Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya perlindungan hak-hak anak, termasuk definisi anak, jumlah populasi anak Indonesia, dan lima kluster hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak. Dokumen ini juga menjelaskan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi hak-hak anak dan mengintegrasikan perlindungan anak ke dalam program pembangunan.

2. ANAK
Adalah seseorang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang
masih dalam kandungan
Pasal 1 (1) UU No. 23/2002
tentang Perlindungan Anak
2
ANAK INDONESIA
Jumlah anak = 1/3 jumlah penduduk
(Sidoarjo +/- 700.000 anak)
 Harus berkualitas
 Agar tidak menjadi beban pembangunan
PEMBANGUNAN ANAK
“Bagaimana suatu bangsa memberikan prioritas
kepada pembangunan anak menunjukkan
apakah bangsa tersebut adalah
bangsa yang visioner…”

3.  Anak
 aset bangsa dan investasi masa depan
 merupakan potensi kekayaan dan
kesejahteraan bangsa di masa depan
 Anak  kualitas sumber daya
manusia
 indikator utama keberhasilan suatu
bangsa dalam melakukan
pembangunan, yang dimulai sejak usia
dini
 Upaya melakukan pembangunan
anak
 dimulai sejak dalam kandungan, dan
dengan memperhatikan pertumbuhan
dan perkembangan anak

4. 4
Masa dalam
Kandungan Masa formatif
pertumbuhan fisik
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Bawah Lima Tahun
Penyempurnaan otot, tulang,
kemampuan bahasa, persiapan
sekolah
Bawah Tiga Tahun
Perkembangan motorik (otot dan
refleks), penyenpurnaan panca
indra, bahasa, keterdekatan sosial
dan emosional dengan pengasuh
Usia Sekolah
Belajar norma sosial-kultural,
keterampilan skolastik
Masa Remaja
Pertumbuhan tanda-tanda seksual
sekunder, perkembangan
hubungan heteroseksual, persiapan
mengandung dan melahirkan
untuk perempuan

5. Bagian dari Hak Asazi Manusia yang WAJIB
DIJAMIN, DILINDUNGI DAN DIPENUHI orang tua,
keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara
TERDAPAT 31 HAK ANAK
5
 Amanat UU No. 23/2002
tentang Perlindungan Anak

6. adalah
segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan pemenuhan
hak-haknya agar dapat hidup,
tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari tindak kekerasan
dan diskriminasi.

7. adalah strategi perlindungan anak dengan
mengintegrasikan hak anak ke dalam
setiap kegiatan pembangunan yang sejak
penyusunan perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi
dari berbagai peraturan perundangan-undangan,
kebijakan, program, dan
kegiatan dengan menerapkan prinsip
kepentingan terbaik bagi anak

8. PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK
(PUHA), pengintegrasian hak-hak anak ke dalam
setiap proses penyusunan:
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
setiap tahapan pembangunan: perencanaan dan
penganggaran; pelaksanaan; pemantauan; dan
evaluasi
8
di setiap tingkatan wilayah:
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota

9. 5 KLUSTER HAK ANAK
(Konvensi Hak Anak)
1. Hak Sipil dan Kebebasan
2. Lingkungan Keluarga dan
Pengasuhan Alternatif
3. Kesehatan Dasar dan
Kesejahteraan
4. Pendidikan, Pemanfaatan
Waktu Luang dan Kegiatan Seni
Budaya
5. Perlindungan Khusus
9

10.  UNTUK:
1. bermain
2. berkreasi
3. berpartisipasi
4. berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan
5. bebas beragama
6. bebas berkumpul
7. bebas berserikat
8. hidup dengan orang tua
9. kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang
 UNTUK MENDAPATKAN
10. nama
11. Identitas
12. kewarganegaraan
13. pendidikan
14. informasi
15. standar kesehatan paling tinggi
16. standar hidup yang layak

11. UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN
17.pribadi
18.dari tindakan penangkapan sewenang-wenang
19.dari perampasan kebebasan
20.dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi
21.dari siksaan fisik dan non fisik
22.dari penculikan, penjualan dan perdagangan atau trafiking
23.dari eksploitasi seksual dan kegunaan seksual
24.dari eksploitasi /penyalahgunaan obat-obatan
25.dari eksploitasi sebagai pekerja anak
26.dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat terpencil
27.dari pemandangan atau keadaan yg menurut sifatnya belum layak untuk dilihat anak
28.khusus, dalam situasi genting/darurat
29.khusus, sebagai pengungsi/orang yg terusir/tergusur
30.khusus, jika mengalami konflik hukum
31.khusus, dalam konflik bersenjata atau konflik sosial
(disarikan dari UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

