Disusun Oleh: 1710601068 Jangkung Hermawan 1710601086 Tasya Lucky W 1710601084 Muh Hisyam 1710601071 Tesa Putri D 1710601080 Veren Yonita E 1710601083 Maulana Ali S.Z 1710601070 Nadia Safira 1810601039 Tofik Supriyadi 1810601087 Anita PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TIDAR

1. OMNIBUS LAW
DALAM HUKUM
KETENAGAKERJAAN
Nama Anggota Kelompok 5:
1. Jangkung. H 1710601068
2. Tasya Lucky. W 1710601086
3. Muh Hisyam 1710601084
4. Tesa Putri. D 1710601071
5. Veren Yonita. E 1710601080
6. Maulana Ali S. Z 1710601083
7. Nadia Safira 1710601070
8. Tofik Supriyadi 1810601039
9. Anita 1810601087

2. D
DDD
D
Urgensi hukum
ketenagakerjaan sebagai
aturan hukum yang
dimasukkan dalam agenda
omnibus law?

3. • Pengertian
Omnibus Law
Omnibus law
merupakan suatu
peraturan
perundang-
undangan yang
dibuat untuk
mengacu pada satu
isu besar yang
mungkin dapat
mencabut atau
mengubah
beberapa undang-
undang menjadi
satu undang-
undang yang lebih
sederhana dan
lengkap agar tidak
terjadi tumpang
tindih peraturan.
• Pengertian
hukum
ketenagakerjaan
Soepomo dalam
Manulang (1995: 2)
berpendapat bahwa:
“Hukum Perburuhan
adalah himpunan
peraturan-
peraturan, baik
tertulis maupun
tidak tertulis, yang
berkenaan dengan
kejadian dimana
seseorang bekerja
pada orang lain
dengan meneruma
upah.”
• Alasan
pemerintah
membuat
Omnibus Law
Terlalu banyak
regulasi, antara
satu regulasi
dengan regulasi
lainnya sering
terjadi tumpang
tindih dan
menghambat akses
pelayanan publik,
hal ini juga
memperlambat
pembangunan dan
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat.

4. PEMBAHASAN
 Omnibus law
Diterbitkan untuk mencabut dan merubah beberapa peraturan perundang-undangan (dilakukan oleh negara dengan
sistem commed law), Dan Indonesia juga sudah pernah memakai konsep omnibus law yaitu UU 23 tahun 2014 tentang
Pemda, yang mencabut ketentuan dari 4 undang-undang sekaligus.
Keunggulan
Penataan regulasi yang memang menjadi masalah di Indonesia, bakornas mencatatat ada 5000an peraturan per
undang-undangan dari tingkat pusat sampai daerah, namun menurut berbagai elemen masyarakat menilai tujuan itu tidak
tercapai karena tujuannya hanya lebih di arahkan kepada peningkatan investasi, meskipun ujungnya adalah pembukaan
lapangan pekerjaan bagi masyarakat. melanjutkan pemerintah Jokowi jilid I yang ingin memudahkan berusaha, dimana
Indonesia ingin meningkatkan pertumbuhan investasi baik dari dalam negeri atau luar negeri. Dimana tujuannya adalah untuk
menyerap pengannguran yang ada di Indonesia.

5.  Tenaga kerja Asing
Secara regulasi memang dipermudah Karen ketentuan sebelumnya harus ada IMTA dan pengecualian IMTA
hanya perwakilan negara (konsuler dan diplomatic), dan sekarang bentuknya bukan IMTA namun pengesahan
RPTKA, beda dengan IMTA yang pengecualiannya hanya konsuler dan diplomatic, kalau sekaraang itu termasuk
aggota direksi dan komisaris dengan kepemilikan saham tertentu juga tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh
pemberi kerja pada beberapa jenis kegiatan yang salah satunya adalah startup, padahal pada sector startup itu adalah
peluang untuk penyerapan tenaga kerja tapi ternyata pada sector ini RPTKAnya termasuk dari yang dikecualikan.
 PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu)
Dalam RUU Ciptaker PKWT akan lebih dipermudah, maksudnya dia berbasis ketaatan, yang berbeda dengan yang
lama yaitu dengan batasan-batasannya dimana maksimal 2 tahun bisa diperpanjang 1 tahun dan jika lebih dari itu akan
menjadi PKWTT (tetap). Dalam RUU Ciptaker sekarang didasarkan pada kesepakatan antara pekerja dengan
pengusaha, karena ini sama dengan peraturan pengupahan dalam RUU Ciptakerja.

