Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan pembangunan desa, yang mencakup tahap persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, pelaksanaan kegiatan, dan perubahan pelaksanaan kegiatan. Tahap persiapan meliputi penetapan pelaksana kegiatan, penyusunan rencana kerja, sosialisasi, pembekalan, penyiapan dokumen, serta pengadaan tenaga kerja dan bahan.

1. PERLAKSANAAN, PEMANTAUAN
DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA
PERLAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
BAGIAN I
PENJELASAN UMUM
Setelah tahap perencanaan selesai dengan ditetapkannya APB Desa di 31 Desember, maka di
bulan Januari tahun berjalan Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan
kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur
masyarakat Desa. Adapun pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa meliputi :
a. Pembangunan Desa berskala lokal Desa (dikelola dengan cara swakelola)
b. Pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa (dengan pihak ketiga).
Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah,
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu pelaksanaan program sektor
dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, dan dicatat dalam
APB Desa.
CATATAN :
JIKA Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada
Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus. Pelaksanaan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang
diselenggarakan oleh BPD.
Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program
daerah, kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis
pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan
dimaksud.
Kepala Desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat kepada
bupati/walikota melalui camat.
(PASAL 53)

2. BAGIAN II
PERSIAPAN PELAKSANAAN
Apa saja yang perlu dilakukan dalam tahapan persiapan pelaksanaan kegiatan? Ada 7 tahapan
yang harus dilakukan pada tahap persiapan diantaranya adalah sebagai berikut :
a. Penetapan pelaksana kegiatan
b. Penyusunan rencana kerja
c. Sosialisasi kegiatan
d. Pembekalan pelaksana kegiatan
e. Penyiapan dokumen administrasi
f. Pengadaan tenaga kerja
g. pengadaan bahan/material.
Seperti apakah penjelasan dari ke-7 tahapan tersebut? Berikut mari kita bahas satu per-satu.
TAHAP I : PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN
Daftar pelaksana kegiatan yang telah tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan
dalam APB Desa, terlebih dahulu diperiksa leh Kepala Desa. Setelah Kepala Desa memeriksa
daftar calon pelaksana kegiatan, selanjutnya Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan
dengan keputusan kepala Desa. Apabila pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah
domisili keluar Desa, atau sedang dalam proses menjalani sanksi pidana maka kepala Desa
dapat mengubah pelaksana kegiatan.
TAHAP II : PENYUSUNAN RENCANA KERJA
Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan tugas dari Pelaksana Kegiatan untuk membantu
kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan. Pertanyaan
dasarnya kenapa harus ada rencana kerja? Seperti yang dikatakan Lorange (1980) bahwa
sebuah kegiatan hendaklah dapat berinovasi dan menuju pada sebuah perubahan. Jika tidak
mendukung kearah inovasi dan perubahan, maka sebenarnya merupakan kegagalan. Dengan
kata lain, gagal dalam perencanaan sama halnya dengan merencanakan kegagalan itu sendiri.
Lalu apa tujuan dari sebuah perencanaan? Ada 4 hal yang hendak dicapai kenapa
perencanaan harus ada diantaranya adalah : untuk antisipasi dan merekam perubahan, untuk
mengarahkan, untuk efektifitas kerja dan memudahkan pengawasan : Albert Silalahi (1987).
Perencanaan berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan sebuah kegiatan, berfungsi
sebagai budgeting, sebagai alat kendali pengawasan dan memudahkan koordinasi. Dari sekilas
gambaran diatas maka Rencana Kerja yang disusun oleh Pelaksana Kegiatan paling tidak
memuat antara lain:
a. Uraian kegiatan
b. Biaya
c. Waktu pelaksanaan
d. Lokasi
e. Kelompok sasaran
f. Tenaga kerja
g. Daftar pelaksana kegiatan

