Dokumen ini membahas mekanisme penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2018 melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia. Penyaluran akan dilakukan secara bertahap untuk bidang-bidang dengan alokasi besar, dan sekaligus untuk bidang dengan alokasi sampai 1 miliar, dengan persyaratan penyerapan dana sebelumnya dan rencana kegiatan harus dilaporkan tepat waktu."

1. PENYALURAN DAK FISIK TA 2018
MELALUI KPPN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Jakarta, Mei 2018
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Disampaikan pada acara Pelatihan Verifikasi Penyaluran DAK Fisik Tahun 2018

2. LATAR BELAKANG/TUJUAN PENYALURAN DAK FISIK DAN
DANA DESA MELALUI KPPN DI SELURUH INDONESIA
2
OUTLINE
OVERVIEW PENYALURAN DAK FISIK TAHUN 2017
PENYALURAN DAK FISIK TAHUN 2018

3. LATAR BELAKANG/TUJUAN PENYALURAN DAK FISIK
DAN DANA DESA MELALUI KPPN DI SELURUH
INDONESIA
3

4. Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN di seluruh Indonesia (kecuali di Jakarta) dilaksanakan
berdasarkan PMK nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK nomor 225/PMK.07/2017, dan Peraturan Dirjen
Perbendaharaan nomor PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik
dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-
1/PB/2018
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dilaksanakan berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian output
yang dilaporkan dan di-input oleh Pemda melalui Aplikasi berbasis web (OMSPAN)
Pelaksanaan penyaluran oleh KPPN dilakukan oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang terdiri
dari PPK BUN dan PPSPM BUN melalui aplikasi SAKTI.
Pencairan dana dilakukan melalui penerbitan SP2D yang ditujukan ke rekening Pemerintah Daerah
(pencairan dana dari RKUN ke RKUD).
PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA OLEH DITJEN PERBENDAHARAAN

5. 5
Mendekatkan pelayanan Kementerian
Keuangan terhadap Pemerintah
Daerah melalui 172 Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) yang
tersebar di seluruh Indonesia
Meningkatkan efisiensi koordinasi
dan konsultasi antara Pemerintah
Daerah dengan Kementerian
Keuangan
Meningkatkan efektivitas
monitoring dan evaluasi serta
analisis kinerja pelaksanaan
anggaran pusat dan daerah
LATAR BELAKANG/TUJUAN PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA MELALUI KPPN
Latar Belakang/Tujuan
Penyaluran

6. OVERVIEW PENYALURAN DAK FISIK TA 2017
6

7. Triwulan
Pagu Realisasi
Pemda Nilai Pemda Nilai %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(3)
I 541 17.448.951.088.000 541 17.414.828.351.000 99,80
II 541 14.540.792.576.000 539 13.268.951.084.000 91,25
III 541 14.540.792.576.000 538 12.950.253.759.732 89,06
IV 541 11.632.640.119.000 527 7.298.508.881.418 62,74
Jumlah 58.163.176.359.000 50.932.542.076.150 87,57
Pagu DIPA
Rekomendasi Realisasi
Pemda Nilai Pemda Nilai %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)/(2) (7)=(5)/ (3)
179.034.077.000 203 179.034.077.000 189 154.730.075.232 93,10 86,42
Uraian
Pagu Realisasi
Pemda Nilai Pemda Nilai %
(1) (2) (3) (6) (7) (8)=(7)/(3)
Penyelesaian 2016 435 9.233.290.000.000 434 9.135.653.760.474 98,94%
Percepatan
Infrastruktur
56 1.956.000.000.000 56 1.884.266.268.496 96,33%
Pemda yang tidak salur Penyelesaian DAK Fisik 2016 adalah Pemkab Bangka Barat
DAK Fisik bertahap
DAK Fisik sekaligus
Tambahan DAK Fisik
Rp 69,5 T
Total Pagu DAK Fisik
Rp 62,1 T
Realisasi Penyaluran DAK Fisik
89,3%
Persentase Penyaluran
541
Pemda penerima
18
Bidang Kegiatan
Rp 7,4 T
Sisa Penyaluran DAK Fisik
REALISASI PENYALURAN DAK FISIK TAHUN 2017

