1. PPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945 untuk melanjutkan tugas BPUPKI menyusun UUD. 2. PPKI mengadakan sidang pada 18 Agustus 1945 yang menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 serta memilih Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. 3. Hasil sidang PPKI meliputi penetapan UUD 1945 dan pembentukan KNIP untuk membantu presiden sebelum lembaga negara terbentuk.

1. PEMBELAJARAN INOVATIF
“KARANGANYAR BELAJAR”
EDISI OKTOBER 2020
( 2 )
Mata Pelajaran : PPKn
Kelas / Semt : VII / Gasal
Nama Guru : Drs. Muh Fadkhan
NIP. : 19650704 200701 1 028
Unit Kerja : SMP Negeri 1 Karanganyar

2. KELAS VII PPKn SMP.
BAB III
Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
A. Kegiatan belajar Kedua : Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
 Kompetensi Dasar 3.2
Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 Indikator Pencapaian Kompetensi 3.2.
3.2.1 Menjelaskan berdirinya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( PPKI )
3.2.2 Menjelaskan dua tahap sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
( PPKI )
3.2.3 Menyebutkan hasil sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
Setelah kegiatan belajar mengajar kedua siswa dapat :
1 Menjelaskan berdirinya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( PPKI )
2 Menjelaskan dua tahap sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( PPKI )
3 Menyebutkan hasil sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI )
B. Materi dalam kegiatan belajar kedua ini meliputi :
1. Pembentukan PPKI
Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena telah menyelesaikan tugas
Tujuan Kegiatan Belajar Kedua

3. dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia
merdeka, dan digantikan dengan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia ( PPKI ) Atau dalam bahasa Jepang “Dokuritsu Jumbi Inkai” dengan Ir Soekarno
sebagai Ketuanya.
Tugas Pertama PPKI adalah meresmikan pembukaan ( dalam bahasa Belanda : Preambule )
dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Tugas Kedua adalah melanjutkan hasil kerja BPUPKI, yaitu mempersiapkan pemindahan
kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia, dan
mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi
negara baru yaitu negara Indonesia.
2. Keanggotaan PPKI
Pada awalnya PPKI beranggotaan 21 orang yang terdiri dari : 12 orang dari Jawa, 3
orang dari Sumatra, 2 orangdari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa
Tenggara, 1 orang dari Maluku, dan 1 orang dari golongan Toinghoa.
Susunan awal anggota PPKI adalah sebagai berikut :
1. Ir. Soekarno ( ketua )
2. Drs. Moh Hatta ( wakil ketua )
3. Prof. Mr. Dr. Soepomo ( anggota )
4. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat ( anggota )
5. R.P. Soeroso ( anggota )
6. Soetardjo Kartohadikoesoemo (anggota )
7. K.H. Wahid Hasyim ( anggota )
8. Ki Bagus Hadikusumo ( anggota )
9. Oto Iskandardinata ( anggota )

4. 10. Abdoel Kadir ( anggota )
11. Pangeran Soerjohamidjojo ( anggota )
12. Pangeran Poerbojo ( anggota )
13. Dr. Mohammad Amir ( anggota )
14. Mr. Abdul Maghfar ( anggota )
15. Mr. Teuku Mohammad Hasan ( anggota )
16. Dr. G.S.S.J. Ratulangi ( anggota )
17. Andi Pengerang ( anggota )
18. A.H. Hamidan ( anggota )
19. I. Goesti Ketoet Peodja ( anggota )
20. Mr. Johannes Latuharhary ( anggota )
21. Drs. Yap Tjwan Bing ( anggota )
Selanjutnya tanpa sepengetahuan Jepang , keanggotaan bertambah 6 yaitu sebagai berikut :
1. Achmad Soebardjo ( Penasehat )
2. Sajoeti Melik ( anggota )
3. Ki Hadjar Dewantara ( anggota )
4. R.A.A. Wiranatakoesoema ( anggota )
5. Kasman Singodimedjo ( anggota )
6. Iwa Koesoemasoemantri ( anggota )
3. Sidang PPKI
Tanggal, 9 Agustus 1945 sebagai pimpinan PPKI yang baru yaitu Ir. Soekarno, Moh
Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat di undang ke Dalat untuk bertemu Marsekal
Tarauchi. Setelah pertemuan tersebut , PPKI tidak dapat bertugas karena para pemuda
mendesak agar Proklamasi Kemerdekaan tidak dilakukan atas nama PPKI, yang dianggap
merupakan alat buatan Jepang. Bahkan rencana rapat Tanggal 16 Agustus 1945 tidak dapat

