Dokumen ini memberikan petunjuk teknis mengenai prosedur pengembalian penerimaan negara pada tahun anggaran berjalan melalui Rekening Kas Umum Negara. Prosedur tersebut meliputi permintaan pengembalian oleh PA/KPA atau bank penyetor, penerbitan surat keterangan dan perintah pembayaran, penerbitan SPM PP, pengajuan SPM ke KPPN, penerbitan dan pemrosesan SP2D oleh KPPN, serta pembukuan koreksi ole

1. Petunjuk Teknis
Pengembalian Penerimaan Negara Pada
Tahun Anggaran Berjalan Melalui
Rekening Kas Umum Negara
Perdirjen Perbendaharaan No.PER-36/PB/2013
Direktorat Pengelolaan Kas Negara
Mei 2014

2. DAFTAR ISI
I. RUANG LINGKUP
II. PRINSIP DASAR PENGEMBALIAN PENERIMAAN
III. PROSEDUR PEMBAYARAN PENGEMBALIAN

3. RUANG
LINGKUP
1) Pengembalian Penerimaan Negara yang
dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan ini adalah pengembalian atas
penerimaan negara yang telah diterima pada
tahun anggaran berjalan melalui Rekening
KUN;
2) Pengembalian Penerimaan Negara tersebut
tidak termasuk :
a. Pengembalian Penerimaan Pajak;
b. Pengembalian Penerimaan Bea Cukai.
Pasal
2

4. PRINSIP DASAR PENGEMBALIAN
PENERIMAAN
1) Permintaan pengembalian penerimaan negara yg
telah diterima melalui RKUN meliputi :
a. Pengembalian PNBP;
b. Pengembalian penerimaan lainnya.
2) Permintaan pengembalian penerimaan negara
diajukan oleh PA/KPA atau bank penyetor/badan
lainnya.
3) Permintaan pengembalian PA/KPA disebabkan oleh :
a. Kesalahan jumlah setoran;
b. Kesalahan frekuensi penyetoran;
c. Kesalahan rekening tujuan;
d. Setoran ganda;
e. Ikatan perjanjian; dan/ atau
Pasal
3

5. PRINSIP DASAR PENGEMBALIAN
PENERIMAAN
4) Permintaan pengembalian yang diajukan oleh
bank penyetor/badan lainnya disebabkan
oleh :
a. Kesalahan perekaman;
b. Kelebihan pelimpahan/transfer; dan/atau
c. Kesalahan pelimpahan/transfer.
Pasal
3

6. 1) Pengembalian penerimaan negara yang disetorkan
pada tahun anggaran berjalan dibukukan sebagai
pengurang penerimaan negara yang bersangkutan.
2) Pengembalian penerimaan negara dibebankan pada :
a.Akun penerimaan yang sama pada saat diterima di
Rekening KUN; dan atau
b.Akun kiriman uang/pemindahbukuan untuk transaksi
non anggaran.
3) Pengembalian penerimaan negara dilaksanakan
dengan menggunakan mekanisme penerbitan SPM PP.
PRINSIP DASAR PENGEMBALIAN
PENERIMAAN
Pasal
4

7. 4) Pengembalian penerimaan negara yang pembayarannya
dilaksanakan melalui KPPN, diatur sebagai berikut :
a. Untuk SPM PP yang diterbitkan oleh Subdit Rekening
Kas Negara maka SP2D diproses oleh KPPN Jakarta
II;
b. Untuk SPM PP yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA
maka SP2D diproses melalui KPPN mitra kerja
PA/Kuasa PA berkenaan;
c. Dalam hal pengembalian penerimaan negara dalam
bentuk valuta asing, SPM PP diterbitkan oleh Subdit
Rekening Kas Negara dan/atau PA/Kuasa PA dan
SP2D diproses melalui KPPN Khusus Pinjaman dan
Hibah;
PRINSIP DASAR PENGEMBALIAN
PENERIMAAN
Pasal
4

8. PROSEDUR PEMBAYARAN
PENGEMBALIAN
Prosedur pembayaran pengembalian penerimaan negara
diatur langkah-langkahnya sebagai berikut :
1. PA/Kuasa PA mengajukan surat permintaan pembayaran
pengembalian kepada Direktorat Jenderal
Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara
untuk penerbitan SKTB dengan melampirkan:
a. Fotocopy bukti setor untuk penerimaan negara yang
telah dikonfirmasi oleh BUN;
b. Fotocopy bukti kepemilikan rekening tujuan;
c. Surat Ketetapan Pengembalian;
d. SPTJM.
Pasal
5

