Empfohlen
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (20)
Ähnlich wie PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018
Ähnlich wie PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018 (20)
Mehr von vie akbar
Kürzlich hochgeladen
Kürzlich hochgeladen (13)
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018
- 1. PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA TAHUN 2018 MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA DAN MENGENTASKAN KEMISKINAN DENGAN TETAP MEMPERTAHANKAN GOTONG ROYONG DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- 2. KATA PENGANTAR iPedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018 Pembangunan Desa sejatinya merupakan pembangunan dari, untuk dan oleh Masyarakat Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa dan berbagai pihak terkait Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya untuk menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, Pemerintah (Kementerian/Lembaga), Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa harus bekerjasama dan saling mendukung dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan. Selain itu, diperlukan keterlibatan dan peran serta aktif masyarakat termasuk masyarakat miskin dan marginal, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sejak dari proses musyawarah desa sampai dengan pelaksanaan dan monitoring evaluasi kegiatan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan dan keadilan sosial. Presiden menegaskan pentingnya penguatan sinergi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa melalui Padat Karya Tunai (Cash for Work). Upaya tersebut dilakukan di 1.000 Desa di 100 Kabupaten/Kota yang merupakan Desa dengan permasalahan sosial ekonomi yang harus diatasi dengan segera. Pelaksanaan padat karya tunai di Desa akan dilakukan oleh Pemerintah (Kementerian/Lembaga), Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) dan Pemerintah Desa dengan mengutamakan asas kegotongroyongan, partisipasi dan musyawarah. Pedoman umum ini merupakan acuan pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada pihak-pihak yang terkait. Pedoman umum ini disertai dengan pedoman pelaksanaan yang lebih rinci dari Kementerian/Lembaga dan Daerah terkait. Pelaksanaan program dan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa tetap perlu disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek tenaga kerja (penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin dan marginal), kondisi geografis, sosial, budaya dan ekonomi serta mempertahankan daya dukung dan keseimbangan lingkungan. Pedoman umum ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi berbagai pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah dan desa. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menteri PPN/Kepala Bappenas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bambang Brodjonegoro, Prof., S.E., M.U.P., Ph.DPuan Maharani
- 3. D A F T A R I S I 01 02 03 04 05 06 Pendahuluan Arahan Pelaksanaan Dukungan Anggaran Tahapan Kegiatan Pengorganisasian Penutup Lampiran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan iiPedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
- 4. PENDAHULUANBAB 1 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 1Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
- 5. 1.1. DEFINISI PADAT KARYA TUNAI “Padat karya tunai merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.” Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018 Tujuan pemberdayaan desa yang berorientasi pada pembangunan manusia dan kebudayaan yaitu “Mewujudkan desa sebagai tempat yang dapat mengakomodasi berbagai pilihan dan kesempatan bagi masyarakat dengan eksistensinya masing-masing secara mandiri dan inklusif, serta mengembangkan berbagai aktivitas berbasis kearifan lokal yang produktif dan bernilai ekonomis.
- 6. Pemanfaatan Dana Desa ditambah dengan program Kementerian/Lembagake Desa yang dilakukan dengan model padat karya. 1.2. LATAR BELAKANG Rapat Terbatas Tanggal18 Oktober2017 • Penciptaan lapangan kerja di Desa dioptimalkan dengan padat karya tunai/cash for work,dan swakelola. • Perlunya koordinasi program K/L di daerah khususnya desa dikonsolidasikan kembali baik perencanaan dan anggaran. • Perlunya pelatihan dan pendampingan dalam menggali dan mengembangkanpotensi Desa. • Penyederhanaan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa. Rapat Terbatas Tanggal3 November 2017 Rakor Tingkat Menteri Tanggal8 Desember2017 • Lokasi desasecara prinsip disepakati 1000 desausulan dari TNP2K, Kemenko PMK, dan Bappenas. • Kementerian/Lembagaberkomitmenuntuk mengintervensi program padat karya tunai di desapada 100 kabupaten dan 1000 desapercontohan pada tahun 2018. • Pekerjaan padat karya dengan konsep cash for work tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur tetapi juga untuk pemberdayaan yang produktif dan berkelanjutan dengan pelibatan BUMDes/Koperasi/UMKM dan tidak hanya bersumberdari Dana Desa. • Optimalisasi peran Pendamping Desa dalam pelaksanaan padat karya tunai di Desa. • Optimalisasi peran aparat pemerintah daerah, perangkat Desa dan masyarakat Desa dalam hal pengawasan pelaksanaan padat karya tunai di Desa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 3Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
- 7. 1.3. RUANG LINGKUP Pedoman umum pelaksanaan padat karya tunai di desa tahun 2018 ini memuat tentang prinsip dasar padat karya, tujuan, sasaran dan jenis kegiatan padat karya. Disamping itu, pedoman ini juga memuat tentang mekanisme pengorganisasian termasuk didalamnya aspek pembinaan. Pedoman ini mendorong dan memberikan perhatian terhadap keberlanjutan dan pemeliharaan hasil kegiatan, agar padat karya tunai di desa tahun 2018 memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunaidi Desa Tahun2018 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 4Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
- 8. 1.4. KERANGKA PIKIR PROGRAM DAN KEGIATAN Terjadinya migrasi dan urbanisasi yang tinggi Tingginya jumlah Desa Tertinggal Masih tingginya Angka Pengangguran Masih tingginya Angka Gizi Buruk dan Stunting Masih tingginya Tingkat Kesenjangan Pendapatan Masih tingginya Angka Kemiskinan MASALAH PADAT KARYA TUNAI (CASH FOR WORK) Penciptaan Upah/ Tambahan Pendapatan MANFAAT DAN DAMPAK Perluasan Mutu Pelayanan Dasar Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Perluasan kesempatan kerja sementara Perluasan Akses Pelayanan Dasar Peningkatan aksesibilitas desa (terbukanya desa terisolir) Jumlah setengah penganggur 6 juta orang di perdesaan Penduduk miskin di desa 27,7 juta orang. 10,2 juta orang tinggal di sekitar dan dalam kawasan hutan Status gizi masyarakat (37,2% stunting) Jumlah penganggur 2,39 juta orang di perdesaan Jumlah pekerja tak dibayar 10,58 juta pekerja di perdesaan Program dan Kegiatan Pelaksana 1.Kementerian/Lembaga 2.Pemerintah Daerah 3.Pemerintah Desa 1.PelayananDasar 2.PembangunanPrasarana dan Sarana 3.Pengembangan Ekonomi Produktif 4.Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 5Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
- 9. 1.5. DASAR HUKUM Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. UU DESA (Ps. 22) Pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan: a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa; b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa; c. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; PP No.43/2014 (Ps. 127) Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat. Perka LKPP No. 13/2013(Ps. 4) Penciptaan lapangan kerja di desa di optimalkan dengan padat karya, cash for work, dan swakelola Arahan Presiden Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari Desa setempat. PMK50/PMK.07/2017 (Ps.128) Perpres 54/2010*) (Ps. 26) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/Lembaga (termasuk Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola) PMK 168/PMK.05/2015 jo PMK 173/PMK.05/2016 Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada K/L SKB 4 Menteri tentang tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU 6/2014 tentang Desa Keterangan: *) Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden 70/2012 junctis Peraturan Presiden 172/2014 junctis Peraturan Presiden 4/2015. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 6Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
- 10. 1.6. MAKSUD DAN TUJUAN Memberikan acuan atau pedoman kerja bagi para pengelola dan pelaksana padat karya tunai di Desa sehingga dapat memahami dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Menyamakan persepsi, langkah dan kejelasan tentang mekanisme pelaksanaan padat karya sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta monitoring agar sasaran kegiatan padat karya dapat tercapai sesuai tujuan. 1 21.6.A. MAKSUD Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 6Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
- 11. 1.6. MAKSUD DAN TUJUAN 1.6.B. TUJUAN 5. Menekan jumlah penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin. 2. Memupuk rasa kebersamaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat Desa. 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat Desa. 4. Mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, perempuan, anak, dan kelompok marginal kepada pelayanan dasar, dengan berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat. 6. Membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi di Desa. 1. Penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan pembangunan secara swakelola dan padat karya tunai. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 7Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
- 12. 1.7. SASARAN 1 Penganggur: Penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. 2 Setengah Penganggur: • Penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (<35 jam seminggu). • Masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan. 3 Penduduk miskin: Memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. 4 Stunting: Penduduk yang memiliki balita bermasalah gizi. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 8Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
- 13. ARAHAN PELAKSANAANBAB 2 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 9Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
- 14. 2.1. PRINSIP PADAT KARYA TUNAI DI DESA TAHUN 2018 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 10 KEWENANGAN YANG DITUGASKAN KEPADA DESA 11. Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa yang pembiayaannya bersumber dari Non APBDesa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa harus memiliki dampak positif terhadap produktifitas, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan perekonomian. 1. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa perlu disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek tenaga kerja (penganggur, setengah penganggur dan masyarakat marginal/miskin), kondisi geografis, sosial, budaya dan ekonomi serta mempertahankan daya dukung dan keseimbangan lingkungan. 2. Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa berdasarkan asas “DARI, OLEH dan UNTUK masyarakat”. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mendampingi pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa untuk melaksanakan pembangunan Desa secara partisipatif dan gotong royong. 3. Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilakukan dengan mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak. 5. Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan dengan mendorong adanya sumbangan dana, tenaga, material, dan asset bergerak dan/atau tidak bergerak dari warga Desa yang berkecukupan. 6. Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan dengan mendahulukan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja, teratasinya kesenjangan, dan terentaskannya warga miskin. 7. Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan secara mandiri oleh Desa dengan mendayagunakan tenaga kerja, bahan material, serta peralatan dan teknologi sederhana yang ada di Desa. EFEKTIF INKLUSIF PARTISIPATIF DAN GOTONG ROYONG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL SWADAYA SWAKELOLA 8. Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan dengan memastikan adanya rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. PRIORITAS KEBERLANJUTAN BERBASIS KEWENANGAN LOKAL DESA DAN HAK ASAL USUL DISEPAKATI DALAM MUSYAWARAH DESA 9. Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan berdasarkan asas kesamaan dan kesetaraan bagi setiap peserta musyawarah Desa melalui hak bicara, hak berpendapat dan hak bersuara dalam mencapai kemufakatan bersama. 10. Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa harus menjadi bagian dari Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018 PENENTUAN UPAH 12. Batas Bawah dan Batas Atas Upah/HOK ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota. Adapun Batas Atas Upah/HOK dibawah Upah Minimum Provinsi. Besaran upah/HOK lebih lanjut akan diatur oleh Peraturan Bupati/Walikota.
