a. Dokumen tersebut membahas strategi pemerintah dalam mendukung program perhutanan sosial melalui kementerian desa, yang mencakup identifikasi potensi hutan desa, memberikan dukungan substansi kepada pendamping desa, serta penyiapan dukungan peraturan. b. Dokumen tersebut juga membahas strategi pengembangan produk unggulan desa, pengembangan dan revitalisasi BUMDesa, serta pengembangan desa wisata dalam rang

1. PERHUTANAN SOSIAL
POROS BARU EKONOMI
DESA HUTAN
Ir. Leroy Samy Uguy, MA. Ph. D
Direktur Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

2. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT WILAYAH PERHUTANAN SOSIAL
STRATEGI PENGEMBANGAN
IDENTIFIKASI
Identifikasi potensi aset tanah Desa, termasuk potensi
hutan milik Desa untuk dioptimalkan dalam program
perhutanan sosial
Memberikan dukungan substansi kepada pendamping
Desa terkait dengan Perhutanan Sosial
DUKUNGAN
PERHUTANAN SOSIAL
SUBSTANSI
Dukungan pemberdayaan pasca redistribusi lahan.
Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dalam konteks
pelaksanaan program perhutanan sosial dilakukan dalam rangka pengelolan
usaha ekonomi produktif

3. Realisasi per Tahun
455,743.87
98,558.47
151,017.03
522,584.26
1,231,518.27
1,588,954.91
13,780.00
105,897.0
26,059.0
32,276.0
156,141.0
280,194.0
217,890.0
2,914.0
3,246.0
126.0
164.0
505.0
1,306.0
1,064.0
53.0
2007-2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Luas (Ha) Jumlah KK Jumlah Unit SK
REALISASI
4.062.156,81 Ha
± 821.371 KK
6.464 Unit SK
Ijin/Hak
*source KLHK
Alokasi Capaian
LUAS (Ha) LUAS (Ha)
1 ACEH 494,765 208,068.38 47 15,862
2 SUMATERA UTARA 573,146 66,926.09 119 15,138
3 SUMATERA BARAT 633,782 226,948.70 239 126,135
4 RIAU 1,190,483 108,420.36 54 21,420
5 JAMBI 340,839 199,725.73 404 31,260
6 SUMATERA SELATAN 332,196 119,002.95 168 25,153
7 BENGKULU 157,494 64,245.63 123 13,154
8 LAMPUNG 367,069 214,312.71 324 74,238
9 KEP BANGKA BELITUNG 143,503 40,391.82 364 9,330
10 KEP RIAU 197,740 32,695.00 25 3,444
11 JAKARTA - - - -
12 JAWA BARAT 27,308 27,648.45 97 16,300
13 JAWA TENGAH 33,244 35,449.06 80 17,710
14 YOGYAKARTA 3,383 1,565.88 45 5,005
15 JAWA TIMUR 87,265 138,619.80 272 90,178
16 BANTEN 4,769 16,365.48 26 10,213
17 BALI 16,383 14,390.31 83 44,923
18 NUSA TENGGARA BARAT 312,767 32,797.77 132 22,161
19 NUSA TENGGARA TIMUR 526,582 51,319.34 210 16,037
20 KALIMANTAN BARAT 1,356,549 456,168.30 171 63,488
21 KALIMANTAN TENGAH 1,375,478 256,005.20 177 23,056
22 KALIMANTAN SELATAN 173,505 60,558.29 118 12,939
23 KALIMANTAN TIMUR 386,574 170,171.18 87 7,628
24 KALIMANTAN UTARA 235,997 380,911.27 67 9,118
25 SULAWESI UTARA 118,850 36,756.35 206 4,372
26 SULAWESI TENGAH 366,824 197,958.11 1,209 20,822
27 SULAWESI SELATAN 331,797 293,938.77 589 49,941
28 SULAWESI TENGGARA 306,224 83,051.32 179 13,566
29 GORONTALO 58,513 18,299.01 125 9,863
30 SULAWESI BARAT 95,531 43,229.82 458 3,782
31 MALUKU 231,787 183,728.72 111 22,805
32 MALUKU UTARA 151,284 137,272.83 88 17,194
33 PAPUA BARAT 589,129 51,666.19 36 2,204
34 PAPUA 2,404,952 93,547.99 31 2,932
13,625,710 4,062,156.81 6,464 821,371TOTAL
JML KK
REALISASI
JML SK (Unit)NO PROVINSI

