1. 1
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PENILAIAN INDIKATOR KINERJA
PELAKSANAAN ANGGARAN
DALAM PERDIRJEN PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-5/PB/2022
24 Maret 2022
“Akselerasi Menuju Belanja yang Berkualitas”

2. 2
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
1. Pendahuluan
2. Reformulasi IKPA TA 2022
3. PER-5/PB/2022 Juknis Penilaian IKPA Belanja K/L
4. Tata Cara Perhitungan IKPA per Indikator Kinerja
Outline Materi

3. 3
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
1. Pendahuluan
2. Reformulasi IKPA TA 2022: Apa dan Mengapa
3. Langkah-Langkah Pencapaian IKPA yang Optimal
4. Tata Cara Perhitungan IKPA dalam PER-5/PB/2022
Outline Materi

4. 4
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
Pendahuluan
1. Arahan pimpinan untuk mewujudkan belanja berkualitas melalui peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran -> perubahan
paradigma tata kelola menjadi kualitas pelaksanaan anggaran.
2. Perlunya simplifikasi penilaian kinerja agar lebih fokus kepada tujuan yang lebih strategis-> tidak terlalu banyak indikator
yang dinilai.
3. Evaluasi atas implementasi IKPA 2021:
a. Dampak pandemi terhadap pelaksanaan anggaran:
• Kebutuhan akselerasi belanja dan pencapaian output
• Target penyerapan meningkat -> TW III 70%
b. Meningkatnya perhatian K/L: Banyaknya permintaan penyesuaian/koreksi
4. Penguatan penilaian kinerja berdasarkan pada capaian output yang disesuaikan dengan struktur anggaran hasil RSPP:
a. Indikator kinerja Capaian Output.
b. Penetapan target penyerapan anggaran sesuai jenis belanja.
”Tahun 2022 fokus ke kualitas belanja” ( SMI, 31/12/2021)

5. 5
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
Landasan Regulasi
1. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
2. PP 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara jo. PP 50 Tahun
2018.
3. PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja
Kementerian Negara/Lembaga.
4. PMK 2/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Atas
Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
5. PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja
K/L
Sebagai basis pemberian
insentif anggaran
Basis Penilaian Kinerja K/L,
Pemberian Penghargaan & Sanksi,
Evaluasi Reformasi Birokrasi
Alat monev bagi Menkeu sbg BUN
dan Menteri/Pimpinan Lembaga
sbg Pengguna Anggaran
Pemanfaatan IKPA
• Perpres 42 Tahun 2020
• PMK Nomor 2/PMK.02/2021
• PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020
• PMK Nomor 2/PMK.02/2021
• PMK Nomor 195/PMK.05/2018

6. 6
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
1. Pendahuluan
2. Reformulasi IKPA TA 2022
3. Langkah-Langkah Pencapaian IKPA yang Optimal
4. Tata Cara Perhitungan IKPA dalam PER-5/PB/2022
Outline Materi

7. 7
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
Reformulasi IKPA 2022
7
Definisi
 Perubahan tata cara penilaian kinerja pelaksanaan anggaran melalui penajaman paradigma belanja
berkualitas melalui akselerasi belanja dan pencapaian output dengan tetap menjaga tata kelola
pelaksanaan anggaran.
Target & timeframe
 Target:
Formula IKPA 2022 meliputi 3 Aspek dan 8 Indikator Kinerja
Perdirjen Perbendaharaan tentang Juknis Penilaian IKPA Belanja K/L
 Timeframe
Dibagi 3 fase/tahapan: Kajian reformulasi dan rancangan Perdirjen (Januari 2022),
pengembangan sistem OMSPAN dan SAKTI (Februari 2022), dan Implementasi (Maret 2022).
Tantangan
 Penyesuaian pola belanja yang dilakukan oleh K/L terhadap penilaian kinerja baru
 Memastikan kesiapan sistem IT pendukung (OMSPAN dan SAKTI)
 Kualitas dan kompetensi para pimpinan K/L, Satker, dan pengelola keuangan K/L

8. 8
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
REFORMULASI IKPA
Reformulasi IKPA 2022
4. Data Kontrak
5. Pengelolaan UP dan TUP
6. LPJ Bendahara *)
7. Dispensasi SPM
Kesesuaian Antara Perencanaan
dengan Pelaksanaan Anggaran
1.Revisi DIPA
2.Deviasi Halaman III
3.Pagu Minus*)
Kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan
12. Kesalahan SPM *)
13. Perencanaan Kas *)
Efektivitas Pelaksanaan
Anggaran
8. Penyerapan Anggaran
9. Penyelesaian Tagihan
10.Capaian Output
11.Retur SP2D *)
Efisiensi Pelaksanaan Anggaran
SEBELUM (2021) – 4 ASPEK, 13 INDIKATOR SESUDAH (2022) - 3 ASPEK, 8 INDIKATOR
1. Mendukung belanja berkualitas dengan penguatan value for money dalam penilaian kinerja.
2. Mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja.
3. Penerapan kewajaran perlakuan (fairness treatment) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L.
Latar Belakang
ASPEK IKPA
1.Revisi DIPA
2.Deviasi Halaman III
3. Penyerapan Anggaran
4. Belanja Kontraktual
5. Penyelesaian Tagihan
8. Capaian Output 6. UP dan TUP
7. Dispensasi
*) Keterangan: Indikator kinerja dieliminasi
PERDIRJEN PER-4/PB/2021 PERDIRJEN PER-…/PB/2022

9. 9
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
Kerangka Pengukuran IKPA
9
DIPA
51 Bel. Pegawai
52 Bel. Barang
53 Bel. Modal
57 Bel. Bansos
PAGU
REVISI DIPA
DEVIASI HAL III
DIPA
KONTRAKTUAL
NON KONTRAKTUAL
LANGSUNG (LS)
UANG PERSEDIAAN
(UP)
TAMBAHAN UANG
PERSEDIAAN (TUP)
SP2D
CAPAIAN
OUTPUT
Kualitas Perencanaan Kualitas Pelaksanaan
Kualitas Hasil
DATA KONTRAK TAGIHAN
UP DAN TUP
PENYERAPAN
DISPENSASI
2
5
3
1
4
7
6
8
INPUT VALUE INPUT
OUTPUT
Penguatan Value for Money melalui Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas
Q1 Q2 Q3 Q4
Periode Optimal Pelaksanaan Anggaran Sisa Kegiatan dan Pembayaran
KOMITMEN
MEKANISME
PEMBAYARAN
PENCAIRAN DANA
PELAPORAN KINERJA/OUTPUT REALISASI KEUANGAN
RINCIAN
OUTPUT
SATKER

10. 10
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
Penguatan Value for Money dalam Penilaian Kinerja -> Akselerasi Belanja dan
Pencapaian Output
Input Value Input Output Outcome
DIPA
Realisasi
Anggaran
Capaian
Output
Ekonomis Efektivitas
Input Value Input Output Outcome
Efisiensi
Realisasi
Anggaran
Capaian
Output
DIPA
KualitasPerencanaan
Anggaran(20%)
KualitasPelaksanaan
Anggaran(55%)
KualitasHasil Pelaksanaan
Anggaran(25%)
RevisiDIPA
Deviasi Hal III DIP
A
PenyerapanAnggaran
Belanja Kontraktual
Capaian Output
PenyelesaianTagihan
UPdanTUP
Dispensasi

