SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 27
PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN
& BOK DI PUSKESMAS
Disampaikan oleh :
dr. Hj. Eti Astuti, MM
PERAN PUSKESMAS DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN KEBIJAKAN
UNIVERSAL COVERAGE 2014
JKN
JAMPERSAL
Universal Health Coverage ?
Kebijakan kesehatan di mana setiap warga di dalam populasi
memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang bermutu
dan dibutuhkan, dengan biaya yang terjangkau.
Pemerintah memprioritaskan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN)
Cakupan UHC
Aspek Regulasi
Sarana dan Prasarana Kesehatan
SDM Kesehatan
Koordinasi Lintas Sektor
Apa Peran Puskesmas?
Memasyarakatkan preventif dan promotif.
Membuat program yang berorientasi pada masalah masyarakat.
Sehingga masyarakat peduli terhadap program tersebut yang secara
langsung akan berpengaruh pada derajat kesehatannya.
Berkomitmen dalam pelaksanaan berbagai program yang telah
direncanakan arena dalam pelaksanaan suatu program yang
dibutuhkan tidak hanya kepedulian masyarakat, namun juga
kepedulian dan komitmen dari pelaksana program tersebut.
Memanfaatkan dengan baik berbagai fasilitas dari pemerintah
untuk masyarakat, misalnya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
Pengadaan dan perbaikan fasilitas di Puskesmas.
Dalam pelayanan kesehatan tidak membedakan masyrakat mampu dan
kurang mampu.
Membentuk kader kesehatan di wilayah tempat kerja Puskesmas.
Memberdayakan masyarakat dalam implementasi program Puskesmas agar
pengetahuan dan kemampuan masyrakat meningkat serta menciptakan rasa
kepemilikan terhadap Puskesmas dan kesehatan.
Loyal terhadap berbagai hal yang menjadi program dan tujuan puskesmas.
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Program bantuan sosial untuk pelayanan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu ( PBI ),
terdiri dari :
PBI APBN dan PBI APBD / PD Pemda
Permenkes 21 tahun 2016
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG
PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
UNTUK JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA
OPERASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
MILIK PEMERINTAH DAERAH
• PEMANFAATAN DANA KAPITASI
JKN
Pasal 3
(1) Dana Kapitasi yang diterima oleh
FKTP dari Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan
dimanfaatkan seluruhnya untuk:
a. pembayaran jasa pelayanan
kesehatan; dan
b. dukungan biaya operasional
pelayanan kesehatan.
(2) Alokasi untuk pembayaran jasa
pelayanan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk
tiap FKTP ditetapkan sekurang-
kurangnya 60% (enam puluh persen)
dari penerimaan Dana Kapitasi.
PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN
Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP
dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya
untuk:
a. pembayaran jasa pelayanan
kesehatan; dan
b. dukungan biaya operasional
pelayanan kesehatan.
(2) Alokasi untuk pembayaran jasa
pelayanan kesehatan untuk tiap FKTP
ditetapkan sekurang-kurangnya 60%
(enam puluh persen) dari penerimaan
Dana Kapitasi.
JASA PELAYANAN
KESEHATAN
• Pasal 4
(1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa
pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa
pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan
tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan
pada FKTP.
(2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja, dan pegawai tidak tetap, yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga
kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
mempertimbangkan variabel: a. jenis ketenagaan
dan/atau jabatan; dan b. kehadiran.
(1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran JASPEL
kesehatan bagi NAKES & NON NAKES yang melakukan
pelayanan pada FKTP.
(2) NAKES & Non NAKES sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi PNS, P3K, & PTT, yang ditetapkan sesuai dg
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pembagian jaspel kesehatan kepada nakes & Non Nakes
ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
b. kehadiran.
• Variabel jenis ketenagaan dan/atau
jabatan dinilai sebagai berikut:
a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus
lima puluh);
b. tenaga apoteker atau tenaga profesi
keperawatan (Ners), diberi nilai 100
(seratus);
c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4,
diberi nilai 80 (delapan puluh);
d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60
(enam puluh);
e. tenaga non kesehatan paling rendah
D3, atau asisten tenaga kesehatan,
diberi nilai 50 (lima puluh);
f. tenaga non kesehatan di bawah D3,
diberi nilai 25 (dua puluh lima).
Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan
dinilai sbb:
a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima
puluh);
b. tenaga apoteker atau tenaga profesi
keperawatan (Ners), diberi nilai 100
(seratus);
c. NAKES S1/D4, diberi nilai 80 (delapan
puluh);
d. NAKES D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
e. NON NAKES paling rendah D3, atau
