akuntansi

1. 1. Pajak adalah
Kontribusi wajib kepada negara yang terutang
oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-undang (UU),
dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. 2. Wajib Pajak (WP)
Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

3. 3. Pengusaha kena pajak (PKP)
Pengusaha yang melakukan penyerahan barang
kena pajak dan/atau jasa kena pajak (BKP/JKP),
yang dikenai pajak berdasarkan UU Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan perubahannya.

4. 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak
sebagai sarana dalam administrasi perpajakan,
yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri
atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan
hak dan kewajiban perpajakannya.

5. 5. Faktur Pajak
Bukti penguatan pajak yang dibuat oleh PKP
yang melakukan penyerahan pajak

6. 6. (PPN)
Pajak Pertambahan Nilai
pasal 7 ayat (1) : Tarif PPN (Pajak
Pertambahan Nilai) adalah 10% (sepuluh
persen)

7. 7. Masa pajak adalah
jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib
pajak untuk menghitung, menyetor, dan
melaporkan pajak yang terutang dalam suatu
jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan
dalam UU.

8. 8. Tahun pajak adalah
jangka waktu satu tahun kalender, kecuali bila
wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak
sama dengan tahun kalender.

9. 9. Pajak terutang adalah
pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam
masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam
bagian tahun pajak, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

10. 10. Surat pemberitahuan atau SPT, adalah
surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran
pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak,
dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

11. 11. Surat setoran pajak atau SSP, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang
telah dilakukan dengan menggunakan formulir
atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk
oleh Menteri Keuangan.

12. 12. Surat ketetapan pajak, adalah
surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan
pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang
bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau
surat ketetapan pajak lebih bayar.

13. 13. Surat tagihan pajak (STP) adalah
surat dari otoritas pajak, dalam hal ini DJP,
kepada wajib pajak (orang pribadi atau badan)
untuk membayar tagihan pajak dan/atau sanksi
administrasi berupa bunga dan/atau denda.

14. 14. Penanggung pajak adalah
orang pribadi, atau badan yang bertanggung
jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil
yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban
Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

15. 15. Penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan, adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi
serta menemukan tersangkanya.

16. 14. Surat keputusan pengembalian
pendahuluan kelebihan pajak, adalah
surat keputusan yang menentukan jumlah
pengembalian pendahuluan kelebihan pajak
untuk wajib pajak tertentu.

17. 15. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah
pajak atas penghasilan berupa gaji, upah
honorarium, tunjangan, dan pembayaran
lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa
pun sehubungan dengan pekerjaan atau
jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
oleh orang pribadi sebagai subjek pajak
dalam negeri.

18. 16. Pajak Penghasilan Pasal 22
dikenakan kepada badan usaha tertentu, baik
usaha milik pemerintah, ataupun swasta yang
kegiatannya berhubungan dengan perdagangan
ekspor/impor dan juga penjualan barang mewah.

19. 17. Pajak Penghasilan Pasal 23
PPh pasal 23 merupakan pajak yang dipotong oleh
pemungut pajak yang dikenakan pada penghasilan
atas penyerahan jasa, hadiah, royalti, dan lainnya

20. 18. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2
pajak atas jenis penghasilan yang wajib pajak
dapatkan dan pemotongannya bersifat final oleh
wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi dan
tidak bisa di kreditkan dengan pajak penghasilan
terutang.

21. 19. Pajak Penghasilan Pasal 25
Pajak penghasilan ini merupakan pajak
penghasilan yang dibayar secara angsuran dengan
tujuan agar meringankan beban wajib pajak dan
pajak terutangnya dilunasi dalan jangka waktu satu
tahun dan pembayarannya tidak dapat diwakilkan
melainkan harus dilakukan sendiri.

22. 20. Pajak Penghasilan Pasal 26
Pph pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang
dipotong dari badan usaha di Indonesia
atas transaksi pembayaran seperti gaji, bunga dan
sejenisnya kepada Wajib Pajak Luar Negeri

23. 21. Pajak Penghasilan Pasal 29
PPh pasal 29 merupakan PPh kurang bayar dalam
SPT Tahunan PPh yang dihasilkan dari nilai pajak
terutang dikurangi dengan kredit PPh (PPh 21,
22,23 dan 24) dan PPh pasal 25 dari suatu
perusahaan dalam satu tahun pajak.

24. 22. Pajak Penghasilan Pasal 15
PPh pasal 15 adalah pajak yang dipungut dari
wajib pajak yang mempunyai atau pada bidang
industry pelayaran dan juga penerbangan
international. Adapun, bisnis lain yang bisa terkena
PPh 15 yaitu seperti perusahaan pengeboran
minyak.

25. 23. PPh Pasal 19
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 19 merupakan
pajak yang dipungut atas penilaian aset tetap yang
ketika dinilai kembali terdapat selisih untung
dan/atau harga beli untuk saat ini jauh lebih murah
dibandingkan nilai pasarannya. Sebagaimana yang
dimaksud dengan penilaian, yang mana dapat
diartikan sebagai revaluasi.