Politik dan strategi nasional Indonesia ditentukan oleh berbagai tingkatan kewenangan mulai dari presiden, menteri, hingga kepala daerah. Hal ini didasarkan pada tujuan pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat sesuai UUD 1945 dan ideologi Pancasila. Sistem manajemen nasional diperlukan untuk menyelaraskan perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan di semua tingkatan pemerintahan.

1. BAB II
PEMBAHASAN
A. POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
1. Pengertian Politik
Kata “politik”secaraetimologisberasaldari bahasyunani poitenia yangakar katanya
adalahpolis berarti kesatuanmasyarakatyangberdiri sendiri,yaituNegara,dan teia
yang berarti urusan.Dalambahasa Indonesia,Politicsmempunyaimaknakepentingan
umumwarganegarasuatu bangsa.Politikmerupakansuaturangkaianasas,prinsip,
keadaan,cara, dan alatyang digunakanuntukmencapai tujuantertentuyang
dikehendaki
Politiksecaraumummenyangkutprosespenentuantujuannegaradancara
pelaksanaannya.Pelaksanaantujuanitumemerlukakankebijakankebijakanumum
(publicpolcies) yangmenyangkutperaturan,pembagian,ataualokasi sumberdayayang
ada. Penentuankebijakanumum,peraturan,pembagian,ataualokasi sumberdayayang
ada memerlukankekuasaandanwewenang(autority).Kekuasaandanwewenangini
memainkanperananyangsangatpentingdalampembinaankerjasamadanpenyelesaian
konflikyangmungkinmuncul dalamprosespencapaiantujuan.
2. Unsur-unsur dalam Politik
a. Negara
Negaramerupakansuatuorganisasi dalamsuatuwilayahyangmemilikikekuasan
tertinggi yangditaati olehrakyatnya.Negarajugamerupakanbentukmasyrakatdan
organisasi politikyangpalingutamadalamsuatuwilayahyangberdaulat
b. Kekuasaan
Kekuasaanadalahkemampuanseseorangataukelompokuntukmempengaruhi
tingkahlakuorang atau kelompoklainsesuai keinginannya.Dalampolitik,perlu
diperhatikanadalahbagaimanmempertahankandanmelaksanakannya
c. PengambilanKeputusan
Pengambilankeputusanadalahaspekutamapolitik. Jadi Politikadalahpengambilan
keputusanmelalui saranumum.Keputusanytangdiambil menyangkutsektorpublik
dari suatunegara
d. KebijakanUmum
Kebijakanmerupakansuatukumpulankeputusanyangdiambil seseorangatau
sekelompokpolitikdalammemilihtujuan.Dasarpemikirannyaadalahbahwa
masyrakatmemilikibeberapatujuanbersamayangingindicapai bersamapula.
Dengandemikianperluadarencanayangmengikatyangdirumuskandalam
kebijakankebijakanolehpihakyangberwenang.
e. Distribusi
Distribusi merupakanpembagiandanpengalokasiannilai nilai (value)dalam
masyarakat.Nilai adalahsesuatuyangdi inginkandanpenting .Nilai harusdibagai

