBRKUN
KPPN
RKUNRKUN
Tahun Anggaran
yang lalu
Tahun Anggaran
yang lalu
Tahun Anggaran
berjalan
Tahun Anggaran
berjalan
PER-53/PB/2013PER-53/PB/2013
PER-13/PB/2014PER-13/PB/2014
PER-36/PB/2013PER-36/PB/2013
SUBRKUN
KPPN
SUBRKUN
KPPN
RKUNRKUN
DASAR HUKUM PENGEMBALIANDASAR HUKUM PENGEMBALIANDASAR HUKUM PENGEMBALIANDASAR HUKUM PENGEMBALIAN
PER-69/PB/2010PER-69/PB/2010
PER-65/PB/2007PER-65/PB/2007
PA/KPA
SATKER
KPPN
(Seksi Bank)
KPPN
(Seksi Bank)
Permintaan
Pengembalian KPPN
(Seksi Vera)
KPPN
(Seksi Vera)
Dokumen
lengkap
Dokumen tidak
lengkap
SKTB
Masuk Kas
Negara
Tidak Masuk
Kas Negara
Kepala
KPPN
Dit. PKN cq
Subdit Rekening
Kas Negara
Dit. PKN cq
Subdit Rekening
Kas Negara SKP4
Kode Satker (999001), BA (999), Es.I (99), Akun
311212
Kode Satker (999001), BA (999), Es.I (99), Akun
311212
KPPN
JAKARTA II
KPPN
JAKARTA II
SP2D
SPM-PP
Surat Permintaan
Pengembalian,
SKTB
4
PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA TAHUN ANGGARAN LALU (BEBAN SILPA)
PER-69/PB/2010
Bukti setor,
SKP dan SPTJM
BO I
Rekening
Penerima
1 2
3
45
6
7
8
9
Satker KPPN
Mitra kerja
KPPN
Mitra kerja
Permintaan
Pengembalian
Dokumen
lengkap
Dokumen tidak
lengkap
SKTB
Masuk Kas
Negara
Tidak Masuk
Kas Negara
Dit. PKN cq
Subdit Rekening
Kas Negara
Dit. PKN cq
Subdit Rekening
Kas Negara SKP4
Kode Satker (440780), BA (999), Es.I (99), Akun
sesuai penerimaannya
Kode Satker (440780), BA (999), Es.I (99), Akun
sesuai penerimaannya
KPPN
JAKARTA II
KPPN
JAKARTA II
SP2D
SPM-PP
Surat Permintaan
Pengembalian,
SKTB & SKP4
5
Pengembalian Penerimaan PFK karena penerapan SPAN
(surat Dir PKN No. S-3668/PB.3/2015 tgl. 5 Mei 2015)
Bukti setor,
SKP dan SPTJM
BO I
Rekening
Penerima
1
2
3
4
5
6
7
8
Satker/Bank/
Pos Persepsi KPPN
Mitra kerja
KPPN
Mitra kerja
Permintaan
Pengembalian
Dokumen
lengkap
Dokumen tidak
lengkap
SKTB
Masuk Kas
Negara
Tidak Masuk
Kas Negara
SatkerSatker SKP4
KPPN KPHKPPN KPH
SP2D
SPM-PP
SKTB &
SKP4
Pengembalian Penerimaan Valas (tahun berjalan)
(surat Dirjen PBN No. S-2840/PB/2015 tgl. 9 April 2015)
Bukti setor,
SKP dan SPTJM
BI
Rekening
Penerima
KPPN
Mitra kerja
KPPN
Mitra kerja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pengembalian Penerimaan Valas (tahun lalu)
(surat Dir PKN No. S-3271/PB.3/2015 tgl. 22 April 2015)
Satker/Bank/
Pos Persepsi KPPN
Mitra kerja
KPPN
Mitra kerja
Permintaan
Pengembalian
Dokumen
lengkap
Dokumen tidak
lengkap
SKTB
Masuk Kas
Negara
Tidak Masuk
Kas Negara
Dit. PKN cq
Subdit Rekening
Kas Negara
Dit. PKN cq
Subdit Rekening
Kas Negara
SKP4
KPPN KPHKPPN KPH
SP2D
SPM-PP
Surat Permintaan
Pengembalian,
SKTB & SKP4
Bukti setor,
SKP dan SPTJM
BI
Rekening
Penerima
1
2
3
4
5
6
7
8

