Dokumen tersebut membahas peraturan-peraturan terkait jabatan fungsional guru dan penetapan angka kreditnya, mulai dari PP hingga Permendiknas. Peraturan-peraturan tersebut telah beberapa kali disempurnakan untuk mengatur tata cara penilaian prestasi kerja guru guna kenaikan pangkat dan jabatan secara lebih terstruktur dan obyektif. Dokumen juga menjelaskan tentang prosedur pengajuan dan penetapan angka k

2. 1. PP NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PNS
2. PP NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN,
PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PNS
3. PERMENPAN DAN RB NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG JABFUNG
GURU DAN ANGKA KREDITNYA
4. PERATURAN BERSAMA MENDIKNAS DAN KEPALA BKN NOMOR
03/V/PB/2010 – NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG JUKLAK JABFUNG
GURU DAN ANGKA KREDITNYA
5. PERMENDIKNAS NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG JUKNIS JABFUNG
GURU DAN ANGKA KREDITNYA
6. PERMENDIKNAS NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA KEMDIKNAS

3. Keputusan MENPAN Nomor 26 Tahun 1989
Keputusan MENPAN Nomor 84 Tahun 1993
Peraturan MENPAN dan RB Nomor 16 Tahun
2009
Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
sudah 2 kali disempurnakan
Ketentuan pelaksanaan peraturan tersebut juga disempurnakan

4. Diterbitkan
Diterbitkan

5. Berdasarkan Permendiknas No. 174 Tahun 2010, Mendiknas
menguasakan sebagian wewenangnya untuk menetapkan
angka kredit guru dalam bentuk Pemberian Kuasa.
Pemberian Kuasa, untuk dan atas nama Mendiknas,
kepada:
1. Sekretaris Jenderal menetapkan angka kredit untuk
kenaikan jabatan/pangkat Guru Pembina Tk. I,
golongan ruang IV/b menjadi Guru Utama Muda,
golongan ruang IV/c sampai dengan Guru Utama
Madya, golongan ruang IV/d dan pengangkatan
pertama kali Guru Utama Muda, golongan ruang IV/c
dan Guru Utama Madya, golongan ruang IV/d.

6. kenaikan jabatan/pangkat:
Pembina, golongan ruang IV/a menjadi Guru
Pembina Tk.I, golongan ruang IV/b;
Guru Pratama, golongan ruang III/a menjadi Guru
Pratama Tk. I, golongan ruang III/b sampai dengan
Guru Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b bagi Guru
pada Sekolah Indonesia di luar negeri;dan
pengangkatan pertama kali Guru Pembina Tk.
I, golongan ruang IV/b ke atas.

7. tidak dapat diajukan keberatan o/ pejabat
fungsional ybs oleh karena itu
anggota tim penilai harus benar-benar
kompeten bekerja secara profesional
cermat – teliti – obyektif – total – dan
memiliki komitmen yang tinggi
digunakan untuk salah satu syarat
~ Pengangkatan
~ Kenaikan pangkat
~ Kenaikan Jabatan
7
PENETAPAN ANGKA KREDIT

8. PP Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional PNS menyatakan
bahwa Pejabat Fungsional dapat naik
jabatan dan pangkat apabila memenuhi
sejumlah angka kredit yang
dipersyaratkan disamping persyaratan
lain sesuai dengan ketentuan.

9. Pasal 1 angka 7 Permenpan dan RB
No 16 Tahun 2009:
Angka Kredit adalah:
“satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau
akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus
dicapai oleh guru dalam rangka pembinaan karier
kepangkatan dan jabatannya”.
Angka kredit merupakan representasi Prestasi
Kerja yang berkaitan dengan tugasnya.
Dengan demikian, guru yang berprestasi
dapat lebih cepat naik jabatan/pangkat.

10. Pasal 21 Permenpan dan RB No. 16 Tahun
2009
(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan
angka kredit, Guru wajib mencatat dan
menginventarisasikan seluruh kegiatan yang
dilakukan.
(2) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap
Guru dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam
setahun.
(3) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk
kenaikan pangkat Guru yang akan
dipertimbangkan untuk naik pangkat dilakukan
paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun,
yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan
pangkat Pegawai Negeri Sipil.

11. Guru Madya, IV/b s.d. Guru Utama, IV/e
di lingkungan instansi pusat dan daerah;
Guru Pertama, III/a s.d. Guru Utama, IV/e
yang diperbantukan pada SILN
Guru Madya, IV/a
di lingkungan Kementerian Agama
Guru Muda, III/c s.d. III/d
di lingkungan Kantor Wilayah Kemenag.