3. Setelah Rencana kerja tersusun maka harus dituangkan dalam format rencana kerja untuk
ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
TAHAP III : SOSIALISASI KEGIATAN
Sebagai salah satu bentuk Transparansi Dan Akuntabilitas maka Kepala desa wajib
menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat
melalui sosialisasi kegiatan. Substansi dari sosialisasi kegiatan adalah bagaimana masyarakat
dapat mengakses informasi terkait rencana pembangunan didesa sehingga dapat mendorong
kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif, berpartisipasi dalam proses pembangunan.
Lebih jauh lagi masyarakat dapat melakukan kontrol sosial atas kebijakan yang ada di desa.
Civil society tidak akan dapat terwujud jika masyarakat tidak dapat melakukan kontrol sosial.
Selanjutnya kontrol sosial hanya dapat dilakukan jika masyaakat ikut terlibat secara aktif di
dalam proses pembangunan. Maka untuk mewujudkan civil society penuh dengan syarat
partisipasi masyarakat secara total. Lalu bagaimana pola pendekatan sosialisasi dan media apa
saja yang dapat dipakai? Pola pendekatan dan media sosialisasi dapat melalui:
a. Musyawarah pelaksanaan kegiatan desa
b. Musyawarah dusun
c. Musyawarah kelompok
d. Sistem informasi Desa berbasis website
e. Papan informasi desa
f. Media lain sesuai kondisi Desa.
TAHAP IV : PEMBEKALAN PELAKSANA KEGIATAN
Tahap yang ketiga setelah penyusunan rencana kerja adalah pembekalan kepada pelaksana
kegiatan dalam bentuk bimbingan teknis. Siapa yang melakukan bimbingan teknis? Dalam hal
ini yang melakukan bimbingan teknis adalah Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau
pemerintah daerah kabupaten/kota. Lalu siapa sajakah pesertanya? Pesertanya adalah :
a. Kepala Desa
b. Perangkat Desa
c. Badan Permusyawaratan Desa
d. Pelaksana kegiatan
e. Panitia pengadaan barang dan jasa
f. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
g. Lembaga pemberdayaan masyarakat.
Materi pembekalan antara lain meliputi:
a. Pengelolaan keuangan Desa
Terkait dengan persoalan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis
penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan
b. Penyelenggaraan pemerintahan Desa
Terkait persoalan teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan dan
penegasan batas desa
c. Pembangunan Desa
Terkait dengan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya
lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa , penyusunan laporan pelaksanaan
kegiatan dan pengelolaan informasi Desa
TAHAP IV : PENYIAPAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEGIATAN

4. Dokumen administrasi kegiatan paling tidak meliputi:
a. Dokumen RKP Desa beserta lampiran
b. Dokumen APB Desa
c. Dokumen administrasi keuangan
d. Dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan
e. Daftar masyarakat penerima manfaat
f. Pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan
g. Penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Desa
atas lahan/tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan
Desa
h. Dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan Desa atas lahan/tanah yang
terkena dampak kegiatan pembangunan Desa
i. Dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti
rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan
pembangunan Desa
j. Dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena
dampak kegiatan pembangunan Desa
k. Laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan
TAHAP V : PENGADAAN TENAGA KERJA DAN BAHAN/MATERIAL
Prinsip Utama dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa adalah optimalisasi SDM,
SDA dan menumbuhkan social capital yang dalam hal ini adalah menumbuhkan swadaya dan
gotong royong masyarakat desa.
Dalam upaya optimalisasi SDM yang ada di Desa perlu dilakukan beberapa hal diantaranya:
a. Pendataan dan pendaftaran calon tenaga kerja
b. Pembentukan kelompok kerja dan pembagian jadwal
c. System pembayaran upah
Dalam upaya optimalisasi SDA yang ada di Desa perlu dilakukan beberapa hal diantaranya:
a. Pendataan dan penentuan kebutuhan material/bahan yang diperlukan
b. Menentukan system pengadaan material/bahan.
Dalam upaya menumbuhkan social capital yang ada di Desa, hal yang perlu dilakukan oleh
pelaksana kegiatan diantaranya:
a. Penghimpunan swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga
sukarela dari unsur masyarakat
b. Pendataan sumbangan material dari masyarakat Desa dan pihak ketiga
c. Pendataan hibah dari masyarakat Desa dan pihak ketiga
d. Pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela
e. Penetapan jadwal kerja.
Sebagai bukti bahwa Kepala Desa menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong
masyarakat, minimal perlu mengadministrasikan dokumen:
a. Pernyataan hibah atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa
dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh kepala Desa. Akta hibah dibiayai
melalui APB Desa
b. Pernyataan tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang
terkena dampak kegiatan pembangunan Desa
Yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa
dilakukan tanpa merugikan hak-hak rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah,

5. bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa
dilakukan dengan cara:
a. Peralihan hak kepemilikan atas lahan melalui jual beli
b. Pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi, termasuk tanaman.
Dalam rangka perlindungan hak-hak rumah tangga miskin, maka pembiayaan dilakukan melalui
APB Desa.
BAGIAN III
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENJELASAN UMUM
Secara garis besar, tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:
a. Rapat kerja pelaksana kegiatan
b. Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan Infrastruktur Desa
c. Perubahan pelaksanaan kegiatan
d. Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah
e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan
f. Musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil
pelaksanaan kegiatan
g. Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.
Lebih detailnya mari kita bahas satu per satu.
RAPAT KERJA PELAKSANA KEGIATAN
Rapat kerja minimal dilaksanakan 2 tahap mengikuti tahapan pencairan Dana Desa yang
bersumber dari APBN. Materi pembahasan rapat kerja antara lain:
a. Perkembangan kegiatan
b. Pengaduan masyarakat
c. Masalah, kendala dan hambatan
d. Target kegiatan pada tahapan selanjutnya
e. Perubahan kegiatan
f. Tambahan agenda pembahasan dari Kepala Desa sesuai kondisi perkembangan
pelaksanaan kegiatan di Desa
PEMERIKSAAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR DESA
Dalam proses pemeriksaan kegiatan infrastruktur Desa, Kepala Desa dapat dibantu oleh
tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Desa. Salah
satu prinsip dalam pelaksanaan pembangunan Desa adalah optimalisasi Sumber Daya
Manusia yang ada di Desa, maka dalam pengadaan tenaga ahli diutamakan berasal dari
masyarakat Desa. Jika tidak tersedia tenaga ahli yang berasal dari Desa, tenaga ahli dapat
berasal satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pekerjaan umum
dan/atau tenaga pendamping profesional.
Pemeriksaan dilakukan dalam 3 tahap meliputi:
a. Tahap pertama : tahap terhadap 40% dari keseluruhan target kegiatan
b. Tahap kedua : tahap terhadap 80% dari keseluruhan target kegiatan
c. Tahap ketiga : tahap terhadap 100% dari keseluruhan target kegiatan

6. PERUBAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa adalah merupakan akibat dari adanya
kejadian khusus. Untuk itu Pemerintah daerah kabupaten/kota perlu menetapkan peraturan
tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan
pembangunan di desa. Penyebab kejadian khusus tersebut diantaranya adalah:
a. Kenaikan harga
b. Kelangkaan bahan/material
c. Force mayor seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan kerusuhan sosial.
Jenis perubahan kegiatan :
a. Penambahan biaya kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa
b. Perubahan jenis kegiatan
c. Menunda kegiatan hingga disetujui oleh Kepala Desa
Perubahan kegiatan tersebut dilengkapi dengan bukti administrasi yang berupa:
a. BA perubahan kegiatan
b. Perubahan desain & RAB kegiatan
Untuk point b khusus untuk kegiatan bidang infrastruktur Desa. Perubahan pelaksanaan
kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
PENGELOLAAN PENGADUAN & PENYELESAIAN MASALAH
Yang perlu dilaukan dalam pengelolaan pengaduan & penyelesaian masalah minimal meliputi
kegiatan:
a. Kotak pengaduan masyarakat
b. Analisa masalah pengaduan masyarakat
c. Penetapan status masalah
d. Penyelesaian masalah
Ketentuan Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah:
a. Menjaga rahasia identitas pelapor/pengadu
b. Penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan
c. Sosialisasi tingkat perkembangan penanganan masalah kepada masyarakat Desa
d. Melibatkan masyarakat Desa
e. Dokumentasi bukti pengaduan, penyelesaian masalah dan hasil kesepakatan yang
dituangkan dalam BA Musyawarah Desa.
PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Administrasi pelaporan minimal meliputi:
a. Realisasi biaya disertai lampiran bukti-bukti pembayaran
b. Foto kegiatan infrastruktur Desa kondisi 0%, 40%, 80% dan 100%
c. Foto terkait partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa
d. Gambar terpasang / As Build Drawing
Berdasarkan dari laporan pelaksanaan kegiatan, Kepala desa menyusun laporan
penyelenggaraan pemerintahan Desa yang akan dibawa pada saat Musyawarah Desa tentang
Pelaksanaan Pembangunan Desa
MUSYAWARAH DESA TENTANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Musyawarah Desa dilaksanakan 2x dalam 1 tahun yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember
T.A selanjutnya. Sebagai contoh, MusDes di Bulan Juni 2016 adalah untuk membahas
pelaksanaan kegiatan T.A 2017, maka pelaporan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada
bulan Desember 2017. Pertanyaannya adalah : untuk bulan Desember 2016 dan bulan Juni