asisten NAKES, diberi nilai 50 (lima puluh);
f. NON NAKES di bawah D3, diberi nilai 25
(dua puluh lima).
Tenaga yang merangkap tugas
administratif, diberi nilai sbb:
a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk
tenaga yang merangkap tugas
sebagai kepala FKTP;
b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk
tenaga yang merangkap tugas
sebagai bendahara Dana Kapitasi
JKN;
c. tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk
tenaga yang merangkap tugas
sebagai Kepala Tata Usaha atau
penanggung jawab penatausahaan
keuangan.
Tenaga yang merangkap
tugas sebagai penanggung
jawab program atau yang
setara, diberi tambahan nilai
10 (sepuluh) untuk setiap
program atau yang setara.
Setiap tenaga yang memiliki masa kerja:
a. 5 (lima) tahun sd10 (sepuluh) tahun, diberi
tambahan nilai 5 (lima);
b. 11 (sebelas) tahun sd 15 (lima belas)
tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
c. 16 (enam belas) tahu sd 20 (dua puluh)
tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
d. 21 (dua puluh satu) tahun sd 25 (dua
puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20
(dua puluh);
e. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi
tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
Variabel kehadiran dinilai sebagai
berikut:
a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1
(satu) poin per hari;
b. terlambat hadir atau pulang sebelum
waktunya yang diakumulasi sampai
dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1
(satu) poin.
c. Ketidakhadiran karena sakit
dan/atau penugasan kedinasan oleh
pejabat yang berwenang paling
banyak 3 (tiga) hari kerja tetap
diberikan nilai.
Jaspel yg diterima tiap tenaga
No.
Nama
Pegawai
Jabatan Pendidikan
JASA
PELAY
ANAN
YANG
DITERI
MA
DENGA
N
PESERT
A
8.117
(Kolom
9 dikali
Kolom
10 dibagi
jumlah
Kolom 9)
JENIS
KETE
NAG
AAN
MAS
A
KER
JA
KEHADIRAN
RANGK
AP
TUGAS
ADMINI
STRATI
F
TANGGUNG
JAWAB
PROGRAM
Jumlah Point
Variabel
Ketenagaan
(= Kolom 1 + 2 +
5 + 6)
Persenta
se
Kehadira
n
(%
Pembagi
an
Kolom
3 dibagi
kolom 4)
Jumlah
Total
Seluruh
Point
(Perkalia
n
Kolom
8 x
Kolom
7)
PENERIMAAN KAPITASI DENGAN JUMLAH
PESERTA 8.176
Jumlah
Hari
Masuk
Kerja
Jumlah
Hari
Kerja
Jasa
Pelayanan
(60%)
Biaya
Operasio
nal (40%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 drg. Andy
Benjamin
Setiadi
Kepala
Puskesmas
S1 150 5 25 25 100 255 100% 255
29,221,2
00.00
19,480,8
00.00
2,356,54
8.39
2 Haffandi, SE KTU S1 50 5 25 25 30 85 100% 85
29,221,2
00.00
19,480,8
00.00
785,516.
13
3 dr. Luthfa
Mudrika
Dokter
Umum
S1 150 5 20 25 10 165 80% 132
29,221,2
00.00
19,480,8
00.00
1,219,86
0.34
4 drg. Putri
Adhisty F. N
Dokter Gigi S1 150 5 25 25 155 100% 155
29,221,2
00.00
19,480,8
00.00
1,432,41
1.76
5 dr. Hj. Ajizah
Pessy
Dokter
Umum
S2 150 5 25 25 155 100% 155
29,221,2
00.00
19,480,8
00.00
1,432,41
1.76
6 Dedy
Mulyadi,
S.Kep
Perawat SI 100 5 25 25 105 100% 105
29,221,2
00.00
19,480,8
00.00
970,343.
45
7 Yudhi Asisten 60 5 25 25 65 100% 65
(1) Pendapatan Dana Kapitasi yang tidak
digunakan seluruhnya pada tahun anggaran
berkenaan, dimanfaatkan untuk tahun
anggaran berikutnya.
(2) Dalam hal sisa Dana Kapitasi berasal dari
dana dukungan biaya operasional
pelayanan kesehatan maka pemanfatannya
hanya dapat digunakan untuk dukungan
biaya operasional pelayanan kesehatan.
(3) Dalam hal sisa Dana Kapitasi berasal dari
dana jasa pelayanan kesehatan maka
pemanfatannya hanya dapat digunakan
untuk jasa pelayanan.
PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN
DARI DANA KAPITASI
A. BELANJA BARANG OPERASIONAL
1. Belanja Obat
2. Belanja Alat Kesehatan
3. Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
4. Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung
5. Pelayanan Kesehatan Luar Gedung
6. Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan
Puskesmas Keliling
7. Bahan Cetak atau Alat Tulis Kantor
8. Administrasi, Koordinasi Program dan Sistem
Informasi
9. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Kesehatan
10. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
B. BELANJA MODAL
• Ruang Lingkup belanja ini adalah
untuk penyediaan sarana dan
prasarana di FKTP milik pemerintah
daerah yang berkaitan langsung
maupun tidak langsung dengan
pelayanan kesehatan di FKTP milik
pemerintah daerah
• Contoh belanja Modal:
Belanja kursi tunggu pasien, lemari obat,
gorden, linen, lemari arsip, meja kerja
petugas, AC, genset, pembuatan papan
nama, pembuatan billboard, pembuatan
pagar FKTP, dll.
JAMPERSAL
Jaminan Persalinan (Jampersal) adalah jaminan pembiayaan yang
digunakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap :
pelayanan kesehatan kehamilan, pertolongan persalinan,
pelayanan kesehatan nifas termasuk KB pasca persalinan, dan
pelayanan bayi baru lahir.
PENGERTIAN
TUJUAN JAMPERSAL
TUJUAN KHUSUS
TUJUAN UMUM
MANFAAT
Pemeriksaan kehamilan (ANC)
Penatalaksanaan Persalinan
Pelayanan nifas (Post Natal Care)
SASARAN
seluruh ibu hamil yang belum mempunyai jaminan kesehatan.
Ruang Lingkup Pelayanan
JAMPERSAL
• HATUR NUHUN
• TERIMAKASIH
• WASSALAMUALAIKUM
WAROHMATULLOHIWABAROKA
TUH