2. secara adil.Politikmembicarakanbagaimanapembagiandanpengalokasiannilai
secara mengikat.
3. Pengertian Strategi
Strategi berasal dari bahasayunani “strategia”yangdiartikansebagai theart of
general atau seni seorangpanglimayangbiasanyadigunakandalampeperangan.
MenurutKarl fontclausewitz(1780-1831) strategi adalahpenggunaanpertempuran
untukpeperangan.Sementaraituperangitusendiri merupakankelanjutandari politik
Pada abadmodernseperti sekarangpenggunaankatastrategi tidaklagi terbataspada
konsepatauseni perangpanglimadalampeperangantetapisudahdigunakansecara
luastermasukdalamilmuekonomi ataupunbidangorahlaga,dalampengertianumum
strategi adalahcara untuk mendapatkankemenanganataupencapaiantujuan.Dengan
demikianstrategi merupakanseni danilmudalammenggunakansertamengembangkan
kekuatan(ideologi,politik,sosial budaya) untukmencapai tujuanyangtelahditetapkan
sebelumnya.
4. Politk dan Strategi Nasional
PolitikNasional diartikansebagai kebijakanumumdanpengambilankebijakanuntuk
mencapai suatucita-citadantujuannasional.Dengandemikiandefinisi politiknasional
adalahasas, haluan,usaha,kebijaksanaannegaratentangpembinaansertapenggunaan
kekuatan nasional untukmencapai tujuannasional.DanStrategi Nasional merupakan
cara melaksanakanpolitiknasionaldalammencapai sasarandantujuanyangditetapkan
dalamkontekspolitiknasional.Strategi nasional disusununtukpelaksanaan[politik
nasional misalnyastrategi jangkapendek,menengah,danjangkapanjang
5. Dasar Pemikiran Penyusunan politik dan Strategi Nasional
Dalampenyusunanpolitikdanstrategi nasional perludipahami pokok-pokokpikiran
yang terkandungdalamsistemmanajemennasional yangberlandaskanideologi
pancasila,UUD 1945, wawasannusantara,ketahanannasional.
Landasanpemikirandalamsistemmanajemennasionalini sangatpentingsebagai
kerangkaacuhandalam penyusunanpolitikdanstrategi nasional karenadidalamnya
terkandungdasarnegara,cita-citanasional,dankonsepstratgeisbangsaindonesia
6. Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
PolitikdanStrategi Nasionalyangberlangsungselamaini disusunberdasarkan
sistemkenegaraan menurutUUD1945. Sejaktahun1985 telahberkembangpendapat
yang menyatakanbahwajajaranpemerintahdanlembagatersebutdalamUUD 1945
merupakann“suprastrukturpolitik”.Lembaga-lembagatersebutadalahMPR(Majelis
PerwakilanRakyat),DPR(DewanPerwakilanRakyat),BPK (BadanPemeriksaan
Keuangan),danMA (MajelisAgung).Sementaraitubadan – badan yangada dalam
masyarakatdisebutsebagai “infrastrukturpolitik”yangmencakuppranatapolitikyang
ada dalammasyarakatseperti partai politik,organisasi kemasyarakatan,mediamassa,

3. kelompokkepentingan,dankelompokberpengaruh. Suprastrukturdaninfrastrukrur
politikharusdapatbekerjasamadanmemilikikekuatanyangseimbang.
Mekanisme penyusunanpolitikdanstrategi nasional ditingkatsuprastrukturpolitik
diaturolehpresidendandalammelaksanakantugasini presidendibantuolehberbagai
lembagatinggi negaralainnyasertadewan-dewanyangmerupakanbadankoordinasi,
seperti DewanStabilitasEkonomi Nasional,DewanPenerbangandanAntariksaNasional
RI, DewanMaritim,DewanOtonomi Daerahdan DewanStabilitasPolitikdanKeamanan.
Sesuai dengankebijakanpolitiknasional,penyelenggraannegaraharusmengambil
langkah-langkahpembinaanterhadapsemualapisanmasyarakatdengan
mencantumkansasaransektoralnya.Melalui pranata-pranatapolitik,masyarakatikut
berpartisipasi dalamkehidupanpolitiknasional.Dalamerareformasi saatini,
masyarakatmemilikiperanyangsangatbesardalammengontrol jalannyapolitikdan
strategi nasional yangditetapkanolehMPRataupunyangdilaksanakanolehpresiden.
Pandangan masyarakatterhadapkehidupanpolitik,ekonomi,dansosial budayaakan
selaluberkembangkarena:
 Semakintingginyakesadarnbermasyarakat,berbangsadanbernegara
 Semakinterbukaakal danpikiranuntukmemperjuankanhaknya
 Semakinmeningkatkemampuanuntukmenentukanpilihandalam
pemenuhankebutuhanhidup
 Semakinmeningkatkemampuanuntukmengatasipersoalanseiringdengan
semakintingginyatingkatpendidikanyangditunjangolehkemajuanilmu
pengetahuandanteknologi
 Semakinkritisdan terbukanyamasyrakatterhadapide baru
B. STRATIFIKASI POLITIK NASIONAL
1. Tingkat Penentu Kebijakan Puncak
a. Tingkatkebijakanpuncakmeliputi kebijakantertinggi yangmenyeluruhsecara
nasional danmencakuppenentuanundang-undangdasar,penggarisanmasalah
makropolitikbangsadannegarauntukmerumuskantujuannasional (national
goals) berdasarkanfalsafahpancasiladanUUD 1945. Hasil-hasilnyaberbentuk.
 Undang-undangyangkekuasaanpembuatanyaterletakdi tangan
presidendenganpersetujuanDPR(UUD 1945; pasal 5ayat (1) atau
peraturanpemerintahpengganti undang-undang(perpu) dalamhal
ihwal kepentinganyangmemaksa).
 Peraturanpemerintahuntukmengaturpelaksanaanundang-undang
yang wewenangpenerbitannyaberadadi tanganpresiden(UDD1945
pasal 5 ayat (2).
 Keputusanatauintruksi presidenyangberisikebijakan-kebijakan
penyelenggaraanpemerintahanyangwewenangpengeluarannya
beradadi tanganpresidendalamrangkapelaksaankebijakaannasional
dan perundang-undanganyangberlaku(UUD 1945, pasal 4 ayat (1)