9. PROSEDUR PEMBAYARAN
PENGEMBALIAN
2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat
Pengelolaan Kas Negara melakukan pemeriksaan
kelengkapan dokumen permintaan pengembalian
penerimaan negara.
3. Apabila setoran telah diterima dan dibukukan pada
Rekening KUN, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q.
Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerbitkan SKTB
dengan ketentuan sebagai berikut :
a. lembar ke-1 disampaikan kepada Direktur Jenderal
Perbendaharaan;
b. lembar ke-2 disampaikan kepada PA/Kuasa PA;
c. lembar ke-3 disampaikan kepada KPPN, dan
d. lembar ke-4 sebagai pertinggal.
Pasal
5

10. PROSEDUR PEMBAYARAN
PENGEMBALIAN
4. Atas dasar SKTB, Direktur Jenderal Perbendaharaan atau
pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan
menerbitkan SKP4 dengan ketentuan sebagai berikut :
a. lembar ke-1 disampaikan kepada PA/Kuasa PA;
b. lembar ke-2 untuk KPPN; dan
c. lembar ke-3 sebagai pertinggal.
5. Berdasarkan SKTB dan SKP4, PA/KPA melakukan
penelitian dan pengujian sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasal
5

11. PROSEDUR PEMBAYARAN
PENGEMBALIAN
6. Dalam hal hasil penelitian dan pengujian telah sesuai
ketentuan, PA/KPA menerbitkan SPP/SPM PP dengan
mencantumkan kode, nomor dan tanggal SKTB dan SKP4
pada uraian SPM PP.
7. Penerbit SPP/SPM adalah pejabat perbendaharaan pada
satuan kerja yang memiliki alokasi dana dalam DIPA.
Dalam hal satuan kerja/entitas yang mengajukan
permintaan pengembalian tidak memiliki alokasi dana
dalam DIPA, maka penerbit SPP/SPM PP adalah
Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q. Subdirektorat
Rekening Kas Negara.
8. SPM PP yang dilengkapi dengan SKTB dan SKP4
diajukan kepada KPPN sesuai dengan ketentuan
mengenai pengajuan SPM ke KPPN.
Pasal
5

12. PROSEDUR PEMBAYARAN
PENGEMBALIAN
Dalam rangka pembayaran pengembalian penerimaan negara yang
diterima melalui rekening kas umum negara diatur langkah-langkah
sebagai berikut :
1. Bank Penyetor/badan lainnya mengajukan permintaan pengembalian
penerimaan negara dengan melampirkan :
a. Fotocopy bukti setor untuk penerimaan negara yang telah
dikonfirmasi oleh BUN;
b. Asli dokumen sumber Bank yang menunjukkan kesalahan
perekaman, kelebihan dan/atau kesalahan pelimpahan/transfer
penerimaan negara ke rekening KUN;
c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
d. Surat konfirmasi terkait kebenaran setoran dari PA/KPA
Kementerian/lembaga;
e. Nota Debet Pelimpahan dan Rekening Koran untuk transaksi
permintaan pengembalian yang disebabkan oleh kelebihan
dan/atau kesalahan pelimpahan/transfer penerimaan negara.
Pasal
6

13. PROSEDUR PEMBAYARAN
PENGEMBALIAN
2. Dalam hal setoran telah diterima dan dibukukan pada
Rekening KUN, Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q.
Subdirektorat Rekening Kas Umum Negara menerbitkan
SKTB dengan ketentuan :
a. lembar ke-1 kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan
b. lembar ke-2 ke KPPN; dan
c. lembar ke-3 sebagai pertinggal..
3. Atas dasar SKTB, Direktur Jenderal Perbendaharaan
atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKP4 atas nama
Menteri Keuangan dengan ketentuan :
a. lembar ke-1 untuk KPPN;
b. lembar ke-2 sebagai pertinggal;
Pasal
6

14. PROSEDUR PEMBAYARAN
PENGEMBALIAN
4. Subdit Rekening Kas Umum Negara
meneruskan permintaan pengembalian
penerimaan negara dilengkapi SKTB dan
SKP4 kepada Subdit Rekening Kas Negara
selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan
Pejabat Penandatangan SPM (PP SPM).
Pasal
6