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Rancangan Teknokrat RPJMN dan Renstra Kemenkes 2015 - 2019
Rancangan Teknokrat RPJMN dan Renstra Kemenkes 2015 - 2019Rancangan Teknokrat RPJMN dan Renstra Kemenkes 2015 - 2019
Rancangan Teknokrat RPJMN dan Renstra Kemenkes 2015 - 2019
Muh Saleh
 
Standar pelayanan gigi di puskesmas
Standar pelayanan gigi di puskesmasStandar pelayanan gigi di puskesmas
Standar pelayanan gigi di puskesmas
Joni Iswanto
 
Laporan Evaluasi Indikator Mutu UPT Puskesmas Panunggangan Barat- November.pptx
Laporan Evaluasi Indikator Mutu UPT Puskesmas Panunggangan Barat- November.pptxLaporan Evaluasi Indikator Mutu UPT Puskesmas Panunggangan Barat- November.pptx
Laporan Evaluasi Indikator Mutu UPT Puskesmas Panunggangan Barat- November.pptx
PuskemasPanunggangan
 
352927146-Identifikasi-Area-Beresiko.docx
352927146-Identifikasi-Area-Beresiko.docx352927146-Identifikasi-Area-Beresiko.docx
352927146-Identifikasi-Area-Beresiko.docx
indra178180
 

Was ist angesagt? (20)

Rangkuman akreditasi FKTP / puskesmas
Rangkuman akreditasi FKTP / puskesmasRangkuman akreditasi FKTP / puskesmas
Rangkuman akreditasi FKTP / puskesmas
 
Paparan dasar dan jabfung adminkes
Paparan dasar dan jabfung adminkesPaparan dasar dan jabfung adminkes
Paparan dasar dan jabfung adminkes
 
366768822 kebijakan-remunerasi-blu-rumah-sakit-d
366768822 kebijakan-remunerasi-blu-rumah-sakit-d366768822 kebijakan-remunerasi-blu-rumah-sakit-d
366768822 kebijakan-remunerasi-blu-rumah-sakit-d
 
Pedoman mutu cakung 2022.doc
Pedoman mutu cakung 2022.docPedoman mutu cakung 2022.doc
Pedoman mutu cakung 2022.doc
 
5.1.1. Monitoring, evaluasi, RTL Keselamatan pasien jan-jun 23.docx
5.1.1. Monitoring, evaluasi, RTL Keselamatan pasien jan-jun 23.docx5.1.1. Monitoring, evaluasi, RTL Keselamatan pasien jan-jun 23.docx
5.1.1. Monitoring, evaluasi, RTL Keselamatan pasien jan-jun 23.docx
 