- 15. 2.2. MODEL PADAT KARYA TUNAI (CASH FOR WORK) UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN Intervensi dalam model Cash for Work umumnya digunakan pada wilayah penanganan pasca bencana, wilayah rawan pangan (food insecurity), atau wilayah pasca konflik. Namun, tidak menutup kemungkinan model ini menjadi salah satu instrumen dalam penanggulangan kemiskinan. KERANGKAPIKIR MODEL CASH FOR WORK: Ditujukan bagi masyarakat kurang mampu. Menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan (income generating activities) tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama. Merupakan kesempatankerja sementara. Mekanisme dalam penentuan upah dan pembagianupah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah desa. Berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh Desa sesuai dengan kebutuhan lokal. Difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perdesaan atau pendayagunaan sumberdayaalam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat. 2 1 3 4 5 6 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 11Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
- 16. 2.3. MANFAAT 1 2 Mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin di Desa. Meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat Desa. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 12Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
- 17. 2.4. DAMPAKKementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 13 1 3 2 5 6 Tersedianya lapangan kerja dan usaha bagi penganggur, setengah penganggurdan masyarakat miskin. Tumbuhnya rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat. Terkelolanya potensi sumberdayalokal secara optimal. Turunnya arus migrasi dan urbanisasi. Terjangkaunya (aksesibilitas) masyarakat Desa terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial- ekonomi. 4 Turunnya jumlah balita kurang gizi (stunting) di Desa. Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
- 18. 2.5. JENIS KEGIATAN 1 2 3 Pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana perdesaan sesuai dengan daftar kewenangan Desa, antara lain: perbaikan alur sungai dan irigasi, pembangunan dan/atau perbaikan jalan dan jembatan skala Desa, tambatan perahu. Pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produksi, termasuk di kawasan hutan, antara lain: • Pertanian; • Perhutanan; • Perkebunan; • Peternakan; dan • Perikanan. Kegiatan produktif lainnya, antara lain: • Pariwisata; • Ekonomi kreatif, pengembangan potensi ekonomi lokal dengan mendorong kewirausahaan; • Pengelolaan hasil produksi pertanian; • Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil. 4 Pemberdayaan Masyarakat, antara lain: • Pengelolaan sampah; • Pengelolaan limbah; • Pengelolaan lingkungan pemukiman; • Pengembangan energi terbarukan; • Penyediaan dan pendistribusian makanan tambahan bagi anak (bayi dan balita). 5 Kegiatan lainnya Kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan fisik bangunan, tetapi mendukung keberhasilan pelaksanaan pekerjaan fisik tersebut, misalnya antara lain: mengemudikan kendaraan pengangkut bahan dan alat kerja. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 14Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
- 19. 2.6. SIFAT KEGIATAN 1 2 3 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 15 Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa bersifat swakelola dengan tetap dimungkinkan adanya pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Upah kerja diberikan secara langsung kepada warga Desa yang terlibat kegiatan Padat Karya Tunai. Upah kerja dimaksud diberikan secara harian, namun apabila tidak memungkinkan diberikan secara mingguan. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja dan material/bahan baku yang berasal dari warga Desasetempat, sehingga bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi warga Desa yang terlibat di kegiatan Padat Karya Tunai. Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
- 20. 2.7. KRITERIA KEGIATANKementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 16 Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan secara BERKELOMPOK, dengan seorang pengawas di dalam setiap kelompok. Pekerjaan dapat dikerjakan oleh masyarakat Desa yang memiliki dan tanpa memiliki keterampilan pertukangan serta diawasi oleh tenaga terlatih yang berasal dari unsur masyarakat Desa untuk memastikan hasil pekerjaan berkualitas. Kegiatan dilakukan dengan menggunakan peralatan, pengetahuan dan teknologi tepat guna. Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
- 21. TENAGAKERJA INDONESIA Diutamakan Desa yang menjadi kantong Tenaga Kerja Indonesia 5 2.8. KRITERIA LOKASI KEMISKINAN Merupakan kantong kemiskinan TINGKAT PERKEMBANGAN DESA Termasuk desa tertinggal dan desa berkembang STUNTING Desa dengan Stunting Tinggi Desa yang banyak penganggur 4 3 2 1 PENGANGGURAN Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 17Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
- 22. 1. ACEH TENGAH 2. PIDIE 3. LANGKAT 4. PADANG LAWAS 5. NIAS UTARA 6. GUNUNG SITOLI 7. PASAMAN 8. PASAMAN BARAT 9. ROKAN HULU 10. KERINCI 11. OGAN KOMERING ILIR 12. KAUR 13. LAMPUNG SELATAN 14. LAMPUNG TIMUR 15. LAMPUNG TENGAH 16. BANGKA BARAT 17. NATUNA SUMATERA 1. KEPULAUAN SERIBU 2. BOGOR 3. SUKABUMI 4. CIANJUR 5. BANDUNG 6. GARUT 7. TASIKMALAYA 8. KUNINGAN 9. CIREBON 10. SUMEDANG JAWA - BALI 11. INDRAMAYU 12. SUBANG 13. KARAWANG 14. BANDUNG BARAT 15. CILACAP 16. BANYUMAS 17. PURBALINGGA 18. KEBUMEN 19. WONOSOBO 20. KLATEN 21. GROBOGAN 22. BLORA 23. DEMAK 24. PEMALANG 25. BREBES 26. KULON PROGO 27. TRENGGALEK 28. MALANG 29. JEMBER 30. BONDOWOSO 31. PROBOLINGGO 32. NGANJUK 33. LAMONGAN 34. BANGKALAN 35. SAMPANG 36. PAMEKASAN 37. SUMENEP 38. PANDEGLANG 39. GIANYAR 17 KABUPATEN/KOTA PRIORITAS 39 KABUPATEN/KOTA PRIORITAS 1. LOMBOK BARAT 2. LOMBOK TENGAH 3. LOMBOK TIMUR 4. SUMBAWA 5. DOMPU 6. LOMBOK UTARA 7. SUMBA BARAT 8. SUMBA TIMUR 9. TIMOR TENGAH SELATAN 10. TIMOR TENGAH UTARA NUSA TENGGARA 11. ALOR 12. LEMBATA 13. NGADA 14. MANGGARAI 15. ROTE NDAO 16. SUMBA TENGAH 17. SUMBA BARAT DAYA 18. MANGGARAI TIMUR 19. SABU RAIJUA 19 KABUPATEN/KOTA PRIORITAS 1. KETAPANG 2. BARITO TIMUR 3. HULU SUNGAI UTARA 4. PENAJAM PASER UTARA 5. MALINAU KALIMANTAN 5 KABUPATEN/KOTA PRIORITAS 1. BOLAANG MONGONDOW UTARA 2. BANGGAI 3. ENREKANG 4. BUTON 5. BOALEMO 6. GORONTALO 7. MAJENE 8. POLEWALI MANDAR 9. MAMUJU SULAWESI 9 KABUPATEN/KOTA PRIORITAS 1. MALUKU TENGAH 2. SERAM BAGIAN BARAT 3. HALMAHERA SELATAN 4. SORONG SELATAN 5. TAMBRAUW 6. JAYAWIJAYA 7. TOLIKARA 8. NDUGA 9. LANNY JAYA 10.DOGIYAI 11.INTAN JAYA MALUKU - PAPUA 11 KABUPATEN/KOTA PRIORITAS 2.9. 100 KABUPATEN/KOTA SASARAN PADAT KARYA TUNAI DI DESAKementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 18Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
- 23. 2.10. KELOMPOK SASARAN TENAGA KERJA PADAT KARYA TUNAI 1 2 3 Kelompok penganggur, setengah penganggur dan warga miskin. Pencari nafkah utama keluarga. Laki-laki, wanita dan pemuda usia produktif dan bukan anak-anak. 4 Petani/kelompok petani yang mengalami paceklik dan menunggu masa tanam/panen. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 19Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018 Tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan (ter- PHK). 5
- 24. Pemenuhan 30% HOK dari keseluruhan alokasi kegiatan pembangunan Desa bersifat wajib dan harus dilaksanakan oleh seluruh Desa penerima dana desa. Bagi desa yang telah menetapkan APBDesa sebelum terbitnya SKB 4 Menteri tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Agar melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Desa merevisi APBDesa untuk menyesuaikan pemenuhan HOK minimal sebesar 30 %. b. Jika tidak mencapai 30% HOK, maka Desa melakukan melakukan penyesuaian perhitungan RAB dan desain teknis kegiatan. 2.11. ARAHAN TEKNIS PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA YANG BERSUMBER DARI APBDES Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bagi Desa yang belum menetapkan APBDesa sampai dengan diterbitkannya SKB 4 Menteri tentangPenyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa agar menyusun RAB dan Desain Teknis kegiatan pembangunan untuk memenuhi minimal 30% HOK dari keseluruhan alokasi kegiatan pembangunan Desa. 20Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
