SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 30
PENENTUAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KABUPATEN KUNINGAN KELOMPOK 4 – KKD 32  LPEM FE UI
PERENCANAAN LEMAH KINERJA RENDAH
KEBUTUHAN Pertimbangan SUMBERDAYA AlokasiRasional PERENCANAAN
UU No. 25 Tahun 2004 ttg SPPN Bab I Pasal 1, Ayat 1 Perencanaan: PROSES PENENTUAN TINDAKAN MASA DEPAN YANG TEPAT Melalui URUTAN PILIHAN Mempertimbangkan SUMBERDAYA yang tersedia
Pasal 3, Ayat 2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL OLEH KEMENTERIAN / LEMBAGA OLEH PEMERINTAH DAERAH
IMPLIKASI DI DAERAH PEMDA juga HARUS melakukan…….. Perencanaan: PROSES PENENTUAN TINDAKAN MASA DEPAN YANG TEPAT Melalui URUTAN PILIHAN Mempertimbangkan SUMBERDAYA yang tersedia
PerencanaandanPenganggaran Daerah Ditentukanoleh: Kebutuhanpembangunandaerah Disesuaikandengan Kemampuandankapasitasfiskaldaerah Metodeprakiraankebutuhanpembangunandaerah ,[object Object]
Perhitungankebutuhanspesifikwilayahterkait,[object Object]
ApakahPaguIndikatif = dasarperencanaanpartisipatifdiKab. Kuningan? Apakahadakebijakanpaguindikatifkewilayahan (PIK)?  Sejauhmanakebijakan PIK sudahmemperhitungkankebutuhanspesifikwilayah? RUMUSAN MASALAH
METODOLOGI STUDI OBJEK DAN WAKTU Kab. KuningankhususnyaBappeda 10 – 21 Juni 2010 PENGUMPULAN DATA Data sekunderdaripenggalianinformasiterkait Data primer darijawabandaftarpertanyaankuesionerdantanyajawablangsung ANALISIS Survei Studikomparatif
METODE ANALISIS SURVEI PENERAPAN PAGU INDIKATIF DALAM PROSES PERENCANAAN KAB. KUNINGAN ANALISIS KOMPARATIF DENGAN POLA PERHITUNGAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KABUPATEN SUMEDANG UNTUK MENGETAHUI SEJAUH MANA KEBIJAKAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN YANG ADA MEMPERTIMBANGKAN KEBUTUHAN SPESIFIK WILAYAH
BENCHMARKING KABUPATEN SUMEDANG Best practices PerencanaandanPenganggaran Paguindikatif RancanganAwal Program Pembangunan Prioritasdan patokanmaksimalanggaran yang diberikankepada SKPD yang dirinciberdasarkan program danwilayahdesa/kelurahansertawilayahkecamatan.  Nota KesepakatanPaguIndikatif sosialisasisebelummusrenbang.
PIK  =  PID  +  PIV Bagi rata tiapdesa Bagimenurutvariabel
TAHAPAN PERENCANAAN MUSRENBANG KABUPATEN R K P D  TAPD Usulan Masy. Renc. Keg. Usulan Masy. RENJA SKPD  FSKPD SKPD Usulan Masy. Renc. Keg. Usulan Masy. RENJA KECAMATAN MUSRENBANG KECAMATAN KECAMATAN Usulan Masy. Renc. Keg. MUSRENBANG DESA DESA Usulan Masy. PROSES PERENCANAAN DI KABUPATEN KUNINGAN
Yang dimaksuddgn PI diKuningan Adalah ……. ,[object Object]
Disusunoleh TAPD
Ditentukandenganprakiraanmaju
Belumdiketahuisebelumperencanaanpartisipatif,[object Object]
Menghitung PIK Kuninganala Sumedang Pilih data yang tersediadan valid sbgindikatoraspekvariabel HitungSkorIndikator, BobotIndikatordanIndeksKecamatan Hitung PIK = PID + PIV dgnbbrpSkenarioPorsi PIV
IndikatorAspekVariabel PENDUDUK PENGANGGURAN KEMISKINAN PENDIDIKAN KESEHATAN  SANITASI KEMATIAN BAYI PRASARANA
SkenarioAplikasiPerhitungan PIK PIV 100% PIV 75% PIV 50% PIV 25% PIV 0%
PIK dengan PIV 100%
PIK dengan PIV 75%
PIK dengan PIV 50%
PIK dengan PIV 25%
PIK dengan PIV 0%
Dengan ASUMSI : Data yang digunakancukuprepresentatif Data Valid Sehingga PIV 100% adalah IDEAL MAKA……. dari total ADD sebesarRp. 26.000.000.000,-  Tepatalokasi 87,86% atauRp. 22.843.472.474,-  Tidaktepatalokasi 12,14% atauRp. 3.156.527.526,-
KetidaktepatanAlokasi ADD
KESIMPULAN BelumadaPaguIndikatifsebagaidasarpelaksanaanperencanaanpartisipatifdiKuningan Adakebijakanberupa PIK, yaitu ADD.  Tetapibukansebagaibahanprosesperencanaan, melainkanditetapkansaattahunanggaranberjalan. ADD yang ditetapkanmasihtidaktepatalokasisebesar 12,14% atausekitarRp. 3,2 M dari total Rp. 26 M