Slide pmkp
Slide pmkpSlide pmkp
Slide pmkp
 
Rancangan Teknokrat RPJMN dan Renstra Kemenkes 2015 - 2019
Rancangan Teknokrat RPJMN dan Renstra Kemenkes 2015 - 2019Rancangan Teknokrat RPJMN dan Renstra Kemenkes 2015 - 2019
Rancangan Teknokrat RPJMN dan Renstra Kemenkes 2015 - 2019
 
survey kepuasan masyarakat & survey kepuasan pegawai 2020
survey kepuasan masyarakat & survey kepuasan pegawai 2020survey kepuasan masyarakat & survey kepuasan pegawai 2020
survey kepuasan masyarakat & survey kepuasan pegawai 2020
 
Instrumen akreditasi puskesmas
Instrumen akreditasi puskesmasInstrumen akreditasi puskesmas
Instrumen akreditasi puskesmas
 
Manajemen Puskesmas
Manajemen PuskesmasManajemen Puskesmas
Manajemen Puskesmas
 
BAB 1 KMP.pdf
BAB 1 KMP.pdfBAB 1 KMP.pdf
BAB 1 KMP.pdf
 
Standar pelayanan gigi di puskesmas
Standar pelayanan gigi di puskesmasStandar pelayanan gigi di puskesmas
Standar pelayanan gigi di puskesmas
 
DOKUMEN SPM BLUD PUSKESMAS
DOKUMEN SPM BLUD PUSKESMASDOKUMEN SPM BLUD PUSKESMAS
DOKUMEN SPM BLUD PUSKESMAS
 
Sop pengelolaan umpan balik secara langsung dari pengguna layanan
Sop pengelolaan umpan balik secara langsung dari pengguna layananSop pengelolaan umpan balik secara langsung dari pengguna layanan
Sop pengelolaan umpan balik secara langsung dari pengguna layanan
 
Pedoman survey akreditasi_puskesmas_dan
Pedoman survey akreditasi_puskesmas_danPedoman survey akreditasi_puskesmas_dan
Pedoman survey akreditasi_puskesmas_dan
 
Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Rurukan 2022
Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Rurukan 2022Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Rurukan 2022
Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Rurukan 2022
 
Manual mutu puskesmas
Manual mutu puskesmasManual mutu puskesmas
Manual mutu puskesmas
 
Laporan Evaluasi Indikator Mutu UPT Puskesmas Panunggangan Barat- November.pptx
Laporan Evaluasi Indikator Mutu UPT Puskesmas Panunggangan Barat- November.pptxLaporan Evaluasi Indikator Mutu UPT Puskesmas Panunggangan Barat- November.pptx
Laporan Evaluasi Indikator Mutu UPT Puskesmas Panunggangan Barat- November.pptx
 
Sop monitoring
Sop monitoringSop monitoring
Sop monitoring
 
352927146-Identifikasi-Area-Beresiko.docx
352927146-Identifikasi-Area-Beresiko.docx352927146-Identifikasi-Area-Beresiko.docx
352927146-Identifikasi-Area-Beresiko.docx
 

Ähnlich wie Pemanfaatan dana jkn di puskesmas (paparan tgl 24 sept 2020)

PMK NO 19 tahun 2014 dana kapitasi JKN
PMK NO 19 tahun 2014 dana kapitasi JKN PMK NO 19 tahun 2014 dana kapitasi JKN
PMK NO 19 tahun 2014 dana kapitasi JKN
Irman Gapur
 
Pmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jkn
Pmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jknPmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jkn
Pmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jkn
Irman Gapur
 
#2 Sosialisasi SE Nakesdan, 2023 (1) [Read-Only].pdf
#2 Sosialisasi SE Nakesdan, 2023 (1) [Read-Only].pdf#2 Sosialisasi SE Nakesdan, 2023 (1) [Read-Only].pdf
#2 Sosialisasi SE Nakesdan, 2023 (1) [Read-Only].pdf
docyasakra
 
Pmk no _3_th_2019_ttg_juknis_penggunaan_dana_alokasi_khusus_nonfisik_bidang_k...
Pmk no _3_th_2019_ttg_juknis_penggunaan_dana_alokasi_khusus_nonfisik_bidang_k...Pmk no _3_th_2019_ttg_juknis_penggunaan_dana_alokasi_khusus_nonfisik_bidang_k...
Pmk no _3_th_2019_ttg_juknis_penggunaan_dana_alokasi_khusus_nonfisik_bidang_k...
dhiyan01792
 
PPT Asistensi Penganggaran dan Pelaporan SPM Kesehatan_Kemendagri_18 Juli 202...
PPT Asistensi Penganggaran dan Pelaporan SPM Kesehatan_Kemendagri_18 Juli 202...PPT Asistensi Penganggaran dan Pelaporan SPM Kesehatan_Kemendagri_18 Juli 202...
PPT Asistensi Penganggaran dan Pelaporan SPM Kesehatan_Kemendagri_18 Juli 202...
ApriyandiIyan1
 
Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jkn pada fktp ppsdm bu gema
Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jkn pada fktp  ppsdm  bu gemaPengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jkn pada fktp  ppsdm  bu gema
Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jkn pada fktp ppsdm bu gema
dini putri
 
Rengun dtpk 2010_plus[1]
Rengun dtpk 2010_plus[1]Rengun dtpk 2010_plus[1]
Rengun dtpk 2010_plus[1]
Baso Kalla
 
PMK No. 51 Th 2018 ttg Urun Biaya dan Selisih Biaya Program JAMKES.pdf
PMK No. 51 Th 2018 ttg Urun Biaya dan Selisih Biaya Program JAMKES.pdfPMK No. 51 Th 2018 ttg Urun Biaya dan Selisih Biaya Program JAMKES.pdf
PMK No. 51 Th 2018 ttg Urun Biaya dan Selisih Biaya Program JAMKES.pdf
ssuserb78829
 
Bpjs penerimaupah
Bpjs penerimaupahBpjs penerimaupah
Bpjs penerimaupah
Hety Byan
 

Ähnlich wie Pemanfaatan dana jkn di puskesmas (paparan tgl 24 sept 2020) (20)

Ppt skripsi (1)
Ppt skripsi  (1)Ppt skripsi  (1)
Ppt skripsi (1)
 
Pedoman 58d485e125a58718883350
Pedoman 58d485e125a58718883350Pedoman 58d485e125a58718883350
Pedoman 58d485e125a58718883350
 
PMK NO 19 tahun 2014 dana kapitasi JKN
PMK NO 19 tahun 2014 dana kapitasi JKN PMK NO 19 tahun 2014 dana kapitasi JKN
PMK NO 19 tahun 2014 dana kapitasi JKN
 
Pmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jkn
Pmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jknPmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jkn
Pmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jkn
 
Permenkes no. 19 tahun 2014
Permenkes no. 19 tahun 2014Permenkes no. 19 tahun 2014
Permenkes no. 19 tahun 2014
 
Puskesmas - Pusat Kesehatan Masyarakat atau Pusat Kesehatan Perorangan?
Puskesmas - Pusat Kesehatan Masyarakat atau Pusat Kesehatan Perorangan?Puskesmas - Pusat Kesehatan Masyarakat atau Pusat Kesehatan Perorangan?
Puskesmas - Pusat Kesehatan Masyarakat atau Pusat Kesehatan Perorangan?
 
1.PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN ok.docx
1.PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN ok.docx1.PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN ok.docx
1.PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN ok.docx
 
Pemanfaatan jkn bok
Pemanfaatan jkn bokPemanfaatan jkn bok
Pemanfaatan jkn bok
 
h1-materi-drfahmi-idris.pdf
h1-materi-drfahmi-idris.pdfh1-materi-drfahmi-idris.pdf
h1-materi-drfahmi-idris.pdf
 
#2 Sosialisasi SE Nakesdan, 2023 (1) [Read-Only].pdf
#2 Sosialisasi SE Nakesdan, 2023 (1) [Read-Only].pdf#2 Sosialisasi SE Nakesdan, 2023 (1) [Read-Only].pdf
#2 Sosialisasi SE Nakesdan, 2023 (1) [Read-Only].pdf
 
Permenkes No. 3 Tahun 2019 tentang Juknis penggunaan Dana alokasi khusus nonf...
Permenkes No. 3 Tahun 2019 tentang Juknis penggunaan Dana alokasi khusus nonf...Permenkes No. 3 Tahun 2019 tentang Juknis penggunaan Dana alokasi khusus nonf...
Permenkes No. 3 Tahun 2019 tentang Juknis penggunaan Dana alokasi khusus nonf...
 
Pmk no _3_th_2019_ttg_juknis_penggunaan_dana_alokasi_khusus_nonfisik_bidang_k...
Pmk no _3_th_2019_ttg_juknis_penggunaan_dana_alokasi_khusus_nonfisik_bidang_k...Pmk no _3_th_2019_ttg_juknis_penggunaan_dana_alokasi_khusus_nonfisik_bidang_k...
Pmk no _3_th_2019_ttg_juknis_penggunaan_dana_alokasi_khusus_nonfisik_bidang_k...
 
