1. PELAKSANAAN PROGRAM NASIONALPELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKATPEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(PNPM) MANDIRI PERDESAAN DI(PNPM) MANDIRI PERDESAAN DI
KABUPATEN TAPANULI UTARAKABUPATEN TAPANULI UTARA
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Tapanuli
Utara

2. I. GAMBARAN UMUM
Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari 15 kecamatan, 241 desa dan 11 Kelurahan, dengan luas wilayah 3800 Km2. Terletak di bagian tengah
Sumatera Utara pada 1°20̕- 2°41 LU dan 98°05 - 99°16̕ BT. Terletak di jajaran Bukit Barisan dengan keadaan tanah umumnya berbukit dan
bergelombang serta hanya sekitar 9,66% dari keseluruhan luas wilayah yang berbentuk datar dan berada pada ketinggian 300 - 2000 mdpl.
Masyarakatnya mayoritas suku batak, yang masih memiliki kebiasaan dan adat yang tergolong patuh dan taat kepada falsafah-falsafah daerah
itu sendiri.Mata pencaharian utama adalah pertanian seperti jenis holtikultura, padi, sayur mayur dan tanaman keras seperti kemenyaan, karet,
kopi, coklat.Secara produksi dan variasi tanaman tergolong sedang.
Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu Kabupaten yang mendapat bantuan Program Pengembangan Kecamatan di Provinsi
Sumatera Utara. Pelaksanaan PPK di Kabupaten Tapanuli Utara telah dimulai sejak tahun 1998.
Perkembangan selanjutnya, pada tahun 2007, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) melalui PPK disingkat PNPM-PPK
digulirkan. Untuk Kabupaten Tapanuli Utara, kecamatan yang mendapat alokasi dana PNPM-PPK adalah 5 Kecamatan yaitu : Kecamatan
Sipoholon, Sipahutar, Tarutung, Parmonangan dan Kecamatan Pahae Julu. Pola pendanaannya berasal dari APBN 80 % dan 20 % dari APBD.
Pada Tahun 2008 Program ini kembali ada perobahan namamenjadi PNPM-MP (Mandiri Perdesaan) Pengalokasian Dana T.A 2008 ke 6
Kecamatan yaitu ditambah Kecamatan siborongborong dari yang sebelumnya. Sumber pembiayaannya tetap mengacu dari APBN 80% dan
APBD 20%. Pada Tahun 2009 program berlanjut dengan memperluas target kecamatan, yaitu mengalokasikan Dana keseluruh Kecamatan
yang ada yaitu sebanyak 15 Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara. Demikian hingga sekarang Tahun 2013, seluruh ( 15) kecamatan
mendapatkan alokasi dana BLM PNPM-MP. Pada tahun 2013 Kab Tapanuli Utara ditetapkan dana UB ( Cost Sharing) berkurang dari tahun
sebelumnya menjadi sebesar 10%. Kemudian pada tahun 2014 ditetapkan dana UB (Cost Sharing) sebesar 10 %.

3.  Ket : - 4 Kec berada di Kabupaten Batu Bara

4. II. ALUR KEGIATAN
MAD-sosialisasi
Musdes
sosialisasi
Pertemuan Dusun &
Penggalian
Gagasan
Pelatihan pelaku
di desa
Musdes
perencanaan
MAD-Prioritas
Usulan
Musdes Khusus
Perempuan
Desain & RAB
Verifikasi teknis
SPP
 MAD-
Penetapan
Usulan
Musdes
Informasi hasil
Musdes
Pertanggungg
jawaban (2 X)
Musdes serahMusdes serah
terimaterima
Persiapan Pelaksanaan
(Rekrutmen tenaga,
pelatihan TPK, UPK dan
pelaku desa lainnya) Pencairan Dana dan
Pelaksanaan Kegiatan
Sertifikasi Supervisi
Pelaksanaan
Operasional
Pemeliharaan &
Pelesatarian
Evaluasi
Penulisan usulan
Verifikasi usulan
Penerbitan SPC & SPPB
Supervisi Pelaksanaan

5. III. MEKANISME PENCAIRAN DANA
K P P NK P P N Kantr Cab. B IKantr Cab. B I
BO KPPNBO KPPN
U P K / M A DU P K / M A DPPK/PjOKPPK/PjOK
KPA, Penerbit SPM, BendaharaKPA, Penerbit SPM, Bendahara
K
E
C
A
M
A
T
A
N
Kelompok MasyarakatKelompok Masyarakat
KABUPATEN
Perjanjian PendanaanPerjanjian Pendanaan
PengajuanPengajuan
Dari KPPN-
UPK

6. Dari UPK -
Masyarakat
Proses PenyelesaianProses Penyelesaian
Tahap
Pencairan
Tahap
Pencairan
SPPB + RPD +
LPD + KW2 +
SKMP tahap
akhir
SPPB + RPD +
LPD + KW2 +
SKMP tahap
akhir
UPKUPK
Uang masuk ke
kas TPK
Uang masuk ke
kas TPK
Saldo
Kas
Saldo
Kas
PenyiapanPenyiapan
PembukuanPembukuanBukti - buktiBukti - bukti
PembayaranPembayaran
Catatan Kegiatan yang
harus di bayar
Catatan Kegiatan yang
harus di bayar
SisaSisa
HabisHabis

