04 - Tata Cara Penyusunan RISPAM Provinsi.pptx.pdf

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANRAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT AIR MINUM
Disampaikan oleh:
Riche Noviasari, S.T. M.Eng.Sc
Subkoordinator Penyusun Program dan Rencana/Jafung TPL Ahli Madya
Direktorat Air Minum, DJCK Kementerian PUPR
Tata Cara Penyusunan
Rencana Induk SPAM
Provinsi
Dalam rangka Bimbingan Teknis Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 45 Tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Kebijakan, Perencanaan, dan Perancangan Penyelenggaraan SPAM
Kamis, 25 Mei 2023

Direktorat Air Minum
OUTLINE
1. Pendahuluan
2. Landasan Penyelenggaraan SPAM
3. Rencana Induk SPAM
4. Rencana Induk SPAM Provinsi
5. Outline dan Substansi Rencana Induk SPAM
Provinsi
6. Penilaian Rencana Induk SPAM Provinsi
7. Status Ketersediaan RISPAM Provinsi
2

Amanat Penyediaan Air Minum
Amanat dan Prinsip Penyediaan Air Minum
4

Kerangka Regulasi
Kerangka Regulasi Penyediaan Air Minum
5

Pembagian Urusan Kewenangan
Pembagian Urusan Kewenangan
KONKUREN
URUSAN
PEMERINTAH
DAERAH
ABSOLUT
PEMERINTAH
UMUM
1. Pemerintah
2. Keamanan
3. Agama
4. Yustisi
5. Politik Luar
Negeri
6. Moneter dan
Fiskal
1. Kelautan &
Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi &
Sumber Daya
Mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi
PILIHAN
WAJIB
PELAYANAN DASAR
NON PELAYANAN
DASAR
Pembagian Kewenangan
PEMERINTAH PUSAT
• Penyelenggaraan SPAM Lintas Provinsi
dan Kegiatan Strategis Nasional
PEMERINTAH PROVINSI
• Penyelenggaraan SPAM Lintas
Kabupaten/Kota
PEMERINTAH KAB/KOTA
• Pelayanan air minum seluruh
masyarakat di Kab/Kota
URUSAN KONKUREN WAJIB
PELAYANAN DASAR
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. PEKERJAAN UMUM & PENATAAN
RUANG
4. Perumahan Rakyat & Kawasan
Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum,
dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial
AIR
MINUM &
SANITASI
6

Penyelenggaraan SPAM
(PP 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum)
7
Sumberdana
Pasal 54
• APBN dan/atauAPBD
• BUMN atauBUMD
• Danamasyarakat
• Sumber danalain
Kewajiban Pemerintah/Pemerintah
Daerah
Pasal 56 ayat1
Kerjasama dengan badan usaha swasta
Pasal19
Pasal 25 ayat 1
Pasal26
Pasal 25 ayat 2, 3 dan4
Pasal27
Pasal
42
1. PembangunanBaru;
2. Peningkatan;dan
3. Perluasan
1. Operasidan Pemeliharaan;
2. Perbaikan;
3. PengembanganSDM;dan
4. PengembanganKelembagaan
PengembanganSPAM
PengelolaanSPAM
KELOMPOK
MASYARAKAT
BADANUSAHA
( Untuk memenuhi kebutuhan sendiri)
Dilaksanakan dalam hal di luar jangkauan
pelayanan BUMN/BUMD
BUMN / BUMD
UPT/UPTD
Berlandaskan:
Jakstra dan RISPAM

Wewenang dan Tanggung Jawab Pengembangan SPAM
Wewenang dan Tanggung Jawab Pengembangan SPAM
Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum
PEMERINTAH PEMERINTAH
PROVINSI
PEMERINTAH
DAERAH
Nasional Provinsi Kab/Kota
Antar provinsi, bersifat
khusus, strategis,
bersifat nasional
maupun internasional
Lintas Kab/Kota Kab/Kota
Kebijakan dan
Strategi
Fasilitasi
Pengembangan
SPAM
Membentuk BUMN Membentuk BUMD
Provinsi
Kelembagaan Membentuk BUMD
Kab/Kota
Izin
Penyelenggaraan Lintas Provinsi Lintas Kab/Kota Kab/Kota
Air Baku
Melakukan fasilitasi
pemenuhan air baku
sesuai kewenangan
pemenuhan air baku
sesuai kewenangan
pemenuhan air baku
sesuai kewenangan
8

