1. Diskusi mengenai model pembangunan nasional antara GBHN dan RPJP, keduanya dianggap memiliki pola pembangunan yang menekankan pada pembangunan ekonomi dan stabilitas politik.
2. Perlu menguji kembali paradigma pembangunan nasional apakah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila atau cenderung mengikuti liberalisme pragmatis.
3. GBHN diusulkan kembali dengan paradigma Pancasila sebagai dasar, bukan h
1. Diskusi Publik Kelompok Kerja Petisi 50 - 26/1/2016
GBHN: Pragmatisme
Evolutif atau Idealisme
Pancasila?
Aji Dedi Mulawarman
Yayasan Rumah Peneleh
Dosen FEB Univ. Brawijaya
Rumah Peneleh
2. Indonesia & Tujuan Negara
Pancasila
Dasar
Negara
UUD 1945
Pembukaan
UUD1945
1945-1965
Belum
menjalankan
amanah UUD
1945 utk
menetapkan
GBHN
1966-1998
GBHN
diterapkan
melalui Tap
MPR No. IV
tahun 1973
1998-skrg
GBHN
dihilangkan
diganti UU
RPJPN
2005-2025
Paradigma
Pembangunan
Dikotomi
Politik-
Ekonomi
Paradigma
Pembangunan
Ekonomi
sebagai Sentral
Paradigma
Pembangunan
Pragmatisme
Politik-
Ekonomi
PJP-Repelita RPJP-RPJMPola Parsial
Tujuan
Negara
3. ISU TEKNIS
❖ Secara teknis GBHN merupakan Model Pembangunan dengan
Pola Umum Pembangunan Nasional yang merupakan turunan
dari tujuan negara dan terinci dalam Pola Dasar Pembangunan
Nasional, Pola Umum PJP, dan Repelita 5 tahunan
❖ RPJP juga merupakan Model Pembangunan dengan tahapan
RPJPN 25 tahun dan RPJMN 5 tahun
❖ Tetapi keduanya memiliki kesamaan, implementasi Tujuan
Negara yaitu penekanan pada Pembangunan Ekonomi sebagai
Sentral, dengan pembeda pada Stabilitas Politik di Era GBHN
dan Demokrasi Politik di Era RPJP
4. ISU KONSTITUSI
❖ GBHN di aras Tap MPR, sedangkan RPJP melalui UU
❖ Kekuatan GBHN akan mengendalikan Presiden di
bawah MPR, sehingga kekuatan Politik ada di Partai
Politik
❖ Kekuatan RPJP pada kekuatan Presiden melalui
implementasi Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden
sesuai RPJPM 5 tahunan
5. ISU PARADIGMATIK
❖ Baik GBHN maupun RPJP memiliki pola paradigma
pembangunan yang cenderung menguatkan Politik dan
Ekonomi sebagai gagasan implementasi Tujuan Negara
❖ Paradigma Politik dan Ekonomi merupakan pola
Demokrasi Liberal yang berorientasi pada Pragmatisme
Negara - mengikuti pola Developmentalisme-nya
Huntington-Fukuyama atau yang biasa disebut Human
Socioeconomic Development (Fukuyama, 2015) yang
ditengarai sendiri olehnya merupakan POLITICAL
DECAY
6. NEOLIBERALISM
Political Development
Human Socioeconomic Development
Economic Growth Social Mobilization
Ideas/Legitimacy
"... Evolution in Ideas Concerning Legitimacy. Legitimacy represents a broadly
shared perception that social arrangement are just. Ideas regarding legitimacy
evolve over time. This evolution is sometimes a by product of changes in the
economy or society, but there are numerous junctures at which they act as
independent drivers of the other dimension of development
The State Rule of Law Democracy
(Fukuyama, 2015)
7. Evolusi Pancasila? Mungkinkah?
❖ Liberalisme berorientasi pada Independesi Evolutif
Negara sesuai perkembangan Modernisasi dalam hal
Pertumbuhan Ekonomi dan Mobilisasi Sosial, artinya
negara diarahkan pada puncak Freedom by Self Interest
in Humanity Condition.
❖ Pertanyaannya adalah apakah kita akan menggerakkan
Pancasila yang evolutif sesuai desain global atau kita
pusat Peradaban? Tidak perlu lagi itu Normative Values
yang menjadi Kekuatan Pancasila?