11. 11
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
Sasaran Perubahan Indikator Kinerja
KualitasPerencanaan
Anggaran
(20%)
KualitasPelaksanaan
Anggaran
(55%)
KualitasHasil
PelaksanaanAnggaran
(25%)
RevisiDIPA(10%)
Capaian Output(25%)
DeviasiHalamanIIIDIPA(10%)
DispensasiSPM(5%)
PenyerapanAnggaran(20%)
DataKontrak(10%)
PenyelesaianTagihan(10%)
Pengelolaan UPdanTUP(10%)
JAN FEB MAR
ASPEK
KualitasPerencanaan
Anggaran
(20%)
INDIKATORKINERJA
RevisiDIPA(10%)
SASARANPERBAIKANKINERJA PA
Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran melalui pengendalian
revisi DIPApagu tetap secara triwulanan
Meningkatkan akurasi/ketepatan realisasi pencairan dana per Jenis
Belanja per bulan
Mendorong akselerasi belanja berdasarkan trajektori pola penyerapan
triwulanan per jenis belanja per triwulan
Mendorong penyampaian data kontrak tepat waktu dan
percepatan belanja kontraktual sejak awal
•
•
DeviasiHalamanIIIDIPA(10%)
•
PenyerapanAnggaran(20%)
•
BelanjaKontraktual(10%)
KualitasPelaksanaan
Anggaran
(55%)
PenyelesaianTagihan(10%) •
•
Mendorong percepatan pembayaran belanja kontraktual
Meningkatkan ketetapan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP dan
optimalisasi penggunaan UP dan TUP
Meningkatkan ketepatan waktu pembayaran tagihan belanja dan
mengurangi penumpukkan pencairan dana pada akhir tahun anggaran
Pengelolaan UPdanTUP(10%)
•
DispensasiSPM(5%)
KualitasHasil
PelaksanaanAnggaran
(25%)
• Mendorong partisipasi pelaporan dan akselerasi
pencapaian output berkualitas
Capaian Output(25%)
Time Frame
JAN
Kajian reformulasi dan
rancangan perdirjen IKPA
MAR
Implementasi penilaian
kinerja dengan IKP
Abaru
FEB
Pengembangansistem
OMSPANdanSAKTI
•
• •

12. 12
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
Komparasi Penilaian IKPA TA 2021 vs 2022 per
Indikator
No. Indikator 2021 2022 (Reformulasi)
1 Revisi DIPA Revisi pagu tetap yang diperhitungkan  4 kode jenis revisi Revisi pagu tetap yang diperhitungkan  14 kode jenis revisi
2 Deviasi Hal III DIPA • Dihitung dari rata-rata deviasi DIPA secara kumulatif.
• Tidak ada batasan maksimum deviasi (bisa lebih dari
100%)
• Perhitungan deviasi per jenis belanja
• Ambang batas deviasi 5% untuk nilai maksimum.
• Batas maksimum deviasi per jenis belanja 100%
3 Pagu Minus Dihitung dari pagu minus berjalan yg dikunci per 31 Des Tidak diperhitungkan (eliminasi)
4 Data Kontrak Berdasarkan ketepatan waktu penyampaian data kontrak Berdasarkan (1) ketepatan waktu, (2) kontrak dini (pra DIPA efektif), (3)
akselerasi kontrak 53.
5 Pengelolaan UP dan TUP Berdasarkan ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan
TUP
Berdasarkan (1) ketepatan waktu, (2) persentase GUP, (3) setoran TUP
6 LPJ Bendahara Dihitung dari ketepatan waktu penyampaian LPJ Tidak diperhitungkan (eliminasi)
7 Dispensasi SPM Berdasarkan kategori jumlah dispensasi SPM yang terbit Berdasarkan kategori rasio dispensasi SPM yang terbit
8 Penyerapan Anggaran Berdasarkan rata-rata persentase penyerapan terhadap
target penyerapan triwulanan
Berdasarkan rata-rata persentase penyerapan terhadap target penyerapan
triwulanan yang dihitung berdasarkan trajektori penyerapan anggaran per jenis
belanja.
9 Penyelesaian Tagihan Dihitung dari ketepatan waktu penyampaian tagihan SPM LS
Kontraktual
idem
10 Capaian Output Dihitung dari realisasi RO terhadap target RO Berdasarkan (1) ketepatan waktu, (2) capaian RO
11 Retur SP2D Dihitung dari rasio retur SP2D Tidak diperhitungkan (eliminasi)
12 Kesalahan SPM Dihitung dari rasio kesalahan SPM yang ditolak pada saat
validasi PMRT.
Tidak diperhitungkan (eliminasi)
13 Renkas Dihitung dari ketepatan waktu penyampaian Renkas Tidak diperhitungkan (eliminasi)

13. 13
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
PERHITUNGAN IKPA 2022
13
𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑰𝑲𝑷𝑨 =
𝒏=1
8
𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒌𝒂𝒕𝒐𝒓 𝒏 𝒙 𝑩𝒐𝒃𝒐𝒕 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒌𝒂𝒕𝒐𝒓 𝒏 ∶ 𝑲𝒐𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊 𝑩𝒐𝒃𝒐𝒕
No. ASPEK KUALITAS
PERENCANAAN ANGGARAN
20%
1. Revisi DIPA (10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA
(10%)
No. ASPEK KUALITAS
PELAKSANAAN ANGGARAN
55%
1. Penyerapan Anggaran (20%)
2. Belanja Kontraktual (10%)
3. Penyelesaian Tagihan (10%)
4. Pengelolaan UP dan TUP
(10%)
5. Dispensasi SPM (5%)
No. ASPEK KUALITAS HASIL
PELAKSANAAN ANGGARAN
25%
1. Capaian Output 25%
• Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Es I/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
• Konversi bobot bernilai di bawah 100% apabila pada Satker/Es I/K/L tidak terdapat data transaksi untuk Satker tertentu

14. 14
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
Pola Akselerasi Belanja dan Capaian Output
DIPA
51 Bel. Pegawai
52 Bel. Barang
53 Bel. Modal
57 Bel. Bansos
PAGU
RINCIAN
OUTPUT (RO)
SATKER 20% 50% 95%
75%
15% 50% 90%
70%
10% 40% 90%
70%
25% 50% 95%
75%
TW I TW II TW IV
TW III Basis RPD HALAMAN III DIPA
TW I TW II TW IV
TW III
% % %
%
Basis RPD HALAMAN III DIPA
Target Penyerapan Anggaran DIPA dan
Target Capaian Rincian Output (RO)
Catatan:
1. Target penyerapan anggaran Satker, Eselon I, dan K/L akan berbeda-beda dan dinamis setiap triwulan mengikuti
komposisi alokasi anggaran per jenis belanja.
2. Pastikan tidak melakukan revisi DIPA di penghujung/akhir triwulan karena berpotensi menjadi basis kinerja pada
periode triwulan berikutnya sehingga mengurangi nilai kinerja periode triwulan berjalan.
Ditentukan berdasarkan pola penyerapan dan alokasi anggaran per Jenis Belanja
Dikalkulasi
otomatis melalui
Aplikasi OMSPAN

15. 15
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
Langkah-Langkah Pencapaian IKPA yang
Optimal …(1)
15
• Melakukan reviu atas DIPA secara periodik (minimal sekali di akhir triwulan), dan mengendalikan serta
mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada
K/L.
• Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan
dalam DIPA (tanda blokir) dan segera menyelesaikan pada Triwulan I
• Meminimalisir revisi pergeseran antarjenis belanja di akhir triwulan yang dapat menyebabkan trajectory
penyerapan anggaran berubah.
Revisi DIPA
Deviasi Hal III DIPA
• Mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir
triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja.
• Menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan. Dalam hal terdapat
perubahan komposisi pagu per jenis belanja, agar memperhatikan perubahan target penyerapan anggaran
dan melakukan penyesuaian pada RPD Hal III DIPA.
• Mengajukan revisi Hal III DIPA sebelum batas akhir cut off RPD triwulanan dalam rangka penilaian IKPA..

16. 16
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
Langkah-Langkah Pencapaian IKPA yang
Optimal …(2)
16
Penyerapan Anggaran
Belanja Kontraktual
• Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk
pencairan anggaran pada akhir tahun.
• Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang
dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.
• Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana
kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun.
• Mengidentifikasi dan mempersiapkan PBJ tahun anggaran mendatang untuk dilakukan percepatan lelang
dan penandatanganan kontrak segera setelah DIPA ditetapkan.
• Menyiapkan dokumen dan segera melakukan pendaftaran kontrak ke KPPN.
• Memastikan pengadaan barang/jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya s.d. Rp200 juta diselesaikan
pada Triwulan I.