LANDASAN
PENYELENGGARAAN
SPAM
9

Landasan Penyelenggaraan SPAM
Landasan Penyelenggaraan SPAM
Permen PUPR Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM
Landasan
Penyelenggaraan
SPAM
Kebijakan dan
Strategi
Penyelenggaraan
SPAM
Kebijakan dan Strategi Nasional
Kebijakan dan Strategi Provinsi
Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota
RISPAM
RISPAM Lintas Provinsi
RISPAM Lintas Kabupaten/Kota
RISPAM Kabupaten/Kota
10

Perencanaan Pengembangan SPAM
Perencanaan Pengembangan SPAM
Rencana
Induk SPAM
(RISPAM)
• Dokumen perencanaan air
minum jaringan perpipaan
dan perencanaan air minum
bukan jaringan perpipaan
berdasarkan proyeksi
kebutuhan air minum pada
satu periode yang dibagi
dalam beberapa tahapan
dan memuat komponen
utama sistem beserta
dimensi-dimensinya
Studi
Kelayakan
• Studi untuk mengetahui
tingkat kelayakan usulan
pembangunan sistem
penyediaan air minum di
suatu wilayah pelayanan
ditinjau dari aspek teknis
teknologi, lingkungan,
sosial, budaya, ekonomi,
kelembagaan, dan finansial
Rencana
Teknis Terinci
• Rencana rinci
pembangunan SPAM di
suatu kota atau kawasan
meliputi unit air baku,
unit produksi, unit
distribusi, dan unit
pelayanan
11

Perencanaan
Pelaksanaan
Konstruksi
Pengelolaan
Pemeliharaan &
Rehabilitasi
Pemantauan & Evaluasi
Rencana Induk
• Unit Air Baku
• Unit Produksi
• Unit Distribusi
• Unit Pelayanan
• Bangunan Penunjang
• Bangunan Pelengkap
• Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan
• Pentahapan Pembangunan
• Komponen Utama & Dimensi
• Teknis teknologis
• Lingkungan
• Sosial & Budaya
• Ekonomi & Finansial
• Kelembagaan
Sistem
Terpilih
Tahapan Pengembangan SPAM (Rencana Induk)
Tahapan Pengembangan SPAM (Rencana Induk)
Studi Kelayakan
Perencanaan
Teknis
12

RENCANA INDUK SPAM
(RISPAM)
13

DEFINISI
Dokumen perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air
minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-
dimensinya.
DASAR PENYUSUNAN
▪ Rencana pengelolaan sumber daya air
▪ Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
▪ Kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM daerah (Jakstrada SPAM)
▪ Kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di daerah/wilayah setempat dan sekitarnya
▪ Kondisi kota dan rencana pengembangannya
JANGKA WAKTU
▪ RISPAM ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun*
▪ RISPAM ditinjau setiap 5 tahun sekali
Rencana Induk SPAM (RISPAM)
Rencana Induk SPAM (RISPAM)
Ket *) Rancangan Peraturan Pemerintah pengganti PP 122 Tahun 2015 tentang SPAM
RISPAM harus memenuhi SYARAT sebagai berikut
a. Berorientasi ke depan
b. Dapat dilaksanakan atau realistis
c. Dapat menyesuaikan dengan perubahan keadaan
14

