Berdasarkan dokumen tersebut, ada beberapa poin penting:
1. Terjadi ketimpangan spasial di Kabupaten Blitar, khususnya antara Blitar Utara dan Selatan dalam hal distribusi penduduk, aksesibilitas, ekonomi, dan infrastruktur.
2. Warga di Blitar merasakan ketidakadilan dalam pembangunan dan manfaatnya, terutama soal kesempatan kerja, pendidikan, dan infrastruktur dasar.
3. Dianjur
3. INTRODUCTION.
Ketidaksetaraan ruang telah lama
menjadi masalah di Kabupaten Blitar,
yang dihuni oleh sekitar 1.270.000
orang pada tahun 2009.
Blitar Utara > Blitar Selatan.
Diparitas dalam hal:
4.
5. Ketimpangan spasial dapat didefinisikan sebagai
kesenjangan antara unit-unit spasial dari daerah
yang dapat dirasakan oleh orang-orang.”
(untuk diskusi lebih lanjut tentang definisi, lihat Kanbur
dan Venables 2005; Kim 2008; Li Wei dan 2010; Slater
1975; Zeng dan Zhao 2010; Combes dkk. 2011).
“
6. Prinsip Equity
dalam Pembangunan Wilayah
• Hamlin dan Lyons (1996:20) menekankan equity dan
equality adalah jika terjadi gap antar pendapatan bersama
semakin melebar atau jika seseorang merasa tidak adil
maka kepercayaan akan memudar dan mengakibatkan
ketidakstabilan.
• Ketidaksamarataan bukanlah masalah jika didalam
prosesnya tidak terjadi ketidakadilan.
• Kesamarataan tidak bisa diaplikasikan kedalam setiap hal,
bergantung kepada situasi yang ada, jenis barang apa dan
pelayanan apa yang bisa didistribusikan secara rata.
• Dalam pengembangan wilayah, wilayah yang memeiliki
sumberdaya besar akan mempunyai masalah yang
mendalam dalam mendefinisikan ketidaksamarataan.
7. Prinsip Equity
dalam Pembangunan Wilayah
• Sugiri (2009) menyatakan bahwa equity adalah adil dalam
proses pembangunan dan justice yaitu dalam
mendistribusikan hasil.
• Perlu mempertimbangkan keberagaman manusia, tingkat
fokus terhadap perannya (Sen, 1992).
• Fairness sesuai jika semua pelaku pembangunan saling
berbagi kesempatan yang sama dalam memenuhi peran
mereka masing-masing.
• Hanya beberapa jenis kepentingan yang harus
disdistribusikan secara rata, terutama mengenai kebutuhan
pokok manusia.
8. Mengapa Aturan
Inverted U-Shape
Tidak Terlaksana
Pada teori ini pembangunan dengan
investasi besar tidak dapat didstribusikan
secara merata ke seluruh wilayah dan
tentunya membutuhkan dana yang besar
serta hanya pada lokasi tertentu.
9. CASE
IN INDONESIA
Praktek-praktek pembangunan daerah di Indonesia selalu
mendukung investor besar sementara stakeholder kecil telah
diabaikan.
(Mubyarto 1998; Kuncoro 2005 )
• Dualisme terjadi dalam ketimpangan penyediaan
Infrastruktur dan fasilitas umum.
• Kegagalan pemerataan pembangunan. Terjadi ekonomi
ganda, yaitu yang produktif diduduki oleh sebagian kecil dari
populasi dan yang kurang produktif terlibat oleh mayoritas.
• Membutuhkan pekerja terampil karena kemajuan teknologi
sehingga prioritas pada masyarakat berpendidikan tinggi.
10. • Menurut Kuncoro (2005) : Melalui upaya intervensi
pemerintah yang tepat dan mengusulkan langkah-
langkah yang tepat untuk para pemangku kepentingan
lain dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi
ketimpangan spasial dan bagaimana peranan mereka.
KASUS DI INDONESIA:
Upaya Mengurangi Ketimpangan
• Faktor yang mempengaruhi ketimpangan spasial dan
bagaimana mekanisme kerja dapat diidentifikasi melalui
investigasi pada dua kegagalan ekuitas. Dikatakan bahwa
kegagalan ekuitas adalah inti dari mekanisme
pembangunan yang membuat Peraturan Inverted U-Shape
tidak bekerja.
PREPOSISI
11. Persiapan terdiri dari tinjauan pustaka dan
desain penelitian.1
METODOLOGI
Setelah memiliki desain penelitian, konfirmasi
proposisi dimulai dengan observasi dan
pengumpulan data dari lapangan.
Menyusun, sistematisasi, dan
menganalisis data dan informasi.
Menyimpulkan dan memberikan
rekomendasi yang relevan berdasarkan
temuan.
2
4
3
12. SAMPLING
The Worse-Off
• Orang-orang worse-off adalah mereka yang tidak
mendapatkan keadilan dalam proses pembangunan
dan distribusi manfaat.
• Sulit untuk mengindentifikasi populasi worse-off
dengan keterbatasan sumber daya.
• Kuesioner untuk orang-orang worse-off dibagikan
secara acak kepada rumah tangga miskin.
• Digunakan rumus Solvin untuk mencari ukuran sampel
dan didapatkan nilai 99,77, dibulatkan menjadi 100
rumah tangga miskin di Blitar.