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Penerapan SPBE untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Penerapan SPBE untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan PublikPenerapan SPBE untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Penerapan SPBE untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publikridhofitrah
 
Pengembangan Kawasan Perkotaan
Pengembangan Kawasan PerkotaanPengembangan Kawasan Perkotaan
Pengembangan Kawasan PerkotaanSigit Pramulia
 
Lampiran peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksana...
Lampiran peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksana...Lampiran peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksana...
Lampiran peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksana...Irman Gapur
 
Mekanisme seleksi cpns terintegrasi 2018
Mekanisme seleksi cpns terintegrasi 2018Mekanisme seleksi cpns terintegrasi 2018
Mekanisme seleksi cpns terintegrasi 2018Chusnul Labib
 
Studi Kelayakan Persampahan
Studi Kelayakan PersampahanStudi Kelayakan Persampahan
Studi Kelayakan PersampahanJoy Irman
 
01 Arahan Dirjen Cipta Karya Makassar
01 Arahan Dirjen Cipta Karya Makassar01 Arahan Dirjen Cipta Karya Makassar
01 Arahan Dirjen Cipta Karya MakassarJulian209999
 
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan R...
Peraturan Pemerintah Nomor  15 Tahun  2010 tentang Penyelenggaraan Penataan R...Peraturan Pemerintah Nomor  15 Tahun  2010 tentang Penyelenggaraan Penataan R...
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan R...Oswar Mungkasa
 
Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembang...
Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembang...Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembang...
Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembang...Fitri Indra Wardhono
 
Mekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerahMekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerahArdi Susanto
 
Produk Hukum Daerah
Produk Hukum DaerahProduk Hukum Daerah
Produk Hukum DaerahArdi Susanto
 
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KAWASAN PERKOTAAN MA...
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KAWASAN PERKOTAAN MA...RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KAWASAN PERKOTAAN MA...
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KAWASAN PERKOTAAN MA...TPRP Strategic Partner
 
Bab vi pemantauan dan pelaporan larap tol
Bab vi pemantauan dan pelaporan larap tolBab vi pemantauan dan pelaporan larap tol
Bab vi pemantauan dan pelaporan larap tolKotjo Negoro
 
Perda rtrw penjelasan 14 feb 2012 eka ok
Perda rtrw penjelasan 14 feb 2012 eka  okPerda rtrw penjelasan 14 feb 2012 eka  ok
Perda rtrw penjelasan 14 feb 2012 eka okHarun Hasib
 
Tahapan pengadaan tanah
Tahapan pengadaan tanahTahapan pengadaan tanah
Tahapan pengadaan tanahtfknrhm
 
Bab 4 pendekatan dan metodologi
Bab 4   pendekatan dan metodologiBab 4   pendekatan dan metodologi
Bab 4 pendekatan dan metodologidandi rustandi
 

Was ist angesagt? (19)

Penerapan SPBE untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Penerapan SPBE untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan PublikPenerapan SPBE untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Penerapan SPBE untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 
Kerangka pikir (hal. 5)
Kerangka pikir (hal. 5)Kerangka pikir (hal. 5)
Kerangka pikir (hal. 5)
 
Pengembangan Kawasan Perkotaan
Pengembangan Kawasan PerkotaanPengembangan Kawasan Perkotaan
Pengembangan Kawasan Perkotaan
 
Lampiran peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksana...
Lampiran peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksana...Lampiran peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksana...
Lampiran peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksana...
 