Surat Edaran DJCK Petunjuk Teknis Kebijakan, Perencanaan, dan Perancangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
Matriks Muatan RISPAM
Jenis Rencana Induk SPAM
Kriteria Teknis
Lingkup
Jangka Waktu
Perencanaan
Sumber Air Baku
Penanggungjawab
Pelaksana/
Penyelenggara
Peninjauan Ulang
Sumber Pendanaan
RISPAM Nasional
Mencakup dua atau lebih
provinsi
20 tahun
Sungai nasional
Menteri PUPR
BUMN/UPT
Per 5 tahun
APBN: KPBU;
B to B.
RISPAM Provinsi
Mencakup dua atau lebih
Kabupaten/Kota
20 tahun
Sungai nasional
Gubernur
BUMD Provinsi/
UPTD Provinsi
Per 5 tahun
APBD; KPBU;
B to B.
RISPAM
Kabupaten/Kota
Cakupan dalam wilayah
kabupaten/kota
20 tahun
Investigasi/
Identifikasi
Walikota/Bupati
BUMD, UPTD, Kab/Kota,
POKMAS, BUMDes, BUKS, Badan
Usaha
Per 5 tahun
Hibah atau Pinjaman LN;
Pinjaman DN; APBD; BUMD SPAM;
Swasta; KPBU
15

Muatan Rencana Induk SPAM
Muatan Rencana Induk SPAM
R e n c a n a I n d u k S P A M p a l i n g s e d i k i t m e m u a t :
• Evaluasi kondisi kota/Kawasan dan Evaluasi kondisi eksisting SPAM
1. Rencana Umum
• Perencanaan sistem transmisi air minum dan distribusi
2. Rencana Jaringan
• Identifikasi permasalahan dan kebutuhan pengembangan, perkiraan kebutuhan air
dan identifikasi air baku
3. Program dan Kegiatan Pengembangan
• Kriteria teknis yang dapat diaplikasikan dalam perencaan
• Tingkat Pelayanan, cakupan pelayanan, dan jenis pelayanan yang dapat ditawarkan ke
pelanggan
4. Kriteria dan Standar Pelayanan
• Yang digunakan dalam rencana pengembangan
5. Rencana Sumber dan Alokasi Air Baku
• Harus sudah mendapat izin tertulis (SIPA) dari instansi terkait
6. Skala Prioritas Penggunaan Sumber Air
Baku
• Identifikasi potensi pencemar air baku
• Identifikasi area perlindungan air baku
• Proses pengolahan buangan dari IPA
7. Rencana Keterpaduan dengan Prasarana
dan Sarana Sanitasi
• Indikasi besaran biaya pada tahap awal, sumber dan pola pembiayaan
8. Rencana Pembiayaan dan Pola Investasi
• Struktur Organisasi dan Penempatan Tenaga Ahli sesuai dengan latar belakang
pendidikannya
9. Rencana Pengembangan Kelembagaan
16

Rencana Induk SPAM (RISPAM) Provinsi
Kebutuhan Tenaga Ahli Penyusun RISPAM
17
o Tenaga ahli bersertifikat sesuai bidang keahlian,
o Tidak dibatasi pada bidang keahlian berikut:
• Ahli Teknik Air Minum/Teknik Lingkungan/Teknik Penyehatan
• Ahli Teknik Hidrologi/ Geohidrologi
• Ahli Teknik Sipil/ Sumber Daya Air
• Ahli K3 Konstruksi
• Ahli Geodesi/ Geoteknik
• Ahli Perencanaan Kota/Planologi
• Ahli Sosial
• Ahli Keuangan dan Analisa Ekonomi
• Ahli Kelembagaan
• Surveyor

18
Output RISPAM
Output Rencana Induk SPAM
Target Pelayanan
Proyeksi Kebutuhan Air selama Periode Perencanaan (20 tahun)
Ketersediaan Sumber Air Baku
Rencana Garis Besar SPAM
Kebutuhan Biaya Pengembangan SPAM serta Indikasi dan Sumber
Pendanaan
Pentahapan Pembangunan
Pengembangan Kelembagaan
18

Provinsi/Kabupaten/kota harus melakukan penyempurnaan/ perbaikan dan
review dokumen RISPAM dengan memperhatikan dan memperbaiki:
▪ Skenario pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
▪ Data potensi air baku
▪ Data proyeksi kebutuhan air minum
▪ Dokumen RISPAM ≥ 5 tahun perlu dilakukan review
▪ Indikasi dan Sumber Pendanaan
Tindak Lanjut RISPAM
Tindak Lanjut Rencana Induk SPAM
19

