2. Pengertian
● DPS adalah suatu badan yang bertugas
mengawasi pelaksanaan keputusan
DSN di lembaga keuangan syariah.
● DSN adalah dewan yang dibentuk MUI
yang bertugas dan memiliki
kewenangan untuk memastikan
kesesuaian antara produk, jasa, dan
kegiatan usaha bank dengan prinsip
syariah.
3.
4.
5.
6.
7. Ada Tiga Sebab yang Melatar Belakangi Atas Berdirinya
DSN-MUI
1. DSN-MUI dibentuk untuk mewujudkan aspirasi umat Islam tentang perekonomian dan
mendorong penerapan ajaran Islam dalam perekonomian/keuangan.
2. DSN sebagai wadah koordinasi para Ulama tentang masalah ekonomi/keuangan yang
memerlukan fatwa untuk kesamaan penanganan oleh DPS
3. Untuk mendorong penerapan ajaran Islam,Perekonomian./keuangan DSN berperan aktif
dalam menghadapi perkembangan masyarakat dalam hal ekonomi keuangan
8. Tujuan DSN-MUI
Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu problematika dalam hal ekonomi syariah.
Seperti Otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam dan luar negeri.
Memberikan dan mencabut rekomendasi bagi DPS pada LKS dan LBS.
Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS yang menjadi dasar tindakan hukum terhadap
pihak yang terkait dan menjadi landasan bagi ketentuan atau aturan yang dikeluarkan oleh
instansi yang berwenang,seperti Departemen keuangan dan Bank Indonesia.
Dan mengusulkan pada pihak yang berwenang untuk menindak yang menyimpang
Menjatuhkan peringatan kepada LKS/LBS yang menyimpang dari fatwa DSN.
9. Tugas dari DPS
Menyampaiakan laporan hasil pengawasan syariah minimal enam bulan
sekalikepada direksi ,komisaris dan Dewan Pengawas Nasional dan Bank
Indonesia.
Memastikan dan mengawasi kegiatan operasional bank sesuai dengan
fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
Mengkaji suatu produk atau jasa baru yang belum ada fatwa untuk
dimintakan fatwa kepada DSN.
Menentukan nilai-nilai aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan
produk yang dikeluarkan bank
Menurut ketentuan Pasal 27 Peraturan Bank Indonesia
10. Kedudukan DSN-
MUI dan DPS
DSN-MUI adalah lembaga yang independen
dalam mengeluarkan fatwa sebagai bahan
sumber yang berhubungan dengan
ekonomi,keuangan atau perbankan. DSN-
MUI memiliki peran yang sangat penting
untuk meningkatkan perbankan syariah dan
menjaga kepatuhan bank pada hukum
islam.
11. Dalam Buku yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
Dijelaskan bahwa DPS Mempunyai Tiga Kedudukan :
Sebagai penasehat dan pemberi saran
kepada direksi, pimpinan Unit Usaha
Syariah, dan pimpinan kantor cabang
syariah mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan aspek syariah.
01
Sebagai perwakilan DSN yang
ditempatkan pada bank. DPS
wajib melaporkan kegiatan
usaha dan perkembangan bank
syariah yang diawasinya kepada
DSN minimal satu kali dalam
satu tahun.
03
02
Sebagai mediator antara bank
dengan DSN dalam
mengkomunikasikan usul dan
saran pengembangan produk
dan jasa bank yang
memerlukan kajian dan fatwa
dari DSN.
12. Fungsi DPS
Fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut :
DPS melakukan pengawasan secara periodik pada
lembaga keuangan syariah yang berada di bawah
pengawasannya.
DPS berkewajiban mengajukan usul-usul
pengembangan lembaga keuangan syariah kepada
pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional
lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada
DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun
anggaran.
DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang
memerlukan pembahasan DSN.
13. Problematika DPS
Ada beberapa faktor utama penyebab peran dan fungsi dewan pengawas
syariah belum optimal di Indonesia, antara lain.
Lemahnya status hukum hasil penilaian kepatuhan syariah oleh DPS
akibat ketidak efektivan dan ketidak efesienan mekanisme pengawasan
syariah dalam perbankan syariah di Indonesia saat ini.
Terbatasnya keterampilan sumber daya DPS dalam masalah audit,
akuntansi, ekonomi, dan hukum bisnis.
Belum adanya mekanisme dan struktur kerja yang efektif dari DPS dalam
melaksanakan fungsi pengawasan internal syariah dalam bank syariah.