4. PERAN KEMENTERIAN DESA DALAM PERHUTANAN SOSIAL
SOSIAL
Pendidikan
Kesehatan
Modal Sosial
Permukiman
EKONOMI
Keragaman
Produksi
Masyarakat
Akses Pusat
Perdagangan
dan Pasar
Akses Logistik
Akses
Perbankan
dan Kredit
Keterbukaan
Wilayah
EKOLOGI
Kualitas
Lingkungan
Bencana Alam
Tanggap
Bencana
INDEKS DESA MEMBANGUN
*INDIKATOR PENENTUAN STATUS
PERKEMBANGAN DESA EKOLOGI
MENJADI INDIKATOR KE 3
a. Dukungan pemberdayaan
pasca redistribusi lahan.
(PPMD)
b. Memberikan dukungan
substansi kepada
pendamping Desa terkait
dengan Perhutanan Sosial;
(PPMD)
c. Identifikasi potensi aset tanah
Desa, termasuk potensi hutan
milik Desa untuk dioptimalkan
dalam program perhutanan
sosial; (PPMD)
d. Penyiapan dukungan
peraturan
Permendes No. 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, Telah
menetapkan Hutan Desa, Hutan Adat, Hutan
kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat Masuk
Kedalam penggunaan Dana Desa Tahun 2020

5. RAGAM PERKARA
KONFLIK
TENURIAL 1. Legalisasi dan redistribusi lahan
2. Pengakuan hak masyarakat atas hutan adat
EKONOMI
LINGKUNGAN
1. Akses dan distribusi aset sumber daya hutan
2. Nilai pendapatan dari usaha hasil hutan
3. Tenaga kerja
1. Kebakaran hutan
2. Kualitas lingkungan hutan
3. Peran dan partisipasi masyarakat

6. Transformasi Peningkatan Ekonomi Desa Hutan
Producers Consumers
TEKNOLOGI
Pengamanan input produksi yang penting (kuantitas, kualitas dan waktu)
Meningkatkan penjualan online dan home
delivery
Melihat Sinyal Permintaan untuk menjamin
pasokan kuantitas, kualitas dan jalur
pemasaran
Mempertahankan farmer allied-investment
(asosiasi Petani, akses input, kredit, dll)
Melanjutkan Penjualan melalui retail
(pasar,kios, supermarket, dll)
Optimalisasi kapasitas, logistic distribusi dan alur material; memasok secara regular produk-
produk yang lebih awet dan dapat di terima oleh konsumen
Meningkatkan produksi dan kualitas bahan
baku
Akses ke permodalan untuk
mempertahankan Tenaga Kerja dan Usaha
Melindungi dan mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya kelompok pemuda dan wanita
David Harvey2020

7. IDENTIFIKASI LOKASI &
POTENSI DESA
• Melakukan Sosialisasi
• Pendataan Lokasi
Kawasan Hutan
Pangkuan Desa (KHPD)
terhadap potensi wilayah hutan
dengan Coaching Clinik
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI
KLHK
Memberdayakan Masyarakat Desa
dengan memberikan Bantuan Alat
Produksi Pasca Panen,
BUMDesa, Ekowisata.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENDUKUNG PERHUTANAN SOSIAL
HILIR
SERTIFIKAT
Lahan
Perhutanan
Sosial
GOALS
HULU
Kemendesa

8. 8
PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA
Pengembangan produk unggulan desa dilakukan untuk
mendorong peningkatan pengelolaan sumber alam lokal
dan lingkungan berkelanjutan serta mendorong
pemantaan teknologi tepat guna produktivitas dan
peningkatan kapasitas kelembagaan
STRATEGI PENGEMBANGAN
PENINGKATAN KESADARAN
MASYARAKAT
Meningkatkan kesadaran masyarakat dan desa dalam
perencanaan desa dan pengembangan potensi unggulan
desa yang dapat dikembangkan, serta meningkatkan
efektifitas produk unggulan desa
Peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam menjalankan
kegiatan produktif dan memperkenalkan inovasi teknologi
guna peningkatan produktivitas
PENINGKATAN KAPASITAS DALAM
PENGEMBANGAN PRUKADES
Pemberian bantuan permodalan guna
menumbuhkan motivasi dalam mengembangkan
usaha ekonomi di desa serta mendorong dalam
perluasan akses pasar
PENINGKATAN PERMODALAN DAN AKSES
PASAR
PRUKADES