12. Guru Pertama, III/a s.d. III/b
di lingkungan Kantor Kab/Kota Kemenag.
Guru Pertama, III/a s.d. Guru Madya, IV/a
di lingkungan Provinsi
Guru Pertama, III/a s.d. Guru Madya, IV/a
di lingkungan Kab/Kota
Guru Pertama, III/a s.d. Guru Madya, IV/a
di lingkungan inst pusat selain Guru SILN
dan Kemenag

13. TIM PENILAI PUSAT
TIM PENILAI KEMENAG
TIM PENILAI KANWIL KEMENAG
TIM PENILAI KANTOR
KAB/KOTA KEMENAG

14. TIM PENILAI PROPINSI
TIM PENILAI KAB/KOTA
TIM PENILAI INSTANSI

15. 1. Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru
terdiri dari unsur teknis, dan pejabat
fungsional Guru.
2. Susunan keanggotaan Tim Penilai:
a. seorang Ketua merangkap anggota unsur teknis;
b. seorang wakil Ketua merangkap anggota;
c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur
kepegawaian; dan
d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
Pasal 10 ayat (7) Peraturan Bersama Mendiknas dan Ka BKN ttg Juklak
Jabfung Guru: Susunan Anggota Tim Penilai paling sedikit 7 orang.
Pasal 10 ayat (8) anggota tim penilai paling kurang 2 orang harus dari guru

16. 16
Timpenilai angka kredit
dibentukdan ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang dan bertugas menilai
prestasi kerja jabatan fungsional GURU
TIM PENILAI ANGKA KREDIT GURU
Pasal 23 ayat (4): Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru harus
lulus pendidikan dan pelatihan calon tim penilai dan mendapat sertifikat
dari Menteri Pendidikan Nasional
Pasal 23 ayat (3) Persyaratan Tim Penilai:
a. menduduki jabatan dan pangkat paling rendah sama dengan jabatan
dan pangkat guru yang dinilai;
b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai kinerja guru; dan
c. dapat aktif melakukan penilaian

17. NO UNSUR SUBUNSUR
I Pendidikan A. Pend. Sekolah dan mendapat ijazah/gelar ( 3)
B. Diklat prajabatan dan memperoleh STTPP atau sertifikat (1)
II Pembelajaran/
Bimbingan &
Tugas Tertentu
A. Melaksanakan proses pembelajaran (1)
B. Melaksanakan proses pembimbingan (1)
C. Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah (13)
III Pengemb.
Keprofesian
Berkelanjutan
A. Melaksanakan pengembangan diri (diklat & keg kolektif unt
peningkatan kompetensi) (10)
B. Melaksanakan publikasi ilmiah (23)
C. Melaksanakan karya inovatif (12)
IV Penunjang
tugas Guru
A. Perolehan gelar/ijazah diluar bid yg diampunya (3)
B. Melaksanakan kegiatan yg mendukung tugas guru (9)
C. Perolehan penghargaan/tanda jasa (4)
80 kegiatan

18. 18
 Unsur Utama > 90 %
- Pelatihan Prajabatan
- Pembelajaran/Pembimbingan & tugas tertentu
- Pengembangan keprofesian berkelanjutan
 Unsur Penunjang < 10 %
- Perolehan gelar/ijazah yg tidak sesuai
dengan
bidang yang diampunya
- Pelaksanaan kegiatan pendukung tugas
guru
KOMPOSISI PENILAIAN

19. PROSEDUR PENGAJUAN DUPAK
1. Kepala Sekolah dibantu guru senior
mencantumkan perkiraan angka kredit guru
pada format DUPAK sesuai dengan bukti
prestasi kerja guru
2. Pencantuman perkiraan angka kredit setiap
butir dilakukan secara berurutan
3. Kepala sekolah meneliti ulang kebenaran
isinya dan kemudian menandatangani
formulir serta dilengkapi bukti-bukti

20. 4. Untuk Guru Madya IV/b s.d Guru Utama IV/e
KEPALA RA/TK,
MA/SD,MTs/SLTP,
MA/SLTA, SLB
KA. BKD
PROPINSI/KAB/KOTA
Dengan Tembusan:
1. Kadisdik Prop
2. Kadisdik Kab/kota
MENDIKNAS
U.p. Sekretaris
Tim Penilai Pusat
Berkas
usul
1. Ijazah
2. Bukti fisik pelaks kegiatan
unsur utama dan penunjang
3. SK pangkat/jabatan terakhir
4. PAK terakhir
5. SK pembagian tugas guru
Tim penilai
1 SET SAJA

21. SEKRETARIAT
TPP
TIM PENILAI
PUSAT
1
OK2
SURAT PENGANTAR/
LAPORAN HASIL
PENILAIAN
PAK
UNIT
PENGUSUL
4
PEJABAT
PENETAP
ANGKA
KREDIT
Y
T
3A
3B