RENCANA INDUK SPAM
(RISPAM) PROVINSI
20

Perubahan nomenklatur RISPAM Lintas Kabupaten/Kota menjadi RISPAM Provinsi.
CAKUPAN
RISPAM Provinsi mencakup
wilayah pelayanan air minum
melalui jaringan perpipaan dan
bukan jaringan perpipaan yang
terdapat pada lebih dari satu
wilayah administrasi kabupaten
dan/atau kota di dalam satu
provinsi.
Gambar Skematik SPAM Provinsi
MUATAN
Penyusunan RISPAM Provinsi
memuat pengelompokan
wilayah di Kabupaten/Kota
terkait yang memiliki kelebihan
ataupun kekurangan sumber
air baku yang menjadi dasar
dilaksanakannya SPAM Lintas
Kabupaten/Kota
21

OUTLINE DAN SUBSTANSI
RENCANA INDUK SPAM
PROVINSI
22

Outline Rencana Induk SPAM (RISPAM) Provinsi
Outline RISPAM Provinsi
I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan
1.2.1 Maksud
1.2.2 Tujuan
1.3 Sasaran
1.4 Ruang Lingkup Kegiatan
1.5 Keluaran
1.6 Sistematika Laporan
II. Gambaran Umum
2.1 Gambaran Umum Provinsi
2.1.1 Karakteristik Fisik Dasar
2.1.2 Sarana dan Prasarana
2.1.3 Sosial, Budaya, dan Ekonomi
2.1.4 Ruang dan Lahan
2.1.5 Kependudukan
2.1.6 Keuangan Daerah
2.2 Gambaran Umum Kab/Kota ke-1
2.2.1 Kondisi Fisik Daerah
2.2.2 Sarana dan Prasarana
2.2.3 Sosial, Budaya, dan Ekonomi
2.2.4 Ruang dan Lahan
2.2.5 Kependudukan
2.2.6 Keuangan Daerah
2.3 Gambaran Umum Kab/Kota ke-2..dst
III. Kondisi SPAM Eksisting
3.1 Gambaran Umum SPAM Eksisting Provinsi
3.1.1 Aspek Teknis
3.1.2 Aspek Non Teknis
3.1.3 Kendala dan Permasalahan
3.2 Gambaran Umum SPAM Eksisting Kab/Kota ke-1..dst
IV. Standar/Kriteria Perencanaan
4.1 Kriteria Perencanaan
4.1.1 Unit Air Baku
4.1.2 Unit Transmisi
4.1.3 Unit Produksi
4.1.4 Unit Distribusi
4.1.5 Unit Pelayanan
4.2 Standar Kebutuhan Air
4.2.1 Kebutuhan Domestik
4.2.2 Kebutuhan Non Domestik
4.2.3 Kebutuhan Hari Maksimum
4.2.4 Kebutuhan Jam Puncak
4.2.5 Tingkat Kebocoran
4.3 Proyeksi Jumlah Penduduk
4.4 Perhitungan Kebutuhan Air Baku
4.5 Periode Perencanaan
4.6 Kriteria Daerah Layanan
23