7. 1. Bertumpu pada pembangunan manusia.
2. Otonomi
3. Desentralisasi
4. Berorientasi pada Masyarakat miskin
5. Partisipasi
6. Kesetaraan dan keadilan gender
7. Demokratis
8. Transparansi dan akuntabel
9. Prioritas
10. Keberlanjutan

8.  PELAKU-PELAKU PNPM-MPD

9. V. Negative ListV. Negative List
1. Pembiayaan keg. Yang berhubungan dengan
militer, angkatan bersenjata, dan pembiayaan
keg politik praktis/parpol.
2. Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor
pemerintah dan tempat ibadah.
3. Pembelian Chainsaw, senjata, bahan peledak,
asbes, dan bahan2 yang merusak lingkungan.
4. Pembelian kapal ikan dan perlengkapannya
berbobot > 10 ton
5. Pembiayaan gaji PNS

10. 6. Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak
dibawah usia kerja.
7. Keg yang berkaitan dgn produksi, penyimpanan,
atau penjualan barang2 yg mengandung tembakau.
8. Kegiatan apapun yang dilakukan pd lokasi yang
ditetapkan sbg cagar alam kecuali ada izin tertulis
dari instansi yang mengelola lokasi tsb.
9. Kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan
dan penggunaan terumbu karang.
10. Kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan
sumber daya air dari sungai yang mengalir dari
atau menuju negara lain.
11. Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur
sungai.

11. 12. Kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan
yang luasnya > 50 Ha.
13. Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya
> 50 Ha.
14. Kegiatan pembangunan bendungan atau
penampungan air dengan kapasitas > 10.000 M3

12. A. TAHUN
2007SELURUH KEGIATAN FISIK TELAH DILAKSANAKAN
100 % PADA 5 KECAMATAN DENGAN RINCIAN :
FISIK : 25 DESA
SPP : 19 Kelompok

13. B. TAHUN 2008
KEGIATAN DILAKSANAKAN PADA 6 KEC DENGAN RINCIAN :
FISIK : 58 DESA
SPP : 29 KELOMPOK

14. C. TAHUN 2009
KEGIATAN DILAKSANAKAN PADA 15 KEC DENGAN RINCIAN :
FISIK : 81 DESA
SPP : 89 KELOMPOK

15. D. TAHUN 2010
KEGIATAN DILAKSANAKAN PADA 15 KEC DENGAN RINCIAN :
FISIK : 121 DESA
SPP : 246 KELOMPOK

16. E. TAHUN 2011
KEGIATAN DILAKSANAKAN PADA 615 KEC DENGAN RINCIAN :
FISIK : 101 DESA
SPP : 49 KELOMPOK

17. F. TAHUN 2012
KEGIATAN DILAKSANAKAN PADA 15 KEC DENGAN RINCIAN :
FISIK : 52 DESA
SPP : 42 KELOMPOK

18. G. TAHUN 2013
KEGIATAN DILAKSANAKAN PADA 15 KEC DENGAN RINCIAN :
FISIK : 21 DESA
SPP : 38 KELOMPOK

19. H. TAHUN 2014
KEGIATAN DILAKSANAKAN PADA 15 KEC DENGAN RINCIAN :
FISIK : 80 DESA
SPP : 14 KELOMPOK

20. 1. Kurangnya koordinasi para pelaku di tingkat desa ,Kecamatan
dan Kabupaten sehingga pelaksanaan kegiatan tidak maksimal
dan target penyelesaian kegiatan sering tidak tepat waktu;
2. Adanya intervensi dan campur tangan dari pemerintah desa
tehadap tugas dan fungsi masyarakat sebagai pelaksana
kegiatan .
3. Kurangnya peran serta dan komitmen masyarakat di dalam
pelaksanaan kegiatan khususnya dalam penyelesaian
/penanganan masalah.
4. Tidak maksimalnya kinerja fasilitator dalam memfasilitasi
masyarakat.
1. Kurangnya koordinasi para pelaku di tingkat desa ,Kecamatan
dan Kabupaten sehingga pelaksanaan kegiatan tidak maksimal
dan target penyelesaian kegiatan sering tidak tepat waktu;
2. Adanya intervensi dan campur tangan dari pemerintah desa
tehadap tugas dan fungsi masyarakat sebagai pelaksana
kegiatan .
3. Kurangnya peran serta dan komitmen masyarakat di dalam
pelaksanaan kegiatan khususnya dalam penyelesaian
/penanganan masalah.
4. Tidak maksimalnya kinerja fasilitator dalam memfasilitasi
masyarakat.
I. KENDALA DAN SOLUSI
A. KENDALA

21. 1. Dilaksanakannya rapat koordinasi rutin 2 x dalam 1 bulan
yang dihadiri oleh PJOK, Fasilitator, dan Pelaku lainnya.
2. Akan diadakan pelatihan penyegaran bagi para upk, PL,BP-
UPK BKAD.
3. Telah agar melaksanakan rapat rutin Pelaku d di
kecamatan dengan tujuan mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan.
B. HAL-HAL YANG TELAH DILAKUKAN