6.  Jam lembur
Terdapat perubahan jam lembur dari 3 jam meningkat ke 4 jam, dan skala upahnya belum jelas karena skala
upah ini ditentukan oleh perusahaan. Jadi di RUU ini juga belum jelas tentang pengaturan upah lembur, dimana
besaran upah lembur ini diserahkan kepada perusahaan.
 Cuti
Dalam UU no.13 thn 2003 yang termasuk cuti adalah ketika mengkhitan kan anak, kawin, keluarga meninggal,
Haid, membaptiskan, dan lain sebagainya. Jadi meskipun pekerja tidak masuk maka pekerja tetap mendapatkan upah
dimana ketentuan ini dihilangan dalam RUU ciptaker yang baru. Dan diganti dengan pemberi kerja wajib memberi
upah ketika pekerja tidak dapat bekerja karena berhalangan, dimana ketentuan berhalangan ini belum diatur secara
spesifik. Jadi dalam RUU Ciptaker ini mengubah dari peraturan yang lama dimana ia mengatur secara spesifik tentang
cuti lebih di perlentur di peraturan yang baru ini. Namun beredar isu jika cuti ini akan dimasukkan dalam cuti taunan,
padahal untuk cuti khusus tadi teknisnya bisa diatur di peraturan perusahaan atau di peraturan kerja bersama (PKB).

7.  PHK
Jika memang alasan-alasan PHK diperluas dari peratuan yang sebelumnya itu diatur secara terpisah dari beberapa
pasal, dan sekarang akhirnya dijadikan saatu pasal. peraturan sebelumnya ketentuan pesangon itu ditentukan menurut jenis
pasalnya, jadi besaran pesangon berbeda besarannya tergantung pasal mana yang digunakan. Berbeda dengan sekarang
yang hanya diatur dalam satu pasal dan pengaturan pesangon di tetapkan berdasarkan masa kerjanya, yang artinya dalam
RUU Ciptaker ini tidak melihat alasan pekerja di berhentikan namun hanya melihat masa kerja seorang pekerja dalam
suatu perusahaan untuk menentukan besaran pesangon.
 Upah minimum
UU tenaga kerja yang sekarang berlaku dikenal upah minimum provinsi yang penentuannya melibatkan dewan
pengupahan daerah dn dewan pengupahan nasional, namun di RUU Ciptakerja ini memang tidak dihapus tetapi ada
upah jenis lain yaitu, upah satuan hasil (perjam), upah didasarkan pada kesepakataan (ketika pekerja ingin upahnya
diatas upah minimum). dalam RUU Ciptaker ini juga menghapus pasal yang secara khusus mengatakan bahwa pemberi
kerja dilarang memberikan upah kepada pekerja dibawah upah minimum. Dalam perubahan kosep ini kalangan buruh
menilai bahwa ini akan merugikan karena semua akan didasarkan pada kesepakatan.

