Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencakup pejabat perbendaharaan, daftar isian pelaksanaan anggaran, pelaksanaan berbagai jenis anggaran seperti pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta penatausahaan pelaksanaan anggaran.
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
1. 20 JUNI 2013
SUBSTANSI POKOK PENGATURANSUBSTANSI POKOK PENGATURAN
PERATURAN PEMERINTAHPERATURAN PEMERINTAH NO 45 TAHUNNO 45 TAHUN
20132013 TENTANGTENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN APBNTATA CARA PELAKSANAAN APBN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2. OUTLINE
1. Pejabat Perbendaharaan;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
3. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan;
4. Pelaksanaan Anggaran Belanja;
5. Pelaksanaan Anggaran Per Jenis Belanja;
6. Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan;
7. Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran
Anggaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran;
8. Pelaksanaan Anggaran dalam Penanggulangan
Bencana;
9. Penatausahaan pelaksanaan anggaran;
10. Sistem informasi Keuangan Negara
5. PPEJABAT PERBENDAHARAANEJABAT PERBENDAHARAAN
• Kewenangan untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan anggaran
yang menjadi tanggung jawabnya (Psl.3)
• Bertanggung jawab secara formal dan materiil atas pelaksanaan
kebijakan anggaran (Psl.4)
• Menkeu selaku PA atas BA yang tidak dikelompokkan dalam BA
K/L yang kegiatannya bukan merupakan tugas dan fungsi
Menkeu hanya bertanggung jawab dari sisi formal (Psl.4).
• Pelimpahan kewenangan penunjukan pejabat perbendaharaan
negara kepada KPA (Psl.5)
PA
• Penunjukan KPA bersifat ex officio (Psl.6)
• Penunjukan KPA atas pelaksanaan UB dan TP dilakukan oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga atas usul Gubernur/Bupati/Walikota
atau dapat didelegasikan kepada kepala daerah (Psl.7)
• Bertanggung jawab secara formal dan materiil atas pelaksanaan
kegiatan yang berada pada penguasaannya (Psl.10)
KPA
6. PEJABAT PERBENDAHARAANPEJABAT PERBENDAHARAAN
• Melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan tindakan yang
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara (Psl.11-12)
• PPK bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang
timbul dari penggunaan bukti hak tagih kepada negara (Psl.13)
PPK
• Melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan pengujian tagihan
dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara (Psl. 14-15)
• PPSPM bertanggung jawab terhadap kebenaran, kelengkapan, dan
keabsahan administrasi dokumen hak tagih pembayaran dan akibat
yang timbul dari pengujian yang dilakukan (Psl.16)
PP
SPM
• Pendelegasian kewenangan pengangkatan bendahara
penerimaa/pengeluaran dari Menteri/Pimpinan Lembaga kepada
kepala satuan kerja (Psl.18)
• Persyaratan sertifikasi bendahara bagi pejabat/pegawai yang akan
diangkat menjadi bendahara penerimaan/pengeluaran yang akan
diatur lebih lanjut dengan Perpres (Psl.21, Psl.25, Psl.28)
• Pengangkatan bendahara pengeluaran pembantu untuk peningkatan
efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran (Psl.27)
BENDA
HARA
9. DDAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARANAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
• Kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menyusun DIPA
(Psl.29)
• DIPA disusun berdasarkan anggaran berbasis kinerja yang dirinci