4. b. Dalamhal dan keadaanyangmenyangkutkekuasaankepalanegara,seperti
tercantumpada pasal 10 sampai denganpasal 15 UUD 1945, tingkatpenentuaan
kebijakanpuncakini jugamencakupkewenanganpresidensebagai kepala
negara.Bentukhukumdari kebijakannasionalyangdiutentukan,ataupiagam
kepalanegara.
2. Tingkat Kebijakan Umum
Tingkatkebijakanumummerupakantingkatkebijakandibawahtingkatpuncakyang
lingkupnyajugamenyeluruhnasionaldanberupapenggarisanmengenai masalah
makro-strategisuntukmencapai tujuannasionaldalamsituasi dankondisi tertentu.
Kebijakanini adalahpenjabarankebijakanpuncakdalamrangkamerumuskanstrategi
administrasi,sistemdanprosedurdalambidangutamatersebut.Wewenangkebijakan
umumberadadi tanganmenteri berdasarkankebijakanpadatingkatdi atasnya.
Hasilnyadirumuskandalambentukperaturanmenteri,peraturanmenteri atauintruksi
menterti dalambidangpemerintahanyangdi pertanggungjawabkankepadanya.Dalam
keadaantertentumenteri jugadapatmengenaisuratederanmenteri.
3. Tingkat Penentu Kebijakan Khusus
Kebijakan khusus merupakan penggarisan terhadap sustu bidang utama (major
area) pemerintah. Wewenang pengeluaran kebijakan khusu ini terletak di tangan
pimpinan lembaga-lembaga nondepartemen. Hasil penentuan kebijakan dirumuskan
dalam bentuk peraturan, ke[utusan, atau intruksi pimpinan lembaga
nondapartemen/direktur jjendral. Hasil penentuan dari pimpinan lembaga
nondapartemen itu lazimnya merupakan pedoman pelaksaan. Di dalam tata laksana
pemerintahan,sekjensebagianpembantuutamamenteri bertugasmempersiapkan dan
merumuskankebijakanumummenteri danpimpinanrumah tangga dapartemen. Selain
itu,ada inspeklturjenderal dalam penyelenggaraan pengendalian dapartemen. Ia juga
mempunyai wewenang untuk membatu mempersiapkan kebijakan umum menteri.
4. Tingkat Penetuan Kebijakan Teknis
Kebijakan teknis meliputi penggarisan dalam satu sector dari bidang utama dalam
bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencan, program, dan
kegiatan.sementara itu ada 2 macm kekuasaan dalam pembuatan aturan di daerah
a) Wewenang penentuan pelaksaan kebijakan pemerintahan pusat di daerah
terletak di tangan gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah
pusatdi daerahyuridiksinyamasing-masing.Bagi daerahprovinsi,wewenangitu
berada di tangan gubernur, sedangkan bagi wali kota. Perumusan hasil
kebijaksanaan tersebut dikeluarkan dalam keputusan dan intruksi gubenur
untuk wilayah provinsi, serta keputusan dan instruksi bupati atau wali kota
untuk wilayah bupati dan wali kota.
b) Kepaladaerahberwenangmengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan
persetujuan DPRD. Perumusan hasil kebijakan tersebut di terbitkan sebagai
kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah. Provinsi atau

