Suatu rekomendasi kebijakan publik

1. PRIVATISASI
LEMBAGA
PEMASYARAKATAN
SUATU ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

2. Narapidana itu adalah orang yang tersesat
yang mempunyai waktu dan kesempatan
untuk bertobat, yang dalam keberadaannya
perlu mendapat pembinaan..”
(Dr. Sahardjo)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1995 tentang Pemasyarakatan
3 (tiga) kriteria utama Sistem
Pemasyarakatan yang baik.
1. Efisien,
2. Menimbulkan efek jera,
3. Mampu menyadarkan WBP
Realisasi dan Kondisi
Kekinian Lembaga
Pemasyarakatan sebagai
sarana rehabilitasi dan
reintegrasi sosial yang
memprihatinkan
KONSEP DASAR

3. 1. KERUSUHAN
2012 S.D 2014 terjadi 6 Kerusuhan di LP
Kasus kerusuhan LP yang paling menarik
perhatian masyarakat, yaitu :
“Hari Kamis tanggal 11 Juli 2013, Lembaga
Pemasyarakatan (LP) Kelas I Tanjung Gusta Medan
mengalami kebakaran bermula saat padamnya air
dan listrik dari Kamis pagi. Akibat kejadian
kerusuhan menjelang buka puasa ini, lima orang
dari petugas LP dan warga binaan tewas serta
ratusan napi kabur.”
(Sumber : republika.com tanggal 12 Juli 2013)
ISU KEBIJAKAN

4. 2. PENYALAHGUNAAN FASILITAS LP
LP SEBAGAI PABRIK NARKOBA DAN ADANYA
NAPI TERTENTU MEMILIKI FASILITAS ISTIMEWA
“Dalam sel Ayi (narapidana korupsi) dan
Freddy (narapidana narkoba) ditemukan
fasilitas yang tidak diterima oleh
narapidana lain, seperti AC, dispenser, HP,
TV, dan alat olahraga.”
(Sumber : tempointeractive.com)
ISU KEBIJAKAN
“Freddy membangun pabrik narkoba di LP
Kelas IIA Narkotika Cipinang bekerja sama
dengan sesama narapidana Haryanto Chandra
dan Cecep Setiawan pada tahun 2012 lalu.”
(Sumber : detik.com tanggal 10 September
2014)”
(Sumber : detik.com)

5. 3. MENTAL APARATUR
KAPASITAS DAN INTEGRITAS APARATUR LP YANG RENDAH
metrotvnews.com, Bitung: Aparat Polres
Bitung, Sulawesi Utara, menetapkan 13
orang sipir Lapas Kelas IIB Bitung sebagai
tersangka kasus penganiayaan, yang
menyebabkan seorang warga binaan
tewas, Selasa (9/9/2014).
ISU KEBIJAKAN
“Seorang sipir LP Kelas Satu Cipinang,
Firman, diamankan polres Jakarta Timur
lantaran kedapatan menyelundupkan 563 g
sabu untuk para penghuni LP.” (Sumber :
inilah.com 23 April 2014).

6. Permasalahan Utama
Tata Kelola/Manajemen LP
PERMASALAHAN
3 (tiga ) Isu Kebijakan
(Kerusuhan, Penyalahgunaan Fasilitas, dan Mental Aparatur)
Kelebihan Kapasitas
(Over Capacity)
Kurangnya Angaran

7. Menurut data Ditjen Pemasyarakatan, pada rentang
waktu 10 tahun terakhir, kelebihan kapasitas mencapai
rata-rata 50%.
Selain itu, dilihat dari sebaran kelebihan kapasitas LP
menurut provinsi menunjukkan bahwa 77 % ( 24
provinsi) mengalami kelebihan kapasitas.
PERMASALAHAN OVER CAPACITY
2005
2008
2011
2014 (sept)
Tahun
97,671
120,420
139,815
160,966
68,141 71,384
99,092 109,011
Perbandingan Jumlah WBP dengan Kapasitas LP/Rutan
di Indonesia
Total (Tahanan + Napi) Kapasitas
0
50
100
150
200
250
300
350
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33
%KelebihanKapasitasLP Provinsi
Peta Sebaran Kelebihan Kapasitas
LP di Indonesia (Sept. 2014)
kapasitas<100 %
over 100% -200%
over >200%