- 25. Kementerian Pertanian, KementerianPerhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, KementerianDesa PDTT, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan wajib melaksanakan padat karya tunai di Desa. 2.12. ARAHAN TEKNIS PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian/Lembagalainnya dapat melaksanakan padat karya tunai di Desa. Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa yang bersumber dari anggaran Kementerian/Lembaga mengacu pada pengadaan barang/jasa yang sudah dilakukan sesuai Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden 70 Tahun 2012 junctis Peraturan Presiden 172 Tahun 2014 junctis Peraturan Presiden 4 Tahun 2015. Dalam hal dimungkinkan untuk melakukan swakelola Tipe III atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola agar Kementerian/Lembaga melakukan revisi pengadaan barang/jasa. Bagi K/L yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan swakelola tipe III sesuai peraturan perundang-undangan wajib melibatkan kelompok penganggur, setengah penganggur dan warga miskin, pencari nafkah utama keluarga, laki-laki, wanita dan pemuda usia produktif dan bukan anak-anak, tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan atau diputus hubungan kerja, dan petani/kelompok petani yang mengalami paceklik dan menunggu masa tanam/panen. Kementerian/Lembaga perlu melakukan revisi DIPA 2018 untuk pelaksanaan padat karya tunai di 1000 Desa di 100 Kab/Kota. 21Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
- 26. DUKUNGAN ANGGARANBAB 3 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 20Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
- 27. 3.1. ANGGARAN UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI DESA DANA DESA ANGGARAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH 1 2 3 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 21Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
- 28. 3.1. ANGGARAN UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI DESA Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 22 • Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola, sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara mandiri oleh desa dan memungkinkan untuk tidak dikontrakkan kepada pihak ketiga/kontraktor. • Pelaksanaan kegiatan Padat karya Tunai di Desa yang menggunakan Dana Desa dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK)dan dalam penetapan harga satuan kegiatan/hari orang kerja (HOK) mengacu pada peraturan Bupati/Walikota Tentang Harga Satuan Biaya setempat. SumberDana yang berasal dari Kementerian/lembaga yang dapat digunakan untuk kegiatan padat karya tunai di desa tahun 2018 dapat berbentuk: • Bantuan Pemerintah (Swakelola oleh K/L (DIPAPusat)) • Tugas Pembantuan (TP) dan • Bantuan Sosial. Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai di Desa yang menggunakan sumberdana dari Kementerian/ Lembagadikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. SumberDana yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat berbentuk: • Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten/Kota kepada Desa untuk membiayai kegiatan padat karya tunai yang masuk dalam daftar kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Skala Lokal Desa; • Pembiayaan program/kegiatanyang diswakelola oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota untuk membiayai kegiatan padat karya tunai yang tidak termasuk dalam daftar kewenangan Desaberdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Skala Lokal Desa, Pelaksanaan program/kegiatan padat karya tunai di Desa yang dibiayai dengan APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten/Kota dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. DANA DESA ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
- 29. • Kementerian/Lembaga melaksanakan kegiatan padat karya tunai di desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden 70/2012 junctis Peraturan Presiden 172/2014 junctis Peraturan Presiden 4/2015. • Lokasi percontohan di 1.000 desa pada 100 Kabupaten/Kota. KEMENTERIAN DESAPDTT KEMENTERIAN KESEHATAN KEMENTERIAN PUPR KEMENTERIAN PERTANIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA KEMENTERIAN TENAGA KERJA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN KEMENTERIAN PELAKSANA UTAMA 3.2. PADAT KARYA MELALUI PROGRAM KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA LAINNYA YANG MEMILIKI KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 23Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
- 30. No Kementerian Jenis Kegiatan Tahun 2018 Alokasi APBN 2018 (dalam milyar rupiah) Kapasitas Program/Kegiatan pada tahun 2018 Kesesuaian Lokasi Kegiatan dengan Lokasi Padat Karya dan Stunting 1. Kementerian Desa PDTT Pembangunan Embung Desa, Sarana Olah Raga Desa, Sarana dan Prasarana Dasar Desa 5.145,3 330 Kabupaten 63 Kabupaten 2. Kementerian Kesehatan Pemberian Makanan Tambahan 60.091,3 100 Kabupaten 100 Kabupaten 3. Kementerian PUPERA PAMSIMAS, pengolahan sampah dan lainnya 107.300,0 n/a n/a 4. Kementerian Pertanian Sarana prasarana pertanian berbasis komoditas 23.820,8 220 Kabupaten 56 Kabupaten 5. Kementerian Kelautan & Perikanan Minapadi, kampung nelayan, Pugar, Bioflok 7.287,6 n/a 20 Kabupaten 6. Kementerian Perhubungan Jaringan kereta api, pembangunan drainase di bandara dan pelabuhan 48.187,6 n/a 35 Kabupaten 7. Kementerian Pariwisata Gerakan Sadar Wisata 3.733,4 n/a 3 Kabupaten 8. Kementerian Tenaga Kerja Penyerapan tenaker di desa kantong TKI dan daerah kemiskinan 3.991,2 n/a 26 Kabupaten 9. Badan Nasional Pengelola Perbatasan Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perbatasan 203,5 12 Kabupaten 5 Kabupaten n/a = data belum tersedia. 3.3. INVENTARISASI KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA UNTUK PADAT KARYA MAUPUN PENANGANAN STUNTING Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 24 Keterangan: Masih dimungkinkan untuk Kementerian/Lembaga lainnya untuk melaksanakan padat karya tunai di Desa. Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
- 31. TAHAPAN KEGIATANBAB 4 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 25 Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
- 32. 4.1. TAHAPAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA (CASH FOR WORK ) Yang Bersumber dari Dana Desa, Anggaran K/L dan Anggaran Pemda PERENCANAAN PERSIAPAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1 2 3 4 5 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 26 Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
- 33. 4.2. PENYELARASAN WAKTU PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM RANGKA PADAT KARYA TUNAI DI DESA YANG BERSUMBER DARI APBDESA DES 2017 JAN 2018 FEB 2018 MAR 2018 APR 2018 MEI 2018 JUN 2018 JUL 2018 AGT 2018 SEP 2018 OKT 2018 NOV 2018 DES 2018 JAN 2019 FEB 2019 MAR 2019 Proses Perencanaan dan Penganggaran Perdesaan menurut PP No.43/2014 Juncto PP No.47/2015 Penyaluran Dana Desa menurut PP No.60 Tahun 2014 Juncto PP No.22/2015 Junctis PP No.8/2016, dan PMK N0.50/2017 N+1 (Evaluasi Pemb.Desa Padat Karya Tunai) dan Kemungkinan Replikasi N = Pelaksanaan dan Pemantauan Pembangunan Desa Padat Karya Tunai Keterangan: percepatan pengalokasian Dana Desa dari pusat ke RKUD mulai Januari 2018. Persiapan pelaksanaan ke Desa Review APBDes oleh Kabupaten/ Kota dan Desa Sosialisasi Pedoman untuk Informasi Pelaks. Kegiatan K/L dan Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota Penyaluran DD Tahap I (60%) diupayakan bulan Januari ke RKUD. Paling lambat 7 hari kerja disampaikan dari RKUD ke RKD Sosialisasi Pedoman untuk Informasi Pelaks. Kegiatan dan Daerah oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota ke Desa Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota semester I Penyaluran DD Tahap II (40%). Paling lambat 7 hari kerja disampaikan dari RKUD ke RKD Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota semester II Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada BPD dam Bupati/Walikota (melalui Camat) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 27 Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
- 34. 4.3. TAHAPAN TEKNIS PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA YANG BERSUMBER DARI APBDESA Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 28 Penyusunan RAPBDesa berdasarkan RKP Desa.1 2 3 4 5 Menganggarkan kegiatan-kegiatan yang bersifat padat karya (skema cash for work) yang diwajibkan untuk didanai dengan Dana Desa dalam APBDes. Review RAPBDesa oleh Kabupaten/Kota maupun Desa. Persiapan Pelaksanaan Pembentukan TPK, penyusunan rencana kerja, pendataan tenaga kerja dan identifikasi sumber daya lokal yang akan diambil secara padat karya, pengadaan barang dan jasa. Pelaksanaan (pelibatan tenaga kerja lokal sesuai tujuan padat karya tunai dan pelaksanaan HOK, pembayaran upah). Pelaporan (data tentang HOK, jumlah tenaga kerja yang terlibat, anggaran yang diserap untuk upah). Keterangan: Pengaturan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain: PMK50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa juncto Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Permendesa PDTT No.19/2017 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa, Permendagri No.113/2014 tentang pengelolaan keuangan desa, Permendagri No.114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018 6 Pembinaan dan Pengawasan.
