1. Modul Perkuliahan
Dosen Pengampu Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir,
CMA, MM, MPM
Hukum Bisnis Dan Lingkungan
Pokok Bahasan :
Hukum Perburuhan
Abstrack Kompetensi
Materi ini membahas tentang Hukum
Perburuhan
Mampu memahami dan
Mendefinisikan Tentang Hukum
Perburuhan
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh :
Ekonomi Akuntansi 7 WENNA SUSTIANY 43216010062
2. KATA PENGANTAR
Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan
Rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Makalah ini,
Shalawat dan salam tidak lupa saya sampaikan kepangkuan baginda Rasullulah
SAW yang telah membawa risalah untuk umat manusia Adapun Makalah yang
saya tulis adalah membahas “Hukum Perburuhan”
Tidak lupa saya sampaikan terima kasih atas semua batuan dan bimbingan dari
dosen bidang studi, Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, CMA, MM, MPM saya juga
mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang juga sudah
memberi kontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan
makalah ini.
Tentunya ada hal-hal yang ingin saya berikan kepada teman-teman dari hasil
makalah ini dari berbagai sumber baik internet atau memakai bahasa saya sendiri.
Oleh karena itu, saya harap makalah ini dapat menjadi sesuatu yang berguna bagi
kita bersama.
Saya menyadari bahwa dalam menyusun makalah ini masih jauh dari
kesempurnaan. Untuk itu, saya sebagai penulis sangat mengharapkan kritik dan
saran yang bersifat membangun guna sempurnanya makalah ini. Penulis berharap
semoga makalah ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada
umumnya.
Jakarta, 18 April 2019
Penyusun
3. BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Di negara-negara berkembang pada umumnya memiliki tingkat
pengangguran yang jauh lebih tinggi, dari angka resmi yang dikeluarkan oleh
pemerintah. Hal ini terjadi karena ukuran sektor informal masih cukup besar
sebagai salah satu lapangan nafkah bagi tenaga kerja tidak terdidik. Sektor
informal tersebut dianggap sebagai katup pengaman bagi pengangguran.
Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai
kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah pengangguran dan
setengah pengangguran yang besar, pendapatan yang relatif rendah dan kurang
merata. Sebaliknya penganggurandan setengah pengangguran yang tinggi
merupakan pemborosan-pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi
beban keluaarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapt mendorong
peningkatan keresahan sosial dan kriminal dan dapat menghambat pembangunan
dalam jangka panjang.
Hukum ketenagakerjaan adalah sekumpulan peraturan yang mengatur
hubungan hukum antara pekerja atau organisasi pekerja dengan majikan atau
pengusaha atau organisasi majikan dan pemerintah, termasuk di dalamnya adalah
proses-proses dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan untuk merealisasikan
hubungan tersebut menjadi kenyataan.
Menurut Moolenar hukum ketenagakerjaan adalah bagian dari hukum
yang berlaku yang pada pokonya mengatur hubungan antara tenagakerja dan
pengusaha, antara tenaga kerja dengan tenaga kerja, dan antara tenaga kerja
dengan pengusaha.
B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka rumusan masalah sebgai berikut :
1. Apa pengertian dari ketenagakerjaan dan tenaga kerja?
2. Bagaimana hubungan kerja dan hubungan industrial dalam ketenagakerjaan?
3. Bagaimana menerapkan pengupahan dan kesejahteraan para tenaga kerja?
4. 4. Mengapa terjadi mogok kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau
Lock Out?
5. Bagaimana cara menyelesaikan perselisihan perburuhan?
6. Apa sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada orang yang berbuat kesalahan
dalam perusahaan?
C. TUJUAN
Berdasarkan permasalahan diatas, yang menjadi tujuan dari makalah ini adalah:
1. Untuk mengetahui arti dari ketenagakerjaan dan tenaga kerja.
2. Untuk mengetahui bagaimana hubungan kerja dan hubungan industrial dalam
ketenagakerjaan.
3. Untuk mengetahui bagaimana menerapkan sistem pengupahan dan
kersejahteraan para tenaga kerja.
4. Untuk mengetahui alasan terjadinya mogok kerja dan Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) atau Lock Out.
5. Untuk mengetahui cara menyelesaikan perselisihan perburuhan.
6. Untuk mengetahui apa saja sanksi-sanksi yang akan diberikan oleh pelanggar
hukum yang berbuat kesalahan didalam perusahaan.
