4. Sinkronisasi
• Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan
koordinasi untuk harmonisasi jadwal pelaksanaan
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dan disampaikan
kepada bupati/walikota (pasal 13 ayat 2 PP 12/2017)
• Bupati/walikota menyampaikan laporan hasil pembinaan
dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/
kota dan pembinaan dan pengawasan terhadap desa
serta 'pembinaan dan pengawasan lain yang terkait
dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (pasal 24 ayat 2
PP 12/2017)
5. Pengawasan Umum
Pembagian urusan pemerintahan
Kelembagaan daerah
Kepegawaian pada Perangkat Daerah.
Keuangan Daerah
Pembangunan Daerah.
Kepala Daerah dan DPRD
Pelayanan Publik di daerah
Kebijakan daerah
Kerjasama di daerah
6. Pengawasan Teknis
Capaian SPM
akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan
dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan
pemerintahan konkuren di daerah
dampak pelaksanaan urusan pemerintahan
konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah; dan
ketaatan terhadap ketentuan peraturan
perundangundangan termasuk ketaatan
pelalsanaan norna, standar, prosedur, dan kriteria,
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam
pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
7. Jadwal Pengawasan ke Kab/Kota
PAMJAB BATU,
WASUM/NIS
KAB/KOTA
Maret 23
Des 22
Des 23
Sept 23
Sept 23
Bangkalan, Bojonegoro,
Bondowoso, Jombang,
Lumajang, Madiun, Magetan,
Nganjuk, Pamekasan,
Pasuruan, Probolinggo,
Tulungagung
Kota Probolinggo
Bantuan Keuangan
Kab/Kota
Kota Malang
Kota Mojokerto
Jan 24