VI. Potensi dan Rencana
Pengembangan Air Baku
6.1 Potensi Air Permukaan
6.1.1 Air Permukaan yang telah dimaanfaatkan/ dikembangkan
6.1.2 Potensi Air Permukaan yang dapat dimaanfaatkan/
dikembangkan
6.1.3 Potensi Air Tanah
6.2 Neraca Air
6.3 Alternatif Sumber Air Baku
6.4 Perizinan
6.5 Kriteria dan Penjaringan Potensi Air Baku SPAM Lintas Kab/Kota
VII. Rencana Pengembangan SPAM
7.1 Kebijakan, Struktur, dan Pola Pemanfaatan Ruang
Wilayah
7.1.1 Kebijakan Tata Ruang
7.1.2 Struktur Tata Ruang
7.1.3 Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah
7.2 Penyelenggaraan Wilayah/ Daerah Pelayanan
(Zonasi)
7.3 Rencangan Pengembangan SPAM
7.4 Matriks Pemilihan SPAM Lintas Kab/kota
7.5 Skema SPAM Lintas Kab/kota
7.6 Kapasitas Sistem SPAM Lintas kab/kota
7.7 Perkiraan Biaya CAPEX dan OPEX
7.8 Prioritas SPAM Lintas kab/kota
7.9 Keterpaduan dengan Sarana dan Prasarana Sanitasi
24
V. Proyeksi Kebutuhan Air
5.1 Provinsi XXX…
5.1.1 Arah Pengembangan Provinsi
5.1.2 Rencana Daerah Pelayanan
5.1.3 Proyeksi Jumlah Penduduk
5.1.4 Proyeksi Kebutuhan Air Minum
5.2 Kabupaten ke-1
5.2.1 Arah Pengembangan Provinsi
5.2.2 Rencana Daerah Pelayanan
5.2.3 Proyeksi Jumlah Penduduk
5.2.4 Proyeksi Kebutuhan Air Minum
5.3 Kabupaten ke-2…dst

VIII. Analisis Pendanaan
8.1 Kebutuhan Investasi, Sumber, dan Pola Pendanaan
8.2 Dasar Penentuan Asumsi Keuangan
8.3 Analisa Kelayakan Keuangan dan Ekonomi
IX. Rencana Pengembangan Kelembagaan
9.1 Lembaga Penyelenggara SPAM
9.2 Struktur Organisasi
9.3 Kebutuhan Sumber Daya Manusia
9.4 Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia
25

Substansi Rencana Induk SPAM (RISPAM) Provinsi
BAB I PENDAHULUAN
26
Uraian singkat yang menjadi dasar penyusunan RISPAM, diantaranya:
• dari aspek legal,
• kondisi eksisting SPAM pada provinsi/kab/kota,
• isu permasalahan utama SPAM,
• proyeksi kebutuhan air minum, dan
• target capaian cakupan pelayanan.
I.1
Latar Belakang
Memuat maksud dan tujuan kegiatan penyusunan RISPAM
• Maksud
- Mengevaluasi kondisi eksisting SPAM,
- Melakukan review RISPAM,
- Identifikasi pengembangan air minum,
- Identifikasi ketersediaan air baku untuk air minum,..dsb.
• Tujuan
- Tersusunnya strategi dan program pengembangan SPAM
- Menghasilkan dokumen RISPAM yang menjadi pedoman Penyelenggaraan SPAM di Prov/Kab/Kota
XX untuk periode 20 tahun kedepan,..dsb.
I.2
Maksud dan Tujuan
Sasaran yang akan dicapai:
• identifikasi permasalahan penyelenggaraan SPAM,
• identifikasi kebutuhan (unit air baku s.d pelayanan)
• tersusunnya program penyelenggaraan SPAM (pola investasi dan pembiayaan, tahapan
pembangunan SPAM),…dsb.
I.3
Sasaran