Pmk no _3_th_2019_ttg_juknis_penggunaan_dana_alokasi_khusus_nonfisik_bidang_k...
Pmk no _3_th_2019_ttg_juknis_penggunaan_dana_alokasi_khusus_nonfisik_bidang_k...Pmk no _3_th_2019_ttg_juknis_penggunaan_dana_alokasi_khusus_nonfisik_bidang_k...
Pmk no _3_th_2019_ttg_juknis_penggunaan_dana_alokasi_khusus_nonfisik_bidang_k...
 
PPT Asistensi Penganggaran dan Pelaporan SPM Kesehatan_Kemendagri_18 Juli 202...
PPT Asistensi Penganggaran dan Pelaporan SPM Kesehatan_Kemendagri_18 Juli 202...PPT Asistensi Penganggaran dan Pelaporan SPM Kesehatan_Kemendagri_18 Juli 202...
PPT Asistensi Penganggaran dan Pelaporan SPM Kesehatan_Kemendagri_18 Juli 202...
 
Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jkn pada fktp ppsdm bu gema
Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jkn pada fktp  ppsdm  bu gemaPengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jkn pada fktp  ppsdm  bu gema
Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jkn pada fktp ppsdm bu gema
 
Arah kebijakan Pemerintah terkait Pelaksanaan SPM kesehatan
Arah kebijakan Pemerintah terkait Pelaksanaan SPM kesehatanArah kebijakan Pemerintah terkait Pelaksanaan SPM kesehatan
Arah kebijakan Pemerintah terkait Pelaksanaan SPM kesehatan
 
Rengun dtpk 2010_plus[1]
Rengun dtpk 2010_plus[1]Rengun dtpk 2010_plus[1]
Rengun dtpk 2010_plus[1]
 
PMK No. 51 Th 2018 ttg Urun Biaya dan Selisih Biaya Program JAMKES.pdf
PMK No. 51 Th 2018 ttg Urun Biaya dan Selisih Biaya Program JAMKES.pdfPMK No. 51 Th 2018 ttg Urun Biaya dan Selisih Biaya Program JAMKES.pdf
PMK No. 51 Th 2018 ttg Urun Biaya dan Selisih Biaya Program JAMKES.pdf
 
Bpjs farmasi
Bpjs farmasiBpjs farmasi
Bpjs farmasi
 
Bpjs penerimaupah
Bpjs penerimaupahBpjs penerimaupah
Bpjs penerimaupah
 

Mehr von Tini Wartini

Mehr von Tini Wartini (20)

Penugasan ukp 12012021 (1)
Penugasan ukp 12012021 (1)Penugasan ukp 12012021 (1)
Penugasan ukp 12012021 (1)
 
Overview tugsus (suherman) 2021
Overview tugsus (suherman) 2021Overview tugsus (suherman) 2021
Overview tugsus (suherman) 2021
 
Edit pembekalan nsi 11 januari 2021 (1)
Edit pembekalan nsi 11 januari 2021 (1)Edit pembekalan nsi 11 januari 2021 (1)
Edit pembekalan nsi 11 januari 2021 (1)
 
Remote Area
Remote AreaRemote Area
Remote Area
 
Kesiapsiagaan Bencana dan Kebakaran
Kesiapsiagaan Bencana dan KebakaranKesiapsiagaan Bencana dan Kebakaran
Kesiapsiagaan Bencana dan Kebakaran
 
Kesja Pencegahan dan Pengendalian Fasyankes
Kesja Pencegahan dan Pengendalian Fasyankes Kesja Pencegahan dan Pengendalian Fasyankes
Kesja Pencegahan dan Pengendalian Fasyankes
 
Pengelolaan Bahan Berbahaya & Beracun (B3)
Pengelolaan Bahan Berbahaya & Beracun (B3)Pengelolaan Bahan Berbahaya & Beracun (B3)
Pengelolaan Bahan Berbahaya & Beracun (B3)
 
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Di Fasyankes
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Di Fasyankes  Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Di Fasyankes
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Di Fasyankes
 
Manajemen Risiko Fasyankes 2020
Manajemen Risiko Fasyankes 2020Manajemen Risiko Fasyankes 2020
Manajemen Risiko Fasyankes 2020
 
Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Fasyankes
Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) FasyankesKebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Fasyankes
Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Fasyankes
 
Kerjasama jejaring kerja PIHK
Kerjasama jejaring kerja PIHKKerjasama jejaring kerja PIHK
Kerjasama jejaring kerja PIHK
 
Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji Khusus
Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji KhususPembinaan Kesehatan Jemaah Haji Khusus
Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji Khusus
 
Pelayanan Kesehatan Haji
Pelayanan Kesehatan HajiPelayanan Kesehatan Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
 
Perlindungan Kesehatan Jemaah Haji
Perlindungan Kesehatan Jemaah HajiPerlindungan Kesehatan Jemaah Haji
Perlindungan Kesehatan Jemaah Haji
 