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah LangsungPengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah LangsungAhmad Abdul Haq
 
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUNAhmad Abdul Haq
 
Tim KPPN Pelaihari - Buku Manual Seksi Bank (2015)
Tim KPPN Pelaihari - Buku Manual Seksi Bank (2015)Tim KPPN Pelaihari - Buku Manual Seksi Bank (2015)
Tim KPPN Pelaihari - Buku Manual Seksi Bank (2015)Ahmad Abdul Haq
 
Makalah sia sisdur klp vii
Makalah sia sisdur klp viiMakalah sia sisdur klp vii
Makalah sia sisdur klp viiHerman Bagindo
 
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/20162017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016Ahmad Abdul Haq
 
2018-04-11 (01) Ditjen Perbendaharaan - Hibah dan Pembayaran Kegiatan yang Di...
2018-04-11 (01) Ditjen Perbendaharaan - Hibah dan Pembayaran Kegiatan yang Di...2018-04-11 (01) Ditjen Perbendaharaan - Hibah dan Pembayaran Kegiatan yang Di...
2018-04-11 (01) Ditjen Perbendaharaan - Hibah dan Pembayaran Kegiatan yang Di...Ahmad Abdul Haq
 
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan KeuanganAhmad Abdul Haq
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahSujatmiko Wibowo
 
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPN
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPNMekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPN
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPNAhmad Abdul Haq
 
Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016
Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016
Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016kppn137
 
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...Ahmad Abdul Haq
 
Materi sosialisasi bendahara pemerintah 2012
Materi sosialisasi bendahara pemerintah 2012Materi sosialisasi bendahara pemerintah 2012
Materi sosialisasi bendahara pemerintah 2012Kppkp Bangil
 
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanKewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanRoko Subagya
 
Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)
Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)
Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)Syukriy Abdullah
 
196~pmk.05~2018 per
196~pmk.05~2018 per196~pmk.05~2018 per
196~pmk.05~2018 perBeh Jeh
 

Was ist angesagt? (20)

Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah LangsungPengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
 
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN
 
Tim KPPN Pelaihari - Buku Manual Seksi Bank (2015)
Tim KPPN Pelaihari - Buku Manual Seksi Bank (2015)Tim KPPN Pelaihari - Buku Manual Seksi Bank (2015)
Tim KPPN Pelaihari - Buku Manual Seksi Bank (2015)
 
Makalah sia sisdur klp vii
Makalah sia sisdur klp viiMakalah sia sisdur klp vii
Makalah sia sisdur klp vii
 
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/20162017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
 
2018-04-11 (01) Ditjen Perbendaharaan - Hibah dan Pembayaran Kegiatan yang Di...
2018-04-11 (01) Ditjen Perbendaharaan - Hibah dan Pembayaran Kegiatan yang Di...2018-04-11 (01) Ditjen Perbendaharaan - Hibah dan Pembayaran Kegiatan yang Di...
2018-04-11 (01) Ditjen Perbendaharaan - Hibah dan Pembayaran Kegiatan yang Di...
 