- 35. 4.4. PENYELARASAN WAKTU PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM RANGKA PADAT KARYA TUNAI DI DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN K/L DES 2017 JAN 2018 FEB 2018 MAR 2018 APR 2018 MEI 2018 JUN 2018 JUL 2018 AGT 2018 SEP 2018 OKT 2018 NOV 2018 DES 2018 JAN 2019 FEB 2019 MAR 2019 Proses Perencanaan dan Penganggaran Perdesaan menurut PP No.43/2014 Juncto PP No.47/2015 Penyaluran Dana Desa menurut PP No.60 Tahun 2014 Juncto PP No.22/2015 Juncto PP No.8/2016, dan PMK N0.50/2017 N+1 (Evaluasi Pemb.Desa Padat Karya Tunai) dan Kemungkinan Replikasi N = Pelaksanaan dan Pemantauan Pembangunan Desa Padat Karya Tunai Persiapan (Sosialisasi) di awal Januari Pendataan Tenaga Kerja di akhir Januari Pelaksanaan (pelibatan tenaga kerja lokal dari Desa) dan pemantauan awal Februari-awal Desember Evaluasi Persiapan (Sosialisasi) di awal Januari Pembentukan Panitia dari Pokmas Pendataan Tenaga Kerja Pelaksanaan (pelibatan tenaga kerja lokal dari Desa) dan pemantauan awal Februari-awal Desember Evaluasi SWAKELOLA TIPE III/ KELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANA SWAKELOLA K/L PENANGGUNG JAWAB ANGGARAN atau PIHAK KETIGA/KSO) Keterangan: Kemungkinan Revisi DIPA2018 untuk penyesuaian lokasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 29 Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
- 36. 4.6. TAHAPAN PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (SWAKELOLA TIPE III ATAU KELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANA SWAKELOLA) PERSIAPAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Penyampaian informasi kegiatan, lokasi dan anggaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa. 1. Sosialisasi kegiatan padat karya tunai di desa dan petunjuk teknis operasional kegiatan tersebut kepada kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa. 2. Sosialisasi DesainTeknis dan Rencana Kerja Teknis Kegiatan berupa pekerjaan konstruksi sederhana kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dan berbagai pihak terkait di daerah dan desa. 3. Pendataan tenaga kerja lokal dan identifikasi sumber daya lokal (bahan material, peralatan, teknologi) sesuai dengan Desain Teknis dan Rencana Kerja Teknis Kegiatan. K/L melakukan pendaftaran seluruh pekerja pada jaminan kesehatan untuk melindungi dari kecelakaan kerja. 4. Melakukan penyesuaian kembali antara Desain Teknis dan Rencana Kerja Teknis Kegiatan dengan kebutuhan dilapangan. 5. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Perpres No.54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Perpres No.70/2012 junctis Perpres No.172/2014 junctis Perpres No. 4/2015. 1. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pengawas, pengelola dan/atau pelaksana teknis untuk Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola . 2. Memberikan pembinaan teknis pada Pemerintah desa dan pendampingan teknis pada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang bekerja sebagai pengawas, pengelola maupun pekerja teknis. 3. Mendorong pelibatan tenaga kerja lokal pada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola sesuai dengan tujuan padat karya tunai di desa. 4. Melakukan serah terima hasil pekerjaan dari K/L penanggungjawab ke Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat sesuai ketentuan perundangan. 1. K/L Penanggungjawab anggaran melakukan pemantauan berkala (bulanan atau triwulanan) terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan dan kualitas pemanfaatan sumber daya lokal. 2. K/L Penanggungjawab anggaran melibatkan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, aparat kecamatan dan pemerintah desa dalam seluruh kegiatan pemantauan dan evaluasi. 3. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola secara berkala (bulanan atau triwulanan) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada K/L penanggungjawab anggaran dan Pemerintah Desa disertai bukti pelaksanaan kegiatan yang disahkan pemerintah desa seperti data rinci tenaga kerja serta NIK kependudukan, daftar hadir tenaga kerja, upah yang dibayarkan, bukti belanja, hasil kegiatan, dan lainnya. Termasuk pemasangan papan nama pada hasil kegiatan di desa. 1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan padat karya tunai di desa oleh Bupati/Walikota dapat didelegasikan kepada Camat. 2. OPD atau Dinas Kabupaten/Kota terkait turut serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan padat karya tunai di desa. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 31 PERENCANAAN Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
- 37. 4.7. FASILITASI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA MELALUI SWAKELOLAPADAT KARYA TUNAI DI DESA (UMUM) DASAR HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden70 Tahun 2012 junctis Peraturan Presiden172 Tahun 2014 junctis Peraturan Presiden4 Tahun 2015 SKB 4 MenteriTentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 1 2 3 PeraturanKepalaLKPP Nomor 13 Tahun 2013tentang PedomanTata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa juncto Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang PedomanTata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa ACUAN MEKANISME BARANG DAN JASA DALAM RANGKA PADAT KARYA TUNAI PERPRES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PERKA LKPP TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA APBN (K/L) APBD (Pemda) APBDes (termasuk Dana Desa) Kewenangan LokalSkala Desa dan Kewenangan Hak Asal Usul *catatan: Tahun 2018 merupakan masa transisi dalam pelaksanaan program/kegiatan K/L ke Desa terkait padat karya tunai . Adapun pedoman teknis pelaksanaan padat karya tunai di desa yang bersumber dari APBD Provinsi danAPBD Kabupaten/Kota akan diatur oleh Gubernur atau Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 32 Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
- 38. PENGORGANISASIANBAB 5 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PedomanUmum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di DesaTahun 2018 34
- 39. 5.1. STRUKTUR ORGANISASI MenkoPMK Menkeu Menaker Menteri dari K/L lainnyaMendagriMenteri Desa PDTT Biro Perencanaan Sekretariat Bersama Pusat Kepala Bappeda dan Dinas PMD Provinsi*) Kepala Bappeda dan Dinas PMD Kabupaten/Kota *) OPD terkait Kepala Desa1. Ketua BPD 2. Warga 1. Staf Administrasi 2. Bendahara 3. Juru bayar 1. Petugas lapangan padat karya (PLPK) 2. Petugas Teknis 3. Pengawas Teknis 4. Kepala Kelompok 5. Tukang 6. Pekerja (Miskin, Pengangguan, Purna TKI) Sekjen Sekjen SekjenSekjenSekjen Koordinator Pembina K/L Penanggungjawab K/L Penanggungjawab Teknis K/L *) Penanggungjawab Teknis Provinsi *) Penanggungjawab Teknis Kabupaten/Kota Pengelola dan/atau Pelaksana Kegiatan Padat Karya Tunai Pengawas Eksternal Desa Garis Pelaporan dan Evaluasi Garis Koordinasi Garis Komando KETERANGAN pusat provinsi kabupaten desa Pendampingan di Desa Menteri PPN/Kepala Bappenas Wakil Koordinator kecamatan Sekretariat Bersama Kabupaten/Kota Camat Pembinaan dan Pengawasan pada Desa Biro Perencanaan Biro Perencanaan Biro Perencanaan Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 35 Pemerintah (K/L terkait) dapat menjadi pengelola padat karya tunai di Desa Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat juga menjadi pengelola padat karya tunai di Desa Gubernur Bupati/ Walikota OPD terkait Penanggungjawab di daerah = Gubernur dan Bupati/Walikota Sekretariat Bersama Provinsi PedomanUmum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di DesaTahun 2018 Kepala Desa sebagai Penanggungjawab Teknis Desa
