Dokumen tersebut membahas tentang sumber hukum dan konstitusi Indonesia serta lembaga-lembaga yang menjadi alat penegak hukum di Indonesia seperti polisi, jaksa, hakim, advokat, KPK, dan berbagai jenis peradilan.
7. Hukum tata negara adalah hukum yang
mengatur tentang negara, yaitu antara
lain dasar pendirian, struktur
kelembagaan, pembentukan lembaga-
lembaga negara, hubungan hukum (hak
dan kewajiban) antar lembaga negara,
wilayah dan warga negara.
8.
9.
10. Berdasarkan KUHP dan UU No 18 Tahun
2003 tentang Advokat yang menjadi Alat
Penegak Hukum di Indonesia:
Polisi
Jaksa
Hakim
Advokat
11. Polisi adalah suatu pranata umum sipil
yang mengatur tata tertib (orde) dan
hukum.
Kepolisian atau polisi berperan untuk
menerima, menyelidiki, menyidik suatu
tindak pidana yang terjadi dalam ruang
lingkup wilayahnya
12. pegawai pemerintah
dalam bidang hukum
yang bertugas
menyampaikan
dakwaan atau tuduhan
di dalam proses
pengadilan terhadap
orang yang diduga
telah melanggar hukum.
Kejaksaan akan
menjalankan fungsi
pengecekan BAP dan
analisis bukti-bukti serta
saksi untuk diajukan ke
pengadilan
13. Sebutan bagi seseorang yang berprofesi
memberikan bantuan hukum secara
swasta - yang semula terdiri dari
berbagai sebutan, seperti advokat,
pengacara, konsultan hukum, penasihat
hukum
14. pejabat yang memimpin persidangan
Dibagi menjadi 3 : Hakim Karier, Hakim
Non Karier, Hakim Ad Hoc
15. lembaga pemerintah yang dibentuk
untuk memerangi korupsi
Lembaga ini masih dibilang lembaga
Adhoc karena belum memiliki penyidik
sendiri.
16. Forum publik, resmi, dimana kekuasaan publik
ditetapkan oleh otoritas ukum untuk menyelesaikan
perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil,
buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum.
Peradilan di Indonesia meliputi :
MA
MK
KY
Peradilan Umum
Peradilan Agama
Peradilan Tata Usaha Negara
Peradilan Pajak
17. Mahkamah Agung atau Supreme Court
adalah pengadilan tertinggi di suatu negara
Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi
negara dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia yg merupakan pemegang
kekuasaan kehakiman bersama dengan MA
Komisi Yudisial adalah Lembaga negara yang
dibentuk berdasarkan UU no 22 tahun 2004
yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan
mengusulkan nama calon hakim agung
18.
19.
20. Peradilan Militer adalah lingkungan
peradilan di bawah Mahkamah Agung
yang melaksanakan kekuasaan
kehakiman mengenai kejahatan-
kejahatan yang berkaitan dengan
tindak pidana militer
Dibagi menjadi 3:
Pengadilan Militer
Pengadilan Militer Tinggi
Pengadilan Militer Utama
21. Peradilan Tata Usaha Negara adalah
lingkungan peradilan di bawah
Mahkamah Agung yang melaksanakan
kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang
mencari kekuasaan kehakiman
terhadap sengketa Tata Usaha Negara
Dibagi menjadi 3 :
Pengadilan Tata Usaha Negara
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Pengadilan Khusus: Pengadilan Pajak