Substansi Rencana Induk SPAM (RISPAM) Provinsi 27
Uraian singkat lingkup kegiatan mencakup berbagai aspek teknis dan nonteknis seperti rencana umum
penyediaan air minum, evaluasi kondisi kota/wilayah dan SPAM eksisting, rencana jaringan, program
pembangunan, kriteria dan standar pelayanan, sumber dan alokasi air, integrasi dengan sanitasi, pola
pendanaan dan investasi, serta kelembagaan.
• Mengumpulkan baseline data sekunder
• Mengevaluasi SPAM eksisting dari aspek teknis dan non teknis
• Melakukan review laporan
• Menyiapkan potensi penyediaan ari minum
• Penyusunan skema jaringan air
• Analisis CAPEX dan OPEX
• Mempersiapkan jadwal pelaksanaan
I.4
Ruang Lingkup Kegiatan
Keluaran yang diharapkan adalah rencana induk SPAM yang siap ditindaklanjuti oleh penyelenggara
SPAM (pemerintahpusat dan daerah) untuk menjadi dokumen legal pemerintah
I.5
Keluaran
- Menguraikan struktur outline penyusunan dokumen RISPAM,
- Struktur outline minimum sesuai dengan struktur outline yang ada dalam kolom paling kiri
petunjuk teknis penyusunan RISPAM.
I.6
Sistematika Laporan
BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM
28
- Uraian kondisi fisik daerah (data tabel dan peta disertai sumbernya) : Geografi dan Administrasi, Iklim, Topografi,
Hidrologi (Air Permukaan dan Air Tanah), Geologi, Rawan bencana
II.1
Kondisi Fisik Daerah
- Sarana dan prasarana yang ada meliputi : transportasi, energi, pengelolaan air limbah, persampahan, drainase,
jalan, dan objek wisata
II.2
Sarana dan Prasarana
• Sosial dan Budaya
Menggambarkan keberagaman sosial budaya masyarakat (suku, adat dan ras bangsa)
• Ekonomi
Kondisi ekonomi masyarakat berdasarkan PDRB,data laju pertumbuhanekonomi, dan data 5 tahun terakhir
II.3
Sosial, Budaya, dan Ekonomi
Penjelasan penggunaanlahan berdasarkan RTRW
- Rencana struktur ruang wilayah(pusat kegiatan, sistem jaringanprasarana utama yang terkait pengembanganSPAM,
sistem prasaranapengelolaan lingkungan seperti persampahan,SPAM, drainase,SPAL
- Rencana Pola Ruang Wilayah(Kawasan lindung, Kawasanbudidaya,Kawasan peruntukan permukiman,dan Kawasan
peruntukan lainnya)
- Tata Guna Lahan
II.4
Ruang dan Lahan
Uraian data jumlah penduduk dalam bentuk uraian dan tabulasi
II.5
Kependudukan
- Penerimaan daerah: PAD, dana perimbangan, pendapatan lain-lain, kronologis beberapa tahun terakhir dan
permasalahan secara singkat.
- Pengeluaran daerah
- Pembiayaan daerah
II.6
Kondisi Keuangan Daerah

BAB III KONDISI SPAM EKSISTING
29
- Penjelasan singkat mengenai tingkat pelayanan air minum, tingkat konsumsi air (l/orang/hari), dan
tingkat kehilangan air (pelayanan oleh BUMD Air Minum maupun dari program PAMSIMAS)
III.1
Umum
- Uraian Aspek teknis mulai dari unit air baku s.d unit pelayanan pada setiap SPAM (SPAM Perkotaan,
SPAM Perdesaan) baik JP maupun BJP
III.2
Aspek Teknis
Uraian aspek non teknis pada setiap SPAM (SPAM Perkotaan maupun Perdesaan) meliputi:
• Kelembagaan
• Keuangan (kondisi dan kinerja eksisting, serta tarif/retribusi)
• Pengaturan (dasar hukum yang digunakan)
III.3
Aspek Non Teknis
Uraian kendala dan permasalahan yang dihadapi masing-masing BUMD Air Minum dan Lembaga
pengelola non BUMD Air Minum di daerahnya, meliputi aspek berikut:
- Aspek Teknis (unit air baku, produksi, distribusi, pelayanan)
- Aspek Non Teknis (keuangan, struktur manajemen, SDM)
III.4
Kendala dan
Permasalahan