17. 17
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
Langkah-Langkah Pencapaian IKPA yang
Optimal …(3)
17
Penyelesaian Tagihan
Pengelolaan UP dan TUP
• Segera menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai (termasuk
pekerjaan termin).
• Memperhatikan ketentuan penyelesaian tagihan dalam 17 hari kerja sejak timbulnya hak tagih kepada negara.
• Lebih teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP. Tanggal BAST
berlaku apabila pekerjaan (barang/jasa) telah diserahterimakan seluruhnya, sementara tanggal BAPP berlaku apabila pekerjaan
(barang/jasa) dilakukan secara bertahap untuk pembayaran berdasarkan termin.
• Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan Satker dan mengajukan UP Tunai secara rasional sesuai kebutuhan bulanan
Satker.
• Menggunakan UP Tunai secara efektif dan efisien dengan mempercepat revolving UP Tunai paling sedikit 100% dalam satu bulan.
• Dalam mengajukan TUP Tunai, agar menyusun rencana penggunaan dan pengeluaran dalam satu bulan secara efektif dan
meminimalkan setoran.
• Menyetor sisa dana UP/TUP Tunai yang berada di Bendahara Pengeluaran/BPP sebelum akhir tahun anggaran berakhir.
• Memonitor status penggunaan UP/TUP Tunai pada Aplikasi OMSPAN (Karwas UP/TUP dan detil data IKPA UP/TUP).
• Dalam hal Satker memiliki BPP, agar melakukan konsolidasi atas penggunaan UP di masing-masing BPP dan mengajukan GUP ke
KPPN apabila telah digunakan minimal 50% dari total UP yang dikelola.

18. 18
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
Dispensasi SPM
Langkah-Langkah Pencapaian IKPA yang
Optimal …(4)
Capaian Output
• Memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana.
• Menetapkan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran menjelang akhir tahun anggaran; dan
• Menghitung prognosis belanja agar dapat dieksekusi tepat waktu untuk menghindari penumpukan pencairan anggaran
pada akhir tahun
• Menetapkan metode perhitungan capaian output untuk setiap RO yang dikelola, khususnya untuk output teknis yang memiliki .
• Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas (progres/PCRO) dan capaian (Realisasi Volume RO), memperhatikan gap
progres capaian output dengan penyerapan anggaran.
• Melakukan pengisian data capaian output bulanan secara akurat dan disiplin sebelum batas akhir open period reguler (5 hari kerja
setelah bulan berakhir).
• Memonitor status data pada aplikasi OMSPAN dan memastikan status data telah Terkonfirmasi.
• Meningkatkan koordinasi antar PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan
pelaporan data capaian output.

19. 19
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
1. Pendahuluan
2. Reformulasi IKPA TA 2022: Apa dan Mengapa
3. PER-5/PB/2022 Juknis Penilaian IKPA Belanja K/L
4. Tata Cara Perhitungan IKPA dalam PER-5/PB/2022
Outline Materi

20. 20
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
Struktur Perdirjen IKPA
BAB JUDUL BAB KETERANGAN PENGATURAN JUMLAH PASAL
I Ketentuan Umum Mengatur mengenai definisi-definisi yang ada di dalam batang tubuh
Peraturan Direktur Jenderal.
1 Pasal
(Pasal 1)
II Ruang Lingkup Mengatur mengenai batasan pengaturan Peraturan Direktur Jenderal. 2 Pasal
(Pasal 2 s.d. Pasal 3)
III Aspek Pengukuran dan
Indikator Kinerja
Mengatur mengenai jenis aspek pengukuran dan indikator yang
digunakan dalam penilaian IKPA.
12 Pasal
(Pasal 4 s.d. Pasal 15)
IV Nilai Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran
Mengatur mengenai tata cara penilaian IKPA pada OM-SPAN. 4 Pasal
(Pasal 16 s.d.Pasal 19)
V Penyesuaian Perhitungan
dan Data
Mengatur mengenai mekanisme penyesuaian perhitungan dan data
dalam IKPA.
3 Pasal
(Pasal 20 s.d. Pasal 22)
VI Laporan dan Penggunaan Mengatur mengenai kewajiban pelaporan informasi capaian IKPA oleh
KPPN, Kanwil DJPb, dan Direktorat PA, serta penggunaannya.
2 Pasal
(Pasal 23 s.d. Pasal 24)
VII Ketentuan Peralihan Mengatur mengenai masa peralihan penilaian kinerja dengan
pengecualian indikator kinerja tertentu.
1 Pasal
(Pasal 25)
VIII Penutup Mengatur mengenai mulai berlakunya Peraturan Direktur Jenderal. 2 Pasal
(Pasal 26 s.d. Pasal 27)

21. 21
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
Bab I: Ketentuan Umum
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian
Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas
kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian
Negara/Lembaga dari sisi:
KUALITAS IMPLEMENTASI
PERENCANAAN
ANGGARAN
KUALITAS PELAKSANAAN
ANGGARAN
KUALITAS HASIL
PELAKSANAAN
ANGGARAN Bab II: Ruang Lingkup
Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur
mengenai penilaian kinerja pelaksanaan
anggaran belanja K/L dengan menggunakan IKPA.
Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran belanja
K/L dilakukan dengan menggunakan Aplikasi
OM-SPAN.

22. 22
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
Dispensasi
SPM
Pengelolaan
UP dan TUP
Penyelesaian
Tagihan
Belanja
Kontraktual
Penyerapan
Anggaran
merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam
merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA.
Kualitas pelaksanaan anggaran
merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara
pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan
ditetapkan dalam DIPA
Kualitas implementasi perencanaan anggaran
Deviasi Halaman III DIPA
Revisi DIPA
Capaian Output
merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam
pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA.
Kualitas hasil pelaksanaan anggaran
Bab III: Aspek Pengukuran dan
Indikator Kinerja

23. 23
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana
Penarikan Dana (RPD) bulanan pada setiap jenis belanja.
pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA yang disampaikan oleh Satker paling lambat
pada hari kerja kesepuluh awal triwulan:
Kualitas Perencanaan Anggaran
Revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang
dilakukan oleh Satker dalam satu triwulan.
1
Deviasi Hal
III DIPA
Jan Feb Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
Tw I Tw II Tw III Tw IV
Mar
2
Bab III: Aspek Pengukuran dan
Indikator Kinerja

24. 24
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
Kualitas Pelaksanaan Anggaran
dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Nilai
kinerja, diperoleh dari rasio antara penyerapan terhadap target penyerapan setiap triwulan.
Penyerapan
Anggaran
3
Bab III: Aspek Pengukuran dan
Indikator Kinerja
dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen ketepatan waktu (bobot 40%), akselerasi
kontrak dini (bobot 30%), dan akselerasi – kontrak belanja modal (bobot 30%) .
Belanja
Kontraktual
4
dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS
Kontraktual terhadap seluruh SPM-LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN.
Penyelesaian
Tagihan
5
dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen ketepatan waktu (bobot 50%), persentase
GUP (bobot 25%), setoran TUP (bobot 25%) .
Pengelolaan
UP dan TUP
6
dihitung berdasarkan rasio jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan
penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir tahun
anggaran terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada
triwulan IV.
Dispensasi
SPM
7

25. 25
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
Bab III: Aspek Pengukuran dan
Indikator Kinerja
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran
Capaian Output
8
dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen ketepatan waktu
(bobot 30%) dan capaian RO (bobot 70%).

26. 26
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
hasil perhitungan
berdasarkan data
transaksi IKPA pada
Satker.
IKPA Satker
Bab IV: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran
hasil perhitungan
berdasarkan data transaksi
IKPA pada seluruh Satker
dalam lingkup Eselon I.
IKPA Eselon I
hasil perhitungan
berdasarkan data transaksi
IKPA pada seluruh Unit
Eselon I dalam lingkup K/L
IKPA K/L
nilai IKPA < 70
70 ≤ nilai IKPA < 89
89 ≤ nilai IKPA < 95
nilai IKPA≥ 95
Kurang
Cukup
Baik
Sangat Baik
Kategori Nilai

27. 27
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
BAB V: Penyesuaian Perhitungan dan Data
• Gangguan sistem
informasi;
• Kondisi lain (ditetapkan
Dir. PA a.n. Dirjen).
KPPN
Satker
KANWIL DJPb
Kronologis
Bukti Dukung
Kronologis
Bukti Dukung
Dit. PA
Reviu dan Penelitian
OM-SPAN
Penetapan
Kronologis
Bukti Dukung
1
Perubahan kebijakan di bidang
penganggaran dan pelaksanaan anggaran
2
Dit. SITP
UE 1
Kronologis
Bukti Dukung
untuk Satker dalam
unit eselon I atau
K/L berkenaan

28. 28
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
Bab VI: Laporan dan Penggunaan
monitoring dan
evaluasi belanja K/L
pemberian
penghargaan
Tingkat K/L – Dit. PA pejabat setingkat Sekretaris Jenderal/Utama K/L
Tingkat Wilayah – Kanwil DJPb Kepala KPPN dalam wilayah kerja Kanwil DJPb
Tingkat Satker – KPPN  KPA Satker dalam wilayah kerja KPPN
Laporan Capaian IKPA
Penggunaan Nilai IKPA

29. 29
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
Bab VII: Ketentuan Peralihan
Khusus penilaian IKPA Tahun Anggaran 2022, penilaian
indikator kinerja:
dimulai pada periode triwulan II.
Revisi DIPA Penyerapan Anggaran
Penilaian kinerja untuk indikator kinerja selain yang disebut di atas,
mengikuti ketentuan dalam Lampiran huruf B.