12. 12
- Pendidikan: pra sekolah, SD-SLTA, di lingkungan keluarga, di
masyarakat, di panti, di lapas, dll
- Kesehatan dan gizi: kematian bayi dan balita, gizi kurang dan buruk,
penyakit, dll
- Anak berhadapan dengan hukum: apakah di lapas terpenuhi hak-haknya
(pendidikan, kesehatan, dll)
- Kekerasan terhadap anak: KDRT, bullying (di sekolah, peer group)
- Masalah sosial anak: anak jalanan, pekerja anak, eksploitasi (seksual
dan ekonomi), dll
- Belum semua anak memiliki akta kelahiran
- Banyak informasi yang tidak layak dikonsumsi anak (cetak, elektronik
– on-line game), dll
- Anak berkebutuhan khusus (genius, terbelakang): apakah sudah
terpenuhi hak-haknya (pendidikan, kesehatan, fasum), dll
- Penanaman nilai-nilai luhur mulai pudar: national character building
- Partisipasi anak masih rendah: terbatasnya wadah anak untuk
menyampaikan pendapat (Forum Anak), pemanfaatan waktu luang,
kegiatan seni budaya (sanggar), dll
- Infrastruktur : rute aman ke sekolah, taman kota, TPA di perkantoran,
ruang menyusui di perkantoran dan mal, sekolah/RS ramah anak,
lapas anak, sekolah untuk ABK, dll
- Payung kebijakan anak (terutama di daerah), lembaga (di daerah)
yang menangani/mengkoordinasikan pembangunan anak, anggaran
untuk anak, dll

13. Di masa
datang
13
Parsial,
Segmentatif,
Sektoral
Holistik ,
Integratif,
Berkelanjutan
Selama
ini

14.  Berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan
menjamin hak asasi setiap anak, tanpa membedakan suku,
agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa,
status hukum anak, urutan kelahiran anak, kondisi fisik dan/atau
mental (Pasal 21 UU 23/2002).
 Berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan
sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan
anak (Pasal 22 UU 23/2002).
 Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak
dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali
atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab
terhadap anak (Pasal 23 UU 23/2002).
 Wajib mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal
23 UU 23/2002).
 Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam
menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat
kecerdasan anak (Pasal 24 UU 23/2002).

15. NO KLASTER HAK ANAK SKPD PENANGGUNG JAWAB
1
UMUM
Penguatan Kelembagaan
(Pelatihan KHA bagi aparat dan Pendamping,kampanye,sosialisasi dll)
Setda,Bag.Hukum,Bappeda,BPMPKB,Kecamatan
2
KLASTER I
Hak Sipil dan Kebebasan (Pemenuhan Akta Kelahiran,Penyediaan Fasilitas
Perpustakaan,Fasilitas Teknologi Informasi,Fasilitasi Kelompok
Anak,Fasilitasi kegiatan partisipasi anak,dll)
Dispendukcapil,BPMPKB,
Perpustakaan & Arsip,Humas
&Protokol,Disporabudpar,Dinsosnaker,Diskoperi
ndag,E&SDM,Dispendik,Badan Pelayanan
Peijinan Terpadu,Kecamatan
3
KLASTER II
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (pembinaan Keluarga Balita
dan Remaja,Penyediaan dan Pemeliharaan Fasilitas dan Tenaga
Konsultasi,Penyediaan dan Pemeliharaan lembaga kesejahteraan
sosial anak/LKSA/panti dll)
Kemenag,Dispendukcapil,BPMPKB,Dinsosnaker
4
KLASTER III
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (Gizi,Imunisasi,Penanggulangan
Penyakit,dll)
Dinkes,Dinas Pertanian,Peternakan&
Perkebunan, Badan Ketahanan
Pangan,BPMPKB,Dinsosnaker,DPU Cipta Karya
dan Tata Ruang,BLH,Dispendik,Kecamatan
5
KLASTER IV
Pendidikan,Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya(Pendidikan
Anak Usia Dini,Wajib Belajar 12 Tahun,pengadaan pemeliharaan Fasilitas
Rekreasi,Pengembangan Kreatifitas anak , dll)
Dinas
Pendidikan,BLH,Dinkes,BPMPKB,Dishub,Dispora
budpar,Dinas Kebersihan dan
Pertamanan,Kecamatan
6
KLASTER V
Perlindungan khusus (pelayanan,pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas
Perlindungan anak,dll)
BPMPKB,P3A,Badan Penanggulangan Bencana
Daerah(BPBD),Dinsosnaker

16. TUMBUH KEMBANG ANAK PERLINDUNGAN ANAK
16
Dunia Layak Anak (World Fit for
Children)
Indonesia Layak Anak (IDOLA)
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)
Pendidikan Kesehatan Partisipasi Lingkungan ABH MSA ABK KTA PHS
5 KLUSTER HAK ANAK
oleh Masyarakat
oleh Lembaga Legislatif oleh Lembaga Yudikatif
oleh Dunia Usaha
oleh Pemerintah:
K/L, SKPD Prov, SKPD Kab/Kota
KELUARGA
ANAK
ABH:anak berhadapan hukum
MSA: masalah sosial anak
ABK: anak berkebutuhan khusus
KTA: kekerasan terhadap anak
PHS: pemenuhan hak sipil

17. 1. Gedung Bioskop
2. Gedung Seni / Kreasi
3. Sirkuit Balap
4. Lapangan Golf
5. Taman Remaja
6. Mall
7. Tempat Wisata
8. Taman
9. Universitas Negeri
10. Tempat Bermain

18. 11. Lapangan Sepak Bola
12. Perpustakaan Umum
13. Internet
14. Hotel
15. Tempat Karaoke
16. Taman Bacaan
17. Lapangan Futsal
18. Jalur Khusus Sepeda
19. Kolam Renang
20. Pusat Jajanan
21. RS Khusus Anak
22. Perbaikan Jalan
23. Museum
24. Restoran

19. 19
Sekian terima kasih