Dokumen tersebut membahas tentang sistem politik Indonesia, mulai dari pengertian sistem politik, unsur-unsur suprastruktur dan infrastruktur politik Indonesia, perbandingan sistem politik sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945, serta prinsip-prinsip sistem politik demokrasi dan otoriter.

5. Oleh
MUHAMA
D YOGI

6. NOW LOADING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100%
COMPLETE!!!!

8. Pengertian Sistem politik :
a. Sebagai kesatuan tatacara menjalankan pemerintahan dan hak
kekuasaan negara. Seluruh komponen dalam sistem politik tersebut
saling terkait dan saling mempengaruhi.
b. Seperangkat interaksi yang abstraksi dari totalitas perilaku sosial
melalui nilai-nilai yang disebar untuk suatu masyarakat.
Pengertian sistem politik menurut ahli :
1. David Easton sistem politik adalah interaksi yang abstraksi dari
seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai-nilai tersebut diabadikan
secara otoritas kepada masyarakat.
2. Almond sistem politik adalah sistem interaksi yang ditemui dalam
masyarakat merdeka serta menjalankan fungsi integrasi dan
adaptasi.
3. Rusandi Simantapura sistem politik adalah mekanisme seperangkat
fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain
yang menunjukkan suatu proses yang langgeng

9. Suasana/Struktur Politik Indonesia.
1. Suprastruktur politik yaitu : Kehidupan politik pemerintahan yang
berkaitan dengan kehidupan lembaga-lembaga negara, fungsi dan
wewenang serta hubungan kewenangan antar lembaga negara yang ada.
Suprastruktur politik Indonesia sebagai berikut :
Legislatif
Eksekutif
Yudikatif
MPR = DPR + DPD
Presiden/wapres +
Kabinet
Kekuasaan kehakiman
MA, MK dan KY
Eksaminatif BPK
A
P
B
N
/
K
E
U
A
N
G
A
N
UU

10. 2. Infrastruktur politik yaitu :
kehidupan politik rakyat yang berkaitan dengan pengelompokan
warganegara atau anggota masyarakat kedalam berbagai macam golongan
yang biasanya disebut sebagai kekuatan sosial politik.
Infastruktur politik di Indonesia terdiri atas :
a. Partai politik ( political party)
b. Kelompok Kepentingan (Interest group)
c. Kelompok penekan (preassure group)
d. Media komunikasi politik (media of political cumunicatian)
e. Kelompok wartawan (journalism group)
f. Kelompok mahasiswa (student group)
g. Tokoh politik ( political figres)

11. Hubungan Supra struktur politik dengan Infra struktur
politik adalah sebagai berikut :
Unsur-unsur yang ada dalam supra struktur dan infra
struktur politik saling mempengaruhi,
dimana supra struktur politik sebagai pembuat keputusan
akan mendapat masukan, tuntutan dan aspirasi dari infra
struktur politik,
sebaliknya Infra struktur akan menopang dan
melaksanakan segala produk dan kebijakan supra struktur
politik.
Berjalan dan berfungsinga lembaga-lembaga negara atau
organisasi pemerintahan dipengaruhi oleh komponen-
komponen kehidupan politik rakyat.

13. 1. Tahun 1945-1949 (UUD 1945)
a. Pada masa ini mengindikasikan keinginan kuat dari para pemimpin negara
untuk membentuk pemerintahan demokratis. Namun karena Indonesia
harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan maka belum bisa
sepenuhnya mewujudkan pemerintahan demokratis sesuai dengan UUD
1945. bahkan terjadi penyimpangan (demi kepentingan NKRI) terhadap
UUD 1945 yaitu:
1.Maklumat Pemerintah no X tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan
fungsi KNIP (pembantu Pres) menjadi Fungsi parlementer (legislatif)
2. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 mengenai pembentukan
Partai politik (Sebelumnya hanya ada 1 partai yaitu PNI)
3. Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 mengenai perubahan
kabinet presidensial menjadi parlementer
b. Berdasarkan UUD 1945, Bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan
Republik, sistem pemerintahan Presidensial