BAB IV STANDAR/KRITERIA PERENCANAAN
30
Uraian kriterian perencanaan yang digunakan pada setiap unit (Air Baku, Transmisi Air Baku, Produksi,
Reservoir, Distribusi, Unit Pelayanan, Bangungan Penunjang dan Bangunan Pendukung,
IV.1
Kriteria Perencanaan
Uraian standar dan kriteria yang digunakan meliputi:
- konsumsi domestik
- konsumsi non domestic
- kebutuhan hari maksimum (Qmax)
- kebutuhan jam puncak
- tingkat kebocoran
IV.2
Standar Kebutuhan Air
Uraian standar dan metode yang digunakan dalam menghitung pertumbuhan proyeksi penduduk
IV.3
Proyeksi Jumlah Penduduk
Uraian standar dan prinsip perhitungan kebutuhan air baku untuk periode perencanaan, dan
pemilihan sumber air baku untuk air minum
IV.4
Perhitungan Kebutuhan Air
Disusun untuk periode 20 tahun, berisi uraian terkait prioritas sasaran daerah pelayanan, tujuan
pelayanan air minum dan matriks kinerja utama penyusunan RISPAM
IV. 5
Periode Perencanaan
- Uraian daerah yang diprioritaskan, seperti daerah rawan air, padat penduduk, daerah strategis,
- Dilengkapi dengan strategi pemenuhan air minum sesuai prioritas misalnya: pemanfaatan idle
capacity, penurunan NRW, keberfungsian SPAM, peningkatan/pembangunan SPAM baru
IV. 6
Kriteria Daerah Layanan

BAB V PROYEKSI KEBUTUHAN AIR
31
Disusun untuk setiap wilayah provinsi dan kab/kota, mencakup:
1. Arah pengembangan wilayah provinsi dan kab/kota (kawasan perkotaan, kawasan strategis,
rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah sesuai dengan RTRW)
2. Rencana daerah pelayanan (sesuai dengan arah pengembangan wilayah, prioritas
pengembangan SPAM untuk daerah yang belum mendapat pelayanan)
3. Proyeksi jumlah penduduk : dihitung sesuai dengan tren pertumbuhan penduduk pada data-
data penduduk tahun sebelumnya
4. Proyeksi kebutuhan air minum (perhitungan dan analisis kebutuhan air domestik maupun
non domestik) dengan parameter:
• Tingkat pelayanan
• Tingkat kebutuhan air
• Penurunan kehilangan air

32
• Contoh:
Sumber: RISPAM Provinsi Sulawesi Selatan

• Contoh:

BAB VI POTENSI DAN RENCANA PENGEMBANGAN
SUMBER AIR BAKU
36
1. Potensi Air Permukaan
Uraian singkat potensi dari Wilayah Sungai (WS).
Contoh:
1.1 Air permukiman yang telah dimanfaatkan/dikembangkan
Contoh:

1.2 Air permukiman yang dapat dimanfaatkan/dikembangkan
Berupa potensi air waduk yang belum dibangun/sedang direncanakan.
Contoh:
1.3 Potensi Air Tanah
Berupa cekungan air tanah (CAT)
Contoh:
SUMBER AIR BAKU

2. Neraca Air
Neraca air disusun untuk setiap wilayah sungai.
Contoh: Neraca Air Wilayah Sungai Saddang
SUMBER AIR BAKU

3. Alternatif Sumber Air Baku
Hasil identifikasi alternatif sumber air baku untuk SPAM Lintas Kab/Kota mengacu analisa neraca air maupun
perencanaan teknis eksisting.
Contoh:
SUMBER AIR BAKU

4. Perizinan
• Menjelaskan analisa dan perizinan dengan memperhatikan aspek sumber air baku,
• Tata cara dan persyaratan pengajuan perizinan pemanfaatan air baku (izin pengusahaan sumber daya air/ IPSDA)
5. Kriteria dan Penjaringan Potensi Air Baku SPAM Lintas Kab/Kota
• Air Baku yang dapat digunakan
• Air Baku yang debit andalannya dapat mengalami kekeringan
• Air baku defisit
Dapat dilengkapi dengan tabel proyeksi supply-demand.
Contoh:
SUMBER AIR BAKU

BAB VII RENCANA PENGEMBANGAN SPAM
41
1. Kebijakan, Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah
• Kebijakan Tata Ruang
• Struktur Tata Ruang
• Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah
2. Penyelenggaraan Wilayah/ Daerah Pelayanan (Zonasi)
• Secara umum menguraikan pembagian wilayah dalam zona-zona pelayanan yang direncanakan dan
dilengkapi peta pembagian zona wilayah pelayanan SPAM.