Mekanisme seleksi cpns terintegrasi 2018
Mekanisme seleksi cpns terintegrasi 2018Mekanisme seleksi cpns terintegrasi 2018
Mekanisme seleksi cpns terintegrasi 2018
 
Studi Kelayakan Persampahan
Studi Kelayakan PersampahanStudi Kelayakan Persampahan
Studi Kelayakan Persampahan
 
01 Arahan Dirjen Cipta Karya Makassar
01 Arahan Dirjen Cipta Karya Makassar01 Arahan Dirjen Cipta Karya Makassar
01 Arahan Dirjen Cipta Karya Makassar
 
8. sipkp untuk satu data
8. sipkp untuk satu data8. sipkp untuk satu data
8. sipkp untuk satu data
 
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan R...
Peraturan Pemerintah Nomor  15 Tahun  2010 tentang Penyelenggaraan Penataan R...Peraturan Pemerintah Nomor  15 Tahun  2010 tentang Penyelenggaraan Penataan R...
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan R...
 
PKPU Nomor 2 Tahun 2018
PKPU Nomor 2 Tahun 2018PKPU Nomor 2 Tahun 2018
PKPU Nomor 2 Tahun 2018
 
Pengarahan inspektur jenderal kementerian perhubungan kepada para ppk di keme...
Pengarahan inspektur jenderal kementerian perhubungan kepada para ppk di keme...Pengarahan inspektur jenderal kementerian perhubungan kepada para ppk di keme...
Pengarahan inspektur jenderal kementerian perhubungan kepada para ppk di keme...
 
Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembang...
Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembang...Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembang...
Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembang...
 
Mekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerahMekanisme pembentukan peraturan daerah
Mekanisme pembentukan peraturan daerah
 
Produk Hukum Daerah
Produk Hukum DaerahProduk Hukum Daerah
Produk Hukum Daerah
 
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KAWASAN PERKOTAAN MA...
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KAWASAN PERKOTAAN MA...RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KAWASAN PERKOTAAN MA...
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KAWASAN PERKOTAAN MA...
 
Bab vi pemantauan dan pelaporan larap tol
Bab vi pemantauan dan pelaporan larap tolBab vi pemantauan dan pelaporan larap tol
Bab vi pemantauan dan pelaporan larap tol
 
Perda rtrw penjelasan 14 feb 2012 eka ok
Perda rtrw penjelasan 14 feb 2012 eka  okPerda rtrw penjelasan 14 feb 2012 eka  ok
Perda rtrw penjelasan 14 feb 2012 eka ok
 
Tahapan pengadaan tanah
Tahapan pengadaan tanahTahapan pengadaan tanah
Tahapan pengadaan tanah
 
Bab 4 pendekatan dan metodologi
Bab 4   pendekatan dan metodologiBab 4   pendekatan dan metodologi
Bab 4 pendekatan dan metodologi
 

Ähnlich wie Penentuan Pagu Indikatif Kewilayahan Kabupaten Kuningan

ARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdf
ARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdfARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdf
ARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdfYandryAbun1
 
Pengantar Perencanaan Pembangunan. Hand Out
Pengantar Perencanaan Pembangunan. Hand OutPengantar Perencanaan Pembangunan. Hand Out
Pengantar Perencanaan Pembangunan. Hand OutOswar Mungkasa
 
Buku panduan penyusunan_rp2_kpkp
Buku panduan penyusunan_rp2_kpkpBuku panduan penyusunan_rp2_kpkp
Buku panduan penyusunan_rp2_kpkpbloopsme
 
Buku panduan penyusunan rp2 kpkp
Buku panduan penyusunan rp2 kpkpBuku panduan penyusunan rp2 kpkp
Buku panduan penyusunan rp2 kpkpHendra Sumarja
 
Buku Panduan Penyusunan RP2KPKPK
Buku Panduan Penyusunan RP2KPKPK Buku Panduan Penyusunan RP2KPKPK
Buku Panduan Penyusunan RP2KPKPK santy_wahyuni
 
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Via SIPD.pptx
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Via SIPD.pptxMekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Via SIPD.pptx
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Via SIPD.pptxCaptenBugis
 
Aspek penganggaran daerah dan permendagri 54 tahun 2010
Aspek penganggaran daerah dan permendagri 54 tahun 2010Aspek penganggaran daerah dan permendagri 54 tahun 2010
Aspek penganggaran daerah dan permendagri 54 tahun 2010infosanitasi
 