14. 2. Tahun 1949-1950 (Konstitusi RIS)
a. Hasil dari KMB bentuk negara Indonesia Serikat
b. Sistem pemerintahan parlementer
c. Demokrasi Liberal
d. Bentuk negara Serikat
3. Tahun 1950-1959 (UUDS 1950)
a. ditandai dengan suasana dan semangat yang ultrademokratis.
b. Kabinet berubah menjadi sistem parlementer
c. Dwitunggal Soekrno-Hatta dijadikan simbol dengan
kedudukan sebagai kepala negara.
d. Pemerintahan tidak stabil ditandai dengan sering jatuh bangunnya
kabinet sehingga pembangunan tidak jalan hal ini disebabkan
dominannya politik aliran dan basis sosial ekonomi yang rendah
e. Bentuk negara kesatuan, sisten pemerintahan parlementer,
demokrasi Liberal
f. Pemilu pertama tahun 1955 berhasil memilih anggota DPR dan
Kontituante.
g. Kontituante bertugas membuat UUD baru tapi gagal
h. Munculnya Pemberontakan didaerah seperti DI/TII, APRA ,
PRRI/Permesta, RMS ,Andi Azis

15. 4. Tahun 1959-1965 (UUD 1945) ORLA
a. Diawali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang Isinya :
1. Bubarkan Konstituante
2. Kembali berlaku UUD 1945 dan tidak berlaku lagi
UUDS 1950.
3. Segera bentuk MPRS dan DPAS
b. Kabinet kembali menjadi sistem Presidensial
c. Demokrasi Terpimpin
d. Presiden mengontrol semua spektrum politik
e. Legislatif lemah, eksekutif kuat
f. Kekuasaan negara terpusat sehingga kehilangan kontrol
akibatnya terjadi penyimpangan yaitu penyimpangan
idiologis (Nasakom), pengangkatan Presiden seumur
hidup, Pidato presiden MANIPOLUSDEK dijadikan GBHN.
Ketua MPR dijadikan Mentri. DPR hasil pemilu dibubarkan
Presiden
g. Terjadi Pemberontakan G-30-S/PKI tahun 1965

16. 5. Tahun 1966-1998 (UUD 1945) ORBA
a. Diawali dengan SUPERSEMAR
b. ORBA bertekat menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni
dan konsekwen.
c. Demokrasi Pancasila dibawah kepemimpinan Soeharto (sistem
Presidensial)
d. Pemilu diadakan 5 tahun sekali tapi tidak demokratis
e. Kuatnya kekuasaan Presiden dalam menopang dan mengatur seluruh
proses politik, terjadi sentralistik kekuasaan pada presiden.
f. Pembangunan ekonomi terlaksana tapi tidak berbasis ekonomi
kerakyatan
g. Indikator demokrasi tidak terlaksana yaitu rotasi kekuasaan eksekutif
tidak ada, rekrutmen politik tertutup, pemilu jauh dari semangat
demokrasi, HAM terbatas, kebebasan politik dibatasi, KKN merajalela
h. Atas tuntutan seluruh massa (dimotori oleh mahasiswa) maka tanggal
21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri digantikan oleh
Wapres Prof. B.J Habibi.

17. 6. Tahun 1998 sampai sekarang (UUD 1945) Reformasi
1. Demokrasi Pancasila, Sistem pemerintahan Presidensial
2. Diadakan kembali pemilu tahun 1999
3. Dibuka kemerdekaan dan kebebasan pers sebagai media
komunikasi politik yang efektif
4. Upaya peningkatan partisipasi rakyat dalam kegiatan
pemerintahan
5. Amandememn UUD 1945 untuk mengatur kekuasaan dalam
negara agar lebih demokratis
6. Pelaksanaan Otonomi daerah
7. Reposisi dan reaktualisasi TNI
8. Pemilu Luber dan Jurdil (Pilkada untuk daerah)
9. Upaya penegakan HAM
10. Upaya netralisasi berpolitik bagi PNS
11. Upaya pemberantasan KKN
12. Penegakan supremasi hukum dan keadilan ekonomi