8. Menguji Kesaktian Pancasila!!!
❖ Dimana kekuatan Pancasila sebagai Desain
Kebudayaan dan Dasar Negara?
❖ Apakah Sila-sila Pancasila perlu Evolusi mengikuti Pola
Liberalisme pula? Ketuhanan, Keadaban Manusia,
Persatuan, Syuro dan Ekonomi Kerakyatan harus
berubah mengikuti Liberalisme pula?
9. PANCASILA ATAU LIBERAL?
1 KETUHANAN YANG MAHA ESA
2 KEMANUSIAAN ADIL BERADAB
3 PERSATUAN
4 - HIKMAH & MUSYAWARAH
5 - KEADILAN SOSIAL
PENDIDIKAN SEKULER
KEBUDAYAAN GLOBAL
OTONOMI DAERAH - NPM
DEMOKRASI - PEMILU ULTRA LIBERAL
EKONOMI APBN & KORPORATOKRASI
11. GBHN tidak hanya bersifat Teknis
❖ Sudah saatnya kita tidak terjebak hanya pada isu teknis
dalam menggagas kembali GBHN.
❖ GBHN harus kuat oleh kemungkinan nilai-nilai ideas/
legitimacy berorientasi pertumbuhan ekonomi dan
mobilisasi sosial bersifat evolutif dan pragmatis yang
menjadi dasar kekuatan neo developmentalisme
fukuyama yang ternyata terbukti mengalami political
decay (pembusukan politis) oleh para teknokrat dan
birokrasi
12. GBHN tidak hanya bersifat Konstitusional
❖ Gagasan GBHN tidak hanya bersifat Konstitusional
yang berujung pada kepentingan politik
❖ GBHN didesain dengan tetap menghindari kerangka
konstitusi yang dijadikan alat untuk mendelegitimasi
kekuasaan presiden atas nama kuasa MPR yang bersifat
tendensius politis
❖ GBHN harus masuk pada aras konstitusi yang benar-
benar didasari pada kepentingan perubahan politik
untuk sebesar2nya kemakmuran masrakat
13. GBHN ber PARADIGMA PANCASILA ASALI
❖ Perlu saatnya melakukan konsolidasi sosial atas
perubahan sistem kenegaraan bila memang GBHN
menjadi ruang perubahan secara terstruktur dengan ruh
Pancasila dan UUD 1945 asali
❖ Pengembangan desain GBHN harus diarahkan tidak
hanya mengedepankan pola teknis dan konstitusional
saja, tetapi juga lebih mendasar adalah pola
paradigmatik substantif yang berbeda dengan desain
Neo Developmentalisme Liberal
14. ❖ Paradigma Pembangunan sebagai pola dasar pembentukan
GBHN, harus mengacu pada Pancasila dan UUD 1945, dan
dengan itu desainnya tidak mengedepankan aras politik dan
ekonomi yang mengendalikannya, tetapi harus bergeser pada
tujuan jangka panjang yang lebih mementingkan kesejateraan dan
kepentingan seluruh entitas masyarakat.
❖ Untuk itu Aras Kebudayaanlah yang seharusnya menjadi kata
kunci Desain GBHN, dengan meletakkan seluruh aras
kepentingan nasional mulai dari pendidikan, hukum, ekonomi,
politik, kesejahteraan sosial, pertahanan, keamanan, kesehatan san
lainnua dalam bingkai konstitusi yang bersifat jangka panjang
GBHN ber PARADIGMA PANCASILA ASALI
15. ❖ Pancasila dan UUD1945 harus benar-benar dapat diturunkan
secara operasional dalam bingkai kebudayaan yang
mengedepankan konsoldasi dan kekuatan masyarakat dalam
bingkai kebudayaan berbhineka tunggal ika
❖ Pendidikan berbasis pada penguatan religiusitas dan
keyakinan keagamaan harus dapat menjadi peletak seluruh
sistem sosial secara nasional
❖ Produktivitas pemuda dan kinerja ekonomi kerakyatan juga
harus menjadi titik utama pemberdayaan ekonomo masyarakat
GBHN ber PARADIGMA PANCASILA ASALI
16. ❖ Pendidikan berbasis pada penguatan religiusitas dan
keyakinan keagamaan harus dapat menjadi peletak
seluruh sistem sosial secara nasional
GBHN ber PARADIGMA PANCASILA ASALI