5. BAB II
PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN HUKUM PERBURUHAN
Yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap laki-laki atau
perempuan yang sedang dan atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam
maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan
ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada
waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
Selanjutnya, yang dimaksud dengan pekerja adalah tenaga kerja yang
bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan mendapat upah.
Sedangkan yang di maksud dengan upah disini adalah hak pekerja yang di terima
dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada
pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, di tetapkan
atau akan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan
perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja maupun keluarganya.
Hubungan yang mengatur sektor ketenagakerjaan ini disebut dengan
hukum ketenaga kerjaan atau hukum perburuhan. Yang dimaksud dengan hukum
perburuhan adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang hubungan kerja
dengan mana terdapat pekerjaan yang dilakukan oleh pihak buruh (tenaga kerja)
kepada pihak majikan (pengusaha) sebagai atasannya, dengan menerima upah.
Di samping itu, yang dimaksud dengan pengusaha adalah :
1. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan
suatu perusahaan milik sendiri.
2. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri
sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
6. 3. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di
Indonesia mewakili perusahaan yang berkedudukan bukan diluar wilayah
Indonesia.
Perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan memberlakukan prinsip-
prinsip yuridis sebagai berikut :
1. Landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenaga kerjaan yang baik.
2. Kesempatan dan pemberlakuan yang sama.
3. Perencanaan dan informasi ketenagakerjaan sebagai dasar mengatur
kebijakan.
4. Pembinaan hubungan industrial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
5. Pembinaan kelembagaan dan sarana hubungan industrial, seperti lembaga
Tripartit, Bipartit, kesepakatan kerja bersama dan lain-lain.
6. Perlindungan tenaga kerja.
7. Pelatihan kerja.
8. Pelayanan penempatan tenaga kerja.
9. Pembinaan dan perlindungan tenaga kerja.
10. Pengawasan ketenagakerjaan.
B. HUBUNGAN KERJA
Hubungan kerja ada yang merupakan hubungan kerja sektor formal dan
hubungan kerja sektor informal. Hubungan kerja sektor formal adalah hubungan
kerja yang terjalin antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja,
baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang mengandung
adanya unsur kepercayaan, upah dan perintah.
Sedangkan yang dimaksud dengan hubungan kerja sektor informal adalah
hubungan kerja yang terjalin antara pekerja dan orang perorangan atau beberapa
orang yang melakukan usaha bersama yang tidak berbadan hukum atas dasar
7. saling percaya dan sepakat dengan menerima upah dan atau imbalan atau bagi
hasil.
Hubungan kerja didasari atas suatu perjanjian kerja antara majikan dan
buruh, baik perjanjian kerja lisan ataupun perjanjian kerja tertulis. Perjanjian kerja
dibuat berlandaskan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut :
Ø Kemauan bebas dari kedua belah pihak.
Ø Kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak.
Ø Adanya pekerjaan yang diperjanjikan.
Ø Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum,
kesusilaan, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha
secara lisan dan atau tertulis, baik untuk waktu tertantu maupun untuk waktu tidak
tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu harus dibuat secara tertulis.
Perjanjian kerja berakhir manakala :
1. Pekerja meninggal dunia.
2. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.
3. Adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian
kerja yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.
5. Keadaan memaksa.
Di samping itu, yang dimaksud dengan “Perselisihan Hubungan Kerja”
adalah perselisihan yang disebabkan oleh ketidaksepahaman antara pengusaha dan
pekerja mengenai pelaksanaan hubungan kerja.
8. C. HUBUNGAN INDUSTRIAL
Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara
para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang meliputi pengusaha,
pekerja dan pemerintah. Hubungan industrial yang yang sesuai dengan keadaan di
Indonesia disebut dengan Hubungan Industrial Pancasila.
Hubungan indutrial meliputi pokok-pokok kerja sama sebagai berikut :
· Kerja sama produksi (partner in production).
· Kerja sama keuntungan (partner in profit).
· Kerja sama dalam tanggung jawab (partner in responsibility).
Hubungan industrial dilaksanakan dengan menggunakan sarana industrial sebagai
berikut :
· Serikat pekerja.
· Organisasi pengusaha.
· Lembaga kerja sama bipartit.
· Lembaga kerja sama tripartit.
· Peraturan perusahaan.
· Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).
· Penyelesaian perselisihan industrial.
Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan
musyawarah tentang masalah hubungan industrial di perusahaan yang anggotanya
terdiri dari unsur pengusaha dan unsur pekerja.
Sedangkan yang dimaksud dengan Lembaga Tripartit adalah forum
komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah hubungan industrial di
perusahaan yang anggotanya terdiri dari unsur pengusaha, pekerja dan
pemerintah.
9. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh
pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan. Kecuali
yang telah memiliki kesepakatan kerja bersama, maka setiap perusahaan wajib
memiliki peraturan perusahaan yang disahkan oleh menteri yang berwenang.
Peraturan perusahaan minimal memuat hal-hal sebagai berikut:
· Hak dan kewajiban pengusaha.
· Hak dan kewajiban pekerja.
· Syarat kerja.
· Tata tertib perusahaan.
· Jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.
Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang dalam bahasa Inggris disebut dengan
Collective Labor Agreement adalah hasil dari suatu perundingan yang
diselenggarakan oleh serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja dengan
pengusaha atau gabungan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, untuk
mengatur dan melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak.
Masa berlakunya kesepakatan kerja bersama adalah maksimum 2 (dua)
tahun dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) tahun. Suatu kesepakatan
kerja bersama berisikan antara lain hal-hal sebagai berikut :
· Hak dan kewajiban pengusaha.
· Hak dan kewajiban pekerja dan serikat pekerja.
· Tata tertib perusahaan.
· Jangka waktu berlakunya kesepakatan kerja bersama.
· Tanggal mulai berlakunya kesepakatan kerja bersama.
Sedangkan yang dimaksud dengan serikat pekerja adalah organisasi pekerja yang
bersifat mandiri, demokratis, bebas dan bertanggung jawab yang dibentuk dari,
10. oleh, dan untuk pekerja guna memperjuangkan hak dan kepentingan kaum pekerja
dan keluarganya. Serikat pekerja berhak untuk :
1. Melakukan perundingan dalam pembuatan kesepakatan kerja bersama.
2. Sebagai pihak dalam penyelesaian perselisihan industrial.
Setiap pekerja berhak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja.
D. PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA
Ukuran filosofis dari pengupahan adalah bahwa setiap pekerja tanpa
memperbedakan jenis kelamin berhak untuk memperoleh penghasilan yang layak
bagi kemanusiaan. Karena itu, besarnya upah haruslah layak dan sekali-kali tidak
boleh di bawah besarnya upah minimum yang di tetapkan oleh pemerintah per
wilayah. Namun demikian, selain dari kewajiban upah minimum, perlindungan
pekerja dalam bidang pengupahan dilakukan dengan jalan sebagai berikut :
· Kebijaksanaan upah minimum seperti telah disebutkan.
· Kebijaksanaan upah kerja lembur.
· Upah tidak masuk kerja karena sakit.
· Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar
pekerjaannya.
· Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya.
Dalam hal perusahaan pailit atau dilikuidasi, maka upah pekerja merupakan
hutang yang didahulukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam
menetapkan kebijakan pengupahan nasional, dibentuklah Dewan Pengupahan
Tingkat Nasional dan Tingkat Daerah, yang anggotanya terdiri atas wakil-wakil
dari pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja, perguruan tinggi dan
pakar.
11. Pada prinsipnya, upah dibayar sebagai imbalan dari prestasi kerja dari pihak
pekerja. Karena itu, pada prinsipnya upah tidak dibayar jika pekerja tidak
melaakukan pekerjaan. Akan tetapi, pengusaha wajib membayar upah menurut
tata cara yang diatur oleh perundang-undangan, meskipun terjadi hal-hal sebagai
berikut :
· Pekerja sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan.
· Pekerja tidak masuk kerja karena berhalangan.
· Pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan
kewajiban kepada negara.
· Pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan
kewajiban agamanya.
· Pekerja bersedia melakukan pekerjaan, tetapi pengusaha tidak
mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun karena halangan yang
dialami pengusaha.
· Pekerja melaksanakan hak istirahat dan cuti.
· Pekerja melaksanakan tugas organisasi pekerja atas persetujuan pengusaha.
Selanjutnya, dalam hubungan dengan kesejahteraan pekerja, maka pengusaha
diwajibkan oleh hukum untuk menyediakan fasilitas pekerjaan sesuai dengan
kemampuan perusahaan, kedudukan dan kebutuhan pekerja.
Di antara fasilitas yang diberikan kepada pekerja adalah sebagai berikut:
· Fasilitas perumahan.
· Fasilitas kendaraan.
· Pemberian bonus.
· Tunjangan Lebaran dan hari Natal, dan lain-lain bagi yang beragama lain.
· Cuti tahunan, hamil, dan lain-lain.
12. · Pembentukan koperasi karyawan.
· Pendidikan dan pelatihan kerja
. Jaminan sosial tenaga kerja.