19. A. Secara umum :
1. Sistem politik tradisional
terdiri atas sispol
Patriachal dan sispol
Patrimonial dan sispol
Feodal.
2. Sistem politik antara
tradisiolan dan modern
yang disebut dengan
sispol Kerajaan
Birokrasi
3. Sistem politik Modern
yang terdiri atas sispol
Demokrasi dan sispol
Kediktatoran (Otoriter
dan totaliter)
B. Sistem Politik yang banyak
dianut negara-negara
sekarang adalah Sispol
Modern yaitu :
1. Sispol Demokrasi yaitu Sispol
yang memegang kekuasaan
banyak orang, berdasarkan
kehendak rakyat,
kekuasaannya terbatas dan
bertanggung jawab kepada
rakyat.
2. Sispol Kediktatoran (otoriter)
Yaitu : Sispol yang
memegang kekuasaan
beberapa orang atau
kelompok orang, Kekuasaan
sangat luas tak terbatas
meliputi seluruh kehidupan
negara, dan tidak perlu atau
tidak ada mekanisme
pertanggungjawaban
pemerintah.
Macam-macam sistem politik

20. Prinsip-prinsip Sistem Politik
A. Sistem Politik Demokrasi Yaitu :
1. Adanya pembagian kekuasaan
2. Pemerintahan konstitusional atau
berdasarkan hukum
3. Pemerintahan mayoritas
4. Pemilu bebas atau demokratis
5. Parpol lebih dari satu
6. Managemen terbuka
7. Pers bebas
8. Perlindungan terhadap HAM dan adanya
jaminan Hak minoritas
9. Peradilan bebas tidak memihak
10. Penempatan pejabat pemerintahan
dengan Merit sistem
11. Kebiaksanaan pemerintah dibuat badan
perwakilan politik tanpa paksaan
12. Konstitusi atau UUD yang demokratis.
13. Penyelesain masalah secara damai
melalui musyawarah atau perundingan
B. Sistem Politik Keditatoran Yaitu :
1. Pemusatan kekuasaan pada satu atau
sekelompok orang.
2. Pemerintahan tidak berdasarkan
konstitusional
3. Negara berdasarkan kekuasaan
4. Pembentukan pemerintahan tidak berdasar
musyawarah, tetapi melalui dekrit
5. Pemilu tidak demokratis. pemilu dijalankan
hanya untuk memperkuat keabsahan
penguasa atau pemerintah negara
6. Sistem satu partai politik atau ada beberapa
parpol tapi hanya ada satu porpol yang
memonopoli kekuasaan
7. Manegemen pemerintahan tertutup
8. Tidak ada perlindungan HAM , hak
monoritas ditindas
9. Pers tidak bebas dan sangat dibatasi
10. Badan peradilan tidak bebas dan bisa
diintervensi oleh penguasa
11. Pemempatan pejabat pemerintahan dengan
poil sistem serta tidak ada kontrol terhadap
administrasi dan birokrasi
12. Prinsip dogmatisme dan banyak berlaku
doktrin. Konstitusi atau UUD hanya sebagai
lambang saja
13. Penyelesaan masalah dengan kekerasan
dan paksaan