Pelayanan puskesmas dalam masa pandemi covid 19 (pemulasaran jenazah)
Pelayanan puskesmas dalam masa pandemi covid  19  (pemulasaran jenazah)Pelayanan puskesmas dalam masa pandemi covid  19  (pemulasaran jenazah)
Pelayanan puskesmas dalam masa pandemi covid 19 (pemulasaran jenazah)
 
Penugasan yanpusk 2020
Penugasan yanpusk 2020Penugasan yanpusk 2020
Penugasan yanpusk 2020
 
Rencana Tindak Lanjut NSI
Rencana Tindak Lanjut NSIRencana Tindak Lanjut NSI
Rencana Tindak Lanjut NSI
 
Promkes
PromkesPromkes
Promkes
 
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
Pencegahan dan Pengendalian InfeksiPencegahan dan Pengendalian Infeksi
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
 
Surveilance
SurveilanceSurveilance
Surveilance
 

Kürzlich hochgeladen

Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNSLatsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
dheaprs
 
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajar
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajaraksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajar
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajar
HafidRanggasi
 
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
MetalinaSimanjuntak1
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
ssuser35630b
 

Kürzlich hochgeladen (20)

aksi nyata sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
aksi nyata sosialisasi  Profil Pelajar Pancasila.pdfaksi nyata sosialisasi  Profil Pelajar Pancasila.pdf
aksi nyata sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
 
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
 
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNSLatsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
 
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk HidupUT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajar
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajaraksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajar
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajar
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
 
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasar
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah DasarPPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasar
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasar
 
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
 

Pemanfaatan dana jkn di puskesmas (paparan tgl 24 sept 2020)