menurut klasifikasi fungsi, organisasi, dan jenis belanja (Psl.30)
Penyu
sunan
• Kewenangan Menkeu selaku BUN untuk mengesahkan DIPA
• Kewenangan pengujian kesesuaian isi DIPA sebelum pengesahan
• Fungsi pengesahan DIPA sebagai pernyataan kesiapan BUN dalam
pelaksanaan anggaran sesuai rencana penarikan dana. (Psl 35)
Penge
sahan
• Pengaturan sebab sebab revisi DIPA karena alasan administratif,
alokatif, perubahan rencana penarikan dana, dan/atau perubahan
rencana penerimaan dana (Psl.38)
Revisi
11. PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN NEGARAPENDAPATAN NEGARA
• Penyetoran pendapatan negara melalui bank sentral atau bank
umum dan badan lannya (Psl 43)
• Kewajiban penyetoran ke kas negara tepat waktu dan adanya
pengenaan sanksi administratif berupa denda (Psl 46)
• Penetapan wajib pungut pajak kpd setiap PA/KPA dan/atau
bendahara (Psl 47)
Penyetor
an
pendapat
an
negara
• Tanggungjawab Menteri/Pimpinan Lembaga yang memiliki
sumber PNBP untuk melakukan pemungutan PNBP (Psl 48)
• Kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menetapkan
pejabat yang bertugas melakukan pemungutan PNBP (Psl 48)
• Kewenangan dan tanggungjawab KPA untuk memperhitungkan
PNBP yang terutang dari pembayaran yang dilakukannya (Psl
53)
Pengelol
aan
PNBP
• Tanggungjawab Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal atas
pelaksanaan pendapatan hibah (Psl 56)
• Keharusan pendapatan hibah dikelola dalam APBN (Psl 56)
Hibah
12. Pelaksanaan Anggaran PendapatanPelaksanaan Anggaran Pendapatan
Penyetoran Penerimaan NegaraPenyetoran Penerimaan Negara
Wajib
Bayar
Kas
Negara
Wajib
Bayar
Kas
Negara
PRINSIP
Rekening
Bendahara
Penerimaan
Sore hari
SEKUEN 1
Wajib
Bayar
Kas
Negara
Rekening
Bendahara
Penerimaan
Berkala (atas
persetujuan
Menkeu)
SEKUEN 2
Pasal 49-50
13. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Mekanisme Penatausahaan dan Pelaporan
PNBP
Wajib
Bayar
Kas
Negar
a
PEJABAT
PEMUNGUT
PNBP
KEPALA
SATKER
MENTERI/
PIMPINAN
LEMBAGA
Wajib
Bayar
Bendahara
Penerimaa
n
Kas
Negar
a
PEJABAT
PEMUNGU
T PNBP
KEPALA
SATKER
MENTERI/
PIMPINAN
LEMBAGA
17. PPELAKSANAAN ANGGARAN BELANJAELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA
• Pagu Anggaran yang sudah terikat komitmen tidak dapat
digunakan untuk kebutuhan lain (Psl.57)
• Proses pengadaan barang dan jasa sebelum tahun anggaran
dimulai setelah RKA disetujui oleh DPR (Psl.59)
• Izin pejabat yang berwenang atas perjanjian yang
membebani anggaran lebih dari satu tahun anggaran (Psl.61)
• Perjanjian menggunakan valas dapat membebani DIPA
rupiah murni dengan nilai ekuivalen valas (Psl.63)
• Kewajiban menyetorkan uang hak negara yg berasal dr
komisi, rabat, potongan, dan penerimaan lain (Psl.64)
Pelaksana
an
komitmen
18. Pelaksanaan Anggaran BelanjaPelaksanaan Anggaran Belanja
Penyelesaian tagihanPenyelesaian tagihan
PIHAK
KETIGA
R KUN
R KUN
PRINSIP
Bendahara
Pengeluara
n
Segera
SEKUEN 1
LANGSUNG
(LS)
PIHAK
KETIGA
LANGSUNG (LS)
R KUN
Bendahara
Pengeluara
n
Pembayara
n
SEKUEN 2
PIHAK
KETIGA
UP
19. PPELAKSANAAN ANGGARAN BELANJAELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA
• Penyelesaian tagihan kepada negara dilaksanakan berdasarkan hak
dan bukti yg sah untuk memperoleh pembayaran (Psl.65)
• Kewenangan bendahara pengeluaran utk melakukan pembayaran
atau menolak perintah bayar dr KPA (Psl.66)
• Kewajiban PPK utk mengesahkan bukti pembelian/pembayaran