8. 8
Permasalahan Penyaluran Tahun 2017 dan Strategi Tahun 2018
• Kurangnya koordinasi antara OPD dengan
BPKAD sehingga data kontrak tidak akurat;
• Gagal upload dokumen sehingga melampaui
batas waktu yang telah ditentukan
• Daftar kontrak tidak diisi dengan lengkap
• Jaringan internet kurang memadai
• KPPN tidak menandai triwulan SP2D BUN,
sehingga Pemda tidak bisa merekam SP2D
BUD
• Distribusi SP2D BUN per sub bidang tidak
akurat, sehingga SP2D BUD tahap berikutnya
tidak dapat direkam karena sisa distribusi
tidak mencukupi
2017
• Mengoptimalkan user OPD untuk merekam Rencana
Kegiatan dan Daftar Kontrak Kegiatan
• Merekam dan mengupload dokumen sesegera mungkin
• Menginput isian daftar kontrak yang bersifat mandatory
(wajib diisi)
• Menfasilitasi pemda yang kesulitan akses internet
• Menandai SP2D BUN segera setelah diterbitkan sesuai
tahapan/sekaligus
• Pemda membagi distribusi SP2D BUN per sub bidang
sesuai SP2D BUD yang diterbitkan, sedangkan sisa
distribusi dapat diperhitungkan pada tahap berikutnya
• Meningkatkan koordinasi KPPN dan Pemda
2018

9. KEBIJAKAN DAK FISIK TAHUN 2018KESALAHAN DALAM PENYALURAN DAK FISIK TA 2017
1.Penyaluran sekaligus dilakukan sebesar pagu tanpa kelengkapan daftar kontrak
• Kondisi ini menyebabkan lebih salur pada 5 pemda oleh 4 KPPN
2. Penyaluran dilakukan tanpa kelengkapan dokumen persyaratan
• Penyaluran tanpa rekomendasi terjadi pada penyaluran tw I oleh 2 KPPN
3. Penyaluran tw IV berdasarkan LRPK manual yang nilainya lebih kecil dari 80% pagu
• Penyaluran dilakukan sebelum OMSPAN siap digunakan dan terjadi pada 1 KPPN
4. Kesalahan penulisan kode lokasi dan kode bidang pada penerbitan SPP/SPM
• Terjadi pada banyak KPPN dan menyebabkan pencatatan realisasi penyaluran tidak akurat
5. Penyaluran untuk pagu bidang s.d. 1 Miliar dilakukan secara bertahap
• Penyaluran yang seharusnya dapat dilaksanakan sekaligus mejadi tidak sesuai mekanisme penyaluran

10. PENYALURAN DAK FISIK TA 2018
10

11. KEBIJAKAN DAK FISIK TAHUN 2018KEBIJAKAN DAK FISIK TA 2018
 Penyempurnaan jenis dan bidang
DAK Fisik sesuai prinsip money
follow program, berbasis proposal,
serta sinkronisasi DAK dengan
belanja K/L
 Penguatan peran provinsi dalam
sinkronisasi usulan DAK fisik
 Memperbaiki penyaluran DAK Fisik:
a. Secara bertahap per bidang
b. Penyaluran secara sekaligus
sesuai rekomendasi KL dan
bidang dgn alokasi s.d. 1 Miliar
c. Berbasis kinerja pelaksanaan
(performance based)
 Mewajibkan daerah melaporkan
capaian output/outcome
DAK REGULER DAK PENUGASAN DAK AFFIRMASI
Membantu mendanai
kegiatan untuk
penyediaan pelayanan
dasar dengan target
pemenuhan Standar
Pelayanan Minimal dan
ketersediaan sarana dan
prasarana
Mendukung pencapaian
prioritas nasional tahun
2018 yang menjadi
kewenangan daerah,
lingkup kegiatan
spesifik serta lokasi
prioritas tertentu
Membantu mempercepat
pembangunan infra-
struktur dan pelayanan
dasar pada lokasi prioritas
yang termasuk kategori
daerah per-batasan,
kepulauan, tertinggal, dan
transmigrasi
1. Pendidikan
2. Kesehatan dan KB
3. Perumahan dan
Permukiman
4. Industri Kecil dan
Menengah (IKM)
5. Pertanian
6. Kelautan dan
Perikanan
7. Pariwisata
8. Jalan
9. Air Minum
10.Sanitasi, dan
11.Pasar
1. Pendidikan (SMK)
2. Kesehatan
3. Air Minum
4. Sanitasi
5. Jalan
6. Irigasi
7. Pasar
8. Energi Skala Kecil,
dan
9. Lingkungan Hidup
dan Kehutanan
1. Kesehatan
2. Perumahan dan
Permukiman
3. Transportasi
4. Pendidikan
5. Air Minum, dan
6. Sanitasi
Terdapat 8 bidang baru, sehingga total
ada 26 bidang dari semula 18 bidang
11