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPN
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPNMekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPN
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPN
 
Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016
Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016
Slide Sosialisasi PMK 230 Tahun 2016
 
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
 
Syarat spm
Syarat spmSyarat spm
Syarat spm
 
Materi sosialisasi bendahara pemerintah 2012
Materi sosialisasi bendahara pemerintah 2012Materi sosialisasi bendahara pemerintah 2012
Materi sosialisasi bendahara pemerintah 2012
 
Perdirjen 28 2008
Perdirjen 28 2008Perdirjen 28 2008
Perdirjen 28 2008
 
Sos bendahara desa v2.0 fiks
Sos bendahara desa v2.0  fiksSos bendahara desa v2.0  fiks
Sos bendahara desa v2.0 fiks
 
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanKewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
 
Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)
Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)
Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)
 
Pmk 29.pmk03.2015
Pmk   29.pmk03.2015Pmk   29.pmk03.2015
Pmk 29.pmk03.2015
 
(2) pajak bendaharawan
(2) pajak bendaharawan (2) pajak bendaharawan
(2) pajak bendaharawan
 
196~pmk.05~2018 per
196~pmk.05~2018 per196~pmk.05~2018 per
196~pmk.05~2018 per
 

Andere mochten auch

Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP onlinePembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP onlineAhmad Abdul Haq
 
Tinjauan Kerugian Negara dari Sudut Undang-Undang Keuangan Negara Dalam Penye...
Tinjauan Kerugian Negara dari Sudut Undang-Undang Keuangan Negara Dalam Penye...Tinjauan Kerugian Negara dari Sudut Undang-Undang Keuangan Negara Dalam Penye...
Tinjauan Kerugian Negara dari Sudut Undang-Undang Keuangan Negara Dalam Penye...Ahmad Abdul Haq
 
Akuntansi pelaporan dalam span
Akuntansi pelaporan dalam spanAkuntansi pelaporan dalam span
Akuntansi pelaporan dalam spanAhmad Abdul Haq
 
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Terkait Penerimaan Negara melalui SPAN
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Terkait Penerimaan Negara melalui SPANPeningkatan Kualitas Laporan Keuangan Terkait Penerimaan Negara melalui SPAN
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Terkait Penerimaan Negara melalui SPANAhmad Abdul Haq
 
Aplikasi monitoring transaksi span pada kppn
Aplikasi monitoring transaksi span pada kppnAplikasi monitoring transaksi span pada kppn
Aplikasi monitoring transaksi span pada kppnAhmad Abdul Haq
 
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPNPeranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPNAhmad Abdul Haq
 
Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)
Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)
Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)Ahmad Abdul Haq
 
Sistem pembayaran online bank bni
Sistem pembayaran online bank bniSistem pembayaran online bank bni
Sistem pembayaran online bank bnikridoeko
 
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015Ahmad Abdul Haq
 
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2Ahmad Abdul Haq
 
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPANPenatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPANAhmad Abdul Haq
 
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanPelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanAhmad Abdul Haq
 
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
Pengelolaan Rekening Pemerintah
Pengelolaan Rekening PemerintahPengelolaan Rekening Pemerintah
Pengelolaan Rekening PemerintahAhmad Abdul Haq
 
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Erny Anggrahini
 
Slide pengantar wakil menteri keuangan launching pp nomor 38 tahun 2016
Slide pengantar wakil menteri keuangan   launching pp nomor 38 tahun 2016Slide pengantar wakil menteri keuangan   launching pp nomor 38 tahun 2016
Slide pengantar wakil menteri keuangan launching pp nomor 38 tahun 2016Ahmad Abdul Haq
 

Andere mochten auch (17)

Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP onlinePembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
Pembayaran dan penyetoran PNBP dengan billing dalam SI PNBP online
 
Tinjauan Kerugian Negara dari Sudut Undang-Undang Keuangan Negara Dalam Penye...
Tinjauan Kerugian Negara dari Sudut Undang-Undang Keuangan Negara Dalam Penye...Tinjauan Kerugian Negara dari Sudut Undang-Undang Keuangan Negara Dalam Penye...
Tinjauan Kerugian Negara dari Sudut Undang-Undang Keuangan Negara Dalam Penye...
 