5. kota/kabupaten, serta keputusan dan intruksi kepala daerah provinsi atau
kato/kabupaten.
C. POLITIK PEMBANGUNAN NASIONAL DAN MANAJEMEN NASIONAL
Politikmerupakancarauntuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya.
Tujuan politik bangsa indonesia telah tercantum dalam pembukjaan UUD 1945, yaitu
melindungi segenap seluruh bangsa indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertibaan dunia berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadialan sosial.
Politik pembagunan sebagai pedomaan dalam pembagunan nasional memerlukan
kepanduantatanilai strukturdanproses.Keterpaduantersebutmerupakanhimpunanusaha
untuk mencapai efisiensi, daya guna, dan hasil guna sebesar mungkin dalaam penggunaan
sumber daya dan dana nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Karena itu di
perlukansistemmanajemennasional yang berfungsi memaadukan penyelenggaraan siklus
kegiataanperumusan,pelaaksaandanpengendalianpelaksaankebijaksaan manajerial yang
melibatkan pengembilan keputusan berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan
kehidupanberbangsadanbernegarauntukmewujudkan ketertiban nasional sosial, politik,
dan administrasi.
1. Makna Pembagunan Nasional
Pembagunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas dan masyarakat
indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi, serta dengan memperhatikan tantangan perkembangan global.
Pelaksaanya mengacu pada kepribadian bangsa-bangsa dan nilai luhur yang universal
untukmewujudkankehidupanbangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera,
maju, serta kuku kekuatan moral dan etikanya.tujuan pembagunan itu sendiri adalah
sebagai usaha.
Keikutsertaansetiap warag negaraa dalam pembagunan nasional dapat dilaakukan
dengan berbagai cara, seprti mengikuti program wajib belajar, membayar pajak,
melstarikan lingkungan hidup, menaati segala peraturan dan perundangan-undangan
yang berlaku , menjaga ketertibn dan keamaan dan lain-lain. Pembangunan nasional
mencakuphal-hal yangbersifatlahiriahdanbatiniah yang selaras, serasi dan seimbang.
Itulahsebabnyapembangunannasionalbertujuanmewujudkan manusia dan msyarakat
Indonesia yang seutuhnya, yakni sejahtera lahir dan batin.
Pembangunanyangbersifatlahiriahdilaksanakanuntukmemenuhikebutuhan hajat
hidupfisikmanusiamisalnyasandang,pangan,perumahan,perkantoran,dll. Sementara
itu pembangunan yang bersifat batiniah adalah pembangunan sarana dan prasarana
ibadah,rekreasi,hiburan,kesehatan, dll.Untukdapatmengetahui prosespembangunan
nasional itu berlangsung harus dipahami manajemen nasional yang terangkai dalam
sistem.
2. Visi dan Misi Pembangunan Nasional
Visi misi pembangunan nasional adalah pandangan terhadapa berbagai tantangan
persoalan kebangsaan dan kenegaraan lima tahun yang akann datang. Visi misi ini
sepenuhnya berlandaskan apa yang sudah dicapai oleh pemerintahan sekarang. Dasar