12. 12
MEKANISME PENYALURAN DAK FISIK TAHUN 2018
Bertahap
• Penyaluran dilaksanakan per jenis DAK Fisik per bidang secara
bertahap dalam 3 tahap
Sekaligus
• Untuk pagu bidang sampai dengan 1 miliar rupiah,
penyalurannya dapat dilaksanakan sekaligus
Bertahap dan Sekaligus
• Dilaksanakan dalam hal terdapat sebagian atau seluruh
kegiatan pembayarannya tidak dapat dilakukan secara
bertahap

13. 13
Penyaluran : paling cepat
bulan Februari – paling lambat
bulan Juli
Dokumen Persyaratan (Paling
Lambat 23 Juli 2018):
• Peraturan Daerah mengenai
APBD tahun anggaran berjalan
(berupa hasil rekapitulasi
Penerimaan Perda APBD dari
DJPK);
• laporan realisasi penyerapan
dana dan capaian output
kegiatan DAK Fisik tahun
anggaran sebelumnya.
• Rencana Kegiatan yang telah
disetujui oleh K/L Teknis
terkait
• Daftar Kontrak Kegiatan
Penyaluran : paling cepat
bulan April – paling lambat
bulan Oktober
Dokumen Persyaratan (Paling
Lambat 21 Oktober ):
• laporan realisasi penyerapan
dana yang menunjukkan
paling sedikit 75% dari dana
yang telah diterima di RKUD
dan capaian output kegiatan
DAK Fisik tahap I;
Penyaluran : paling cepat
bulan September – paling
lambat bulan Desember
Dokumen Persyaratan
(Paling lambat 15
Desember):
• laporan realisasi penyerapan
dana yang menunjukkan
paling sedikit 90% dari dana
yang telah diterima di RKUD
dan capaian output kegiatan
DAK Fisik sampai dengan
tahap II yang menunjukkan
paling sedikit 70%.
• Laporan yang memuat nilai
rencana penyelesaian
kegiatan dalam rangka
penyelesaian capaian output
100%
Tahap I : 25% Tahap II : 45% Tahap III : selisih antara jumlah
dana yg telah disalurkan s.d. TW II
dengan nilai rencana penyelesaian
kegiatan
KETENTUAN PENYALURAN DAK FISIK BERTAHAP TAHUN 2018

14. 14
Penyaluran DAK Fisik Sekaligus (Tidak Bertahap)
 Berdasarkan rekomendasi dari K/L yang diterima DJPK paling
lambat Februari
 DJPK menyampaikan ketetapan penyaluran yang tidak dapat
dilaksanankan secara bertahap kepada KPA Penyaluran
melalui Koordinator KPA
 Rentang waktu penyaluran sekaligus : Agustus - Desember
 Dokumen Persyaratan :
 rekapitulasi penerimaan Perda mengenai APBD tahun
anggaran berjalan (seluruh kegiatan sekaligus);
 laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output
kegiatan DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya (seluruh
kegiatan sekaligus);
 Daftar kontrak Kegiatan dan
 BAST;
 Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output
kegiatan DAK Fisik bidang tertentu, disampaikan paling
lambat bulan Desember tahun anggaran berjalan
 Dapat dilaksanakan sekaligus sebesar kebutuhan dana
dalam rangka penyelesaian output kegiatan DAK Fisik
 Rentang waktu penyaluran : April – Juli
 Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan paling
lambat 21 Juli
 Dokumen Persyaratan :
 Rekapitulasi penerimaan Perda mengenai APBD
tahun anggaran berjalan;
 Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian
output kegiatan DAK Fisik tahun anggaran
sebelumnya; dan
 Daftar kontrak Kegiatan.
 Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output
kegiatan DAK Fisik bidang tertentu, disampaikan paling
lambat bulan November tahun anggaran berjalan
ALOKASI BIDANG < 1 MILYAR ALOKASI BIDANG >1 MILYAR
Penyaluran sekaligus Penyaluran sebagian atau seluruhnya sekaligus

15. 15
Dalam hal Kepala Daerah tidak memenuhi persyaratan penyaluran
dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen
persyaratan penyaluran, DAK Fisik tahap yang bersangkutan dan
tahap selanjutnya atau yang penyalurannya sekaligus
tidak disalurkan.
Pendanaan dan penyelesaian kegiatan dan/atau kewajiban kepada
pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik menjadi
tanggung jawab Pemerintah Daerah
Konsekuensi Persyaratan Penyaluran dan Batas Waktu
Penyampaian Dokumen Persyaratan DAK Fisik Yang Tidak
Terpenuhi