· Dan lain-lain.
E. MOGOK KERJA
Mogok kerja adalah tindakan pekerja secara bersama-sama menghentikan
atau memperlambat pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan penyelesaian
perselisihan industrial yang dilakukan, agar pengusaha memenuhi tuntutan
pekerja. Mogok kerja adalah hak dari pekerja dan hanya dapat dilakukan di
perusahaan yang bersangkutan, yang harus diberitahukan secara tertulis kepada
pengusaha dan instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan. Pemberitahuan tertulis tersebut dilakukan dalam waktu minimal
24 jam sebelum tindakan mogok dan harus ditandatangani oleh pengurus serikat
pekerja dan wakil pekerja.
F. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DAN LOCK OUT
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja
karena sesuatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban
pekerja dan pengusaha.
Pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan oleh pengusaha setelah
segala daya upaya untuk menghindarinya ternyata gagal. Pemutusan hubungan
kerja haruslah dimusyawarahkan dengan oleh pengusaha kepada serikat pekerja
atau dengan pekerja yang bersangkutan apabila pekerja belum menjadi anggota
serikat pekerja.
Pemutusan hubungan kerja tidak dapat dilakukan (dilarang) dalam hal-hal sebagai
berikut :
· Pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter
selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus.
13. · Pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi
kewajiban terhadap negara.
· Pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya.
· Pekerja menikah, hamil, melahirkan, atau gugur kandungan.
· Pekerja mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan
pekerja lainnya di dalam suatu perusahaan, kecuali hal tersebut telah diatur dalam
peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama.
· Pekerja mendirikan menjadi anggota dan/atau menjadi pengurus serikat
pekerja.
Sementara itu, mungkin juga terjadi suatu penutupan perusahaan dalam hubungan
dengan perselisihan hubungan industrial ini. Penutupan perusahaan (lock out)
adalah tindakan (hak) dari pengusaha untuk menghentikan sebagian atau seluruh
kegiatan perusahaan sebagai akibat penyelesaian perselisihan industrialyang tidak
mencapai kesepakatan, supaya pekerja tidak mengajukan tuntutan yang
melampaui kewenangan perusahaan.
Lock out tersebut hanya dapat dilakukan setelah pihak pengusaha
memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada serikat pekerja dan/atau wakil
pekerja dan instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan.
G. KESELAMATAN DAN PERLINDUNGAN KERJA
Untuk menjaga keselamatan dan perlindungan kerja, perundang-
undanagan di bidang ketenagakerjaan mengharuskan pengusaha memperhatikan
rambu-rambu hukum sabagai berikut :
1. Dilarang mempekerjakan anak, kecuali karena alasan-alasan tertentu
terpaksa dilakukan. Anak adalah orang yang masih berumur kurang dari 15 (lima
belas) tahun.
2. Bagi anak-anak yang dipekerjakan karena terpaksa disebabkan alasan-alasan
tertentu tersebut wajib diberikan perlindungan khusus.
14. 3. Dilarang mempekerjakan orang muda untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu
atau pekerjaan-pekerjaan dengan situasi tertentu. Orang muda adalah orang (laki-
laki atau perempuan) berumur antara 15 sampai dengan 18 tahun.
4. Dilarang mempekerjakan orang perempuan untuk pekerjaan-pekerjaan
tertentu atau pekerjaan-pekerjaan dengan situasi tertentu atau pada waktu tertentu
seperti malam hari kecuali dengan izin khusus.
5. Pengusaha wajib mengikuti ketentuan jam kerja dan lembur.
6. Pekerja berhak mendapat waktu istirahat kerja, cuti tahunan dan cuti hamil.
7. Pekerja wanita tidak diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua waktu
haid.
8. Dilarang mempekerjakan orang pada hari libur resmi, kecuali untuk
pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memerlukan pekerjaan terus-menerus.
H. PERSELISIHAN PERBURUHAN
Yang dimaksud dengan perselisihan buruh adalah perselisihan mengenai
subjek-subjek sebagai berikut:
1. Pelaksanaan syarat-syarat kerja di perusahaan.
2. Pelaksanaan norma kerja di perusahaan.
3. Hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja.
4. Kondisi kerja di perusahaan.
Apabila terjadi perselisihan perburuhan, maka para pihak yang berselisih dapat
menempuh jalu-jalur sebagai berikut :
Tahap I : Melakukan musyawarah untuk mufakat.
Tahap II : Jika tidak tercapai musyawarah, para pihak dapat menempuh
jalur-jalur sebagai berikut :
1. Julur Pengadilan.
15. 2. Jalur Luar pengadilan.