8.  Penghargaan masa kerja (bonus)
Sebenarnya di UU no 13 tahun 2003 ini sudah ada namun akan diberikan pada saat PHK dan didalam RUU
Ciptaker ini disebut penghargaan masa kerja/ bonus. Diatur dalam pasal 92 RUU Ciptaker dimana ia mengatur soal
penghargaan lainnya, dan yang menariknya hal ini diwajibkan untuk memberikan penghargaan lainnya. untuk
meningkatkan kesejahteraan pekerja, pemberikerja berdasarkan Undang-undang ini harus memberikan penghargaan
lainnya kepada pekerja, ketentuan ini harus dilaksanakan paling lama 1 tahun setelah undang-undang ini berlaku
 Masalah-masalah lain yang dapat timbul dari RUU ini
Terdapat banyak penolakan dari RUU Ciptakerja ini, dimana pemerintah kurang melibatkan stake holder terkait
dalam pembentukan RUU ini. kesalahan pemerintah disini terkesan agak tertutup dalam pembahasan draf awal RUU
ini maka menimbulkan kecurigaan dimata masyarakat karena berkaca pada RUU KPK yang memang tiba-tiba
disahkan dalam waktu yang cepat dan tanpa melibatkan masyarakat.
Kedepannya pemerintah dan DPR melibatkn partisipasi public, keterbukaan yang memang di amanatkan oleh
peraturan perundang-undanggan. RUU ini boleh dikatakan cacat formil, karena pertama metode ini memang tidak
diatur didalam regulasi kita (omnibus law), yang kedua terkesan tertutup sehingga masukan, kritikan tidak dapat
tersampaikan bagi pihak-pihak yang berdampak pada khusunya dan pada umumnya dari seluruh eleman masyaraat
tentang subtansi dari RUU ini.

9. Kesimpulan
RUU ini memang harus menjadi perhatian semua elemen masyarakat karena bukan hanya tenaga kerja saja yang akan
merasakan dampak dari RUU ini, Pada dasarnya omnibus law ini adalah salah satu peluang yang dilihat oleh presiden
dimana ini bisa saja menjadi jawaban atas problematika yang ada di Indonesia Karena dia menekel kebijakan-kebijan yang
berbelit-belit, namun dimata masyarakat khususnya kaum terdampak ini justru menilai dengan hilangnya aturan-aturan ini
malah menghilangkan juga kepastian-kepastian yang diatur dalam undang-undang no13 tahun 2003. Selain itu ada aturan
yang bukan dihapuskan, melainkan dia diganti secara konseptual, dimana ini bisa menimbulkan implikasi-implikasi.
Apakah memang seimbang dari benefit yang diasumsikan itu dengan cost yang sebenarnya sudah bisa diperkirakan jika
memang RUU ini di terapkan

10. Saran
Awal dari permasalahan ini sebenarnya adalah adanya ketidak ikutan beberapa pihak didalam pembahasan draf
RUU Ciptaker ini dimana yang dilibatkan hanya pihak pengusaha. Dan setelah draf tersebut di masukkan ke
DPR baru pemerintah mengklaim akan mengajak untuk bersama-sama membahas tentang RUU ini. Padahal
berkaca pada RUU KPK dimana ia tiba-tiba disahkan tanpa keterelibatan public secara luas, ini sebenarnya yang
dikhawatirkan oleh masyarakat. Maka dari itu memang harus diadakan suatu forum yang dihadiri oleh pihak
yang terdampak untuk membahas RUU ini secara koperhensif.
Sebenarnya dari berbagai pihak setuju dan sepakat bahwa kita harus maju dalam iklim investasi, karena jika
semakin banyak investasi semakin banyak lapangan kerja dimana kita juga bisa mengurangi pengangguran.
Kebijakan itu harus memiliki narasi yang jelas, dan RUU yang sekaarang ini Narasinya tidak dikerjakan secara
maksimal karena dari dulu perijinan ini memang menjadi permasalahan dari taun ke taun. Ease of doing business
kita tidak bergerak dari 73, dan didalam omnibus law ini berbicara tentang peluang untuk tenaga kerja.

11. Permasalahan lainnya yaitu masalah pesangon, dimana Indonesia ini termasuk Negara yang paling mahal
dari Negara-negara lainya didalam pembayaran pesangon, juga tenaga kerja di Indonesia dinilai tidak
prodiktif dari pada Negara lainnya. Maka dari itu program padat karya sudah tidak ada yang masuk lagi,
karena pegusahaan besar indonesia yang masuk kedalam padat karya sudah pindah ke luar negri, melihat
mahal serta tidak produktifnya tenagakerja Indonesia. Maka pr bagi pemerintah adalah bagai mana
meningkatkan SDM yang ada didalam Indonesia, untuk menunjang program padat karya tersebut.

12. Sekian
&
terimakasih