- 40. Koordinator Pembina K/L Penanggung jawab K/L Penanggung jawab teknis K/L Penanggung jawab Teknis Bersama Pusat 5.2. TINGKAT PUSAT Sebagai koordinator K/L, MenkoPMK bersamaMenteri PPN/Kepala Bappenas menjalankan tugasnya dalam koordinasi, merencanakan, memantau, dan mengevaluasi program padat karya tunai di Desa secara komprehensif agar sesuai arahan Presiden dan target nasional RPJMN 2015-2019. Sebagaipembina masing-masing K/L, para Menteri tugasnya adalah memberikan arahan teknis pelaksana kebijakan agar pelaksanaan padat karya tunai di Desa dapat dilaksanakan secara optimal dari pusat sampai desa sesuai urusan yang ditanganinya. Sebagaipenanggung jawab K/L, masing- masing Sekjen bertugas membantu pembinaK/L dalam membinadan mengawasi keseluruhan pelaksanaan padat karya tunai di desa yang bersumberdari anggaran K/L dalam lintas Ditjen dimana Ditjen selaku pengelola teknis program/kegiatan dan/atau Dana Desa. Sebagai penanggung jawab teknis K/L, masing-masing Kepala Biro Perencanaan bertugas melakukan koordinasi lintas Ditjen dimana Ditjen selaku pengelolateknis program/kegiatan, pengawalan (monev) pelaksanaan padat karya tunai di desa secara teknis, dan melaporkan secara bulanan progress kepada Menterinya, Menko PMK dan Sekjen. Penanggung jawab teknis bersamapusat dibentuk dalam sekretariat bersama pusat. Sekretariat Bersama atau Sekretariat Desk KoordinasiPadat Karya Tunai di Desabertempatdi Kemenko PMK, dan terdiri dari masing-masing perwakilan dari tiap K/L, tugasnya adalah mengintegrasikan hasil pelaksanaan, monev dan pelaporan padat karya tunai di desabaik di K/L terkait, Daerah dan Dana Desa. 36PedomanUmum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di DesaTahun 2018 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- 41. PENANGGUNG JAWAB UMUM DI DAERAH Sebagaipenanggung jawab keseluruhan, Gubernur dan Bupati /Walikota melakukan koordinasi pelaksanan padat karya tunai di desadi wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota -nya. Bupati melaporkan ke Gubernur, lalu Gubernur melaporkan secara berkala ke Menko PMK tembusan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS dan Mendagri. PENANGGUNG JAWAB TEKNIS Sebagaipenanggung jawab teknis, Kepala Bappedadan Dinas PMD Provinsi maupun Kabupaten/Kota melakukan koordinasi pelaksanaan dan monev dengan pengelola teknis kegiatan yakni OPD-OPD terkait. Penanggungjawab teknis membentuksekretariat bersama Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam mengawal pelaksanaan padat karya tunai di desa di wilayahnya. Penanggungjawab teknis melaporkan secara bulanan ke Gubernur atau Bupat/Walikota. PENANGGUNG JAWAB TEKNIS BERSAMA Sebagai penanggung jawab teknis bersamadi daerah, SekberProvinsi dan SekberKabupaten/Kota mempunyai tugas mengintegrasikan hasil pelaksanaan dari OPD-OPD terkait selaku pengelolateknis kegiatan, monev dan pelaporan padat karya tunai di desabaik di K/L terkait, Daerah dan Dana Desa di wilayahnya, serta melaporkan hasil pemantauan dan evaluasinya kepada Penanggung jawab Teknis. Pelaporan dari Sekber Kabupaten/Kota ditembuskanpada Sekretariat Bersama Pusat, dan Sekretariat Bersama Provinsi. 5.3. TINGKAT PROVINSI-KABUPATEN/KOTAKementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 37PedomanUmum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di DesaTahun 2018
- 42. Penanggung Jawab Teknis Di Desa Pelaksana Teknis di Desa Pengawas Eksternal di Desa Pekerja Teknis 5.4. TINGKAT DESA Sebagai Penanggung Jawab Teknis di Desa, Kepala Desa melaksanakan: (a) kegiatan padat karya tunai dalam RKPDes danAPBDes,(b) membahas dalam musyawarah desa bersama BPD untuk menyusun rencana kerja kegiatan, besaran upah dan pemenuhan sumberdaya lokal seperti tenaga kerja lokal dari masyarakat miskin/marginal, penganggur dan setengah menganggur serta bahan material lokal, (c) pemantauan evaluasi, dan (pelaporan). Pelaporan hasil kegiatan secara berkala disampaikan kepada Camat dan Sekretariat bersama Kabupaten/Kota. Pelaksana teknis tersebut terdiri dari Tim Pengelola Kegiatan dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang bertugas membantu Kepala Desa, sesuai dengan bidangnya, dengan mengacu pada ketentuan perundang- undangan. Pelaksana Teknis menyampaikan pelaporan kepada Kepala Desa. BPD dan/atauwarga yang ditunjuk dalam Musyawarah Desa dapat pula melaporkan evaluasi kepada Camat dan/atau Sekretariat Bersama Kabupaten/ Kota sebagai pengawas eksternal desa. Pekerja teknis dapat terdiri dari: Petugas Lapangan Padat Karya Tunai di Desayang memiliki pengetahuan padat karya dapat ditunjuk oleh Kabupaten/Kota atau Desa, Pengawas Teknis, Tenaga kerja (Tukang, AsistenTukang dan Pekerja Jasa Lainnya). Pekerja teknis diutamakan berasal dari masyarakat Desa setempat.Khusus tenaga kerja dipilih dari masyarakat miskin/marginal, penganggurdan setengah penganggurdi Desa setempat.Pendataan jumlah pekerja teknis dilengkapi Nomor Induk Kependudukandan bila perlu surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa disahkan Camat. . 38PedomanUmum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di DesaTahun 2018 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- 43. Dalam pelaksanaan kegiatan padat karya tunai di desa, para pendamping di desa memiliki tugas untuk : ➢ Memfasilitasi perencanaan kegiatan padat karya tunai di desa melalui musyawarah desa yang partisipatif dan melibatkan semua stakeholder; ➢ Melakukan pengawalan pelaksanaan kegiatan padat karya tunai di desa untuk memastikan kegiatan padat karya sesuai dengan pedoman yang ada; dan ➢ Berkoordinasi dan bersinergi dengan pendamping lainnya dalam program pengentasan kemiskinan. 5.5. FASILITASI PELAKSANAAN KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA MELALUI PENDAMPINGAN KEMENSOS 48.471orang Rehabilitasi Sosial Anak, Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Korban Napza, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Penanggulangan Bencana Alam, Sosial Kemasyarakatan , KUBE KEMENDAGRI 6.541 orang Pembinaan Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) KEMEN KUKM 20.773 orang Penyuluh Koperasi Lapangan, Pendamping bagi KSP/USP Koperasi, Pendampingan Pembiayaan Syariah, Pendampingan Hak Atas tanah, Pendampingan KUR, Pendamping PLUT, Pendamping IUMK, Pendamping dampak Globalisasi, Pendamping Pasca Diklat, Satgas Pengawas Koperasi Satgas Pengawas KSP KEMENTAN 62.833orang Tenaga Fungsional PNS, Tenaga Harian Lepas, Penyuluh Swadaya KLHK 300 orang Pendamping Hutan Lindung, Pendamping KPH KEMENPORA 41.926orang Pendamping Anti Narkoba, Pendamping Pemberdayaan Pemuda di Desa, Pendamping Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan 217.043 Orang KEMENDESA 40.142 orang Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tenaga Ahli infratsruktur Desa, Tenaga Ahli Infrastruktur Desa, Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif, Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa, Tenaga Ahli Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Tenaga Ahli Pelayanan Sosial, Pendamping Desa Pemberdayaan, Pendamping Desa Teknink Infrastruktur, Pendamping Lokal Desa KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Dibiayai Dana Desa Pendamping Profesional Pendamping TeknisKKP 5783 Orang Penyuluh Kelautan dan Perikanan KEMENAKERTRANS 900 orang Pendamping Kegiatan Tenaga Kerja Mandiri Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 39PedomanUmum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di DesaTahun 2018