30. 30
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
Indikator Strategi Peralihan (Tw I) Keterangan
Penyerapan Anggaran Tidak dihitung Triwulan I tidak dihitung dan bobot dikonversi (bobot 0). Baru dihitung di tw II, III, IV
Deviasi Halaman III DIPA Tetap dihitung Tetap dihitung dari Tw I, dengan membuka cut off data RPD Tw I bersamaan dengan cut off
tw II (14 April 2022) -> Satker dapat menyesuaikan RPD sesuai realisasi anggaran Tw I
Data Kontrak Tetap dihitung
a) Ketepatan Waktu Tetap dihitung Tetap dihitung
b) Akselerasi: Kontrak pra DIPA Tetap dihitung Tetap dihitung, karena nilai minimal komponen ini sebesar 100
c) Akselerasi: Kontrak 53 Tetap dihitung Gradasi nilai kontrak Belanja Modal dimodifikasi sebagai berikut:
1) kontrak yang diselesaikan s.d. bulan Juni (Tw I & II) : 100.
2) kontrak yang diselesaikan Juli-Sep (Tw III): 80.
3) Kontrak yang diselesaikan Okt-Des (Tw IV): 70.
Pengelolaan UP/TUP Tetap Dihitung
a) Ketepatan waktu Tetap dihitung Tetap dihitung
b) % GUP Tetap dihitung Nilai di Q1 sebesar 100. Nilai Q2 dihitung sesuai formulasi % GUP.
c) Setoran Tetap dihitung Tetap dihitung. Sepanjang tidak ada Setoran TUP, nilainya 100.
Penilaian IKPA Triwulan I 2022 (a)

31. 31
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
Indikator Strategi Peralihan (Tw I) Strategi peralihan
Revisi DIPA Tidak dihitung Triwulan I tidak dihitung dan bobot dikonversi (bobot 0). Perhitungan baru
dimulai di tw II, III, IV
Capaian Output Tetap dihitung Perpanjangan batas waktu pelaporan data Capaian Output pada Aplikasi SAKTI
s.d. 21 April 2022
a) Ketepatan Waktu Tetap dihitung Tetap dihitung, dengan target rilis sistem aplikasi pelaporan data capaian output
(SAKTI dan OMSPAN).
b) Capaian RO Tetap dihitung
Dispensasi SPM Tetap dihitung Transaksi baru dihitung di triwulan IV, sehingga tidak terpengaruh.
Penyelesaian Tagihan Tetap dihitung -
Penilaian IKPA Triwulan I 2022 (b)

32. 32
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
Bab VIII: Penutup
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis
Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian
Negara/Lembaga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

33. 33
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
1. Pendahuluan
2. Reformulasi IKPA TA 2022: Apa dan Mengapa
3. Langkah-Langkah Pencapaian IKPA yang Optimal
4. Tata Cara Perhitungan IKPA per Indikator Kinerja
Outline Materi

34. 34
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
Indikator Kinerja Revisi DIPA
1. Penegasan dan penyesuaian sistem untuk mengakomodasi perhitungan
revisi pergeseran yang tidak mengakibatkan perubahan pagu di level
Satker.
2. Perluasan lingkup revisi pergeseran sebagai objek penilaian indikator
Revisi DIPA yang relevan dengan kualitas perencanaan Satker.
1. Dihitung berdasarkan rasio revisi DIPA
yang bersifat pergeseran terhadap
target revisi triwulanan
2. Nilai level Eselon I dan K/L  Rata-
Rata Nilai IKPA Revisi DIPA Satker di
bawahnya.
1. Belum diatur secara spesifik kriteria dan jenis revisi pergeseran (Pagu
Tetap) yang termasuk dalam perhitungan indikator Revisi DIPA --> fokus
pada revisi pergeseran yang tidak mengakibatkan perubahan pagu di level
Satker.
2. Lingkup revisi DIPA yang dihitung belum mencakup seluruh revisi
pergeseran yang terkait dengan kualitas perencanaan Satker, misalnya revisi
antarjenis belanja.
Formula Perhitungan
(Eksisting)
Isu
Reformulasi
(1/Frekuensi Revisi DIPA) x 100
*sama dengan formula sebelumnya (dalam
PER-4/PB/2021)
Formula

35. 35
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
Pengaturan IKPA Revisi DIPA Tahun 2022
No. Kode Uraian Jenis Revisi
1 201 Antar-Fungsi/Sub-Fungsi dan/atau Antar-Program
2 211 Pemenuhan Belanja Operasional
3 212 Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai Operasional
4 213
Pergeseran Anggaran dari Belanja Operasional ke Belanja Non-
Operasional
5 217 Penyelesaian Tunggakan
6 220 Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual dan/atau Swakelola
7 221 Pergeseran anggaran Antarjenis Belanja
8 222 Kontrak Tahun Jamak
9 225 RO Cadangan
10 226 Penurunan volume RO secara total
11
229
Penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap (inkracht)
12 231
Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir
Tahun Anggaran
13 236 Pergeseran Anggaran Antar-KRO dan/atau Antar-Kegiatan
14 239 Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya
Jenis Kode Revisi (Referensi SAKTI dan CW)
Revisi yang diperhitungkan: apabila tidak
mengakibatkan perubahan pagu di level Satker.
Kondisi Pagu
Contoh 1:
a) Satker ABC, melakukan revisi
kode 213:
Pagu awal: 100 M
Pagu akhir: 102 Miliar
Target Revisi
Untuk memperoleh nilai 100  maksimum revisi
pergeseran 1 kali tiap triwulan.
*sama dengan ketentuan sebelumnya (PER-
4/PB/2021)
Tidak
Diperhitungkan
(pagu berubah)
Contoh 2:
a) Satker ABD, melakukan revisi
kode 213:
Pagu awal: 52 M
Pagu akhir: 52 M
Diperhitungkan
(pagu tetap)
Ket: Basis penghitungan kinerja revisi DIPA berdasarkan
pada tanggal posting pengesahan revisi

36. 36
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
1. Deviasi dihitung secara agregat (total seluruh jenis belanja). Deviasi tinggi di salah satu
belanja dapat dikompensasi dengan deviasi di jenis belanja lainnya.
2. Sulitnya mencapai nilai maksimal 100, karena mensyaratkan rata-rata deviasi bulanan
sebesar 0,00%.
3. Tidak ada batas nilai deviasi bulanan (deviasi dapat lebih dari 100%), sehingga
dimungkinkan adanya nilai ekstrim karena deviasi sangat tinggi di salah satu periode
yang akan berdampak pada periode berikutnya. Dalam beberapa kasus, Satker tidak
dapat melakukan perbaikan kinerja untuk memperbaiki deviasi di periode yang akan
datang.
Indikator Kinerja Deviasi Halaman III DIPA
1. Deviasi dihitung pada masing-masing jenis belanja, sehingga menghindari
deviasi belanja yang saling mengkompensasi.
2. Ditetapkan ambang batas rata-rata deviasi bulanan sebesar 5,0% untuk
memperoleh nilai maksimal (100).
3. Ditetapkan batas maksimal deviasi tiap bulannya (sebesar 100%) untuk
mengurangi dampak nilai ekstrim.
1. Dihitung berdasarkan rata-rata
deviasi bulanan.
2. total realisasi dikurang total RPD
bulan berkenaan.
Formula Perhitungan
(Eksisting)
Isu
Reformulasi
No.
Rentang
Deviasi
Nilai
Indikator
1 0-5,0% 100,0
2 >5,0%
0-95,0
(sesuai persentase
deviasi)
2