6. lainnya yang sangat penting adalah skala prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJPN
untuk periode 2010-2014 dimana disebutkan prioritasnya adalah “memantapkan
penataan kembali Indonesia disegala bidang” yang ditandai oleh peninngkatan rasa
aman dan damai, penignkatan kesadaran dan penegakan hukum, peningkatan
kesejahteraan rakyat, dan peningkatan daya saing perekonomian serta pembagunan
berkelanjutan. Adapun visi pembagunan nasional indonesia adalah:
a) Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman bersatu,
rukun, dan damai.
b) Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum,
kesetaraan, dan hak asasi manusia; serta
c) Terwujudnyaperekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan
penghidupan yang layak, serta memberikan pondasi yang kokoh bagi
pembagunan yang berkelanjutan. Sedangkan misi pembagunan nasional yang
merupakan turunan dari visis tersebut:
a. Mewujudkan indonesia yang aman dan damai
b. Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis serta
c. Mewujudkan Indonesia yang sejahtera
Di dalammewujudkanvisi danmenjkalankanmisipembangunannasional ditempuh
2 strategi pokok pembangunan, yaitu :
1) Strategi penataan kembali, Indonesia yang diarahkan pada sistem
ketatanegaraan yang dilandasi dengan berdirinya negara kebangsaan
Indonesia, yang meliputi Pancasila, UUD 1945, tetap tegaknya NKRI, serta
berkembangnya pluralisme dan keberagaman dengan prinsip Bhinneka
Tunggal Ika.
2) Strategi pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun
Indonesiadisegalabidangmerupakanperwujudanamandemenyang tertera
jelas dalam pembukaan UUD 1945.
 Strategi pembangunan pertama dimaksudkan untuk
mengembangkansistemsosial politikyangtangguhsehingga sistem
dan kelembagaan ketatanegaraan yang terbangun tahan
menghadapi berbagai goncangansebagai suatusistem sosial politik
yang berkelanjutan.
 Strategi pembangunan kedua, diarahkan pada dua sasaran pokok
yaitu pemenuhan hak dasar rakyat serta penciptaan landasan
pembangunan yang kokoh.
3. Manajemen Nasional
ManajemenNasioanal padadasarnyamerupakansuatusistem sehingga lebih tepat jika
digunakan istilah “ sistem manajemen Nasioanl “ layaknya sebuah sistem,
pembahasannya bersifat komprehensif-strategi-integral.
a) Unsur, struktur,dan proses
Secara sederhana unsur-unsur utama sistem manajemen Nasional bidang
ketatanegaraan meliputi hal-hal berikut :

7.  Negarasebagai “organisasi kekuasaan”mempunyaihakdan pernan atas
pemilikan, peraturan dan pelayanan yang diperlukan dalam
mewujudkanciita-citabangsa,termasukusahaproduksi,sertadistribusi
barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat umum.
 Bangsa, bangsa Indonesia sebagai unsur dalam “pemilik Negara”
berperan dalam menentukan sistem nilai dan arah/haluan/kebijakan
negara yang digunakan sebagai landasan dan pedoman bagi
penyelenggaraaan fungsi-fungsi negara.
 Pemerintah sebagai unsur “manajer dan pengusaha” berperan dalam
penyelengaraanfungsi-fungsi pemerintahanumumserta pembangunan
kearah cita-cita bangsa dan kelangsungan pertumbuhan negara.
 Masyarakat, yaitu unsur “penunjang dan pemakai” yang berperan
sebagai kontributor, penerima dan konsumen bagi berbagai hasil
kegiatan penyelengaraan fungsi-fungsii pemerintah seperti yang telah
disebutkan.
b) Fungsi sistem manajemen nasioanal
Fungsi disini dikaitkan sengan pengaruh, efek atau akibat dari terpadunya
sebuah organisai atau soistem dalam rangka pembenahan (adaptasi) serta
penyesuaiandengantatalingkungannyauntukmemeliharakelangsungan hidup
dan mencapai tujuan-tujuannya. Dalam proses melaraskan diri serta pengaruh
mempengaruhi denganlingkunganitu,SISMENNASmemiliki fungsi pokok, yaitu
“pemasyarakatan politik”. Hal ini berarti bahwa segenap usaha dan kegiatan
SISMENNASdiarahkanpadapenjaminanhak dan penerbitan kewajiban, rakyat.
Hak rakyat pada pokoknya adalah terpenuhi berbagai kepentingan rakyat,
sedangkan kewajiban rakyat pada pokonya adalah keikutsertaan dan tanggung
jawab atas terbentuknya situasi dan kondisi kewarganegaraan yang baik.
Pada Tatanan Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB) yng
merupakan inti SISMENNAS, fungis-fungsi yang mentransformasikan
kepentingan kemsyarakatan ataupun kebangsaan yang bersifat politis
terselenggara dalam bentuk-bentuk administratif untuk memudahkan
pelaksanaanya. Selain itu, untuk meningkatkan daya guna dan hasil gunanya.
Fungsi-fungsi tersebut adalah :
1. Perencanaa sebagai rintisan dan persiapan sebelum pelaksaan,
sesuai dengan kebijaksanaa yang dirumuskan.
2. Pengendaliansebagaipengarahan,bimbingan dan kordinasi selama
pelaksanaa serta.
3. Penilaian untuk membandingkan hasil pelaksanaan dengan
keinginan setelah pelaksanaa selesai.
D. PERMASALAHAN DAN AGNEDA PEMBANGUNAN NASIONAL
PembangunanNasional merupakan agenda Nasional yang merupakan perwujudan dari
program kerja pemerintah untuk beberapa tahun kedepan. Pada beberapa hal dalam
agenda pembangunan terdapat beberapa masalah yang dihadapi, seperti :
1. Permasalahan Pembangunan Nasional