13. • Berdasarkan data sekunder, ketimpangan spasial di
Blitar hanya terlihat dari 2 aspek, yaitu :
1. Distribusi jumlah penduduk (Kepadatan
Penduduk)
2. Tingkat aksesibilitas
• Sementara itu, ketimpangan juga dapat dilihat dari
aspek ekonomi dan jangkauan pelayanan sarana dan
prasarana umum.
SPATIAL
INEQUALITY
in the Blitar Region:
An Initial Discussion
15. Kegagalan Keadilan
dalam Distribusi Manfaat
Untuk memahami persepsi masyarakat tentang isu – isu keadilan dilakukan
dengan random sampling sebanyak 100 sampel dari rumah tangga miskin di
Kabupaten Blitar dengan tingkat ketelitian 90 % menghasilkan bahwa
kegagalan keadilan berkaitan dengan isu ketenagakerjaan sangat tinggi dan
layanan infrastruktur di tingkat sedang baik di Utara dan Selatan.
17. Kesempatan Kerja
Kesempatan kerja di Blitar Utara lebih besar
daripada di Blitar Selatan akibat pertumbuhan
ekonomi yang jauh lebih baik. Hal ini dianggap
tidak adil oleh sebagian masyarakat di Blitar
Selatan karena bisa saja merampas
kesempatan mereka.
Perpajakan
Kewajiban membayar pajak dianggap
benar dan penting, namun masyarakat
mengganggap terjadi kemungkinan
mengenai penyalahgunaan pajak untuk
tujuan pengembangan dan distribusi
1
2
18. Jaminan Sosial
Tidak ada tunjangan sosial untuk masyarakat
tidak mampu di Blitar (worse-off people).
Upah Minimum
Keputusan mengenai standar upah minimum
dianggap adil oleh sebagian penduduk di Blitar.
Layanan Pendidikan
Layanan pendidikan belum mampu
dijangkau oleh masyarakat miskin baik di
Utara maupun Selatan Blitar.
3
4
5
19. Infrastruktur Dasar
Ketidakpuasaan dan Keadilan dirasakan
keduanya, pada Blitar Utara terjadi
ketidakmerataan listrik sedangkan Selatan
ketidakmerataan air bersih.
Pelayanan Kesehatan
Terdapat ketimpangan dimana pelayanan
kesehatan beraglomerasi di Kota Blitar.
Perumahan
Paradigma pemerintah baru-baru sebagai
fasilitator, bukan sebagai penyedia.
6
7
8
20. Conclusion
Disarankan pemerintah Kabupaten Blitar dan Kota Blitar, dan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur untuk merumuskan kebijakan setaip daerah Blitar bagian
Utara dan Sealatan, yang mempertimbangkan beberapa aspek yaitu:
1. Jaminan Sosial
2. Job Kesempatan
3. Upah Minimum
4. layanan Pendidikan
5. Perpajakan
6. Infrastruktur Dasar
7. Pelayanan Kesehatan
8. Perumahan MBR
21. No Aspek Pertimbangan Penting
1 Jaminan
Sosial
- Ini adalah prioritas utama untuk bagian Utara & Selatan
- Memprioritaskan keterjangkauan pendidikan dan pelayanan kesehatan
- Mengintegrasikan CSR ke dalam aspek
- Pemberantasan korupsi
2 Kesempatan
Kerja
- Kedua prioritas baik bagi bagian Utara dan Selatan
- Pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja terkait kegiatan ekonomi
- Kebijakan untuk mendorong harapan rakyat
- Pemberantasan korupsi
3 Layanan
Pendidikan
- Prioritas ketiga untuk Selatan & keempat untuk Utara
- Keterjangkauan terhdap pelayanan pendidikan menurun signifikan
- Prograam yang inovatif untuk memberikan bantuan pada daerah lebih buruk
- Mengintegrasikan dengan skema jaminan sosial
- Pemberantasan korupsi adalah suatu keharusan
4 Upah
Minimum
- Prioritas ketiga untuk Utara (Kota Blitar), sementara prioritas keempat untuk Selatan(Kabupaten Blitar)
- Pemerintah provinsi dn daerah harus turun tangan
- Meningkatkan upah minimum
- Penegakan hukum yang lebih efektif
5 Perpajakan - Kesadaran masyarakat tentanf fungsi pajak
- Ketersediaan masyarakat dikenakan pajak
- Tarif pajak yang ada terlalu tinggi
- Meminimalkan kasus pajak ganda
- Pembrantasan pajak sangat penting
6 Infrastruktu
r Dasar
- Layanan infrastruktur di daerah terpencil
- Listrik diprioritaskan di Utara, air bersih di Selatan
- Pembangunan infrastruktur inovatif yang bekerjasama dengan swasta
- Pentingnya pemberantasan korupsi
7 Layanan
Kesehatan
- Bisnis mungkin berlaku di aspek ini dikarenakan situasi dan tren cukup baik
- Daerah terpencil dikedua bagian banyak diperhatian, karena ada kecenderungan aglomerasi di Kota Blitar
8 Hunian - Bisnis mungkin berlaku di aspek ini sebagai kegagalan ekuitas rendah, bahkan yang terendah di antara aspek-aspek lain
dan tren yang adil.
Pertimbangan
dalam Reformulasi
Kebijakan Daerah Blitar