37. 37
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
Periode
RPD Realisasi
Penilaian 2021 Penilaian 2022 (Reformulasi)
Deviasi
Total
Rata-
Rata
Deviasi
Bulanan
Nilai
IKPA
Deviasi (%) Rata-
Rata
Deviasi
s.d. bln
Nilai
IKPA
51 52 53 Total 51 52 53 Total 51 52 53
Rata2 Deviasi
51,52,53
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)
(i)=
[(h)-
(d)]/(d)
(j)
(k) =
100-(j)
(l)=
[(e)-
(a)]/(a)
(m)=
[(f)-
(b)]/(b)
(n)=
[(g)-(c)]/(c)
(o) (p)
(q)=100-
(p)
Jan 1,0 1,0 0,0 2,0 1,0 1,1 0,0 2,1 5,00% 5,00 95,00 0,00% 10,00% 0,00% 3,33% 3,33 100,00
Feb 1,0 1,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,00% 2,50 97,50 100,00% 100,00% 0,00% 66,67% 35,00 65,00
Mar 1,0 2,0 3,0 6,0 1,0 2,0 3,0 6,0 0,00% 1,67 98,33 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 23,33 76,67
Apr 2,0 2,0 5,0 9,0 2,1 2,0 5,0 9,1 1,11% 1,53 98,47 5,00% 0,00% 0,00% 1,67% 17,92 82,08
May 1,0 0,5 0,5 2,0 1,0 10,0 10,0 21,0 950,00% 191,22 0,00 0,00% 100,00% 100,00% 66,67% 27,67 72,33
Jun 1,0 2,0 5,0 8,0 1,0 1,2 7,9 10,1 26,25% 163,73 0,00 0,00% 40,00% 58,00% 32,67% 28,50 71,50
Jul 2,0 3,0 4,0 9,0 2,1 3,0 4,0 9,1 1,11% 140,50 0,00 5,00% 0,00% 0,00% 1,67% 24,67 75,33
Aug 1,0 5,0 6,0 12,0 1,0 5,0 6,0 12,0 0,00% 122,93 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21,58 78,42
Sep 1,0 5,0 6,0 12,0 1,0 5,0 5,9 11,9 0,83% 109,37 0,00 0,00% 0,00% 1,67% 0,56% 19,25 80,75
Oct 1,0 4,0 6,0 11,0 1,0 4,0 5,9 10,9 0,91% 98,52 1,48 0,00% 0,00% 1,67% 0,56% 17,38 82,62
Nov 1,0 2,0 8,0 11,0 1,0 2,0 8,0 11,0 0,00% 89,56 10,44 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,80 84,20
Dec tidak diperhitungkan
Reformulasi IKPA Deviasi Halaman III DIPA
Perbandingan Penilaian Tahun 2021 vs 2022 (Reformulasi)
3a. Deviasi
ekstrim
3b. Dampak
deviasi ekstrim
2b. Deviasi
terkompensasi
4. Satker masih memiliki
kesempatan untuk
memperbaiki nilai
3c. Batas maksimal
deviasi
1. Nilai 100
untuk deviasi
s.d 5,0%
2c. Dihitung berdasarkan deviasi masing2 jenis
belanja
2d. Deviasi per jenis belanja
tidak terkompensasi
2a. deviasi
2a. deviasi
1) Mendorong motivasi dan ketercapaian kinerja
optimal (attainable)
2) mendorong akurasi penilaian kinerja sampai
level jenis belanja
3) mengantisipasi munculnya nilai ekstrim yang
mengakibatkan capaian terlalu rendah
4) memungkinkan Satker untuk terus berupaya
memperbaiki akurasi pelaksanaan kegiatan sesuai
rencana
Arah Reformulasi Deviasi Hal III DIPA tahun
2022:

38. 38
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
1. Ditetapkan persentase target penyerapan triwulanan pada masing-masing jenis
belanja.
2. Persentase target penyerapan dikalikan dengan pagu masing-masing jenis belanja akan
menghasilkan nominal target penyerapan, yang akan dikumulatifkan sehingga
membentuk nominal target penyerapan triwulanan untuk seluruh belanja triwulanan.
Indikator Kinerja Penyerapan Anggaran
1. Dihitung berdasarkan persentase
realisasi anggaran terhadap target
realisasi triwulanan (15%-40%-
60%-90%)
2. Nilai IKPA adalah nilai rata-rata
nilai kinerja triwulanan.
1. Penilaian tidak diperhitungkan berdasarkan jenis belanja, namun secara
agregat, sedangkan karakteristik penyerapan anggaran masing-masing jenis
belanja berbeda.
2. Masih terjadinya penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun.
3. Diperlukannya akselerasi belanja sejak awal tahun untuk efektivitas
pencapaian output dan outcome, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
Formula Perhitungan
(Eksisting)
Isu
Reformulasi
B. Pegawai 20% 50% 75% 95%
B. Barang
B. Modal
B. Bansos
Tw I Tw II Tw III Tw IV
15% 50% 70% 90%
10% 40% 70% 90%
25% 50% 75% 95%
3

39. 39
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
Ilustrasi: Reformulasi IKPA – Penyerapan Anggaran
Satker A memiliki komposisi pagu sbb:
Belanja Pegawai (51): 100 M
Belanja Barang (52): 200 M
Belanja Modal (53): 300 M
Jen. Bel Pagu Tw I Tw II Tw III Tw IV
51 100 M 20 M
(20%*100)
50 M
(50%*100)
75 M
(75%*100)
95 M
(95%*100)
52 200 M 30 M
(15%*200)
100 M
(50%*200)
140 M
(70%*200)
180 M
(90%*200)
53 300 M 30 M
(10%*300)
120 M
(40%*300)
210 M
(70%*300)
270 M
(90%*300)
Total 600 M 80 M 270 M 425 M 545 M
Target penyerapan anggaran Triwulanan
Satker B memiliki komposisi pagu sbb:
Belanja Pegawai (51): 50 M
Belanja Barang (52): 150 M
Belanja Modal (53): 50 M
Belanja Bansos (57): 700 M
Jen. Bel Pagu Tw I Tw II Tw III Tw IV
51 50 M 10,0 M
(20%*50)
25,0 M
(50%*50)
37,5 M
(75%*50)
47,5 M
(95%*50)
52 150 M 22,5 M
(15%*150)
75,0 M
(50%*150)
105,0 M
(70%*150)
135,0 M
(90%*150)
53 50 M 5,0 M
(10%*50)
20,0 M
(40%*50)
35,0 M
(70%*50)
45,0 M
(90%*50)
57 700 M 175,0 M
(25%*700)
350,0 M
(50%*700)
525,0 M
(75%*700)
665,0 M
(95%*700)
Total 950 M 212,5 M 470,0 M 702,5 M 892,5 M
Target penyerapan anggaran Triwulanan
22,4% 49,5% 73,9% 93,9%
13,3% 45,0% 71,3% 90,8%
Target (reformulasi)
Target formula 2021 15,0% 40,0% 60,0% 90,0%
Target (reformulasi)
Target formula 2021 15,0% 40,0% 60,0% 90,0%

40. 40
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
Ilustrasi: Perhitungan Nilai IKPA
Penyerapan Anggaran
Jen. Bel Pagu Tw I Tw II Tw III Tw IV
Total 600 M 80 M 270 M 425 M 545 M
% 100,0% 13,3% 45,0% 71,3% 90,8%
Target penyerapan anggaran Triwulanan
Target penyerapan anggaran (total) untuk Satker A
Nilai IKPA Penyerapan Anggaran
Nilai Kinerja
Target Penyerapan Anggaran Kumulatif (Miliar)
Tw I Tw II Tw III Tw IV
NKPA
Penyerapan Anggaran Tw
I/Target Penyerapan Tw I
*100%
Penyerapan Anggaran Tw
II/Target Penyerapan Tw II
*100%
Penyerapan Anggaran Tw
III/Target Penyerapan Tw
III *100%
Penyerapan Anggaran Tw
IV/Target Penyerapan Tw
IV *100%
67,5
(54/80*100)
73,3
(198/270*100)
84,0
(357/425*100)
100,0
(557/545*100)
IKPA-PA
NKPA Tw I Rata-Rata NKPA Tw I, Tw II
Rata-Rata NKPA Tw I, Tw II,
Tw III
Rata-Rata NKPA Tw I, Tw II,
Tw III, Tw IV
67,5
70,4
(67,5+73,3)/2
74,9
(67,5+73,3+ 84,0)/3
81,2
(67,5+73,3+ 84,0+100,0)/4
IKPA Penyerapan Anggaran diukur berdasarkan realisasi terhadap target penyerapan anggaran (total)
Jen. Bel Pagu Tw I Tw II Tw III Tw IV
Total 600 M 54 M 198 M 357 M 557 M
% 100% 9,0% 33,0% 59,5% 92,8%
Penyerapan Anggaran Triwulanan Satker A
penyerapan anggaran untuk Satker A