sebagai hak tagih kepada negara (Psl.67)
• Penyampaian SPM oleh KPA dilengkapi dengan pernyataan
kebenaran perhitungan dan tagihan dan/atau data perjajian (Psl.67)
• Pembayaran dapat dilakukan sebelum barang/jasa dengan
menyampaikan jaminan atas pembayaran (Psl.68)
• Kewajiban memperhitungkan kewajiban apabila pihak ketiga masih
mempunyai utang kepada negara (Psl.69)
• Tanggung jawab PPK menatausahakan komitmen dan kewajiban
menyampaikan data komitmen kepada kuasa BUN (Psl.71)
• Dalam menerbitkan SP2D, Kuasa BUN melakukan pengujian SPM yg
diajukan oleh KPA (Psl.73)
• Hak tagih kepada negara diselesaikan paling lambat 30 hari kalender
(Psl.75)
Penyelesai
an tagihan
21. PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN
PER JENIS BELANJAPER JENIS BELANJA
• Belanja Pegawai paling sedikit terdiri dari kompensasi
dalam bentuk uang atau barang, belanja pensiun dan uang
tunggu, dan kontribusi sosial lainnya (Psl.77)
• Pelaksanaan Belanja Pegawai dilakukan berdasarkan surat
keputusan kepegawaian da/atau peraturan perundang-
undangan dibidang kepegawaian (Psl.78)
• Kewenangan KPA utk menunjuk petugas pengelola dan
penatausahaan pembayaran belanja pegawai (Psl.79)
• Pengaturan pembayaran gaji dan/atau tunjangan atau
dalam bentuk lainnya yg dilaksanakan setiap bula pada hari
kerja pertama (Psl.80)
• Kewenangan Menkeu menetapkan satuan harga dan
bentuk pemberian tunjangan pangan/beras (Psl.82)
• Tanggung jawab KPA utk memperhitungkan kewajiban
pejabat negara dan pegawai negeri kepada penyelenggara
jaminanan sosial (Psl.83)
Belanja
Pegawai
22. PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN
PER JENIS BELANJAPER JENIS BELANJA
• Belanja barang paling sedikit meliputi belanja barang
dan/atau jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan
dinas, dan belanja barang untuk diserahkan ke masyarakat
(Psl.87)
• Pemberian honorarium kpd pegawai negeri, pejabat
negara, dan/atau pejabat lainnya yg terlibat dalam
tim/panitia/kel. kerja (Psl.88)
• Pengaturan ijin presiden atau pejabat yg ditunjuk terlebih
dahulu sebelum perjalanan dinas ke luar negeri (Psl.90)
• Pemberian uang pesangon kpd pegawai yg dipindahkan
kecuali ditempat yg baru mendapat perumahan (Psl.91)
• Pemberian dana oprasional bagi pimpinan lembaga negara
dan Menteri/Pimpinan Lembaga utk kegiatan yg bersifat
strategis dan khusus (Psl.92)
• Belanja modal utk memperoleh/menambah nilai aset tetap
dan/atau aset lainnya (Psl.93)
Belanja
Barang
& modal
23. PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN
PER JENIS BELANJAPER JENIS BELANJA
• Belanja subsidi utk memenuhi hajat hidup orang banyak
terdiri dari belanja subsidi energi dan non energi (Psl.94)
• Kewenangan Menkeu selaku pengelola fiskal utk mengelola
anggaran belanja subsidi (Psl.95)
• Menkeu selaku PA atas anggaran belanja subsidi menunjuk
pejabat es. 1 di lingkungan Kementerian Keuangan utk
menjalankan fungsi PA (Psl.95)
• Menkeu selaku PA atas anggaran belanja subsidi
menetapkan pejabat di lingkungan K/L yg membidangi
fungsi pelaksanaan pemberian subsidi sebagai KPA(Psl.95)
• Penyusunan dan pengesahan DIPA utk anggaran belanja
subsidi dpt dilakukan pada tahun anggaran berjalan
(Psl.96)
• Subsidi yang belum dapat diperhitungkan sampai dgn akhir
tahun anggaran pembayarannya dilakukan berdasarkan
DIPA tahun anggaran berikutnya (Psl.97)
Belanja
Subsidi
24. PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN
PER JENIS BELANJAPER JENIS BELANJA
• Belanja bantuan sosial utk melindungi masyarakat dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan
kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat
(Psl.97)
• Bentuk belanja bantuan sosial terdiri atas bantuan sosial yg
bersifat konsumtif, bantuan sosial yg bersifat produktif, dan
bantuan sosial melalui lembaga pendidikan, lembaga
kesehatan dan lembaga tertentu (Psl.99)
• Pembayaran belanja bantuan sosial melalui lembaga
pendidikan, lembaga kesehatan dan lembaga tertentu
dilakukan melalui transfer uang, transfer barang, dan/atau
transfer jasa (Psl.99)
• Pelaksanaan pembayaran dilaksanakan secara langsung
kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat
(Psl.101)
Bantuan
Sosial
25. PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN
PER JENIS BELANJAPER JENIS BELANJA
• Belanja hibah terdiri atas belanja hibah ke pemerintah
daerah, BUMN, BUMD, dan ke pemeritah asing/lembaga
asing (Psl.102)
• Menkeu selaku PA atas anggaran belanja hibah menunjuk
pejabat es.1 di lingkungan Kementerian Keuangan utk
menjalankan fungsi PA (Psl.103)
• Menkeu selaku PA atas anggaran belanja hibah
menetapkan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan
selaku KPA (Psl.103)
• Penyusunan dan pengesahan DIPA utk anggaran belanja
hibah dpt dilakukan pada tahun anggaran berjalan (Psl.104)
• Pembayaran belanja hibah dilakukan secara langsung dari
rekening kas negara ke rekening penerima tujuan hibah
(Psl.105)
Belanja
Hibah
26. PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN
PER JENIS BELANJAPER JENIS BELANJA
• Untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak,
tidak terduga, strategis, serat diharapkan tidak berulang
disediakan alokasi anggaran belanja lain-lain. (Psl 107)
• Menkeu selaku PA atas anggaran belanja lain-lain
menunjuk pejabat es.1 di lingkungan Kementerian
Keuangan utk menjalankan fungsi PA (Psl.108)
• Menkeu selaku PA atas anggaran belanja lain-lain
menetapkan pejabat pada K/L yang menggunakan
anggaran belanja lain-lain selaku KPA (Psl.108)
• Penyusunan dan pengesahan DIPA utk anggaran belanja
lain-lain dpt dilakukan pada tahun anggaran berjalan
(Psl.109)
• Untuk mengurangi resiko fiskal terhadap APBN, Menkeu
dapat melakukan kontrak manajemen resiko untuk
memberikan perlindungan terhadap resiko keuangan,
ekonomi dan bencana alam dengan melibatkan penyesia
jasa asuransi (Psl.111)
Belanja
Lain-lain
27. PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN
PER JENIS BELANJAPER JENIS BELANJA
• Menkeu bertindak selaku PA untuk mengelola anggaran
transfer ke daerah (Psl. 113)
• Menkeu selaku PA atas anggaran belanja transfer ke
daerah menunjuk pejabat es.1 di lingkungan Kementerian
Keuangan utk menjalankan fungsi PA (Psl.113)
• Menkeu selaku PA atas anggaran belanja transfer ke
daerah menetapkan pejabat pada kementerian keuangan
yang menggunakan anggaran belanja transfer ke daerah
selaku KPA (Psl.113)
• KPA menerbitkan Surat Keputusan mengeni rincian
alokasi anggaran ke daaerah untuk melaksanakan
anggaran transfer ke daerah (Psl.115)
Belanja
Transfer
ke
daerah
28. PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJABELANJA
• Belanja untuk kebutuhan K/L dapat bersumber dari hibah (Psl. 117)
• Hibah dapat diterima langsung oleh K/L dari pemberi hibah (Psl.117)
Belanja
yang
bersumbe
r dari
hibah
• Sebagian dana PNBP dpt digunakan untk kegiatn tertentu(Psl 119).