Apabila yang ditempuh adalah jalur luar pengadilan, maka tersedia alternatif-
alternatif sebagai berikut :
1. Arbitrase, yang anggotanya ditunjuk oleh pihak yang berselisih.
2. Mediasi. Dilakukan atas permintaan salah satu atau kedua belah pihak yang
berselisih. Proses mediasi ini menghasilkan suatu persetujuan bersama (yang
dibuat oleh mediator), persetujuan mana ditandatangani oleh pihak yang berselisih
dan mediator.
3. Apabila penyelesaian perselihan tidak dapat diselesaikan melalui lembaga
mediasi, maka dengan memberitahukan kepada pihak yang berselisih, pihak
mediator segera melimpahkan perselisihan tersebut kepada Lembaga
Penyelesaian Perselisihan Industrial, yang dahulunya berbentuk Panitia
Penyelesaian Perburuhan Pusat (P4P). Lembaga penyesaian perselisihan industrial
adalah lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan perselisihan industrial atau
lembaga peradilan di bidang ketenagakerjaan.
Perselisihan industrial adalah perselisihan antara pengusaha atau gabungan
pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja karena tidak adanya persesuaian
paham mengenai pelaksanaan syarat-syarat kerja, pelaksanaan norma kerja,
hubungan kerja dan atau kondisi kerja.
I. PENYIDIKAN, PEMIDANAAN DAN SANKSI-SANKSI
Hukum menyediakan sanksi-sanksi atas pelanggaran ketentuan di bidang
ketenagakerjaan. Sanksi pidana penjara dan denda dapat dijatuhkan kepada
pelanggaran-pelanggaran ketentuan tertentu, yang besarnya hukuman bergantung
kepada jenis pelanggaran yang dilakukan. Dalam penjatuhan sanksi pidana ini,
proses penyidikan dilakukan selain oleh penyidik pejabat Polisi Republik
Indonesia, juga dapat dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu
dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di
bidang ketenagakerjaan yang diberi wewenang khusus untuk itu, dan dapat
menjalankan tugasnya sebagai penyidik sebagimana dimaksud dalam KUHAP.
16. Selain dari sanksi pidana, tersedia juga sanksi-sanksi perdata, seperti ganti rugi
jika memang ada kerugian perdata menuruti prosedur gugatan perdata biasa, atau
prosedur-prosedur alternatif.
Selanjutnya, terdapat juga sanksi administrasi bagi para pelanggar hukum
ketenagakerjaan. Sanksi-sanksi administrasi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Teguran.
2. Peringatan tertulis.
3. Denda.
4. Pembatasan kegiatan usaha.
5. Pembekuan kegiatan usaha.
6. Pembatalan persetujuan.
7. Pembatalan pendaftaran.
8. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi.
9. Pencabutan izin.
17. BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Di dalam Persepektif islam itu sendiri juga
menyinggung tentang hukum ketenagakerjaan atau perburuhan. Sudah seharusnya
buruh diperlakukan secara manusiawi dengan diberi hak untuk hidup secara layak,
bukan malah ditindas. Islam berpandangan bahwa modal tidak dapat
menghasilkan laba tanpa adanya seorang pekerja (buruh). Hubungan yang
mengatur sektor ketenagakerjaan ini disebut dengan hukum ketenaga kerjaan
atau hukum perburuhan. Yang dimaksud dengan hukum perburuhan adalah
ketentuan hukum yang mengatur tentang hubungan kerja dengan mana terdapat
pekerjaan yang dilakukan oleh pihak buruh (tenaga kerja) kepada pihak majikan
(pengusaha) sebagai atasannya.
B. SARAN
Berkembangnya hukum perburuhan diawali adanya campur tangan
penguasa (pemerintah) terhadap perjanjian yang dibuat oleh buruh dan majikan.
Tujuannya adalah untuk melindungi buruh yang ekonominya lemah. Sebelum ada
perjanjian tersebut dari pemerintah perjanjian seorang buruh dengan majikan
adalah perjanjian biasa.
18. DAFTAR PUSTAKA
Adzani. Risa Danna. 2016.
https://risadannaadzani.blogspot.com/2016/05/makalah-tentang-perburuhan-
dan.html. (Kamis, 18 April 2019. Jam 07.30)
Irawan. Linda. 2012. https://lindairawan05.blogspot.com/2012/06/makalah-
ketenagakerjaan-dan-perburuhan.html. (Kamis, 18 April 2019. Jam 09.10)