41. 41
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
Indikator Kinerja Belanja Kontraktual
Indikator Data Kontrak memperhitungkan komponen kepatuhan dan akselerasi sebagai
berikut:
a. Kepatuhan: ketepatan waktu penyampaian kontrak dalam 5 hari kerja sejak tanda
tangan kontrak
b. Akselerasi: (1) Akselerasi - Kontrak pra DIPA, (2) Akselerasi - Kontrak belanja 53
dengan nilai 50 juta s.d. 200 juta yang diselesaikan di triwulan I.
Dihitung berdasarkan ketepatan
waktu penyampaian kontrak 5 hari
kerja
1. Baru meng-capture dari sisi kepatuhan terhadap regulasi kontrak. dan belum
mendukung upaya akselerasi belanja.
2. Belum memperhitungkan upaya akselerasi belanja melalui:
a. Penerbitan/penadantanganan kontrak sebelum DIPA berlaku efektif (kontrak pra
DIPA).
b. percepatan penyelesaian kontrak belanja 53 di triwulan I.
Formula Perhitungan
(Eksisting)
Isu
Reformulasi
No. Komponen
Indeks
Komposit
1 Kepatuhan 40%
2 Akselerasi 60%
4

42. 42
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
Reformulasi IKPA Belanja Kontraktual
b. Kontrak
Pra DIPA
(30%)
a. Kepatuhan Pendaftaran Kontrak
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Des
Sep
Okt
Nov
Ags
c. Akselerasi
Kontrak 53
(30%)
Komponen - Akselerasi (60%)
Komponen – Kepatuhan (40%)
a. Kepatuhan Pendaftaran Kontrak (40%)
1. Dihitung berdasarkan Rata-Rata Nilai
Kontrak Komponen Ketepatan Waktu.
2. Nilai kontrak yang diperhitungkan: di
atas Rp50 juta.
3. Ketentuan Nilai:
Kontrak yang tepat waktu  nilai 100
1. Kontrak Pra DIPA: kontrak yang tanggal kontraknya
sebelum 1 Januari tahun anggaran berkenaan
2. Dihitung berdasarkan Rata-Rata Nilai Komponen
Kontrak Pra DIPA
3. Nilai kontrak yang diperhitungkan: di atas Rp50 juta.
4. Ketentuan Nilai:
• Kontrak Pra DIPA  nilai 120
• Kontrak Non Pra DIPA nilai 100
b. Kontrak Pra DIPA (30%)
c. Akselerasi Kontrak 53 (30%)
1. Kontrak Akselerasi  kontrak belanja 53 dengan
nilai di atas 50 s.d. 200 juta yang diselesaikan s.d.
triwulan I (31 Maret) TA berkenaan.
2. Dihitung berdasarkan Rata-Rata Nilai Komponen
Akselerasi Kontrak Belanja 53.
3. Ketentuan Nilai:
• Kontrak Akselerasi: Triwulan I  nilai 100
• Non Kontrak Akselerasi: Tw II: 90, Tw III: 80, Tw
IV: 70
Tanggal Penyelesaian
Tanggal kontrak
Tanggal kontrak Tanggal Daftar

43. 43
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
Contoh: Reformulasi IKPA Belanja
Kontraktual
No Kontrak
Tanggal
Kontrak
Tanggal
Terima
Tanggal
Penyelesaian
Nilai Kontrak
Jenis
Belanja
Jumlah
Hari
Status Ketepatan
Waktu
KEPATUHAN
(40%)
AKSELERASI 1:
KONTRAK PRA
DIPA (30%)
AKSELERASI 2:
KONTRAK 53 TW I
(30%)
Kontrak 1 21/12/2021 19/01/2022 14/12/2022 312.530.221 52 21 TERLAMBAT 0 120
Kontrak 2 21/12/2021 08/01/2022 03/10/2022 577.765.322 52 14 TEPAT WAKTU 100 120
Kontrak 3 15/01/2022 19/01/2022 24/02/2022 157.271.101 53 1 TEPAT WAKTU 100 100 100
Kontrak 4 18/03/2022 24/03/2022 25/11/2022 300.694.836 53 3 TEPAT WAKTU 100 100
Kontrak 5 19/03/2022 24/03/2022 28/03/2022 111.430.370 53 2 TEPAT WAKTU 100 100 100
Kontrak 6 07/04/2022 13/04/2022 31/10/2022 851.492.108 52 3 TEPAT WAKTU 100
Kontrak 7 30/07/2022 04/08/2022 07/11/2022 718.944.240 52 2 TEPAT WAKTU 100
Kontrak 8 18/08/2022 20/08/2022 28/08/2022 125.748.241 53 1 TEPAT WAKTU 100 80
Kontrak 9 20/08/2022 26/08/2022 31/12/2022 811.309.699 53 3 TEPAT WAKTU 100
Kontrak 10 25/08/2022 31/08/2022 31/12/2022 2.960.378.728 53 3 TEPAT WAKTU 100
Kontrak 11 29/10/2022 05/11/2022 27/12/2022 463.192.495 52 4 TEPAT WAKTU 100
Kontrak 12 04/11/2022 10/11/2022 26/11/2022 850.279.568 53 3 TEPAT WAKTU 100
TOTAL NILAI KOMPONEN 1100 540 280
NILAI KOMPONEN
91,67
(1100/12)
108,00
(540/5)
93,33
(280/3)
NILAI IKPA DATA KONTRAK 97,07
(91,67 * 40%) + (108,00*30%) + (93,33*30%)
1 2 3
Berdasarkan nilai rata-rata dari transaksi yang
tersedia
Ketentuan penilaian:
• Kontrak Tepat
Waktu  nilai
100
• Kontrak
Terlambat 
Nilai 0
1
Ketentuan penilaian:
• Kontrak Pra DIPA efektif (Dini) 
nilai 120
• Non Kontrak Pra DIPA  nilai 100
• Nilai komponen  Rasio antara
kontrak Pra DIPA dengan jumlah
kontrak pada Tw I
2
Ketentuan Penilaian:
• kontrak belanja 53 dan nilai kontrak
>50 juta s.d. 200 juta.
• Nilai komponen  rasio antara
kontrak Akselerasi 53 terhadap total
kontrak yang dihitung.
3
Apabila Satker tidak punya transaksi Belanja Modal nilai
di atas 50 juta s.d. 200 juta, maka nilainya dikonversi.
TW I

44. 44
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
Indikator Kinerja Pengelolaan UP dan TUP
Indikator pengelolaan UP dan TUP memperhitungkan komponen ketepatan
waktu pertanggungjawaban dan akurasi besaran UP dan TUP sebagai
berikut:
a. Ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP
b. Akurasi:
• % GUP Disebulankan
• % Setoran TUP
1. Dihitung berdasarkan ketepatan waktu
GUP/GUP Nihil/PTUP yang bersumber
dari dana RM.
2. Punishment apabila terdapat setoran
TUP/UP yang belum disetorkan s.d. 31
Desember 2021.
1. Hanya memperhitungkan aspek kepatuhan regulasi dari sisi ketepatan waktu
pertanggungjawaban UP/TUP.
2. Belum memperhitungkan aspek akurasi besaran UP dan TUP kaitannya dengan risiko
idle cash yang disebabkan:
a. Satker tidak sepenuhnya menggunakan seluruh UP (100%) dalam satu bulan
b. Satker tidak sepenuhnya menggunakan TUP yang berakibat pada munculnya
setoran TUP
Formula Perhitungan
(Eksisting)
Isu
Reformulasi
No. Komponen
Indeks
Komposit
1 Ketepatan Waktu 50%
2 % GUP 25%
3 % Setoran 25%
5