22. INTEGRASI PROGRAM
PERENCANAAN PNPM MP UNTUK 2011
DILAKSANAKAN DARI JANUARI S.D. DESEMBER
2010
HASIL YANG DIHARAPKAN:
PERENCANAAN TAHUNAN UNTUK DIPA PNPM MP 2011
TERSUSUNNYA RPJM-DESA
PERENCANAAN PNPM MP 2010 MERUPAKAN
PERSIAPAN MENUJU INTEGRASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PADA 2011
MULAI 2011 – PERENCANAAN PNPM MP SUDAH
TERGABUNG DALAM MUSRENBANG REGULER

24. MD-2
RKPD
Forum
SKPD
Musren
Kab.
KUA
PPAS
RKA
RAPBD
APBD
Musrenbang
Desa
MD-1
N+1
MUSDUS
PEGAS
P K D
Rev.RPJMDes
Realisasi
Tahap 2 (N) MD-3
Fasilitasi Usulan
Berbasis
Kewilayahan
MAD-2
Penulisan
Usulan (N+1)
Verifikasi
Usulan (N+1)
Sertifikasi
MAD-3
MD-4 MDKP MKP
Realisasi
Tahap 3 (N)
MD-5
Desain RAB
(N+1) Musrenbang
Kecamatan
MD-2
Persiapan
Realisasi Kegiatan
REALISASI
Kegiatan Tahap 1 (N)
Sertifikasi
Dokumen
SPPB (N)
Pengadaan
barang-jasa
MAD-1
Sertifikasi

25. KONSEKUENSI-KONSEKUENSI
INTEGRASI PROGRAM
ADANYA PERATURAN TEKNIS TENTANG MUSRENBANG DI
DESA DAN ANTAR DESA SEBAGAI PENJABARAN LEBIH
LANJUT DARI PERMENDAGRI NOMOR 66 TAHUN 2007
PERLUASAN LOKASI P2SPP
TAHUN 2010 DIPERLUAS KE 34 KABUPATEN
TAHUN 2011 DIPERLUAS KE KABUPATEN YANG
DIKURANGI JUMLAH KECAMATANNYA
PELATIHAN SETRAWAN YANG BERSIFAT INTENSIF DAN
MENERUS
PELATIHAN PEJABAT-PEJABAT PEMDA TENTANG
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
PENAJAMAN PERAN FASILITATOR PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT UNTUK PENGUATAN PEMBANGUNAN
PARTISI[ATIF DAN PEMBENTUKAN KADER

26. KONSEKUENSI-KONSEKUENSI
INTEGRASI PROGRAM
ADANYA PERATURAN TEKNIS TENTANG MUSRENBANG DI
DESA DAN ANTAR DESA SEBAGAI PENJABARAN LEBIH
LANJUT DARI PERMENDAGRI NOMOR 66 TAHUN 2007
PERLUASAN LOKASI P2SPP
TAHUN 2010 DIPERLUAS KE 34 KABUPATEN
TAHUN 2011 DIPERLUAS KE KABUPATEN YANG
DIKURANGI JUMLAH KECAMATANNYA
PELATIHAN SETRAWAN YANG BERSIFAT INTENSIF DAN
MENERUS
PELATIHAN PEJABAT-PEJABAT PEMDA TENTANG
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
PENAJAMAN PERAN FASILITATOR PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT UNTUK PENGUATAN PEMBANGUNAN
PARTISI[ATIF DAN PEMBENTUKAN KADER

27. DASAR PEMIKIRAN PENGINTEGRASIANDASAR PEMIKIRAN PENGINTEGRASIAN
1. Permasalahan penbangunan yang kompleks, sehingga
penanganannya perlu kebersamaan dan terkoordinasi baik
secara sektoral maupun kewilayahan.
2. Perlu penyelarasan program/kegiatan baik dari pusat maupun
daerah.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam proses perencanaan
sehingga waktu dan sumber daya yang ada dapat lebih
dioptimalkan.
4. Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui pelibatan
masyarakat dalam proses perencanaan, sebagaimana amanat
UU No. 25 Tahun 2004 tentang kebijakan perencanaan dengan
pelibatan masyarakat secara partisipatif.
5. Menjaga keberlangsungan program/kegiatan.
6. Lampiran 1. Surat Dirjen PMD Kemendagri Surat Nomor :
402/303/PMDTanggal : 13 Januari 2014 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Kegitan Ta. 2014.

28. Pra kondisi Penting Dalam Integrasi :
• Membangun sebuah sistem yang menjadi panduan
dalam proses perencanaan sebagaimana yang telah
dilaksanakan dalam proses PNPM-MP.
• Membangun kesamaan pemahaman dengan
berbagai pemangku kepentingan, dan menjadi
keharusan khususnya bagi desa dan kecamatan
untuk mengimplentasikan kebijakan ini dalam
proses perencanaan pada masing-masing
tingkatannya.