8.  Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan semakin rendah dan
menurunnyatingkatkesejahteraanrakyat,sertamunculnyamasalah sosial yang
mendasar
 Kualitas sumber daya manusia Indonesia semakin rendah
 Kualitasmanusiadipengaruhi oleh kemampuan dalam mengelola sumber daya
alam dan lngkungan hidup
 Kesenjangan pembangunan antar daerah masih lebar
 Perbaikan kesejahteraan rakyat sangat ditentukan oleh oleh hubungan
infrastruktur dalam pembangunan
 Belumtuntasnyapenangananasecaramenyeluruhterhadapaksi separatisme di
Aceh dan Papua
 Masih tingginya kejahatan Nasioanal dan transnasioanal
 Dengan wilayah yang sangat luas, serta kondisi sosial ekonomi budaya yang
beragammaka potensi ancaman,baik dari luar maupun dalam negeri tidak bisa
diabaikan
 Masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang belum mencerminkan
keadilan, kesetaraan, penghormatan dan perlindungan HAM
 Rendahnya kualitas pelayanan umum terhadap masyarakat
 Belummenguatnyapelembagaanpolitik,lembagapenyelenggaraannegara, dan
lembaga kemasyarakatan
2. Prioritas Pembangunan Nasional Indonesia
Prioritas pembangunan Nasional Indonesia berdasarkan pada pertimbangan
kemendesakan dari sebuah program kerja yang menjadi isu utama program kerja
nasional. Berikut agenda prioritas pembangunan nasioanl Inndonesia :
Agenda mewujudkan Indonesia yang damai dan aman meliputi :
1) Peningkatan saling percaya harmonisasi antar kelompok masyarakat
2) Mengembangkan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai luhur
3) Peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas,dll
Agenda mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis :
1) Pembenahan sistem hukum Nasional dan politik hukum
2) Penghapusan diskriminatif dalam berbagai bentuk
3) Penghormatan, pemenuhansertapenegakan hukum dan pengakuan atas HAM,
dll
Agenda meningkatkan kesejahteraan masyarakat :
1) Penanggulngan kemiskinan
2) Peningkatan investasi dan ekspor nonmigas
3) Peningkatan daya saing industri manufaktur
Agenda pemberdayaan masyarakat :

9. Agenda utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah
pemberdayaan masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, konsep
perberdayaan masyarakat mancakup pengertian communitiy development
(pembangunan masyarakat) dan comumunity based development (pembagunan
yang bertumpupadamasyarakat),dantahapselanjutnyuamuncul istilah community
driven development yang di terjemahkan sebagai pembanguna yang di arahkan
masyarakat atau di istilahkan pembagunan yang di gerakkan masyarakat.
Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkat harkat dan martabat
lapisan masyarakat indonesia yang dalam kondisi sekarang tidfak mampu
melepaskandiri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain
memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat
secara maksimal.

10. BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkedaulatan dan merdeka dimana bangsa
yang merdeka tentunya akan mengatur urusan dalamnegerinya sendiri tanpa ada
campur tangan lagi dari negera luar dalam urusan pemerintahan . Sejak peristiwa
proklamasi di tahun 1945, terjadi perubahan yang sangat mendasar dari negara
Indonesia , terutama yang berkaitan dengan kedaulatan dan sistempemerintahan
dan politik . Pada awal masa kemerdekaan , kondisi politik Indonesia belum
sepenuhnya baik . Kondisi indonesia masih belum tertata dengan baik dan belum
stabil . Tetapi , setelah beberapa tahun berjalan kondisi internal Indonesia sudah
mulai teratur dan membaik . Selangkah demi selangkah Indonesia mulai membenahi
dan mengatur sistempemerintahannya sendiri .
Di zaman sekarang yaitu zaman yang serba modern dengan mulai lunturnya rasa
nasionalisme banyak pemuda Indonesia yang tidak mengerti akan makna politik
bebas aktif yang digunakan oleh Indonesia, dan tidak sedikit di antara mereka yang
salah mengartikan makna politik bebas aktif tersebut . Oleh karena itu , kiranya kita
perlu untuk membahas tentang politik dan strategi bangsa Indonesia.
B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana Politik dan Strategi Nasional Indonesia?
2. Bagaimana Stratifikasi Politik Nasional Indonesia?
3. Bagaimana Politik pembangunan nasional dan manajemen nasional Indonesia?
4. Bagaimana Permasalahan dan agenda pembangunan nasional?
C. TUJUAN MASALAH
1. Untuk mengetahui bagaimana politik dan strategi nasional Indonesia, dilihat dari
pengertian dasar politik dan strategi nasional, dasar pemikiran, serta penyusunan
politik dan strategi nasional Indonesia, dan lainnya.
2. Unntuk dapat mengetahui kebijakan kebijakan nasional baik itu kebijakan puncak,
kebijakan umum, kebijakan khusus, dan kebijakan teknis.
3. Untuk dapat mengetahui makna dari pembangunan nasional, visi misi pembangunan
nasional, dan manajemen nasional.
4. Untuk dapat mengetahui permasalahan pembangunan nasional, dan perioritas
pembangunan nasional Indonesia.

11. BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Sebagai masyarakat bangsa Indonesia yang telah mempelajari dan memahami kita dapat
menarik kesimpulan bahwa politik dan strategi nasional Indonesia dapat dilaksanakan di
segala bidang . Hal itu dilakukan untuk memajukan seluruh aspek kehidupan di Indonesia .
Kemudian , Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004 yang ditetapkan oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan
Rakyat 1999 harus menjadi acuan penyelenggaraan negara bagi lembaga-lembaga tinggi
negara dan segenap rakyat Indonesia . Selain itu pelaksanaan politik dan strategi nasional di
Indonesia di tentukan oleh tujuh unsur pokok yang telah kita bahas sebelumnya .

12. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
(POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN

13. KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT atas
limpahan rahmat dan karunia-Nya, maka kami dapat menyelesaikan
penyusunan makalah dengan tema ”Sistem Politik dan Ketatanegaraan”dapat
terselesaikan dengan lancar.
Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita
Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita dari jalan

14. kesesatan menuju jalan yang terang benerang yang berupa syari'at ajaran
agama Islam.
Harapan kami semoga makalah ini membantu menambah pengetahuan
dan pengalaman bagi para pembaca, sehingga kami dapat memperbaiki bentuk
maupun isi makalah ini sehingga kedepannya dapat lebih baik.
.Dalam Penulisan makalah ini kami merasa masih banyak kekurangan-
kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan
kemampuan yang dimiliki oleh kami. Untuk itu kritik dan saran dari semua
pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini.
Makassar,28 oktober 2014