- 44. PENUTUPBAB 6 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 39Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
- 45. 6.1. PENUTUP Program Pembangunan Desa Padat Karya Tunai agar dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh agar dapat memberikan pekerjaan sementara dan tambahan upah/ pendapatan kepada masyarakat miskin desa. Pelaksanan Padat Karya Tunai di Desa diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat; mengurangi angka gizi buruk; mengurangi kemiskinan; menggerakkan ekonomi desa; serta mengembangkan kawasan perdesaan. Keberhasilan Pelaksanan Padat Karya Tunai di Desa sangat bergantung pada dukungan, kerjasama dan kemitraan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; serta pelaksanaan teknis oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 40 Pelaksanan Padat Karya Tunai di Desa perlu mempertahankan gotong royong dan partisipasi dari masyarakat Desa sehingga pembangunan yang dihasilkan dapat terpelihara dengan baik oleh Desa. Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
- 46. 6.2. RENCANA KERJA PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA Aktivitas Desember 2017 Januari 2018 Februari s/d Desember 2018 INSTANSIM 1 M 2 M 3 M 4 M 1 M 2 M3 M4 1. Penyiapan Lokasi Prioritas Padat Karya Tunai di 1.000 Desa di 100 Kabupaten/Kota Kemenko PMK, Bappenas dan Setkab 1) Pembahasan dan Penetapan Lokasi Prioritas 2) Pembahasan dan Penetapan Kegiatan K/L sesuai dengan Lokasi Prioritas 3) Penyampaikan Lokasi Prioritas Pelaksanaan Padat Karya Tunai kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 4) Penetapan Kegiatan Pemda sesuai dengan Lokasi Prioritas 2. Penyiapan Pedoman Umum dan Sosialisasi Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Kemenko PMK, Bappenas, K/L terkait 1) Penyusunan Draft Pedoman Umum 2) Pembahasan dan Penyempurnaan Draft Pedoman Umum dengan K/L terkait 3) Penyampaian Pedoman Umum kepada Kemenko PMK dan Sosialisasi ke Daerah 3. Penyiapan Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Desa terkait Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa Bappenas, LKPP, Kemendagri, Kemendesa PDTT, K/L terkait 1) Penyiapan Rencana Kerja Pembinaan LKPP kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa terkait Kegiatan Padat Karya Tunai 2) Sosialisasi, Fasilitasi dan Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa di Desa terkait Kegiatan Padat Karya Tunai 4. Persiapan Pelaksanaandi Daerah Kemenko PMK, Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, K/L terkait 1) Penyiapan SK Gubernur 2) Penyiapan SK Bupati/Walikota dan Petunjuk Teknis 3) Sosialisasi SK Bupati dan Petunjuk Teknis kepada Camat dan Kepala Desa 4) SosialisasiSK Bupati dan Petunjuk Teknis kepada Pendamping 5. Pelaksanaan, Pemantauan Evaluasi, Pelaporan, Pembinaan, dan Pengawasan di tingkat Pusat, Daerah dan Desa. Berbagai K/L terkait, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018 41
- 47. 6.3. PEMBAGIAN PERAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA Kemenko Bidang PMK ▪ Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Antar K/L. ▪ Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa. Kementerian Desa PDTT: ▪ Menetapkan Juknis penggunaan Dana Desa. ▪ Koordinasi Penguatan dan Peran Pendamping Desa. ▪ Monitoring dan Evaluasi Dana Desa untuk Program Padat Karya Tunai di Desa. ▪ Bimbingan teknis pelaksanaan padat karya tunai di Desa kepada para pendamping dan pengelola di Desa. Kemendagri: ▪ Supervisi kepada Daerah. ▪ Supervisi Perencanaan dan Penyusunan APBDes. ▪ Penyederhanaan Pelaporan Pertanggungjawaban. ▪ Peningkatan kapasitas SDM pemerintah Des dan BPD. ▪ Fasilitasi dan/atau Bimbingan teknis pelaksanaan padat karya kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Desa. Kementerian Keuangan: ▪ Penyusunan Kebijakan Percepatan Penyaluran Dana Desa. ▪ Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa yang bersumber dari Dana Desa. ▪ Sinergi Pendanaan dan Evaluasi Efektifitas PKH, Rastra dan Dana Desa ▪ Penyederhanaan Pelaporan Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa ▪ Monitoring dan Evaluasi Padat Karya Tunai yang bersumber dari Dana Desa LKPP: ▪ Pembinaan pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait Perka LKPP tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa. BPKP: ▪ Pendampingan dan bimbingan teknis dalam pelaporan keuangan APBDesa termasuk Dana Desa. ▪ Pengawasan Tata Kelola Keuangan Desa. Kementerian Sosial: ▪ Sinergi kegiatan padat karya tunai di Desa di intansinya. Kemenaker: ▪ Menetapkan penggunaan Dana Kemenaker untuk Desa. ▪ Penyusunan Juknis Padat Karya Tunai di Desa. ▪ Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa. Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) ▪ Koordinasi dan Supervisi. ▪ Pembinaan dan pengawasan. ▪ Sosialisasi kepada Desa ▪ Peningkatan kapasitas dan Pendampingan. Kementan, KemePUPERA, Kemenhub dll: • Menyusun Juknis dan Menu Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa sesuai tugas fungsi. • Pengelolaan Kegiatan Padat Karya Tunai di Sasaran Desa Prioritas pada 100 Kabupaten/Kota BAPPENAS: ▪ Penetapan Lokus Desa bersama TNP2K dan Kemenko Bidang PMK. ▪ Penyiapan Pedoman Umum dan Monev Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa 2018. ▪ Koordinasi dengan LKPP, dan K/L lainnya terkait pengadaan barang/jasa. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Catatan: Kemenko Bidang PMK, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Desa PDTT dan Kemendagri bersama-sama melakukan sosialisasi SKB 4 Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU Desa. Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018 42 Sekretaris Kabinet ▪ Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Antar K/L. ▪ Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa.
- 48. LAMPIRAN 43Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- 49. DAFTAR DESA LOKASI PELAKSANAAN PADAT KARYA DESA TUNAI 2018 Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Aceh Aceh Tengah Linge Sumatera Utara Langkat Sematar Sumatera Utara Nias Utara Lolomboli Owaq Kebun Kelapa Esiwa Ise-ise Secanggang Sisobahili Pegasing Pematang Serai Bitaya Pantan Reduk Padang Tualang Anaoma Simpang Juli Paluh Manis Fulolo Pantan Jerik Securai Utara Ononamolo Tumula Melala Securai Selatan Ombolata Uning Berawang Ramung Sungai Meran Hilisebua Siwalubanua Tirmi Ara Perlis Tetehosisorowi Aceh Pidie Ara Sumatera Utara Padang Lawas Janji Matogu Ur Sumatera Utara Gunung Sitoli Hili Hao Nien Sisalean Hilimbaruzo Teungoh Mangki Sigading Madolaoli Ulee Gunong H Dolok Latong Onozitoli Olora Peunadok Pasar Ipuh Saewe Mns. Panah Taringgonan Lasara Sowu Panton Beunot Binabo Jae Siwalubanua I Campli Usi Bonan Dolok Hiliweto Idanoi Mesjid Usi Pasir Julu Hilimbowo Idanoi Balee Ujong Rimba Paran Julu Tuhegeo II Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 44Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018