Final Paparan Pak Dir P2KD Webinar Pendanaan Pilkada 15 Feb 2023.pdf
Final Paparan Pak Dir P2KD Webinar Pendanaan Pilkada 15 Feb 2023.pdfFinal Paparan Pak Dir P2KD Webinar Pendanaan Pilkada 15 Feb 2023.pdf
Final Paparan Pak Dir P2KD Webinar Pendanaan Pilkada 15 Feb 2023.pdfMTriyogiSeptiAnggoro
 
PPD - 2021 (27p).pdf
PPD - 2021 (27p).pdfPPD - 2021 (27p).pdf
PPD - 2021 (27p).pdfAliUmar60
 
(02) MK-Perenc Pemb II_Busman@27092022.pptx
(02) MK-Perenc Pemb II_Busman@27092022.pptx(02) MK-Perenc Pemb II_Busman@27092022.pptx
(02) MK-Perenc Pemb II_Busman@27092022.pptxinun6
 
Sistem informasi pembangunan daerah (sipd) tahun 2015
Sistem informasi pembangunan daerah (sipd) tahun 2015Sistem informasi pembangunan daerah (sipd) tahun 2015
Sistem informasi pembangunan daerah (sipd) tahun 2015apri saut
 
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013Sigit Pramulia
 
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004Dadang Solihin
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
CASCADING BIDANG EKONOMI.pdf
CASCADING BIDANG EKONOMI.pdfCASCADING BIDANG EKONOMI.pdf
CASCADING BIDANG EKONOMI.pdfAsrianaAna3
 
Pendanaan APBD Provinsi dan Kab/Kota dalam mendukung Program Sanitasi di daerah
Pendanaan APBD Provinsi dan Kab/Kota dalam mendukung Program Sanitasi di daerahPendanaan APBD Provinsi dan Kab/Kota dalam mendukung Program Sanitasi di daerah
Pendanaan APBD Provinsi dan Kab/Kota dalam mendukung Program Sanitasi di daerahinfosanitasi
 
Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptx
Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptxBahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptx
Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptxsrimuharrani2
 
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...Dadang Solihin
 
Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi...
Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi...Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi...
Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi...Dadang Solihin
 
Orientasi dewan banyuasin
Orientasi dewan banyuasinOrientasi dewan banyuasin
Orientasi dewan banyuasinhoyin rizmu
 

Ähnlich wie Penentuan Pagu Indikatif Kewilayahan Kabupaten Kuningan (20)

ARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdf
ARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdfARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdf
ARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdf
 
Pengantar Perencanaan Pembangunan. Hand Out
Pengantar Perencanaan Pembangunan. Hand OutPengantar Perencanaan Pembangunan. Hand Out
Pengantar Perencanaan Pembangunan. Hand Out
 
Buku panduan penyusunan_rp2_kpkp
Buku panduan penyusunan_rp2_kpkpBuku panduan penyusunan_rp2_kpkp
Buku panduan penyusunan_rp2_kpkp
 
Buku panduan penyusunan rp2 kpkp
Buku panduan penyusunan rp2 kpkpBuku panduan penyusunan rp2 kpkp
Buku panduan penyusunan rp2 kpkp
 
Buku Panduan Penyusunan RP2KPKPK
Buku Panduan Penyusunan RP2KPKPK Buku Panduan Penyusunan RP2KPKPK
Buku Panduan Penyusunan RP2KPKPK
 
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Via SIPD.pptx
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Via SIPD.pptxMekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Via SIPD.pptx
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Via SIPD.pptx
 
Aspek penganggaran daerah dan permendagri 54 tahun 2010
Aspek penganggaran daerah dan permendagri 54 tahun 2010Aspek penganggaran daerah dan permendagri 54 tahun 2010
Aspek penganggaran daerah dan permendagri 54 tahun 2010
 
Final Paparan Pak Dir P2KD Webinar Pendanaan Pilkada 15 Feb 2023.pdf
Final Paparan Pak Dir P2KD Webinar Pendanaan Pilkada 15 Feb 2023.pdfFinal Paparan Pak Dir P2KD Webinar Pendanaan Pilkada 15 Feb 2023.pdf
Final Paparan Pak Dir P2KD Webinar Pendanaan Pilkada 15 Feb 2023.pdf
 