8. Besarnya biaya per napi untuk makan
setiap hari tidak lebih dari Rp8.800
berupa lauk pauk ditambah 450 gram
beras per orang..” (Sumber :
Sibatangkayu, Diapari, Privatisasi
Lembaga Pemasyarakatan Sebagai
Alternatif Pemberdayaan Narapidana,
UI, 2008)
PERMASALAHAN KURANGNYA ANGGARAN
“Pada tahun 2014, setiap LP hanya
mendapatkan jatah perawatan dan
pengobatan sebesar 21 juta/LP. Angka
ini turun 70% dari anggaran tahun
sebelumnya.” (Sumber : tempo.co.id
tanggal 24 Desember 2013)
Rasio petugas dan penghuni sangat tidak
proporsional, di beberapa tempat rasionya
ada yang 1 berbanding 50 penghuni, ada
juga 1 banding 100 sampai 1 berbanding
200,. (Lolong.M. Awi,Tahun 2013)

9. Pembangunan Lapas Baru
(penglibatan swasta untuk jangka
panjang)
PENYUSUNAN AGENDA KEBIJAKAN
Kelebihan Kapasitas
(Over Capacity)
AGENDA KEBIJAKAN
Kurangnya Anggaran
Rehabilitasi Napi Pencandu
Narkoba
(UU Narkotika No 35 Tahun 2009)
Tinjau ulang PP No.99/2012
tentang Pemberian Hak
Remisi, Asimilasi dan Bebas
Bersyarat bagi Napi Kasus
Terorisme, Narkoba dan
Korupsi
Re-lokasi Napi dari over
capacity ke LP yang masih
lapang daya tampungnya
Penguatan Alokasi
Anggaran
Entrepreuneurship LP
Manajemen LP
P
R
I
V
A
T
I
S
A
S
I
Next Step agenda
(Rekomendasi
Kebijakan)

10. REKOMENDASI KEBIJAKAN
Reformasi Manajemen dalam Interaksi Antara
Pemerintah dan Manajemen Profesional (Swasta) dalam
rupa Kerjasama Sektor Publik-Privat, dengan sebuah Target
tertentu untuk menghasilkan sebuah Produk atau Jasa,
Pembagian Resiko Investasi Atas Dasar Pembagian
Keuntungan dan Biaya dan Ditanggung Bersama, untuk
Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan
Pembangunan, Kualitas Produk, dan Pelayanan Publik
PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP
Menurut Bult-Spiering and Dewulf, 2006

11. REKOMENDASI KEBIJAKAN
PRIVATISASI Mengalihkan sebagian tugaspemerintah kepada swasta
ataupun kepada Badan Usaha Milik Negara
Keunggulan
Pelayanan atau proyek kegiatan tidak bisa dilakukan sendiri karena keterbatasan finansial atau
pengalaman pemerintah.
Mitra swasta bisa memberikan manfaat dalam peningkatan kualitas atau pelayanan publik yang
lebih baik daripada yang dilakukan oleh pemerintah.
Mitra swasta memungkinkan pelayanan atau proyek kegiatan bisa dilaksanakan lebih cepat
daripada dilakukan sendiri oleh pemerintah.
Ada peluang kompetisi diantara mitra swasta yang prospektif.
Biaya program kemitraan bisa tertutup melalui implementasi biaya pengguna layanan.
Proyek kegiatan atau pelayanan memberikan peluang berinovasi.
Ada track record kemitraan dengan swasta dan ada peluang untuk mendorong perkembangan
ekonomi.
Sumber :LAN (2008)

12. Pembiayaan PPPs-Konvensional
REKOMENDASI KEBIJAKAN

13. REKOMENDASI KEBIJAKAN

14. REKOMENDASI KEBIJAKAN
Pelaksanaan
agenda
pendukung
Privatisasi
Parsial (Pilot
Project)
Semi
Privatisasi
Privatisasi
Menyeluruh
Good Manajerial LPTahapan Pelaksanaan Privatisasi
Pembangunan LP,
Rehabilitasi, Relokasi,
Penguatan Anggaran,
Entreupreuneurship
Bengkel usaha swasta
di LP
Pengelolaan oleh Swasta,
dengan Sarana Prasarana
milik Pemerintah
Pengelolaan Swasta
secara penuh.
Pemerintah Monitoring
dan Evaluasi ketat

15. ADOPSI KEBIJAKAN
Santa Ana, California
Skotlandia
Cebu, Philipine
Pembatasan LP
untuk napi kelas
teri dan kelas
kakap
Privatisasi LP
Inggris
Privatisasi LP
Hongkong
Napi diberi
rekening dan
penghasilannya
dihitung
berdasarkan poin
Privatisasi LP
US
Napi dipekerjakan
di bidang
pertanian dan
peternakan