Akuntansi pelaporan dalam span
Akuntansi pelaporan dalam spanAkuntansi pelaporan dalam span
Akuntansi pelaporan dalam span
 
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Terkait Penerimaan Negara melalui SPAN
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Terkait Penerimaan Negara melalui SPANPeningkatan Kualitas Laporan Keuangan Terkait Penerimaan Negara melalui SPAN
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Terkait Penerimaan Negara melalui SPAN
 
Aplikasi monitoring transaksi span pada kppn
Aplikasi monitoring transaksi span pada kppnAplikasi monitoring transaksi span pada kppn
Aplikasi monitoring transaksi span pada kppn
 
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPNPeranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
 
Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)
Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)
Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)
 
Sistem pembayaran online bank bni
Sistem pembayaran online bank bniSistem pembayaran online bank bni
Sistem pembayaran online bank bni
 
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015
 
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
 
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPANPenatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
 
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanPelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
 
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan
 
Pengelolaan Rekening Pemerintah
Pengelolaan Rekening PemerintahPengelolaan Rekening Pemerintah
Pengelolaan Rekening Pemerintah
 
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
 
Pp 38 tahun 2016
Pp 38 tahun 2016Pp 38 tahun 2016
Pp 38 tahun 2016
 
Slide pengantar wakil menteri keuangan launching pp nomor 38 tahun 2016
Slide pengantar wakil menteri keuangan   launching pp nomor 38 tahun 2016Slide pengantar wakil menteri keuangan   launching pp nomor 38 tahun 2016
Slide pengantar wakil menteri keuangan launching pp nomor 38 tahun 2016
 

Ähnlich wie MEKANISME PENGEMBALIANN

penatausahaan-keu-daerah.pptx
penatausahaan-keu-daerah.pptxpenatausahaan-keu-daerah.pptx
penatausahaan-keu-daerah.pptxMahmudToha
 
Pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara akhir ta 2014
Pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara akhir ta 2014Pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara akhir ta 2014
Pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara akhir ta 2014cahpelok
 
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptx
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptxBUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptx
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptxoperatorkomputer
 
pajak.pptx
pajak.pptxpajak.pptx
pajak.pptxaliana42
 
Per-42/PB/2013
Per-42/PB/2013Per-42/PB/2013
Per-42/PB/2013atambua
 
Slide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdfSlide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdfNurulFajri53
 
Kewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahKewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahRoko Subagya
 
MEKANISME UP_TUP_LS.ppt
MEKANISME UP_TUP_LS.pptMEKANISME UP_TUP_LS.ppt
MEKANISME UP_TUP_LS.pptputragosoma
 
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...Ahmad Abdul Haq
 
3.KUP...Surat Pemberitahuan (SPTt)
3.KUP...Surat Pemberitahuan (SPTt)3.KUP...Surat Pemberitahuan (SPTt)
3.KUP...Surat Pemberitahuan (SPTt)KhairilJaa
 
Tupoksi bendahara
Tupoksi bendaharaTupoksi bendahara
Tupoksi bendaharaInspektorat
 
MATERI 1-LAPORAN KEUANGAN BANTUAN PEMERINTAH.pptx
MATERI 1-LAPORAN KEUANGAN BANTUAN PEMERINTAH.pptxMATERI 1-LAPORAN KEUANGAN BANTUAN PEMERINTAH.pptx
MATERI 1-LAPORAN KEUANGAN BANTUAN PEMERINTAH.pptxAbdurrahmanIbnKhutbi
 

Ähnlich wie MEKANISME PENGEMBALIANN (20)

penatausahaan-keu-daerah.pptx
penatausahaan-keu-daerah.pptxpenatausahaan-keu-daerah.pptx
penatausahaan-keu-daerah.pptx
 
Pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara akhir ta 2014
Pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara akhir ta 2014Pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara akhir ta 2014
Pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara akhir ta 2014
 