45. 45
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
Reformulasi IKPA Pengelolaan UP dan TUP
Pengelolaan
UP dan TUP
Ketepatan Waktu (50%)
% GUP (25%)
SP2D GUP tepat waktu
% GUP (disebulankan)
SP2D PTUP tepat waktu
Rata-Rata % GUP
(disebulankan)
% Setoran TUP (25%)
UP
TUP
% Setoran TUP/Total TUP
dalam setahun
100% - % Setoran TUP
Dikurang
Penalti
Nilai
Perhitungan Nilai
Perhitungan Nilai
Perhitungan Nilai
Dibagi Total GUP dan PTUP

46. 46
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
Aspek Pembentuk Nilai IKPA Pengelolaan
UP dan TUP
46
Ketepatan Waktu % GUP (disebulankan) % Setoran TUP/Total TUP dalam setahun
1. berdasarkan jumlah SP2D
GUP/GUP Nihil/GTUP yang
tepat waktu disampaikan ke
KPPN (dalam 1 bulan).
2. Penalti nilai apabila terdapat
setoran UP/TUP yang belum
disampaikan s.d. 31 Desember.
*sama dengan formula sebelumnya
(dalam PER-4/PB/2021)
1. %GUP adalah besaran UP yang
dipertanggungjawabkan/ diajukan
revolvingnya ke KPPN
2. %GUP disebulankan adalah
besaran %GUP yang telah dikalikan
dengan faktor hari dalam sebulan
untuk memperoleh %GUP yang
setara dalam sebulan.
Misal:
• Satker memiliki UP sebesar 100 juta.
• Satker melakukan GUP sebesar 50 juta dan terbit SP2D GUP tanggal 13
Mei 2022 (%GUP: 50%).
• SP2D GUP yang terbit sebelumnya tertanggal 28 April 2022, sehingga
rentang waktu GUPnya adalah 15 hari.
Maka %GUP disebulankan untuk GUP tersebut adalah:
100%  50% x (30/15)
Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa persentase GUP sebesar 50,00% yang
dipertanggungjawabkan dalam 15 hari setara dengan persentase GUP sebesar 100,00%
yang dipertanggungjawabkan dalam satu bulan.
%GUP disebulankan =
%GUP x (jml hari sebulan*)/∆𝒕 𝑮𝑼𝑷)
perbandingan nilai GUP dengan nilai
UP.
Rentang waktu SP2D GUP dari
UP/GUP sebelumnya
% Setoran TUP adalah jumlah TUP yang disetor dibandingkan
dengan total TUP dalam satu tahun anggaran.
Formula & Ilustrasi
Misal:
Dalam setahun, Satker mengajukan TUP dan menyetor sbb:
• TUP 18 Mei 2022  1 M, setoran 100 jt
• TUP 01 Oktober 2022  5 M, setoran 0
• TUP 3 Desember 2022  50 M, setoran 10 M
Maka % Setoran TUP adalah: 10,1 M/56,0 M: 18,03%
*jml hari dalam sebulan: jumlah hari kalender pada masing-masing bulan. Misal
17 Januari ke 17 Februari  31 hari
28 April ke 28 Mei  30 hari

47. 47
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
No. Jenis Tanggal
Selisih
Hari
Total GU
Outstanding
UP/TUP
Persen (%)
GUP
Status
Persentase (%) GUP Disebulankan
Tanggal UP/GUP
sebelumnya
Jumlah Hari dalam
Sebulan
Persen (%) GUP
disebulankan
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) =(g) x (j)/(d)
1 UP 03-Feb-21 0 - 1.260.000.000 -
2 GUP 03-Mar-21 28 716.788.090 1.260.000.000 56,89 TEPAT WAKTU 03-Feb-21 28 56,89
3 GUP 01-Apr-21 29 668.467.241 1.260.000.000 53,05 TEPAT WAKTU 03-Mar-21 31 56,71
4 TUP 08-Apr-21 0 2.500.000.000 2.500.000.000 -
5 PTUP 14-Apr-21 6 -1.393.325.103 1.106.674.897 -
6 GUP 20-Apr-21 19 702.526.936 1.260.000.000 55,76 TEPAT WAKTU 01-Apr-21 30 88,04
7
SETORAN
TUP 26-Apr-21 18 -273.999 1.106.400.898 -
8 PTUP 28-Apr-21 20 -1.106.400.898 - TEPAT WAKTU
9 TUP 04-May-21 0 3.000.000.000 3.000.000.000 -
10 GUP 07-May-21 17 838.117.997 1.260.000.000 66,52 TEPAT WAKTU 20-Apr-21 30 100,00
11 PTUP 11-May-21 7 -1.965.532.864 1.034.467.136 -
12
SETORAN
TUP 31-May-21 27 -85.440 1.034.381.696 -
13 GUP 03-Jun-21 27 670.042.666 1.260.000.000 53,18 TEPAT WAKTU 07-May-21 31 58,89
14 PTUP 09-Jun-21 36 -1.034.381.696 - TERLAMBAT
Ilustrasi: Indikator Pengelolaan UP dan
TUP
Nilai Ketepatan Waktu 71,43 (5/7*100)
GUP tanggal % GUP disebulankan
3-Mar-21 56,89
1-Apr-21 56,71
20-Apr-21 88,04
7-May-21 100,00
3-Jun-21 58,89
Nilai Komponen Persentase
GUP
72,10
(56,89 + 56,71 + 88,04 +
100,00 + 58,89)/5
SP2D GUP TW*: 5
SP2D PTUP TW: 1
Dikurang:
Penalti Nilai: 1*)
5
Total GUP + PTUP 7
a. Ketepatan Waktu (50%) b. % GUP (25%) c. % Setoran TUP (25%)
TUP/Setoran Tanggal Nominal
TUP 8 Apr-21 2.500.000.000
TUP 04-May-21 3.000.000.000
Total TUP 5.500.000.000
Setoran 26-Apr-21 273.999
Setoran 31-May-21 85.440
Total Setoran 359.439
% Setoran/Total TUP 0,01 %
Nilai Komponen Setoran 99,99
(100-0,01)
Nilai Pengelolaan UP TUP: 78,73 71,43*50% = 35,71 72,10*25% = 18,02
56,89*(28/28) = 56,89
66,52*(30/17) = 117,38
Nilai diakui: 100 (maks)
99,99 *25% = 25,00
+ +
=
*) terdapat sisa UP yang belum disetor s.d. 31 Des
28 adalah jumlah hari
kalender dari 3 Feb ke 3
Mar (1 bulan)
30 adalah jumlah hari
kalender dari 20 Apr ke 20
Mei

48. 48
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
Rasio Dispensasi SPM
= (SPM Dispensasi/SPM Tw IV) x 1.000
= (24/5.214) x 1.000
= 4,60
Indikator Kinerja Dispensasi SPM
Dispensasi SPM
Dihitung berdasarkan rasio SPM
yang diterbitkan dengan
dispensasi akhir tahun terhadap
total SPM yang terbit di triwulan
IV
Kategori Nilai Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*)
100
0,00
(tidak ada dispensasi SPM)
95 0,01 – 0,099
90 0,1 – 0,99
85 1 – 4,99
80 >=5,00
*Permil: rasio dispensasi SPM per 1.000 SPM yang terbit
contoh: 5 permil  5 dispensasi SPM yang terbit dari total 1.000 SPM
6
Sepanjang triwulan IV TA 2022,
diterbitkan sebanyak 5.214 SP2D atas
SPM yang disampaikan Satker ABC, di
mana sebanyak 24 SPM disampaikan
dengan terlebih dahulu mendapatkan
dispensasi SPM dari Direktorat Jenderal
Perbendaharaan
Ilustrasi
Perhitungan
rasio
Nilai IKPA
Dispensasi SPM
= 85(Kategori 4)
Nilai
IKPA