16. KLASIFIKASI MASALAH KEBIJAKAN
Kebijakan privatisasi LP Menurut tingkat kompleksitas masalahnya,
diklasifikasikan menjadi masalah yang rumit
(Ill Structured Problems)
Elements Ill Structured Keterangan
Decision Maker Many Pemerintah, DPR
Alternative Unlimited Jenis dan pola pelaksanaan privatisasi
Utilities Conflict Banyaknya tujuan
Outcomes Unknown Belum dilaksanakan
Probabilities Incalculable Tidak dapat diprediksi kesalahan

17. FORMULASI KEBIJAKAN
Formulasi kebijakan dilakukan melalui proses analisis kebijakan.
Formulasi kebijakan melibatkan tiga Elemen Sistem Kebijakan, yaitu
3 ELEMEN SISTEM KEBIJAKAN

18. ARGUMENTASI KEBIJAKAN
Kebijakan Privatisasi LP didukung dengan Explanatory Argument

19. ARGUMENTASI KEBIJAKAN
Argumentasi pendukung lainnya :
Ide swastanisasi penjara memang berpotensi memberikan keuntungan materi kepada penjara
sehingga upaya perbaikan kondisi penjara lebih mungkin dilakukan ..(Iqra Sulihin, Kriminolog UI,
Authoritative Argument)
"Semua pilihan sudah dikaji. Tapi jangan pernah berpikir swastanisasi itu solusi satu-satunya
untuk masalah pemasyarakatan," kata Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana di
Gedung Kementerian Hukum dan HAM Jakarta. (Sumber: republika.com tanggal 19 Agustus
2014, Intuitive Argument)
"Kita kan kewalahan dengan penyediaan penjaranya. Sedangkan pemerintah membangun
penjaranya terbatas. Kenapa nggak dikerjakan bersama swasta," kata Direktur Kerja Sama
Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership/PPP) Bappenas Bastari Pandji Indra di Hotel
Shangrila, Jakarta, Rabu (14/5/2014, Detik Finance, Intuitive Argument)
kompleksitas tugas pokok dan fungsi serta masalah yang ada selama ini telah amat layak
menjadikannya badan tersendiri..(Adrianus Meliala, Kriminolog UI, Kompas, 11 Desember 2013,
Authoritative Argument)

20. KESIMPULAN
Privatisasi lembaga pemasyarakatan merupakan alternatif solusi yang paling
tepat dalam menjawab masalah manejemen lembaga pemasyarakatan yang
didalamnya menyangkut keterbatasan anggaran dan kelebihan kapasitas warga
binaan pemasyarakatan (WBP).
Ide swastanisasi penjara memerlukan syarat-
syarat tertentu agar kemungkinan buruk tidak
terjadi.
Syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain :
Pertama, penjara harus melakukan reformasi
struktural.
Kedua, manajemen penjara itu sendiri sebagai
unit pelaksana ide-ide pemasyarakatan yang
akan disingkronkan dengan dunia bisnis
tersebut.
Ketiga, narapidana harus diposisikan
sebagaimana pekerja yang memiliki hak-hak
tertentu, seperti jaminan sosial dan upah yang
harus sesuai dengan standar kemanusiaan

21. PENUTUP
Perlu diresapkan yang disampaikan Hazairin dalam bukunya, Tujuh Serangkai Tentang
Hukum: " …hidup dalam penjara walaupun dalam penjara yang super modern adalah
hidup yang sangat menekan jiwa, pikiran, dan hidup kepribadian".
(Rahardi Ramelan, Mantan Napi)
1.Tengku Muhammad Syukran
2.Rian Rahajeng A.P.
3.Paramitha Wikansari
4.Praharani Anjasmara R.
5.Sukono
6.Syahri Azda Putra

22. Referensi :
• Dunn, William. 2012. Pengantar Analisis
Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press.
• Arya Brata, Roby. 2014. Memperkuat Negara dan
Pemerintahan, Penerbit Papas Sinar Sinanti.
• Sibatangkayu, Diapari. 2008. Privatisasi Lembaga
Pemasyarakatan Sebagai Alternatif
Pemberdayaan Narapidana, UI.
• http://napi1708.wordpress.com/2007/05/04/swa
stanisasi-penjara-sebuah-alternatif-2/
• Berbagai berita dari media online.