21. Perbandingan Sistem Politik Demokrasi Pancasila
Sispol Indonesia sebelum Amandemen UUD 1945
yaitu :
1. Bentuk negara kesatuan bentuk pemerintahan
republik, wilayah negara dibagi atas 27 provinsi
2. Kekuasaan eksekutif terdiri atas Presiden yang
dipilih dan diangkat oleh MPR dengan masa
jabatan 5 tahun sesudahnya dapat dipilih
kembali dan dibantu oleh seorang wakil presiden
serta kabinet
3. Presiden mengangkat meneri-menteri dan
kepala non departemen (TNI/Polri/Jaksa Agung)
setingkat menteri bertanggung jawab kepada
Presiden
4. Kekuasan Legislatif terdiri atas MPR merupakan
lembaga tertinggi negara dan DPR
5. Lembaga-lembaga negara terdiri dari lembaga
tertinggi neara yaitu MPR dan lembaga tinggi
negara terdiri atas DPR, Presiden, MA, BPK dan
DPA
6. Kekuasaan membentuk UU ada ditangan DPR
bersama Presiden
7. Sistem kepartaian dibatasi hanya 3 partai
8. Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD I dan
DPRD II
Sispol Indonesia Sesudah Amandemen UUD 1945 yaitu
1. Bentuk negara kesatuan bentuk pemerintahan
republik, wilayah negara dibagi atas 33 provinsi
dengan prinsip desentralisasi dengan otonomi
daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
2. Kekuasaan eksekutif berada ditangan Presiden.
Presiden dan Wakil Presiden dipilihbsecara
langsung oleh rakyat dlam satu paket
3. Presiden membentuk Kabinet (menteri) yang
bertanggung jawab kepadanya
4. Legislatif atau Parlemen terdiri atas dua badan
(bikameral) yaitu DPR dan DPD yang anggotanya
dipilih melalui Pemilu
5. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD,
MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD
1945, melantik Presiden dan Wakil Presiden serta
dapat memberhentukan Presiden dan Wapres
dalam masa jabatannya.
6. Tidak ada sebutan lenbaga tertinggi dan tinggi
negara, yang ada hanya Lembaga-lembaga negara
yang terdiri atas MPR, DPR, DPD. BPK, Presiden
dan kekuasaan kehakiman (MA,MK dan KY).
7. DPA ditiadakan, dibentuk Dewan Pertimbangan
yang berada langsung dibawah Presiden
8. Sistem kepartaian multi partai
9. Pemilu dilaksanakan 2 kali yaitu Pemilu Legislatif
(memilih angota MPR, DPD dan DPRD Idan II dan
pemilu Eksekutif (memilih Presiden dan Wakil
Presiden)
10. Jaminan HAM lebih lengkap dengan tambahan
pada pasal 28A – 28J UUD 1945

23. I.Perbandingan sistem pilitik dalam demokrasi Liberal,
Komunis dan Pancasila sebagai berikut :
1. Demokrasi Liberal :
a. Merupakan ciri khas Barat
b. Berfalsafah Liberalisme
c. Menganut asas Individualis
d. Lebih menonjolkan HAM terutama dalam politik dan
Ekonomi
e. Mengutamakan kebebasan individu yang sangat luas
f. Mengenal oposisi dan perbedaan diakui sepenuhnya
g. Multi partai
h. Contoh: negara AS, Inggris, Prancis, Italia dll.

24. 2. Demokrasi Komunis :
a. Merupakan ciri khas negara komunis
b. Berfalsafah komunisme
c. Menganut asas negara sentris
d. Mengabaikan HAM
e. Tidak ada kebebasan individu
f. Tidak ada oposisi, perbedaan pendapat tidak dibenarkan
g. Mono partai
h. Contoh : negara RRC, Kuba
3. Demokrasi Pancasila :
a. Merupakan ciri khas Indonesia
b. Berfalsafah Pancasila
c. Menganut asas kekeluargaan dan gotong royong
d. HAM diimbangi dengan kewajiban manusia
e. Memberikan jaminan kebebasan yang bertanggung jawab.
f. Tidak mengenal oposisi tapi mengenal perbedaan pendapat yang
disalurkan secara konstitusional
g. Multi partai
h. Contoh Negara Indonesia

26. Partisipasi politik warga negara
diartikan sebagai penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam
bidang politik
Bentuk-bentuk partisipasi warga negara
a.Partisipasi dalam bentuk konvensional :
* Pemberian suara (Votting)
* Diskusi politik
* Kegiatan kampanye
* Membentuk atau bergabung dengan kelompok kepentingan
* Komunikasi individual dengan pejabat politik
b. Non-Konvensional :
* Pengajuan petisi
* Berdemonstrasi, mogok dan kofrontasi
* Tindakan kekerasan politik terhadap harta benda; perusakan, pemboman,
pembakaran
* Tindakan kekerasan politik terhadap manusia; penculikan,
pembunuhan/pembantaian, perang dan revolusi.