• Pencairan penggunaan dana PNBP kegiatan tertentu
memperhatikan batas maksimum pencairan (Psl 120)
• Setoran PNBP yang boleh digunakan sampai dengan akhir tahun
anggaran dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tahun
anggaran berikutnya (Psl.120)
Penggun
aan
PNBP
untuk
kegiatan
tertentu
• Pembayaran kepada pihak yang tidak berhak dan atau dibayarkan
melebihi haknya harus disetorkan kembali ke kas negara (Psl 122)
• Peyetoran ke kas negara diperlakukan sebagai koreksi atas
keterlanjuran pembayaran (Psl 122)
• Setelah dilakukan koreksi dapat dilakukan pembayaran kembali atas
beban rekening kas negara (Psl 122)
Penyeles
aian
keterlanju
ran
pembayar
an
29. PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJABELANJA
• Setiap keterlanjuran setoran/kelebihan penerimaan negara dapat
dimintakan kelebihannya (Psl 123)
• Pembayaran pengembalian kelebihan peberimaan negara harus
diperhitungka terlebih dahlu dengan utang kepada negara (Psl
123)
• Saker dapat meminta APIP untuk melakukan pemeriksaan untuk
memberikan keyakinan adanya keterlanjuran setoran/kelebihan
penerimaan negara (Psl 123)
Pembaya
ran
pengemb
alian
penerima
an
• Anggaran belanja pada satker/atase RI dalam negeri
menggunakan mata uang asing (Psl 128)
• Penyediaan DIPA dengan nilai ekuivalen valuta asing (Psl 128)
• Ekuivalen valuta asing menjadi acuan dalam pembayaran
pencairan dana (Psl 128)
• Pencatatan transaksi atas pembayaran menggunakan nilai
ekuivalen rupiah berdasarkan kurs BI (Psl 128)
Anggaran
belanja
pada
satker/
atase RI
di luar
negeri
30. PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJABELANJA
• Menteri/pimpinan lembaga selaku PA melakukan monev
pelaksanaan anggaran belanja pada K/L yang
dipimpinnya (Psl 131)
• Menkeu selaku BUN melakukan monev pelaksanaan
anggaran belanja K/L (Psl 131)
• Menteri/Pimpinan lembaga selaku PA menyampaikan
laporan monev kepada Menkeu (Psl 131)
• Menteri selaku PA anggaran transfer ke daerah
melakukan monev terhadap penyerapan dan penggunaan
dana (Psl 132)
Monev
pelaksan
aan
anggaran
belanja
Setiap K/L/Satker yang dilikuidasi harus menyelesaikan
seluruh hak dan kewajibannya meliputi piutang negara dan
utang pada pihak ketiga, UP yang belum
dipertanggungjawabkan serta hak dan kewajiban lainnya (Psl
133)
Likuidasi
Kementeri
an/Lemba
ga/Satker
32. PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJABELANJA
menutup defisit;
mengelola portofolio utang;
investasi dan penyertaan modal negara;
pemberian pinjaman dan/atau penjaminan;
penerusan pinjaman; dan
pembiayaan lain (Psl 134)
Tujuan
Pembiayaan
saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya;
pembiayaan utang melalui penarikan pinjaman
dan/atau penerbitan surat berharga negara;
pembiayaan non-utang melalui penjualan aset
pemerintah, privatisasi BUMN, dan pengembalian
penerusan pinjaman dan pembiayaan non-utang
lainnya; dan/atau
surplus anggaran (Psl 134)
Sumber
pembiayaan
33. PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN
PEMBIAYAANPEMBIAYAAN
Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA/Pengguna
BMN wajib melaksanakan penyelesaian Piutang
Negara yang berada dalam pengelolaan dan/atau
tanggung jawabnya secara tepat waktu (Psl 138)
Debitur perorangan maupun lembaga melakukan
pembayaran atas Piutang Negara langsung ke
rekening Kas Negara (Psl 139)
Penyelesaian
Piutang pada
K/L
Pengelolaan portofolio utang dilaksanakan melalui
restrukturisasi utang dan Transaksi lindung nilai.
Biaya yang timbul dalam pengelolaan portofolio utang
disediakan dalam APBN. (Psl 140)
Pengeloaan
Portofolio
utang
34. PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN
PEMBIAYAANPEMBIAYAAN
Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal
berwenang mengelola anggaran utang.
Dalam rangka pengelolaan anggaran Menteri
Keuangan bertindak selaku PA atas anggaran
utang. (Psl 141)
Untuk menjaga kredibilitas negara, pembayaran
utang dapat melampaui pagu DIPA, mendahului
ditetapkannya revisi DIPA (Psl 143).
Pembayaran
Kewajiban
Utang
Menteri Keuangan selaku BUN berwenang
memberikan jaminan atas nama Pemerintah.