5. terlaksana karena terjadi peristiwa Rengasdengklok.
Satu hari setelah Proklamasi, PPKI melaksanakan sidang yaitu tanggal, 18 Agustus
1945 di bekas Gedung Raad Van Indie di jalan Pejambon .Adapun secara garis besar sidang
PPKI pada tanggal, 18 Agustus 1945 dibagi atas 2 tahap yaitu sebagai berikut :
1. Tahap sebelum rapat
Pada tahap ini diadakan rapat kecil yang terdiri dari Drs. Moh Hatta, Ki Bagus
Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman singodimedjo, dan Teuku Moh Hasan. Mereka
mengadakan rapat Pendahuluan. Dalam rapat tersebut terdapat perbedaan pendapat dan
beberapa usulan dari peserta rapat, yaitu antara lain :
a. Menghilangkan rencana pernyataan Indonesia merdeka serta rencana pembukaan yang
telah disetujui Badan Penyelidik pada tanggal, 15 Agustus 1945dan menggantinya dengan
usul rencana Pembukaan Hukum Dasar yang dirumuskan oleh Panitia Sembilan pada
Tanggal, 22 Juni 1945 dalam Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan.
b. Kata Muqaddimah yang terdapat dalam Piagam Jakarta diganti dengan kata Pembukaan
c. Dalam Piagam Jakarta alinea keempat terdapat rumusan Pancasila yang berbunyi
“Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.
Kalimat tersebut diusulkan untuk dihilangkan dan di ganti dengan “Ketuhanan Yang
Maha Esa”.
d. Pada alinia keempat yang tercantum sila kedua Pancasila yang berbunyi “Menurut
kemanusiaan yang adil dan beradab” di ganti menjadi “Kemanusiaan yang adil dan
beradab” .
e. Usulan perubahan yang terdapat dalam rancangan Undang-Undang Dasar Yaitu sbb :
- Pasal 6 Ayat (1), “Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam”, diubah
menjadi “Presiden ialah orang Indonesia asli”.
- Pasal 29 Ayat (1), “Negara berdasar atas Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan
syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, diubah menjadi “Negara berdasar atas

6. Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Dengan perubahan tersebut , seluruh hukum Undang-Undang Dasar dapat
diterima oleh daerah-daerah Indonesia yang tidak beragama Islam . Perubahan inipun
telah mendapat persetujuan dari berbagai golongan yang akan menyatukan seluruh
bangsa.
2. Rapat utama PPKI Tanggal, 18 Agustus 1945
Rapat ini dipimpin oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh Hatta , dengan kebesaran jiwa dan
demi kepentingan bangsa dan negara dalam musyawarah, PPKI menghasilkan keputusan :
a. Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
b. Memilih dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Moh Hatta sebagai
wakil Presiden Republik Indonesia.
c. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat ( KNIP ) yang berfungsi membantu
Presiden dan Wakil Presiden sebelum lembaga-lembaga negara yang diharapkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terbentuk secara resmi.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
ditetapkan oleh PPKI pada Tanggal 18 Agustus 1945 adalah hasil rancangan sidang
kedua BPUPKI, sedangkan untuk Pembukaan UUD 1945 diambil dari Piagam Jakarta
hasil sidang Panitia sembilan pada tanggal 22 Juni 1945 dengan beberapa perubahan,
yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
Setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di
sahkan oleh PPKI selanjutnya di undangkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun
Ke 2 No. 7 Tertanggal 15 Pebruari Tahun 1946.