49. 49
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
Indikator Kinerja Capaian Output
1. Memperhitungkan aspek (1) ketepatan waktu pelaporan, dan (2)
ketercapaian output.
2. Penetapan target capaian triwulanan (triwulan I, II, dan III) selaras dengan
target penyerapan anggaran.
1. Nilai Kinerja Capaian Output 
dihitung berdasarkan capaian RO
dibagi target capaian per triwulan.
2. Nilai IKPA Capaian Output  dihitung
berdasarkan rata-rata Nilai Kinerja
Capaian Output
1. Perlu percepatan periode pelaporan data capaian output untuk memenuhi
kebutuhan pelaporan yang bersifat internal maupun eksternal.
2. Belum memperhitungkan upaya Satker dalam melaporkan data capaian
output secara tepat waktu di periode pertama pelaporan data.
3. Moral hazard bagi Satker dalam melaporkan output dengan nilai yang tidak
sesuai kondisi riil, dengan tujuan mendapat nilai kinerja yang optimal.
Formula Perhitungan
(Eksisting)
Isu
Reformulasi
Formula
No. Komponen
Indeks
Komposit
1 Ketepatan Waktu 30%
2 Capaian RO 70%
Catatan: open periode pertama pelaporan data capaian output diteteapkan paling lambat 5 hari kerja setelah bulan berakhir.
7

50. 50
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
Ilustrasi Perhitungan Capaian Output
b. Capaian RO (70%)
a. Ketepatan Waktu (30%)
• Dihitung berdasarkan ketepatan waktu pengiriman data capaian output dari Aplikasi SAKTI.
Ketepatan Waktu dihitung dari tanggal kirim data pada Aplikasi SAKTI.
• Batas waktu pengiriman data adalah 5 hari kerja bulan berikutnya.
• Output yang TEPAT WAKTU bernilai 100, sementara yang TERLAMBAT bernilai 0.
• Satker dapat memperbaiki dan mengirim ulang data capaian output. Namun, untuk perhitungan
ketepatan waktu pengiriman data tetap menggunakan tanggal pengiriman yang pertama.
• Nilai Kinerja masing-masing RO
dihitung berdasarkan realisasi RO
dibagi dengan Target RO.
• Target RO:
• Tw I – III: PCRO sebesar
target penyerapan
anggaran
• Tw IV: PCRO 100%, RVRO
sesuai target DIPA
• Syarat RO dihitung nilai kinerjanya:
status Terkonfirmasi
Tw I
Tw
II
Tw
III
Tw
IV
PENYERAPAN
CAPAIAN OUTPUT
Penyerapan (%)
PCRO
Penyerapan (%)
PCRO
Penyerapan (%)
PCRO
Penyerapan (%)
PCRO: 100, RVRO,
sesuai DIPA
Misal, target penyerapan satker A: 13,3% - 45,0% - 71,3% - 90,8%
Maka target Capaian Outputnya: 13,3% - 45,0% - 71,3% - sesuai target DIPA

51. 51
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
NO. SATKER
NAMA
SATKER
KPPN BULAN PROG KEG KRO RO URAIAN RO
TARGET
RO
SATUAN RVRO PCRO
STATUS
KONFIRMASI
TARGET
PCRO
BATAS WAKTU
PELAPORAN
TANGGAL
KIRIM
STATUS
Nilai
Ketepatan
Waktu (30%)
Nilai
Capaian
(70%)
1 123456 SATKER ABC 019 12 CD6216 AAA 001RUU P2 APBN 1 UU 1 100 terkonfirmasi 100 06/01/2023 07/01/2023 TERLAMBAT 0 100
2 123456 SATKER ABC 019 12 CD4806 AAG 001Peraturan,
Ketetapan dan
Pedoman Menteri
Mengenai Investasi
Pemerintah
5 PerMen 5 100 terkonfirmasi 100 06/01/2023 07/01/2023 TERLAMBAT 0 100
3 123456 SATKER ABC 019 12 CD6216 AAG 002Peraturan Menteri
Mengenai
Pembayaran Atas
Beban APBN
1 PerMen 1 100 tidak
terkonfirmasi
100 06/01/2023 04/01/2023 TEPAT WAKTU 100 0
4 123456 SATKER ABC 019 12 CD6216 AAG 004Peraturan Menteri
Keuangan Mengenai
Pengelolaan
Keuangan Badan
Layanan Umum
30 PerMen 30 100 terkonfirmasi 100 06/01/2023 04/01/2023 TEPAT WAKTU 100 100
5 123456 SATKER ABC 019 12 CD4804 AAH 001Perjanjian Terkait
Investasi Pemerintah
1 Perjanjia
n
1 100 terkonfirmasi 100 06/01/2023 04/01/2023 TEPAT WAKTU 100 100
TOTAL
300,00 400,00
NILAI KOMPONEN 60,00
(300,00/5)
80,00
(400,00/5)
NILAI AKHIR 74,00
Ilustrasi: Perhitungan Data Capaian
Ouptut
2
Komponen Capaian RO bernilai 80  400/5
Terdapat 1 RO yang Tidak Terkonfirmasi,
sehingga nilai kinerja RO (NKRO) -nya 0
2
Komponen Ketepatan Waktu bernilai 60  3/5*100
Terdapat 3 dari 5 RO yang berstatus TEPAT WAKTU.
Suatu data dinilai TEPAT WAKTU apabila dikirim s.d. batas akhir
pelaporan reguler (paling lambat 5 hari kerja bulan berikutnya)
1
Nilai Akhir 74,00  (80,00 * 70%) +
(60,00*30%)
3
b. Capaian RO (70%)
a. Ketepatan Waktu (30%) Nilai IKPA CO
1

52. 52
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
Formula yang Kerap Mislead
Penyerapan
Anggaran
Target Penyerapan
Nilai Kinerja dihitung dari Penyerapan Dibagi Target pada
Masing-Masing Jenis Belanja
Pengelolaan UP dan
TUP
Komponen Persentase GUP
Disebulankan
Nilai Kinerja dihitung berdasarkan Penyerapan Belanja (Total)
terhadap Target Penyerapan (Total)
Setiap kali GUP harus sebesar 100% dari UP agar
memperoleh nilai maksimal (poin 100)
Nilai maksimal (100) dapat diperoleh dari berbagai kondisi: GUP
50% (dalam ½ bulan) atau 75% (dalam ¾ bulan).
Revisi DIPA
Jensis Revisi yang
Diperhitungkan
Revisi Halaman III DIPA dihitung dalam penilaian
indikator Revisi DIPA
Revisi Halaman III DIPA merupakan revisi administrasi yang tidak
diperhitungkan dalam penilaian indikator Revisi DIPA
Belanja
Kontraktual
Akselerasi Kontrak Belanja
53
Kontrak belanja 53 harus diselesaikan di triwulan I agar
memperoleh nilai maksimal (poin 100)
Tidak seluruh kontrak belanja modal diperhitungkan. Kontrak
belanja 53 yang diperhitungkan adalah kontrak dengan nilai di
atas Rp50 juta s.d. Rp200 juta

53. 53
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
…SUPLEMEN…

54. 54
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
Aplikasi SAKTI untuk Pelaporan Data Caput
Parameter Data:
Untuk memilih periode, Program/Kegiatan/KRO/RO.
Informasi data kumulatif:
menampilkan informasi mengenai target, satuan, RVRO,
dan capaian PCRO dan RVRO kumulatif untuk RO yang
dipilih.
Tombol Action
Persentase pengisian data (90% -- 9 dari 10 RO terisi)
Kirim
Kirim Data:
Tombol untuk mengirim data (apabila seluruh RO telah diinput) 
hanya tersedia di user Operator PPK umum
Hitung
Otomatis
Hitung Otomatis:
Tombol untuk menghitung dan
menginput PCRO & RVRO secara
otomatis oleh sistem.
Progres Pengisian Data
menampilkan progres
pengisian data capaian output
sesuai kewenangan
pembagian pagunya.

55. 55
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
Periode Pengisian dan Pengiriman Data Capaian Output
Ilustrasi: penginputan data caput bulan Mei 2022
1 31 7 30
• Pengisian data capaian output
• Form Input Data aktif
5 hari kerja pertama
Pengiriman data
capaian output
(tombol KIRIM aktif)
Mei
• Pengisian data capaian output
• Form Input data aktif
Apabila diberikan open period tambahan oleh KPPN
Pengiriman data capaian output
(tombol KIRIM aktif)
Apabila diberikan open period tambahan oleh KPPN
Juni

56. 56
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
TERIMA KASIH
23 Maret 2022
“Akselerasi Menuju Belanja yang Berkualitas”