pembangunan pelayanan kesehatan daerah

1. POSISI DINAS KESEHATANPOSISI DINAS KESEHATAN
DALAMDALAM
SYSTEM KESEHATANSYSTEM KESEHATAN
DAERAHDAERAH
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTAKEPALA DINAS KESEHATAN KOTA
YOGYAKARTAYOGYAKARTA
FEBRUARI 2006FEBRUARI 2006

2. STAKE HOLDER
SUB SYSTEM
STAKE HOLDER
SUB SYSTEM
STAKE HOLDER
SUB SYSTEM
FINAL GOAL
(OPTIMAL HEATH)
BACKGROUND INFORMATION
DISTRICT HEALTH SYSTEM
STAKE HOLDER
SUB SYSTEM

3. TUJUAN SKD
1.DERAJAD KESEHATAN
MASYARAKAT MENINGKAT
2.MERESPON HARAPAN/
KEBUTUHAN MASYARAKAT
3.MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
FINANSIAL PADA MASYARAKAT

4. KOMPONEN SKD
REGULASI
KEBIJAKAN
PERBEKALAN
KESEHATAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
OBAT
SDM
KESEHATAN
PEMBIAYAAN
UPAYA
KESEHATAN
MANAJEMEN
KESEHATAN

5. DIKES
PERAN DINAS MENURUT KONSEP GOOD
GOVERNANCE
PELAYANAN PENDANAAN REGULATOR

6. POSISI DINAS KESEHATAN
DIKES KOTA
DEPKES
DIKES PROP
PEMKOT
PUSK
UPT KES
RS
SWASTA
INST
YANKES
SWASTA
LEMBAGA USAHA
DENGAN
TEKNOLOGI MEDIK
LEMBAGA LAIN
UNIT PELAYANAN
LANGSUNG
RSUD

7. DENGAN PP 8 TAHUN 2003
 Dinas kesehatan lebih berperan sebagai
regulator
 Peran penyedia pelayanan masuk dalam
tugas lembaga teknis daerah (rumah sakit
dan puskesmas)

8. PERAN REGULASI
 Bentuk interaksi regulator-regulatee (yang mengatur
dengan yang diatur)
 Dipicu oleh semakin berkembangnya UPK swasta
 Menjamin agar pelayanan kesehatan memenuhi
standar mutu minimal dan memiliki standar
keamanan maksimal
 Bentuk regulasi: Perijinan, Penetapan standar mutu
lokal & pembinaan

9. PENDEKATAN REGULASI:
EKONOMI & SOSIAL
 Menjamin mutu pelayanan
 Menjamin afordabilitas pelayanan
 Mencegah monopoli pelayanan
 Mencegah kelangkaan pelayanan
 Menjamin tidak adanya pelayanan yang
berlebih, yang sesungguhnya tidak
diperlukan oleh pasien

10. CAKUPAN REGULASI
 Penetapan standar (sumber daya, mutu
pelayanan)
 Lisensi (pelayanan medik dasar, spsesialistik,
penunjang medik dan pengobatan
komplementer)
 Sertifikasi (produk pangan industri rumah
tangga)
 Akreditasi (kerja-sama dengan KARS)
 Pembinaan (monitoring dan supervisi)

11. KESELAMATAN PASIEN
 Merupakan isu aktual
 Melatar-belakangi lahirnya UU No. 29/ 2004
tentang Praktek Kedokteran

12. PERAN DINAS KESEHATAN MENURUT
DONALD M BERWICK
 Menempati posisi dalam konteks lingkungan
 Memfasilitasi organisasi pelayanan
kesehatan
 Memiliki keterkaitan dengan sub system lain

13. PERAN DINAS KESEHATAN MENURUT DONALD M
BERWICK
ORGANISASI
PROFESI
(Uji kompetensi,
Pembinaan profesi,
Budaya Patient safety)
MASYARAKAT
(LSM, Media massa,
Pengaduan,
Lap/ Informasi)
EKSEKUTIF
(Pembiayaan, Regulasi,
Edukasi)
LEGISLATIF
(Pengesahan UU,
Perda)
ORGANISASI
PELAYANAN

14. EKSEKUTIF
 Pembiayaan (melalui berbagai kegiatan/
proyek, alokasi dana utk litbang,
pengembangan pendidikan)
 Regulation (standarisasi mutu, standarisasi
perijinan, instrumen akreditasi memasukkan
patient safety sbg syarat standar,
Pembinaan)
 Education (patient safety dlm kurikulum
pendidikan dokter, diklat patient safety)

15. PERMASALAHAN
 Tenaga medis belum semua memiliki SIP
 Sarana Yankes belum semua punya SOP
pelayanan kesehatan
 Apoteker tdk selalu ada pada jam pelayanan
 Pengobat tradisional ber-iklan berlebihan
 Salon bidang kesehatan blm mempekerjakan
tenaga dg standar kompetensi yg jelas

16. KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN
 Bermitra dg lembaga independen;
 Mem-PERDA-kan perijinan sarana yankes;
 Pelaksanaan SKD di-PERDA-kan
 Meningkatkan mutu SDM
 Pemutakhiran data sarana yankes;
 Pembinaan sarana yankes, termasuk
peringatan dan pencabutan ijin.

17. TERIMA KASIH