Materi Kup Ii By
Materi Kup Ii ByMateri Kup Ii By
Materi Kup Ii By
 
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptx
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptxBUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptx
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptx
 
Kup 2008
Kup 2008Kup 2008
Kup 2008
 
pajak.pptx
pajak.pptxpajak.pptx
pajak.pptx
 
PajakYogya (5).pptx
PajakYogya (5).pptxPajakYogya (5).pptx
PajakYogya (5).pptx
 
Per-42/PB/2013
Per-42/PB/2013Per-42/PB/2013
Per-42/PB/2013
 
Pajak Penghasilan
Pajak PenghasilanPajak Penghasilan
Pajak Penghasilan
 
Retur.pptx
Retur.pptxRetur.pptx
Retur.pptx
 
Slide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdfSlide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdf
 
Kewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahKewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintah
 
Perdirjen 42 pb 2013
Perdirjen 42 pb 2013 Perdirjen 42 pb 2013
Perdirjen 42 pb 2013
 
MEKANISME UP_TUP_LS.ppt
MEKANISME UP_TUP_LS.pptMEKANISME UP_TUP_LS.ppt
MEKANISME UP_TUP_LS.ppt
 
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
 
Perpajakan
PerpajakanPerpajakan
Perpajakan
 
3.KUP...Surat Pemberitahuan (SPTt)
3.KUP...Surat Pemberitahuan (SPTt)3.KUP...Surat Pemberitahuan (SPTt)
3.KUP...Surat Pemberitahuan (SPTt)
 
Tupoksi bendahara
Tupoksi bendaharaTupoksi bendahara
Tupoksi bendahara
 
Update Perpajakan MUC - II
Update Perpajakan MUC - IIUpdate Perpajakan MUC - II
Update Perpajakan MUC - II
 
MATERI 1-LAPORAN KEUANGAN BANTUAN PEMERINTAH.pptx
MATERI 1-LAPORAN KEUANGAN BANTUAN PEMERINTAH.pptxMATERI 1-LAPORAN KEUANGAN BANTUAN PEMERINTAH.pptx
MATERI 1-LAPORAN KEUANGAN BANTUAN PEMERINTAH.pptx
 

Mehr von Ahmad Abdul Haq

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...Ahmad Abdul Haq
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...Ahmad Abdul Haq
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingAhmad Abdul Haq
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAhmad Abdul Haq
 
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO BaruAhmad Abdul Haq
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019Ahmad Abdul Haq
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di AmwayAhmad Abdul Haq
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up IncomeAhmad Abdul Haq
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Ahmad Abdul Haq
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexAhmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPANAhmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPNAhmad Abdul Haq
 

Mehr von Ahmad Abdul Haq (20)

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador Training
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
 
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
 

Kürzlich hochgeladen

Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 

Kürzlich hochgeladen (12)

Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 

MEKANISME PENGEMBALIANN

  • 1. Mekanisme Pengembalian  Penerimaan TAYL  Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)  Penerimaan Valas
  • 2. PrinsipPrinsip Dasar 2 1. Setiap keterlanjuran setoran/kelebihan Penerimaan Negara dapat dimintakan pengembaliannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (PP 45 tahun 2013) 2. Pengembalian Penerimaan Negara yang diterima pada tahun anggaran berjalan membebani akun yang sama dengan penerimaannya sebagai pengurang akun bersangkutan (kontrapos) 3. Pengembalian Penerimaan Negara yang diterima pada tahun anggaran lalu dikembalikan atas beban SiLPA. (tidak dialokasikan dananya dalam DIPA)
  • 3. Pengembalian Penerimaan Pengembalian Penerimaan SUBRKUN KPPN SUBRKUN KPPN RKUNRKUN Tahun Anggaran yang lalu Tahun Anggaran yang lalu Tahun Anggaran berjalan Tahun Anggaran berjalan PER-53/PB/2013PER-53/PB/2013 PER-13/PB/2014PER-13/PB/2014 PER-36/PB/2013PER-36/PB/2013 SUBRKUN KPPN SUBRKUN KPPN RKUNRKUN DASAR HUKUM PENGEMBALIANDASAR HUKUM PENGEMBALIANDASAR HUKUM PENGEMBALIANDASAR HUKUM PENGEMBALIAN PER-69/PB/2010PER-69/PB/2010 PER-65/PB/2007PER-65/PB/2007
  • 4. PA/KPA SATKER KPPN (Seksi Bank) KPPN (Seksi Bank) Permintaan Pengembalian KPPN (Seksi Vera) KPPN (Seksi Vera) Dokumen lengkap Dokumen tidak lengkap SKTB Masuk Kas Negara Tidak Masuk Kas Negara Kepala KPPN Dit. PKN cq Subdit Rekening Kas Negara Dit. PKN cq Subdit Rekening Kas Negara SKP4 Kode Satker (999001), BA (999), Es.I (99), Akun 311212 Kode Satker (999001), BA (999), Es.I (99), Akun 311212 KPPN JAKARTA II KPPN JAKARTA II SP2D SPM-PP Surat Permintaan Pengembalian, SKTB 4 PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA TAHUN ANGGARAN LALU (BEBAN SILPA) PER-69/PB/2010 Bukti setor, SKP dan SPTJM BO I Rekening Penerima 1 2 3 45 6 7 8 9
  • 5. Satker KPPN Mitra kerja KPPN Mitra kerja Permintaan Pengembalian Dokumen lengkap Dokumen tidak lengkap SKTB Masuk Kas Negara Tidak Masuk Kas Negara Dit. PKN cq Subdit Rekening Kas Negara Dit. PKN cq Subdit Rekening Kas Negara SKP4 Kode Satker (440780), BA (999), Es.I (99), Akun sesuai penerimaannya Kode Satker (440780), BA (999), Es.I (99), Akun sesuai penerimaannya KPPN JAKARTA II KPPN JAKARTA II SP2D SPM-PP Surat Permintaan Pengembalian, SKTB & SKP4 5 Pengembalian Penerimaan PFK karena penerapan SPAN (surat Dir PKN No. S-3668/PB.3/2015 tgl. 5 Mei 2015) Bukti setor, SKP dan SPTJM BO I Rekening Penerima 1 2 3 4 5 6 7 8
  • 6. Satker/Bank/ Pos Persepsi KPPN Mitra kerja KPPN Mitra kerja Permintaan Pengembalian Dokumen lengkap Dokumen tidak lengkap SKTB Masuk Kas Negara Tidak Masuk Kas Negara SatkerSatker SKP4 KPPN KPHKPPN KPH SP2D SPM-PP SKTB & SKP4 Pengembalian Penerimaan Valas (tahun berjalan) (surat Dirjen PBN No. S-2840/PB/2015 tgl. 9 April 2015) Bukti setor, SKP dan SPTJM BI Rekening Penerima KPPN Mitra kerja KPPN Mitra kerja 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  • 7. Pengembalian Penerimaan Valas (tahun lalu) (surat Dir PKN No. S-3271/PB.3/2015 tgl. 22 April 2015) Satker/Bank/ Pos Persepsi KPPN Mitra kerja KPPN Mitra kerja Permintaan Pengembalian Dokumen lengkap Dokumen tidak lengkap SKTB Masuk Kas Negara Tidak Masuk Kas Negara Dit. PKN cq Subdit Rekening Kas Negara Dit. PKN cq Subdit Rekening Kas Negara SKP4 KPPN KPHKPPN KPH SP2D SPM-PP Surat Permintaan Pengembalian, SKTB & SKP4 Bukti setor, SKP dan SPTJM BI Rekening Penerima 1 2 3 4 5 6 7 8