16. Sisa DAK Fisik adalah Dana DAK yang sudah tersalurkan ke RKUD namun
tidak habis digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran.
Pagu DAK Fisik
Penyaluran/
Pemindahbukuan
RKUN ke RKUD
Pelaksanaan
Kegiatan di Daerah
Dana tidak habis
terserap sampai
dengan TA
berakhir
Sisa DAK Fisik
pada bidang/
subbidang
yang output
kegiatannya
belum tercapai
Sisa DAK Fisik 1
TA sebelumnya
Sisa DAK Fisik
lebih dari 1 TA
sebelumnya
Digunakan untuk mendanai
kegiatan DAK Fisik pada
bidang/subbidang tertentu
sesuai kebutuhan daerah dengan
menggunakan juknis TA berjalan
Digunakan dalam rangka
pencapaian output dengan
menggunakan petunjuk teknis
pada saat output kegiatannya
belum tercapai
16
Penggunaan Sisa DAK Fisik TA Sebelumnya
SP2D BUD atas penggunaan sisa DAK Fisik 2017 tidak dilaporkan/diinput sebagai bagian dari laporan
realisasi penyerapan DAK 2018, tetapi dalaporkan secara khusus/terpisah.

17. Pemda merekam dan
mengupload dokumen
penyaluran melalui
OMSPAN (tahap I):
- Laporan realisasi
Penyerapan Dana dan
Capaian Output
Kegiatan DAK Fisik
tahun 2017
- Rencana Kegiatan
- Daftar Kontrak
MEKANISME PENYAMPAIAN DOKUMEN DAN PELAKSANAAN PENYALURAN
PEMDA
• KPPN selaku KPA
melakukan verifikasi
melalui aplikasi
OMSPAN
• Menerbitkan SPP, dan
SPM melalui aplikasi
SAKTI
• Menyampaikan Rencana
Penarikan Dana (RPD)
KPPN selaku
KPA
• KPPN selaku Kuasa BUN
menerbitkan SP2D
sesuai tanggal RPD
KPPN selaku
Kuasa BUN
BPKAD
Dinas Dinas
PPSPMPPKOperator

18. VERIFIKASI DAN PENGUJIAN DOKUMEN
PPK BUN melakukan verifikasi
dokumen persyaratan
penyaluran
Kelengkapan
dokumen
Kesesuaian
dengan
persyaratan
penyaluran
Batas waktu
penerimaan
dokumen
PPSPM BUN melakukan
pengujian
Ketersediaan
pagu dana
dalam DIPA
Petikan
Pihak yang
berhak
menerima
penyaluran
Kesesuain
SPP dengan
SKPRTD DAK
Fisik
Kelengkapan
dokumen
persyaratan
penyaluran
Kesesuaian
tanda tangan
PPK BUN
dengan
spesimen
Verifika
si
Dokumen
persyaratan
SPP + Dok.
persyaratan
Penguji
an
Surat
pengembalian
SPM SP2D
SPP : 5 hari kerja SPM : 2 hari kerja
SPP + Dok.
dikembalikan

19. Penyaluran DAK Fisik
Ilustrasi Penyaluran-1
* Alokasi s.d. 1 miliar per bidang dapat disalurkan sekaligus sebesar kebutuhan dana berdasarkan total nilai
daftar kontrak yang disampaikan
JENIS DAK BIDANG SUB BIDANG ALOKASI PENYALURAN
Tahap I (25%) Tahap II (45%) Tahap III
DAK REGULER
Pendidikan
SD 3.906.994.000
Nilai Sisa Untuk
Menyelesaikan
Pekerjaan
SMP 2.427.268.000
Subtotal Pendidikan 6.334.262.000 1.583.565.500 2.850.417.900
Kesehatan
Pelayanan Kesehatan
Dasar
6.414.433.000
Pelayanan Kesehatan
Rujukan
3.129.630.000
Pelayanan Kesehatan
Kefarmasian
9.149.217.000
Keluarga Berencana 1.022.000.000
Subtotal Kesehatan 19.715.280.000 4.928.820.000 8.871.876.000
Pertanian 5.464.091.000 1.366.022.750 2.458.840.950
Kelautan dan Perikanan 1.629.413.000 407.353.250 733.235.850
Sentra Industri Kecil dan
Menengah
650.000.000* 650.000.000*
TOTAL DAK REGULER 33.793.046.000
19