PPD - 2021 (27p).pdf
PPD - 2021 (27p).pdfPPD - 2021 (27p).pdf
PPD - 2021 (27p).pdf
 
(02) MK-Perenc Pemb II_Busman@27092022.pptx
(02) MK-Perenc Pemb II_Busman@27092022.pptx(02) MK-Perenc Pemb II_Busman@27092022.pptx
(02) MK-Perenc Pemb II_Busman@27092022.pptx
 
Sistem informasi pembangunan daerah (sipd) tahun 2015
Sistem informasi pembangunan daerah (sipd) tahun 2015Sistem informasi pembangunan daerah (sipd) tahun 2015
Sistem informasi pembangunan daerah (sipd) tahun 2015
 
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
 
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
 
CASCADING BIDANG EKONOMI.pdf
CASCADING BIDANG EKONOMI.pdfCASCADING BIDANG EKONOMI.pdf
CASCADING BIDANG EKONOMI.pdf
 
Pendanaan APBD Provinsi dan Kab/Kota dalam mendukung Program Sanitasi di daerah
Pendanaan APBD Provinsi dan Kab/Kota dalam mendukung Program Sanitasi di daerahPendanaan APBD Provinsi dan Kab/Kota dalam mendukung Program Sanitasi di daerah
Pendanaan APBD Provinsi dan Kab/Kota dalam mendukung Program Sanitasi di daerah
 
Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptx
Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptxBahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptx
Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptx
 
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...
 
Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi...
Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi...Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi...
Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi...
 
Orientasi dewan banyuasin
Orientasi dewan banyuasinOrientasi dewan banyuasin
Orientasi dewan banyuasin
 

Mehr von Thio Helena Simarmata

Mehr von Thio Helena Simarmata (10)

Hutan Kota
Hutan KotaHutan Kota
Hutan Kota
 
Ekonomi publik
Ekonomi publikEkonomi publik
Ekonomi publik
 
Uu No5 1960pokok Pokokagraria
Uu No5 1960pokok PokokagrariaUu No5 1960pokok Pokokagraria
Uu No5 1960pokok Pokokagraria
 
Pp 16 2004penatagunaantanah
Pp 16 2004penatagunaantanahPp 16 2004penatagunaantanah
Pp 16 2004penatagunaantanah
 
Perpres 85 2007jariangan Dataspasial Nasional
Perpres 85 2007jariangan Dataspasial NasionalPerpres 85 2007jariangan Dataspasial Nasional
Perpres 85 2007jariangan Dataspasial Nasional
 
Perpres 13 Tahun 2009koordinasipenanggulangan Kemiskinan
Perpres 13 Tahun 2009koordinasipenanggulangan KemiskinanPerpres 13 Tahun 2009koordinasipenanggulangan Kemiskinan
Perpres 13 Tahun 2009koordinasipenanggulangan Kemiskinan
 
Perpres65thn2006pengadaan Tanah
Perpres65thn2006pengadaan TanahPerpres65thn2006pengadaan Tanah
Perpres65thn2006pengadaan Tanah
 
Uu 026 2007penataanruang
Uu 026 2007penataanruangUu 026 2007penataanruang
Uu 026 2007penataanruang
 
Uu 41 Tahun 2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Uu 41 Tahun 2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan BerkelanjutanUu 41 Tahun 2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Uu 41 Tahun 2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 
Komponen, Indikator Dan Kebijakan Ketahanan Pangan
Komponen, Indikator Dan Kebijakan Ketahanan PanganKomponen, Indikator Dan Kebijakan Ketahanan Pangan
Komponen, Indikator Dan Kebijakan Ketahanan Pangan
 