22. KEPALA
TKlB,/SDLB,SLTPLB,
SLTALB Berkas
usul
1. Ijazah
2. Bukti fisik pelaks kegiatan unsur
utama dan penunjang
3. SK pangkat/jabatan terakhir
4. PAK terakhir
5. Surat pembagian tugas
KEPALA BKD
PROPINSI
GUBERNUR /
KEPALA DINAS
PENDIDIKAN PROPINSI

23. KEPALA
TK,/SD,SLTP,
SLTA, SLB
Berkas
usul
1. Ijazah
2. Bukti fisik pelaks kegiatan
unsur utama dan penunjang
3. SK pangkat/jabatan
terakhir
4. PAK terakhir
KA. BKD
KAB/KOTA
BUPATI/WALIKOTA/
KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KAB/KOTA
6. GURU PERTAMA, III/a S.D. GURU PEMBINA, IV/a DI KAB/KOTA6. GURU PERTAMA, III/a S.D. GURU PEMBINA, IV/a DI KAB/KOTA

24. KEPALA
PERWAKILAN R.I /
PEJABAT YG
MEMBIDANGI
PENDIDIKAN
Berkas
usul
1. Ijazah
2. Bukti fisik pelaks kegiatan
unsur utama dan penunjang
3. SK pangkat/jabatan
terakhir
4. PAK terakhir
MENDIKNAS
U.P. SEKRETARIAT TIM
PENILAI PUSAT
7. GURU yang diperbantukan pada SILN
Guru Pertama, III/a s.d. Guru Utama, IV/e
7. GURU yang diperbantukan pada SILN
Guru Pertama, III/a s.d. Guru Utama, IV/e

25. KEPALA
TK,/SD,SLTP,
SLTA, SLB
Berkas
usul
1. Ijazah
2. Bukti fisik pelaks kegiatan
unsur utama dan penunjang
3. SK pangkat/jabatan
terakhir
4. PAK terakhir
KA. DINAS
PENDIDIKAN
PROPINSI/KAB/KOTA
8. GURU GOLONGAN II
Ps. 44 huruf c dan d Permenpan RB No. 16 Tahun 2009
8. GURU GOLONGAN II
Ps. 44 huruf c dan d Permenpan RB No. 16 Tahun 2009

26. KEPALA
TK,/SD,SLTP,
SLTA, SLB
Berkas
usul
1. Ijazah
2. Bukti fisik pelaks kegiatan
unsur utama dan penunjang
3. SK pangkat/jabatan
terakhir
4. PAK terakhir
PEJABAT YG MEMBIDANGI KEPEGAWAIAN
(PALING RENDAH ES III)
8. GURU PERTAMA S.D MADYA GOL IV/a DILUAR KEMENAG DAN PEMDA8. GURU PERTAMA S.D MADYA GOL IV/a DILUAR KEMENAG DAN PEMDA
MENTERI
YANG
BERSANGKUTAN
MENTERI
YANG
BERSANGKUTAN

27. Pasca restrukturisasi organisasi Kemdiknas, maka
kedudukan Tim Penilai Pusat, sesuai fungsi, berada
pada:
1.Ditjen PAUDNI untuk Guru RA/TK Formal, TK-LB
2.Ditjen Dikdas untuk Guru MI/SD,
MTs/SMP/SMPLB
3.Ditjen Dikmen untuk Guru MA/SMA dan
MAK/SMK/ SMALB.
Kedudukan Sekretariat Tim Penilai berada pada
unit yang menangani pendidik dan tendik pada
masing-masing Ditjen tersebut *).
*) tentatif. Akhir tahun 2011 akan disiapkan edaran
mengenai prosedur pengusulan penilaian prestasi
kerja guru.

28. 1. Untuk kelancaran penilaian dan penetapan
angka kredit, Guru wajib mencatat dan
menginventarisasikan seluruh kegiatan yang
dilakukan.
2. Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap
Guru dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam
setahun.
Tidak harus menunggu memenuhi jumlah angka
kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/
jabatan setingkat lebih tinggi.