9. 9
PENGEMBANGAN DAN REVITALISASI USAHA BUMDESA
Pengembangan BUM Desa dilakukan untuk mendorong desa
dalam pengembangan produk unggulan desa, produktivitas dan
membangun kapasitas kelembagaan kelompok usaha ekonomi
masyarakat desa.
 STRATEGI PENGEMBANGAN
Pendampingan dalam kerangka penguatan
kelembagaan dan pengembangan kemitraan
kerjasama baik dengan lembaga ekonomi ataupun
perusahaan sebagai off taker. Langkah pertama
yang dilakukan adalah dengan melakukan registrasi
online BUM Desa
Peningkatan kapasitas masyarakat dalam
pengembangan usaha dan kualitas produksi
serta memanfaatkan potensi dan produk
unggulan desa
Pemberian bantuan permodalan guna
menumbuhkan motivasi dalam
mengembangkan usaha ekonomi di desa
serta mendorong dalam perluasan akses
pasar
PENDAMPINGAN
PENINGKATAN KAPASITAS
PENGUATAN PERMODALAN DAN AKSES PASAR
BUMDesa

10. Proses Pembentukan BUMDesa
1. Musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
2. Kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya
berisi: organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem
pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
3. Pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
4. Penerbitan peraturan desa.
Musyawarah Desa/
Musy. Antar Desa
Pembentukan
BUMDes/ BUM Des
Antar Desa
Perumusan
Kesepakatan
Musyawarah
Pengusulan Materi
Kesepakatan
sebagai Draft Per
Desa
Penerbian Per. Desa
Mengenai BUMDes
· Peraturan Desa /
Peraturan Antar Desa
yang ditanda tangani
oleh Kepala Desa
· pendirian BUM Desa ;
· organisasi pengelola
BUM Desa;
· modal usaha BUM
Desa; dan
· AD/ ART BUM Desa.
· Draft Peraturan
Desa / Peraturan
Bersama Desa
10
Proses Pembentukan BUMDesa

13. 13
PENGEMBANGAN DESA WISATA
Pengembangan desa wisata dilakukan untuk mendorong
percepatan pengembangan desa wisata sebagai sarana
kegiatan ekonomi desa, peningkatan potensi desa dan
pengembangan tempat wisata.
PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI PENGELOLA DESA WISATA
Mendorong potensi wisata dikelola dan dikembangkan oleh
BUM Desa
MENDORONG PENINGKATAN KELENGKAPAN SARANA PRASARANA
PENDUKUNG DESA WISATA
Piloting pembangunan sarana dan prasarana pendukung desa
wisata yang pembangunannya dilakukan secara swakelola oleh
desa
BIMBINGAN TEKNIS SEBAGAI BAGIAN DARI ALIH TEKNOLOGI (TRANSFER
KNOWLEDGE)
Meningkatkan kapasitas desa dalam pengembangan wisata dan
promosi
STRATEGI PENGEMBANGAN
DESA WISATA

14.  Melakukan
penataan areal kerja
(blok/petak)
Melakukan penataan
batas areal kerja
Pemilihan jenis
tanaman yang
memiliki nilai
ekonomis dan sesuai
local spesifik
Pemanfaatan
tanaman hasil
produksi hasil kayu
dan non kayu
• Pemanfaatan hasil hutan
kayu dari hutan alam
• Pemanfaatan hasil hutan
kayu dari hutan tanaman
• Pemanfaatan hasil hutan
non kayu (madu, rotan,
getah, buah)
• Pemanfaatan Jasa
Lingkungan (pemanfaatan
air, ekowisata, penyerapan
karbon)
• Memperhatikan
pembinaan dan
pengendaliannya
Perencanaan
Pengelolaan Hutan Desa
Tatacara Pengelolaan
Hutan Desa
Pemanfaatan Hutan Desa
 Melakukan
diversifikasi hasil
Hutan Desa
 Pengembangan
teknologi
pemanfaatan
 Membuka akses
pasar yang jelas
 Membuka akses
modal
 Menjalin kemitraan
usaha
OUR SOLUTION

15.  Semua rencana pengelolaan dan pemanfaatan hasil
hutan hendaknya dituangkan dalam Rencana Kerja dan
Tahunan Hutan Desa
 Perencanaan pengelolaan Hutan Desa dapat dilakukan
melalui fasilitasi Dinas dan KL terkait
 Pemerintah pusat sudah mengupayakan percepatan
pembangunan sektorkehutanan berbasis masyarakat,
berkelanjutan dan lestari melalui model hutan desa
REKOMENDASI

16. Terima
Kasih