Penentuan Pagu Indikatif Kewilayahan Kabupaten Kuningan

  • 1. PENENTUAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KABUPATEN KUNINGAN KELOMPOK 4 – KKD 32 LPEM FE UI
  • 2.
  • 4. KEBUTUHAN Pertimbangan SUMBERDAYA AlokasiRasional PERENCANAAN
  • 5. UU No. 25 Tahun 2004 ttg SPPN Bab I Pasal 1, Ayat 1 Perencanaan: PROSES PENENTUAN TINDAKAN MASA DEPAN YANG TEPAT Melalui URUTAN PILIHAN Mempertimbangkan SUMBERDAYA yang tersedia
  • 6. Pasal 3, Ayat 2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL OLEH KEMENTERIAN / LEMBAGA OLEH PEMERINTAH DAERAH
  • 7. IMPLIKASI DI DAERAH PEMDA juga HARUS melakukan…….. Perencanaan: PROSES PENENTUAN TINDAKAN MASA DEPAN YANG TEPAT Melalui URUTAN PILIHAN Mempertimbangkan SUMBERDAYA yang tersedia
  • 8.
  • 9.
  • 10. ApakahPaguIndikatif = dasarperencanaanpartisipatifdiKab. Kuningan? Apakahadakebijakanpaguindikatifkewilayahan (PIK)? Sejauhmanakebijakan PIK sudahmemperhitungkankebutuhanspesifikwilayah? RUMUSAN MASALAH
  • 11. METODOLOGI STUDI OBJEK DAN WAKTU Kab. KuningankhususnyaBappeda 10 – 21 Juni 2010 PENGUMPULAN DATA Data sekunderdaripenggalianinformasiterkait Data primer darijawabandaftarpertanyaankuesionerdantanyajawablangsung ANALISIS Survei Studikomparatif
  • 12. METODE ANALISIS SURVEI PENERAPAN PAGU INDIKATIF DALAM PROSES PERENCANAAN KAB. KUNINGAN ANALISIS KOMPARATIF DENGAN POLA PERHITUNGAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KABUPATEN SUMEDANG UNTUK MENGETAHUI SEJAUH MANA KEBIJAKAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN YANG ADA MEMPERTIMBANGKAN KEBUTUHAN SPESIFIK WILAYAH
  • 13. BENCHMARKING KABUPATEN SUMEDANG Best practices PerencanaandanPenganggaran Paguindikatif RancanganAwal Program Pembangunan Prioritasdan patokanmaksimalanggaran yang diberikankepada SKPD yang dirinciberdasarkan program danwilayahdesa/kelurahansertawilayahkecamatan. Nota KesepakatanPaguIndikatif sosialisasisebelummusrenbang.
  • 14. PIK = PID + PIV Bagi rata tiapdesa Bagimenurutvariabel
  • 15. TAHAPAN PERENCANAAN MUSRENBANG KABUPATEN R K P D TAPD Usulan Masy. Renc. Keg. Usulan Masy. RENJA SKPD FSKPD SKPD Usulan Masy. Renc. Keg. Usulan Masy. RENJA KECAMATAN MUSRENBANG KECAMATAN KECAMATAN Usulan Masy. Renc. Keg. MUSRENBANG DESA DESA Usulan Masy. PROSES PERENCANAAN DI KABUPATEN KUNINGAN
  • 16.
  • 19.
  • 20. Menghitung PIK Kuninganala Sumedang Pilih data yang tersediadan valid sbgindikatoraspekvariabel HitungSkorIndikator, BobotIndikatordanIndeksKecamatan Hitung PIK = PID + PIV dgnbbrpSkenarioPorsi PIV
  • 21. IndikatorAspekVariabel PENDUDUK PENGANGGURAN KEMISKINAN PENDIDIKAN KESEHATAN SANITASI KEMATIAN BAYI PRASARANA
  • 22. SkenarioAplikasiPerhitungan PIK PIV 100% PIV 75% PIV 50% PIV 25% PIV 0%
  • 28. Dengan ASUMSI : Data yang digunakancukuprepresentatif Data Valid Sehingga PIV 100% adalah IDEAL MAKA……. dari total ADD sebesarRp. 26.000.000.000,- Tepatalokasi 87,86% atauRp. 22.843.472.474,- Tidaktepatalokasi 12,14% atauRp. 3.156.527.526,-
  • 30. KESIMPULAN BelumadaPaguIndikatifsebagaidasarpelaksanaanperencanaanpartisipatifdiKuningan Adakebijakanberupa PIK, yaitu ADD. Tetapibukansebagaibahanprosesperencanaan, melainkanditetapkansaattahunanggaranberjalan. ADD yang ditetapkanmasihtidaktepatalokasisebesar 12,14% atausekitarRp. 3,2 M dari total Rp. 26 M
  • 31. SARAN PI dan PIK perludisiapkansebelumprosesperencanaan agar rencanakegiatanlebihterarah Metode PIK ala Kab. Sumedangdapatdipertimbangkanuntukdiaplikasikandalamprosesperencanaandanpenganggaran Untukmenambahkeakuratan PIK, data kondisiwilayahharus valid danseragampadasemua SKPD.