7. 2017 kenapa dilewati? Apakah di bulan Desember 2016 dan bulan Juni 2017 tidak diadakan
MusDes? Jawabanya adalah : bulan Desember 2016 tetap dilakukan MusDes dengan agenda
pembahasan pelaporan pelaksanaan pembangunan tahun 2016 dan penetapan APB Desa T.A
2017. MusDes di Bulan Juni 2017 adalah untuk membahas pelaksanaan kegiatan T.A 2018.
Jadi yang perlu disadari adalah bahwa PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA dimulai di
bulan JUNI. Lebih mudahnya kita lihat dalam table dibawah ini :
JUNI 2016 DES 2016 JUNI 2017 DES 2017
Laporan kegiatan
semester 1 2016 (paling
lambat Juli 2016)
Laporan semester 2 &
laporan akhir tahun
pelaksanaan 2016 (paling
lambat Januari 2017)
Laporan kegiatan
semester 1 2017 (paling
lambat Juli 2017)
Laporan semester 2 &
laporan akhir tahun
pelaksanaan 2017 (paling
lambat Januari 2018)
Penyusunan RKP Desa
2017 (Juni – Sept 2016)
Penetapan APB Desa
2017 (disusun mulai Okt
2016)
Penyusunan RKP Desa
2018 (Juni – Sept 2017)
Penetapan APB Desa
2018 (disusun mulai Okt
2016)
Mekanisme Pelaksana Kegiatan dalam penyampaian laporan akhir pelaksanaan:
a. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan dari pelaksana kegiatan kepada kepala Desa
disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa
b. Penyampaian laporan dari Kepala Desa kepada BPD tentang laporan pelaksanaan
pembangunan Desa
c. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menanggapi laporan pelaksanaan
pembangunan Desa
d. BPD, kepala Desa, pelaksana kegiatan dan masyarakat Desa membahas dan
menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat Desa dimana hasil kesepakatan
dituangkan dalam berita acara
e. Perbaikan hasil kegiatan berdasarkan BA hasil musyawarah desa.
PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN HASIL KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka
memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan Desa. Pelestarian dan pemanfaatan,
dilaksanakan dengan cara:
a. Pendataan hasil kegiatan pembangunan
b. Membentuk kelompok pemeliharaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa
c. Pengalokasian biaya pemeliharaan dalam APB Desa yang ditetapkan dengan peraturan
Desa
d. Kepala Desa membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan
pembangunan Desa
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN
PEMBANGUNAN DESA
SECARA PARTISIPATIF
Pemantauan dan pengawasan adalah bagian dari sebuah kontrol sosial masyarakat atas
kebijakan yang ada di Desa. Control social akan dapat berjalan secara optimal jika ada
partisipasi masyarakat Desa mulai tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan
pembangunan Desa. Tahapan perencanaan yang dilakukan adalah mengawal proses

8. perencanaan dan penganggaran dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan
APB Desa. Pemantauan tahapan pelaksanaan yang dilakukan adalah dengan cara menilai:
pengadaan barang/jasa, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan,
pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa.
Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, hasil pemantauan pembangunan Desa
dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Desa.
SECARA STRUKTURAL
Bupati/walikota melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan Desa dengan cara:
a. Memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa
b. Menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi
pelaksanaan APB Desa
c. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa
d. Memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.
Apabila terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa akibat
ketidakmampuan atau kelalaian pemerintah Desa, bupati/walikota melakukan:
a. Menerbitkan surat peringatan kepada kepala desa
b. Membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat perencanaan
pembangunan desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun
berjalan
c. Membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal mempercepat pelaksanaan
pembangunan Desa untuk memastikan penyerapan APB Desa sesuai peraturan
perundang-undangan.
Semoga bermanfaat…
Salam Desa Mandiri…
www.pondokedukasidesa.blogspot.com