20. Penyaluran DAK Fisik
Ilustrasi Penyaluran-2
* Sesuai surat Dir. PA nomor S-3084/PB.2/2018 tanggal 4 April 2018 hal Rekomendasi Penyaluran Sekaligus DAK
Fisik Tahun 2018 terdapat 2 bidang yang mendapat rekomendasi yaitu Bidang Transportasi, dan Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
** Penyaluran sekaligus dilakukan sebesar total nilai daftar kontrak sekaligus yang disampaikan oleh Pemda
JENIS DAK BIDANG KEGIATAN ALOKASI
PENYALURAN
SEKALIGUS
PENYALURAN BERTAHAP
PAGU
SEKALIGUS
PAGU
BERTAHAP
Tahap I (25%) Tahap II (45%) Tahap III
AFIRMASI Tansportasi
Pengadaan Moda
Transportasi Darat
senilai
Rp2.681.162.000,- *
4.334.165.000
2.681.162.000
**
1.653.003.000 413.250.750 743.851.358
Nilai Sisa Untuk
Menyelesaikan
Pekerjaan
20

21. INPUT DATA SP2D PEMDA DAK FISIK - 2017
Dicantumkan Nama Pemda, Jenis, Bidang, dan Triwulan/Sekaligus
Untuk pemenuhan persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap I TA 2018 (perekaman data TA
2017 - input/ubah/hapus) : Pemda mengajukan permohonan pembukaan input ke KPPN,
KPPN mengajukan ke Dit. PA melalui HAI DJPb
CONTOH
21

22. LAP. REALISASI PENYERAPAN DANA DAN CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN DAK FISIK - 2017
Input SP2D BUD dan capaian output dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi
Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Fisik 2017 dilakukan melalui
OMSPAN 2017 (rekam dan cetak), sedangkan upload laporan tsb dilakukan melalui
OMSPAN 2018
CONTOH
22

23. FORMAT RENCANA KEGIATAN DAK FISIK - 2018
23
Nilai RK yang disetujui K/L teknis kemungkinan ada yang berbeda dengan pagu alokasi/DIPA, hal ini
disebabkan beberapa Pemda menggunakan data pagu alokasi yang diupload dalam website DJPK dalam
penyusunan RK. Perbedaan/selisih tsb terjadi karena pagu alokasi/DIPA yang ditetapkan berdasarkan
Perpres tentang Rincian APBN 2018 disajikan dalam ribuan rupiah, sedangkan pagu dalam website DJPK
dibulatkan dalam jutaan rupiah. RK dg selisih s.d. ± 1 juta rupiah tsb dapat direkam pada OMSPAN.
Pada beberapa RK, referensi menu kegiatan, rincian paket pekerjaan, atau satuan output kegiatan belum
terdapat pada aplikasi OMSPAN karena K/L teknis belum melakukan update setelah menyetujui revisi RK.
Untuk kondisi demikian, Pemda dapat menggunakan referensi yang ada untuk kemudian melakukan
perbaikan setelah update referensi tersedia, atau melakukan perekaman setelah update referensi
tersedia.

24. PERSYARATAN DANA DESA TAHAP II
24
CONTOH RK BIDANG AIR MINUM 2018
Persetujuan K/L
teknis dan Pemda

25. PERSYARATAN DANA DESA TAHAP II
25
CONTOH RK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 2018
hal 1 lembar konsultasi diparaf/ttd petugas dari KKP
halaman RK distempel KKP tanpa diparaf/ttd

26. RENCANA KEGIATAN - 2018
26
DATA KONTRAK - 2018
BPKAD dapat
menyetujui/menolak input
RK yang direkam oleh OPD
BPKAD dapat
menyetujui/menolak input DKK
yang direkam oleh OPD

27. UPLOAD DOKUMEN DAK FISIK - 2018
27
Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan
Capaian Output Kegiatan DAK Fisik 2017
dan Laporan Rekapitulasi SP2D BUD
meliputi semua bidang yang diterima
pada tahun 2017 (laporan semua bidang
digabung masing-masing dalam 1 file pdf)
LRPD dan Cap Output Keg DAK Fisik 2017
dan Lap Rekapitulasi SP2D BUD 2017
masing-masing diupload pada setiap
bidang yang mendapat alokasi tahun 2018

28. 28
Terima Kasih