Jaminan dilakukan terhadap pembayaran
kewajiban pihak terjamin sesuai perjanjian
pinjaman/kerja sama kepada penerima jaminan
atau risiko penerima jaminan (Psl 144)
Pelaksanaan
Penjaminan
35. PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN
PEMBIAYAANPEMBIAYAAN
Menkeu selaku pengelola fiskal berwenang mengelola
anggaran pinjaman dan/atau hibah yang diteruspinjamkan (Psl
149)
Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jawab atas penetapan,
perhitungan biaya, dan penggunaan anggaran yang berasal
dari pinjaman dan/atau hibah yang diteruspinjamkan ke daerah
(Psl 150)
Pelaksanaan kewenangan pembuatan komitmen atas belanja
pinjaman dan/atau hibah yang diteruspinjamkan diwujudkan
dalam naskah perjanjian penerusan pinjaman (Psl 151)
Penyaluran
Pinjaman
dan/atau
Hibah yang
Diteruspinj
amkan
Menteri Keuangan selaku BUN berwenang mengelola investasi
Pemerintah (Psl 153)
Pelaksanaan kewenangan pembuatan komitmen atas belanja
investasi Pemerintah diwujudkan dalam suatu naskah
perjanjian investasi Pemerintah (Psl 155)
Pelaksana
an
Anggaran
Investasi
Pemerintah
37. PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN
PADA AKHIR TAHUN ANGGARANPADA AKHIR TAHUN ANGGARAN
Kewenangan Menkeu menetapkan kebijakan penerimaan
negara terkait batas waktu Penerimaan Negara untuk
mengendalikan saldo kas negara serta persiapan tutup buku
pada akhir tahun anggaran (Psl 157)
Pada akhir tahun anggaran, bank sentral, bank umum, dan
badan lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan wajib
menerima setoran penerimaan negara selama jam buka
pelayanan sesuai yang diatur dalam perjanjian kerja sama (Psl
158)
Pelaksanaan
Penerimaan
Ketentuan batasan waktu akhir tahun dalam penyampaian
SPM (Psl 159)
Penyelesaian Uang Persediaan pada akhir tahun anggaran
(Psl 160)
Pengaturan sisa pagu DIPA yang tidak terealisasi sampai akhir
tahun anggaran (Psl 162)
Pengaturan sisa pekerjaan sampai dengan akhir tahun
anggaran (Psl 163)
Pelaksanaan
Pengeluaran
39. PPELAKSANAAN ANGGARANELAKSANAAN ANGGARAN
DALAM PENANGGULANGAN BENCANADALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Menteri Keuangan selaku BUN dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya untuk
pelaksanaan penanggulangan bencana pada tahap
tanggap darurat bencana (Psl 166)
PA yang membidangi tugas koordinasi penanggulangan
bencana dapat menunjuk pejabat pada K/L Lainnya atau
pejabat Pemda selaku KPA/PPK/PPSPM/BP/BPP(Ps166)
Dalam hal terdapat sisa pagu DIPA atas Kegiatan
penanggulangan bencana dan yang tidak dapat
diselesaikan sampai berakhirnya tahun anggaran, sisa
pagu DIPA tersebut dapat ditampung dalam satu
rekening penampung (Psl 168)
Anggaran
dan
pelaksan
aan
Pertanggungjawaban pnggulangan bencana saat tangggap
darurat diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi
kedaruratan dan dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas
dan transparansi (Psl 166)
Pertangg
ungjawab
an
43. SISTEM INFORMASI KEUANGAN NEGARASISTEM INFORMASI KEUANGAN NEGARA
Menkeu selaku BUN menyelenggaran sistem
informasi data mengenai pihak yang melakukan
perjanjian dengan pemerintah (Psl179).
Sistem informasi data paling sedikit memuat
informasi mengenai nama, NPWP, No Rek Bank,
dan alamat dari pihak yang melakukan perjajian
(Psl179).
Menkeu menyelenggarakan sistem informasi
keuangan negara yang terintegrasi meliputi sistem
informasi pada K/L dan pemerintah daerah yang
berkaitan dengan keuangan negara dan keuangan
derah (Psl 180)
Sistem
Informasi
Keuangan
Negara