29. Bukti fisik hasil prestasi kerja guru yang dapat
dinilai dan mendapat angka kredit adalah yang
diperoleh pada saat periode penilaian (setelah
kenaikan jabatan yang terakhir),
Kecuali bukti fisik pendidikan sekolah.
• Bukti fisik pendidikan sekolah (ijazah) dapat
diajukan pada periode penilaian berikutnya
sepanjang belum pernah dinilai pada penilaian
sebelumnya
29

30. Usul PAK disampaikan dengan kelengkapan berkas :
1. Surat Pengantar dari BKD bagi guru Pemda
2. Surat pengantar usul dari pejabat ybw. bagi guru di
luar Dinas Pendidikan dan Kemenag)
3. Surat Pengantar dari Kepala Biro Kepegawaian
Kemenag bagi guru-guru di lingkungan Kemenag
4. DUPAK
5. Surat pernyataan melaksanakan kegiatan unsur utama
dan penunjang
6. Bukti fisik melakukan kegiatan unsur utama dan
penunjang
7. SK kenaikan jabatan dan pangkat terakhir
8. PAK terakhir
9. DP3 tahun terakhir
10. Surat Keputusan mengenai pembagian tugas guru dari
kepala sekolah, SK pengangkatan Kepala Sekolah
11. Foto copy ijazah bagi yang belum diajukan
penilaiannya 30

31. Dalam hal pengajuan DUPAK guru, KEPALA SEKOLAH
selaku atasan langsung:
a. Menetapkan SK pembagian tugas guru dalam
melaksanakan PBM, setiap awal tahun
pelajaran
b. Membuat surat pernyataan pelaksanaan PBM
atau proses BK, setiap akhir semester
c. Membuat surat pernyataan pelaksanaan
penunjang
PBM atau bimbingan, yang menjadi
kewenangannya.
d. Memeriksa dan menetapkan DUPAK guru
di lingkungannya yang akan naik
jabatan/pangkat
e. Mengusulkan DUPAK beserta bukti prestasi
guru ybs. kepada pejabat yang membidangi
kepegawaian
di lingkungan Pemda
31

32. Untuk meningkatkan pelayanan penilaian angka
kredit Guru Pembina keatas, sejak tahun 2003 telah
dilakukan oleh Tim Penilai Pusat yang
berkedudukan di 12 LPMP, yaitu:
Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat,
D.I.Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, ,
Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Lampung, Riau,
Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan,
Berkas usul tidak perlu dikirim ke Kantor Kemdiknas
di Jakarta, tetapi ke LPMP Propinsi setempat.
32

33. • Mendekatkan pada sasaran/guru yang dinilai
• Tersedianya SDM/Tim Penilai Pusat yang
berkedudukan di daerah
• Pelayanan perolehan angka kredit guru lebih
efisien dan efektif
• Guru akan lebih cepat mengetahui hasilnya
33

34. HASIL PENILAIAN PRESTASI KERJA GURU TAHUN 2011 (AKHIR JUNI)

35. REKAPITULASI HASIL PENILAIAN PRESTASI KERJA GURU

36.  Tahun 2007
Tingkat keberhasilan sebesar 16%
 Tahun 2008
* Berkas usul yang dinilai 5.603
* Memenuhi syarat 1.385
* Belum memenuhi syarat 4.218
Tingkat keberhasilan 24,71 %
36

37. • Jumlah berkas usul setiap tahun semakin
bertambah banyak jumlahnya
• Tingkat keberhasilan setiap tahun
seharusnya cenderung meningkat
• Guru yang belum memenuhi syarat untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi
pada umumnya kesulitan untuk memenuhi
angka kredit pengembangan profesi.
37

38. UNTUK KESINAMBUNGAN KARIER GURU, SELAMA BELUM
DISAMPAIKAN EDARAN PROSEDUR PENGUSULAN YANG BARU,
MAKA BERKAS USUL PAK GURU PEMBINA TK I, IV/b KE ATAS
S.D. GURU UTAMA, IV/e, SELAIN DI 12 PROPINSI YAITU
Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat,
D.I.Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, , Sulawesi
Utara, Sulawesi Selatan, Lampung, Riau, Kalimantan
Timur, dan Kalimantan Selatan, disampaikan kepada:
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
U.P. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
GEDUNG C LANTAI 5
JLN. JENDERAL SUDIRMAN, SENAYAN, JAKARTA PUSAT

39. BAGI GURU PEMBINA TK I, IV/b S.D. GURU UTAMA,
IV/e YANG BERADA DI 12 PROPINSI PENGUSULAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT AGAR DISAMPAIKAN
KEPADA KEPALA LPMP DI PROPINSI TERSEBUT SELAKU
SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT YANG
BERKEDUDUKAN DI LPMP.
PROSEDUR INI PERLU DITAATI KARENA
MEMPERPENDEK JALUR BIROKRASI DAN
PENGELOLAAN DOKUMEN/BERKAS USUL AKAN LEBIH
EFISIEN DITANGANI OLEH LPMP.
PENILAIAN, PELAPORAN, DAN PEMROSESAN AKHIR
TETAP DILAKSANAKAN OLEH TIM PENILAI PUSAT DAN
SEKRETARIAT TPP.