15. PROSEDUR PEMBAYARAN
PENGEMBALIAN
1) Berdasarkan permintaan pengembalian penerimaan
negara, Subdit Rekening Kas Negara melakukan
penelitian dan pengujian sesuai ketentuan yang
berlaku.
2) Dalam hal permintaan pengembalian penerimaan
negara telah sesuai ketentuan, Subdit Rekening Kas
Negara menerbitkan SPP/SPM dalam waktu 1 (satu)
hari kerja sejak diterimanya SKP4.
3) SPM PP yang dilengkapi dengan SKTB dan SKP4
diajukan kepada KPPN sesuai dengan ketentuan
mengenai pengajuan SPM ke KPPN
Pasal
7

16. PROSEDUR PEMBAYARAN
PENGEMBALIAN
1) Penerbitan SPM PP dalam rangka pengembalian
penerimaan negara dilaksanakan oleh PA/Kuasa PA
dengan menggunakan kode satker Bagian Anggaran
PA/Kuasa PA yang mengajukan pengembalian.
2) Dalam hal permintaan pengembalian penerimaan negara
diajukan oleh satker/entitas yang tidak memiliki alokasi
dana dalam DIPA maka SPM PP diterbitkan oleh
Subdirektorat Rekening Kas Negara dengan
menggunakan kode satker BA BUN.
3) Penerbitan SPM PP dalam rangka pengembalian
penerimaan negara dilaksanakan oleh Subdirektorat
Rekening Kas Negara dengan menggunakan kode Satker
BA BUN.
Pasal
8

17. PROSEDUR PEMBAYARAN
PENGEMBALIAN
4) Penerbitan SPM PP menggunakan akun penerimaan
yang sama pada saat diterima di Rekening KUN.
5) Dalam hal Pengembalian penerimaan Negara disebabkan
oleh kelebihan dan/atau kesalahan pelimpahan/transfer
oleh Bank Penyetor/badan lainnya, SPM PP diterbitkan
dengan menggunakan akun 826111 (koreksi penerimaan
pemindahbukuan).
6) Dalam hal Pengembalian penerimaan negara terjadi antar
rekening Milik BUN pada Bank Indonesia, SKTB dan
SKP4 digunakan sebagai dasar penerbitan Bilyet
Giro/WPR oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara.
7) Bilyet Giro/WPR disampaikan kepada Bank Indonesia
oleh Subdirektorat Rekening Kas Umum Negara.
Pasal
8

18. PROSEDUR PEMBAYARAN
PENGEMBALIAN
1) KPPN Mitra Kerja PA/Kuasa PA berkenaan dan KPPN
Khusus Pinjaman dan Hibah memproses penerbitan
SP2D atas SPM PP sesuai dengan ketentuan mengenai
tata cara penerbitan SP2D.
2) SP2D untuk pengembalian penerimaan negara dalam
rupiah dibebankan kepada Bank Operasional I (BO
I/RPKBUN KPPN).
3) SP2D untuk pengembalian penerimaan negara dalam
valuta asing dibebankan kepada Rekening Pengeluaran
KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah pada Bank Indonesia.
4) KPPN Mitra Kerja PA/Kuasa PA berkenaan dan KPPN
Khusus Pinjaman dan Hibah menyampaikan surat
pemberitahuan kepada Direktorat Pengelolaan Kas
Negara c.q. Subdirektorat Rekening Kas Umum Negara
atas pengembalian penerimaan negara dengan
Pasal
9

19. PROSEDUR PEMBAYARAN
PENGEMBALIAN
1) Direktur Pengelolaan Kas Negara cq Subdirektorat Rekening
Kas Umum Negara membuat nota perbaikan pembukuan
untuk mengoreksi pemindahbukuan bank dengan
menggunakan akun 816111 (koreksi pengeluaran
pemindahbukuan) atas SPM PP.
2) Subdirektorat Rekening Kas Umum Negara membukukan nota
perbaikan pembukuan pada buku bank Rekening Kas Umum
Negara.
3) Berdasarkan SP2D KPPN Mitra Kerja PA/Kuasa PA berkenaan
dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah melakukan eliminasi
terhadap saldo akun utang kepada pihak ketiga di neraca
terkait pencatatan akun 826111.
4) Berdasarkan SP2D yang dilampirkan pada surat
pemberitahuan, Direktorat Pengelolaan Kas Negara
Pasal
10

20. TERIMA KASIH