- 50. DAFTAR DESA LOKASI PELAKSANAAN PADAT KARYA DESA TUNAI 2018 Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Sumatera Barat Pasaman Nagari Koto Kaciak Riau Rokan Hulu Menaming Sumatera Selatan Ogan Komering Ulu Tanjung Merindu Nagari Ganggo Hilia Suka Maju Sukarami Nagari Panti Tambusai Timur Tanjung Beringin Nagari Simpang Tonang Kepenuhan Hilir Jambu Ilir Nagari Cubadak Ulak Patian Suka Damai Nagari Malampah Rambah Samo Menggeris Nagari Ladang Panjang Marga Mulya Tanjung Sari Nagari Binjai Teluk Aur Benawa Nagari Muaro Sei Lolo Bangun Purba Barat Sugih Waras Nagari Koto Rajo Kepayang Muara Telang Sumater a Barat Pasaman Barat Aia Bangih Jambi Kerinci Sanggaran Agung Bengkulu Kaur Padang Tinggi Ujuang Gadiang Tebing Tinggi Pengubaian Kajai Talang Kemulun Tanjung Betuah Talu Hiang Sakti Air Batang Sinuruik Koto Sekilan Ambai Mentiring II Katiagan Pulau Tengah Tuguk Rabi Jongor Koto Tengah Cucupan Batahan Mukai Tengah Babat Parik Hamparan Pugu Datar Lebar II Sungai Aua Koto Tengah Talang Jawi II Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018 45
- 51. DAFTAR DESA LOKASI PELAKSANAAN PADAT KARYA DESA TUNAI 2018 Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Lampung Lampung Selatan Pancasila Lampung Lampung Timur Bumi Nabung Udik Kepulauan Riau Natuna Mekar Jaya Tajimalela Negara Nabung Batubi Jaya Taman Agung Surabaya Udik Gunung Putri Banjarmasin Sukadana Timur Pian Tengah Bangun Rejo Negeri Tua Selaut Kemukus Negeri Jemanten Sungai Ulu Batu Balak Ngesti Karya Batu Gajah Way Gelam Tri Tunggal Kelarik Utara Karya Mulya Sari Tanjung Wangi Serantas Mekarsari Gunung Raya Setumuk Lampung Lampung Tengah Buyut Udik Kep. Bangka Belitung Bangka Barat Peradong Jawa Barat Bogor Sukatani Mataram Ilir Air Nyatoh Pabuaran Gunung Batin Udik Berang Cibeber Ii Tulung Kakan Simpang Tiga Cibatok 2 Mataram Udik Ibul Banyu Resmi Riau Periangan Pangek Cimande Tanjung Rejo Tumbak Petar Pasir Buncir Cabang Rukam Tangkil Gedung Ratu Tuik Leuwikaret Bandar Putih Tua Tugang Sukamulih Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018 46
- 52. DAFTAR DESA LOKASI PELAKSANAAN PADAT KARYA DESA TUNAI 2018 Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Jawa Barat Sukabumi Pasirsuren Jawa Barat Bandung Rancatungku Jawa Barat Tasikmalaya Tanjungbarang Bantargadung Dampit Puspasari Mangunjaya Narawita Mandalahayu Bojonggaling Tanjungwangi Mulyasari Limusnunggal Mekarlaksana Sukakerta Bantargebang Babakan Calingcing Boyongsari Girimulya Kiarajangkung Pondok Kaso Tengah Cihawuk Sundakerta Cidahu Karangtunggal Banjarsari Kebonpedes Cibodas Margamulya Jawa Barat Cianjur Kamurang Jawa Barat Garut Lembang Jawa Barat Kuningan Sagaranten Cikancana Leuwigoong Citundun Ciwalen Wanakerta Pakembangan Rawabelut Sukarasa Kadurama Kertaraharja Padamukti Ciputat Kertamukti Simpang Sukaraja Cibuluh Pasirlangu Cikeusik Sukabungah Jayamekar Cisantana Puncakwangi Girimukti Ciasih Pusakajaya Karangsewu Bunigeulis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018 47
- 53. DAFTAR DESA LOKASI PELAKSANAAN PADAT KARYA DESA TUNAI 2018 Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Jawa Barat Cirebon Serang Kulon Jawa Barat Indramayu Jayamulya Jawa Barat Karawang Mulyajaya Bojonggebang Karangmulya Kutagandok Kudumulya Wirapanjunan Sindangkarya Kudukeras Ilir Baturaden Cipeujeuh Wetan Eretan Wetan Srikamulyan Astanajapura Cilandak Sukakerta Sinarancang Mekarjaya Kamurang Sarabau Karanganyar Ciptamarga Gempol Karangkerta Gembongan Walahar Mekarsari Pamekaran Jawa Barat Sumedang Cimarga Jawa Barat Subang Kediri Jawa Barat Bandung Barat Ciptagumati Malaka Kotasari Jatimekar Ungkal Mulyasari Cimerang Mekarsari Bunihayu Ciburuy Cijeruk Kawungluwuk Cipatik Cilembu Sukadana Pataruman Mekarbakti Majasari Tanjungwangi Sukahayu Legonkulon Sindangkerta Margamukti Mayangan Jati Kebonkalapa Cintamekar Saguling Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018 48
- 54. DAFTAR DESA LOKASI PELAKSANAAN PADAT KARYA DESA TUNAI 2018 Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Jawa Tengah Cilacap Tambakreja Jawa Tengah Purbalingga Plumutan Jawa Tengah Wonosobo Sumbersari Karangnangka Cilapar Ngalian Sidayu Brecek Tanjunganom Karangmangu Sempor Lor Pulosaren Pucung Lor Candinata Pakuncen Bajing Kulon Kradenan Kwadungan Kawunganten Lor Selaganggeng Purwojiwo B R A N I Sangkanayu Pagerejo Paketingan Bantarbarang Sigedang Karangasem Kalitinggar Kidul Igirmranak Banyumas Gunung Wetan Jawa Tengah Kebumen Rangkah Jawa Tengah Klaten Sanggrahan Karanglewas Indrosari Randusari Gentawangi Plempukanke mbaran Titang Srowot Kaibonpetangk uran Sumyang Karangendep Tlogopragoto Granting Paningkaban Kebagoran Ngaren Banjaranyar Temanggal Butuhan Gununglurah Semali Keprabon Datar Pagebangan Tibayan Pandak Patukrejo Gemblegan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018 49
- 55. DAFTAR DESA LOKASI PELAKSANAAN PADAT KARYA DESA TUNAI 2018 Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Jawa Tengah Grobogan Termas Jawa Tengah Demak Bumirejo Jawa Tengah Brebes Jatisawit Sindurejo Guntur Kalilangkap Rambat Sido Mulyo Kalinusu Juworo Kedungori Pruwatan Karang Anyar Gedangalas Janegara Geyer Sambiroto Glonggong Ledokdawan Boyolali Wanasari Sidorejo Donorejo Dukuhmaja Karangharjo Kembangan Grinting Putatsari Betahwalang Cigadung Blora Cabeyan Jawa Tengah Pemalang Mandiraja D.I.Yogyakarta Kulonprogo Nomporejo Kapuan Wangkelang Tuksono Getas Longkeyang Karangsari Sumberpitu Parunggalih Sendangsari Bangowan Kebandungan Donomulyo Temurejo Purana KebonHarjo Patalan Tambakrejo Sidoharjo Adirejo Kalirandu Gerbosari Klokah Losari Ngargosari Jetak Tumbal Pagerharjo Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018 50
- 56. DAFTAR DESA LOKASI PELAKSANAAN PADAT KARYA DESA TUNAI 2018 Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Jawa Timur Trenggalek Cakul Jawa Timur Jember Ngampelrejo Jawa Timur Probolinggo Tegalwatu Kayen Purwoasri Sogaan Botoputih Glagahwero Kalikajar Kulon Jajar Cangkring Kalikajar Wetan Dawuhan Tempurejo Randutatah Kedunglurah Jelbuk Petunjungan Puru Patempuran Bhinar Nglebo Gambiran Krejengan Ngrandu Sukogidri Rawan Mlinjon Slateng Seboro Jawa Timur Malang Wonorejo Jawa Timur Bondowoso Penanggungan Jawa Timur Nganjuk Mojoduwur Tambakrejo Tegalmijin Patranrejo Baturetno Cindogo Sumber Urip Mulyoasri Wonokerto Bodor Wonoayu Bandilan Cengkok Purwosekar Walidono Mojokendil Pujon Kidul Sumberwringin Sumberkepuh Wiyurejo Gadingsari Sukoharjo Pait Baratan Perning Brongkal Sumber Tengah Lumpang Kuwik Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018 51
- 57. DAFTAR DESA LOKASI PELAKSANAAN PADAT KARYA DESA TUNAI 2018 Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Jawa Timur Lamongan Nguwok Jawa Timur Sampang Tana Mera Jawa Timur Sumenep Aengbaja Raja Ganggantingan Pulau Mandangin Sera Tengah Datinawong Gunung Maddah Kambingan Timur Plososetro Banyumas Tamedung Palangan Jrengik Nyabakan Timur Glagah Bancelok Bilangan Konang Trapang Romben Barat Panggang Karang Anyar Romben Guna Wonorejo Pacanggaan Lapa Daya Karangturi Gunung Kesan Sapeken Jawa Timur Bangkalan Bumi Anyar Jawa Timur Pamekasan Jarin Banten Pandeglang Langensari Durjan Durbuk Koncang Dlemer Candiburung Kadugadung Morombuh Campor Bayumundu Tebul Pangbatok Kadumaneuh Batah Timur Banyupelle Pasirdurung Gunung Sereng Rek Kerrek Koroncong Duwek Buter Angsanah Pakuluran Neroh Panaan Pasirkarag Glisgis Potoan Daja Tegalongok Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018 52