  • 1. PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN & BOK DI PUSKESMAS Disampaikan oleh : dr. Hj. Eti Astuti, MM
  • 2. PERAN PUSKESMAS DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN KEBIJAKAN UNIVERSAL COVERAGE 2014 JKN JAMPERSAL
  • 4. Kebijakan kesehatan di mana setiap warga di dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang bermutu dan dibutuhkan, dengan biaya yang terjangkau. Pemerintah memprioritaskan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
  • 5. Cakupan UHC Aspek Regulasi Sarana dan Prasarana Kesehatan SDM Kesehatan Koordinasi Lintas Sektor
  • 7. Memasyarakatkan preventif dan promotif. Membuat program yang berorientasi pada masalah masyarakat. Sehingga masyarakat peduli terhadap program tersebut yang secara langsung akan berpengaruh pada derajat kesehatannya. Berkomitmen dalam pelaksanaan berbagai program yang telah direncanakan arena dalam pelaksanaan suatu program yang dibutuhkan tidak hanya kepedulian masyarakat, namun juga kepedulian dan komitmen dari pelaksana program tersebut. Memanfaatkan dengan baik berbagai fasilitas dari pemerintah untuk masyarakat, misalnya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
  • 8. Pengadaan dan perbaikan fasilitas di Puskesmas. Dalam pelayanan kesehatan tidak membedakan masyrakat mampu dan kurang mampu. Membentuk kader kesehatan di wilayah tempat kerja Puskesmas. Memberdayakan masyarakat dalam implementasi program Puskesmas agar pengetahuan dan kemampuan masyrakat meningkat serta menciptakan rasa kepemilikan terhadap Puskesmas dan kesehatan. Loyal terhadap berbagai hal yang menjadi program dan tujuan puskesmas.
  • 9. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Program bantuan sosial untuk pelayanan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu ( PBI ), terdiri dari : PBI APBN dan PBI APBD / PD Pemda
  • 10. Permenkes 21 tahun 2016 PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH
  • 11. • PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN Pasal 3 (1) Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk: a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang- kurangnya 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi. PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk: a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi.
  • 12. JASA PELAYANAN KESEHATAN • Pasal 4 (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP. (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan pegawai tidak tetap, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel: a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan b. kehadiran. (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran JASPEL kesehatan bagi NAKES & NON NAKES yang melakukan pelayanan pada FKTP. (2) NAKES & Non NAKES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS, P3K, & PTT, yang ditetapkan sesuai dg ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pembagian jaspel kesehatan kepada nakes & Non Nakes ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel: a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; b. kehadiran.
  • 13. • Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan dinilai sebagai berikut: a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh); b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus); c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh); d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh); e. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh); f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima). Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan dinilai sbb: a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh); b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus); c. NAKES S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh); d. NAKES D3, diberi nilai 60 (enam puluh); e. NON NAKES paling rendah D3, atau asisten NAKES, diberi nilai 50 (lima puluh); f. NON NAKES di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).
  • 14. Tenaga yang merangkap tugas administratif, diberi nilai sbb: a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP; b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN; c. tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
  • 15. Tenaga yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.
  • 16. Setiap tenaga yang memiliki masa kerja: a. 5 (lima) tahun sd10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima); b. 11 (sebelas) tahun sd 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh); c. 16 (enam belas) tahu sd 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas); d. 21 (dua puluh satu) tahun sd 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); e. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
  • 17. Variabel kehadiran dinilai sebagai berikut: a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin. c. Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai.
  • 18. Jaspel yg diterima tiap tenaga
  • 19. No. Nama Pegawai Jabatan Pendidikan JASA PELAY ANAN YANG DITERI MA DENGA N PESERT A 8.117 (Kolom 9 dikali Kolom 10 dibagi jumlah Kolom 9) JENIS KETE NAG AAN MAS A KER JA KEHADIRAN RANGK AP TUGAS ADMINI STRATI F TANGGUNG JAWAB PROGRAM Jumlah Point Variabel Ketenagaan (= Kolom 1 + 2 + 5 + 6) Persenta se Kehadira n (% Pembagi an Kolom 3 dibagi kolom 4) Jumlah Total Seluruh Point (Perkalia n Kolom 8 x Kolom 7) PENERIMAAN KAPITASI DENGAN JUMLAH PESERTA 8.176 Jumlah Hari Masuk Kerja Jumlah Hari Kerja Jasa Pelayanan (60%) Biaya Operasio nal (40%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 drg. Andy Benjamin Setiadi Kepala Puskesmas S1 150 5 25 25 100 255 100% 255 29,221,2 00.00 19,480,8 00.00 2,356,54 8.39 2 Haffandi, SE KTU S1 50 5 25 25 30 85 100% 85 29,221,2 00.00 19,480,8 00.00 785,516. 13 3 dr. Luthfa Mudrika Dokter Umum S1 150 5 20 25 10 165 80% 132 29,221,2 00.00 19,480,8 00.00 1,219,86 0.34 4 drg. Putri Adhisty F. N Dokter Gigi S1 150 5 25 25 155 100% 155 29,221,2 00.00 19,480,8 00.00 1,432,41 1.76 5 dr. Hj. Ajizah Pessy Dokter Umum S2 150 5 25 25 155 100% 155 29,221,2 00.00 19,480,8 00.00 1,432,41 1.76 6 Dedy Mulyadi, S.Kep Perawat SI 100 5 25 25 105 100% 105 29,221,2 00.00 19,480,8 00.00 970,343. 45 7 Yudhi Asisten 60 5 25 25 65 100% 65
  • 20. (1) Pendapatan Dana Kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya. (2) Dalam hal sisa Dana Kapitasi berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka pemanfatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. (3) Dalam hal sisa Dana Kapitasi berasal dari dana jasa pelayanan kesehatan maka pemanfatannya hanya dapat digunakan untuk jasa pelayanan.
  • 21. PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI A. BELANJA BARANG OPERASIONAL 1. Belanja Obat 2. Belanja Alat Kesehatan 3. Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 4. Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung 5. Pelayanan Kesehatan Luar Gedung 6. Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling 7. Bahan Cetak atau Alat Tulis Kantor 8. Administrasi, Koordinasi Program dan Sistem Informasi 9. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 10. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
  • 22. B. BELANJA MODAL • Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana di FKTP milik pemerintah daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di FKTP milik pemerintah daerah • Contoh belanja Modal: Belanja kursi tunggu pasien, lemari obat, gorden, linen, lemari arsip, meja kerja petugas, AC, genset, pembuatan papan nama, pembuatan billboard, pembuatan pagar FKTP, dll.
  • 24. Jaminan Persalinan (Jampersal) adalah jaminan pembiayaan yang digunakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap : pelayanan kesehatan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan kesehatan nifas termasuk KB pasca persalinan, dan pelayanan bayi baru lahir. PENGERTIAN
  • 25. TUJUAN JAMPERSAL TUJUAN KHUSUS TUJUAN UMUM MANFAAT Pemeriksaan kehamilan (ANC) Penatalaksanaan Persalinan Pelayanan nifas (Post Natal Care)
  • 26. SASARAN seluruh ibu hamil yang belum mempunyai jaminan kesehatan. Ruang Lingkup Pelayanan JAMPERSAL
  • 27. • HATUR NUHUN • TERIMAKASIH • WASSALAMUALAIKUM WAROHMATULLOHIWABAROKA TUH