27. Mengapa partisipasi politik setiap orang berbeda
Ada 2 Faktor yang mempengaruhi
partisipasi politik seseorang
yaitu :
1. Kesadaran Politik yaitu
kesadaran akan hak dan
kewajibannya sebagai warga
negara. Kesadaran ini
mencakup pengetahuan.
Minat dn perhatian seseorang
terhadap masyarakat dan
politik tempat ia hidup
2. Kepercayaan politik yaitu
sikap dak kepercayaan
seseorang terhadap
pemerintahannya, apakah ia
menilai pemerintah dapat
dipercaya dan dapat
dipengaruhi atai tidak
Tipe-tipe partisipasi politik yaitu :
1. Partisipasi politik aktif,
Kesadaran dan kepercayaan
politik yang tinggi
2. Partisipasi politik Apatis,
Kesadaran dan kepercayaan
politik yang rendah
3. Partisipasi politik pasif,
Kesadaran politik rendah
sedangkan kepercayaan politik
rendah
4. Partisipasi politik Militan radikal,
Kesadaran politik tinggi tapi
kepercayaan politik rendah

28. BENTUK – BENTUK PARTISIPASI POLITIKBENTUK – BENTUK PARTISIPASI POLITIK
Samuel Huntington dan Joan M. Nelson mengidentifikasi 4 (empat) bentuk
partisipasi politik:
1. Kegiatan pemilihanKegiatan pemilihan
2. Lobbying2. Lobbying
3. Kegiatan organisasi3. Kegiatan organisasi
4. Mencari koneksi4. Mencari koneksi
5. Tindakam kekerasan5. Tindakam kekerasan
CONTOH PERAN AKTIF DALAM KEHIDUPAN POLITIKCONTOH PERAN AKTIF DALAM KEHIDUPAN POLITIK
Lingkungan keluarga, misal : musyawarah keluarga; pemasang atribut kenegaraanLingkungan keluarga, misal : musyawarah keluarga; pemasang atribut kenegaraan
pada hari besar nasional; membaca dan mengikuti berbagaipada hari besar nasional; membaca dan mengikuti berbagai berita diberita di
media masa dan elektronik.media masa dan elektronik.
Lingkungan sekolah, misal : pemilihan ketua kelas, ketua osis, dan lain-lain;Lingkungan sekolah, misal : pemilihan ketua kelas, ketua osis, dan lain-lain;
pembuatan AD - ART dalam setiap organisasi yang diikuti; forum-forum diskusipembuatan AD - ART dalam setiap organisasi yang diikuti; forum-forum diskusi
atau musyawarah; membuat artikel tentang aspirasi siswa.atau musyawarah; membuat artikel tentang aspirasi siswa.
Lingkungan masyarakat, misal : partisipasi dalam forum warga; pemilihan ketua RT,Lingkungan masyarakat, misal : partisipasi dalam forum warga; pemilihan ketua RT,
RW, dsb.RW, dsb.
Lingkungan bangsa dan bernegara, misal : menggunakan hak pilihLingkungan bangsa dan bernegara, misal : menggunakan hak pilih dalamdalam
pemilu; menjadi anggota aktif dalam partai politik; ikut aksi unjuk rasapemilu; menjadi anggota aktif dalam partai politik; ikut aksi unjuk rasa
dengan damai, dan sebagainyadengan damai, dan sebagainya..

29. NOW LOADING . . . . . . . . . . . . . . . .

30. Suksesnya kegiatan kalender politik kenegaraan Indonesia adalah
apabila setiap warga negara Indonesia memiliki tingkat partisipasi
dan kesadaran politik yang baik, untuk itu mari kita sukseskan
Pemilu 2009
THANK’S tO
your Attantions