- 58. DAFTAR DESA LOKASI PELAKSANAAN PADAT KARYA DESA TUNAI 2018 Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Bali Gianyar Lebih NTB Lombok Tengah Mantang NTB Sumbawa Stowe Brang Siangan Sukadana Bao Desa Sanding Mertak Kelungkung Manukaya Banyu Urip Sempe Lodtunduh Selong Belanak Maman Singekerta Mekar Sari Berang Rea Kedisan Sukaraja Ongko Pupuan Marong Luk Taro Dakung Berora Beresela Teratak Mungkin NTB Lombok Barat Mesanggok NTB Lombok Timur Kembang Kerang Daya NTB Dompu Oo Buwun Mas Lenek Kali Bambang Katua Gili Gede Indah Lenek Duren Dorebara Mambalan Belanting Cempi Jaya Penimbung Dadap Persiapan Jala Langko Bagikpayung Timur Mumbu Batu Mekar Bintang Rinjani Bakajaya Lembar Batunampar Sorinomo Kuripan Pandan Wangi Upt Nangakara Jagaraga Batu Nampar Selatan Ranggo Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018 53
- 59. DAFTAR DESA LOKASI PELAKSANAAN PADAT KARYA DESA TUNAI 2018 Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Provinsi Kabupaten/ Kota Desa NTB Lombok Utara Jenggala NTT Timor Tengah Utara Noeltoko NTT Ngada Ubedolumolo Sigar Penjalin Maukabatan Rawangkalo Rempek Nansean Wolomeze Kayangan Loeram Lanamai I Sesait Fatu'ana Denatana Dangiang Tasinifu Mainai Sukadana Kiusili Turaloa Mumbul Sari Maurisu Utara Nginamanu Selatan Karang Bajo Benus Kezewea Pemenang Timur Oekopa Warupele I NTT Timor Tengah Selatan Bijaepunu NTT Alor Pintu Mas NTT Manggarai Bea Mese Nakfunu Tanglapui Timur Kentol Taupi Maukuru Golo Ncuang Meusin Lembur Tengah Robek Nununamat Manetwati Watu Baur Nunusunu Dapitau Renda Manufui Piring Sina Ling Naifatu Mataru Barat Nggalak Nifulinah Bunga Bali Lemarang Tune Lalafang Lenda Bestobe Lamma Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018 54
- 60. DAFTAR DESA LOKASI PELAKSANAAN PADAT KARYA DESA TUNAI 2018 Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Provinsi Kabupaten/ Kota Desa NTB Sumba Timur Makamenggit NTT Lembata Idalolong NTT Sumba Tengah Kabela Wuntu Atulaleng Umbu Kawolu Tandula Jangga Roho Anapalu Lai Taku Kaohua Holur Kambata Prai Bokul Leuwohung Watu Asa Wanggameti Bareng Tana Mbanas Barat Kombapari Kalikur Lenang Selatan Matawai Amahu Tubung Walang Bolubokat Barat Mandahu Wulandoni Konda Maloba Lai Lara Todanara Tana Modu Prai Bakul Jontona Sumba Barat Daya Weri Lolo NTT Sumba Barat Lolo Wano NTT Rote Ndao Lalukoen NTT Karang Indah Lingu Lango Oebatu Ate Dalo Tarona Oelasin Kawango Hari Katiku Loku Kolobolon Kori Hupu Mada Holoama Kendu Wela Pari Rara Oeledo Bila Cenge Watu Karere Keoen Kadu Eta Tebara Mbiu Lombo Waitaru Modu Waimaringu Bolatena Kali Ngara Patiala Dete Pukuafu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018 55
- 61. DAFTAR DESA LOKASI PELAKSANAAN PADAT KARYA DESA TUNAI 2018 Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Provinsi Kabupaten/ Kota Desa NTT Manggarai Timur Pocong Kalimantan Barat Ketapang Muara Jekak Kalimantan Selatan Hulu Sungai Utara Baru Golo Mangung Alam Pakuan Hambuku Lima Satar Padut Mahawa Sungai Papuyu Compang Deru Batu Tajam Tambalang Haju Ngendong Serengkah Kanan Pondok Babaris Lembur Rangga Intan Murung Asam Torok Golo Sukabangun Padang Bangkal Rondo Woing Ulak Medang Simpang Empat Satar Lenda Sungai Kinjil Baruh Tabing Nanga Pu'un Mekar Raya Jingah Bujur NTT Sabu Raijua Bebae Kalimatan Tengah Barito Timur Mangkarap Kalimantan Timur Penajam Paser Utara Api Api Matei Rodok Babulu Laut Loboaju Ampah Dua Gunung Makmur Jiwuwu Muara Palantau Sri Raharja Keduru Ketab Sumber Sari Raerobo Kupang Bersih Labangka Barat Mehona Bararawa Tengin Baru Waduwala Bambulung Sukaraja Dainao Muruduyung Karang Jinawi Eikare Putut Tawuluh Binuang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018 56
- 62. DAFTAR DESA LOKASI PELAKSANAAN PADAT KARYA DESA TUNAI 2018 Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Kalimantan Utara Malinau Malinau Hilir Sulawesi Tengah Banggai Dondo Soboli Sulawesi Tenggara Buton Laburunci Long Sule Balanga Kabawokole Bila Bekayuk Koili Todanga Luso Jaya Bakti Bukit Asri Respen Tubu Boitan Talaga Baru Lubok Manis Lontos Siontapina Sesua Indang Sari Sampuabalo Long Lebusan Mantan B Kumbewaha Long Lake Bolobungkang Labuandiri Nahakramo Baru Batusimpang Manuru Sulawesi Utara Bolaang Mongodow Utara Sangkub Ii Sulawesi Selatan Enrekang Lebani Gorontalo Gorontalo Liyodu Sangkub Timur Limbuang Kayumerah Monompia Pariwang Bakti Saleo Ongko Haya-haya Bohabak I Parinding Huidu Utara Biontong Banua Tabumela Biontong I Sawito Biluhu Barat Saleo I Tongkonan Basse Lobuto Ollot Ii Baroko Bumela Paku Selatan Benteng Alla Utara Ambara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018 57
- 63. DAFTAR DESA LOKASI PELAKSANAAN PADAT KARYA DESA TUNAI 2018 Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Gorontalo Boalemo Bongo Tua Sulawesi Barat Polewali Mandar Parappe Maluku Maluku Tengah Trana Pangi Padang Timur Roho Tangga Jaya Kurma Pulau Hatta Tanah Putih Sattoko Waer Bajo Landi Kanusuang Mosso Hutamonu Luyo Piliana Bolihutuo Puccadi Haria Bubaa Bala Seti Lito Lego Tihuana Towayu Kalumammang Maneo Rendah Sulawesi Barat Mamuju Kopeang Sulawesi Barat Majene Pamboborang Seram Bagian Barat Negeri Kawa K E A N G Betteng Mornaten Sandapang Bonde Utara Wakolo Lebani Banua Adolang Uweth Labuang Rano Adolang Dua Waesala Pangasaan Pesuloang Tahalupu Salutiwo Pundau Buano Utara Mappu Bambangan Luhu Banuada Salutahongan Iha Hinua Kabiraan Lumahlatal Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018 58
- 64. DAFTAR DESA LOKASI PELAKSANAAN PADAT KARYA DESA TUNAI 2018 Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Maluku Utara Halmahera Selatan Pasir Putih Papua Tolikara Marlo Papua Nduga Sirit Gilalang Aulani Yimogi Kampung Baru Kagimaluk Gimi Lele Yigonikme Dal Jiko Mome Silan Akedabo Pagona Gurumbe Yamly Timbindelo Kaboneri Kukupang Kimilo Silankuru Kurunga Missa Grinbun Sawat Kumbur Baklema Papua Jayawijaya Honelama Papua Lanny Jaya Ganume Papua Dogiyai Ekemanida Trikora Kuabaga Bomomani Nanggo Milinggame Abaimaida Napua Muleme Magode Holima Arungwi Abaugi / Obaikagopa Walaik Gubo Deiyapa Wouma Kukepake Bonakunu Ketimavit Kotorambur Modio Mawampi Kimbo Ukudawata / Upibega Agamoa Ilunggijime Megaikebo Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018 59
- 65. DAFTAR DESA LOKASI PELAKSANAAN PADAT KARYA DESA TUNAI 2018 Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Provinsi Kabupaten/ Kota Desa Papua Intan Jaya Bilogai Papua Barat Sorong Selatan Seribauw Papua Tambrauw KebarTengah / Anjai Puyagiya Magis Kebar Barat / Senopi Yalai Tofot Wertim Mamba Kamaro Syarwom Titigi Waigo Metbesa Eknemba / Elenemba Konda Wausin Sanaba Wamargege Inam Pugisiga Bariat KebarTimur / Jandurau Ugimba Manelek Nekori Nggamagae Komanggaret Atay Akmuri Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018 60
- 66. DAFTAR SINGKATAN 61Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- 67. DAFTAR SINGKATANKementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 62Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018