42
3. Rencana Pengembangan SPAM
• Menjelaskan proses pembentukan SPAM Lintas Kab/Kota
• Review dan analisa RISPAM eksisting kab/kota.
• Review kapasitas fiskal kab/kota
Contoh: Tabel Riview RISPAM Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

43
Contoh: Tabel Analisa RISPAM Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

44
4. Matriks Pemilihan SPAM Lintas Kab/Kota
• Tahap I - Identifikasi kebutuhan SPAM Lintas Kab/Kota
Parameter : - Tingkat pelayanan terhadap administrasi
- Tingkat pertumbuhan demand
- Keandalan Air Baku eksisting
- Kapasitas Air Baku Terpakai
- Pengembangan Kawasan Khusus
- HPP dengan NRW Rill (Rp/m3)
Contoh:

45
• Tahap II - Penyusunan Konfigurasi SPAM (hulu – hilir) untuk setiap tahap pengembangan
Contoh:

46
• Tahap III - Pemilihan Prioritas SPAM Lintas Kab/Kota ke -1, dan seterusnya (jika ada)
Contoh:

47
Kab/Kot 2019 (l/det) 2020 (l/det) 20.. (l/det) 20.. (l/det) 20.. (l/det)
A
B
C
5. Skema SPAM Lintas Kab/Kota
Disusun untuk setiap SPAM Lintas Kab/Kota dengan mencatumkan:
• Ringkasan Proyeksi Kebutuhan Air
• Sistem Zona Pelayanan
• Alternatif Rencana Penyelenggaraan
BUMD SPAM No IPA 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. Sumber Keterangan
PDAM …
1.
2.
3.
Subtotal
Kebutuhan
Total
Kebutuhan

48
6. Kapasitas Sistem SPAM Lintas Kab/Kota
Menguraikan rencana pengembangan SPAM Lintas Kab/Kota)dan rencana kapasitas sistem, dengan mencantumkan:
• Tabel Kapasitas Sistem SPAM Lintas Kab/Kota Ke-1, dan seterusnya (jika ada)
• Tabel Alokasi Debit
No. Alokasi Debit Debit Satuan
1. BUMD SPAM … l/det
2. Dst..
3.
No. Parameter Satuan Kab/KotaKe-1 Kab/KotaKe-2 Kab/KotaKe-3
1. JumlahPenduduk Jiwa
2. Tingkat Pelayanan %
3. Penduduk Terlayani Jiwa
4. Kebutuhan Air Domestik l/det
5. Kebutuhan Air Non Domestik l/det
Persentase terhadap Non Domestik %
JumlahKebutuhan Non Domestik l/det
6. Kebutuhan Domestik+Non Domestik l/det
7. KehilanganAir
Persentase KehilanganAir %
JumlahKehilanganAir l/det
8. Kebutuhan Air Rata-Rata l/det
9. Supply
SPAM Eksisting l/det
SPAM Lintas Kabupaten/KotaKe-1 Tahap I l/det
SPAM Lintas Kabupaten/KotaKe-1 Tahap II
10. Kebutuhan Air Baku SPAM Lintas Kabupaten/KotaKe-1 l/det

49
7. Perkiraan Biaya CAPEX dan OPEX
Menguraikan rincian perkiraaan biaya CAPEX dan OPEX untuk setiap SPAM Lintas Kab/Kota
• Tabel CAPEX
• Tabel OPEX
No. Uraian Pekerjaan Jumlah (Rp.)
1. Bendungan dan Intake
2. Pipa Transmisi Air Baku
3. Dst..
Jumlah
PPN 10%
Jumlah Total
No. SPAM Lintas Kab/Kot Satuan Jumlah
1. Biaya Air Baku (Rp/m3)
2. Biaya Personel (Rp/m3)
3. Dst.. (Rp/m3)
Total OPEX (Rp/m3)
Total OPEX – Excl Penyusutan (Rp/m3)
Total OPEX – Incl. ME (Rp/m3)
Replacement (Rp/m3)

50
8. Prioritas SPAM Lintas Kab/Kota
Menguraikan matriks pemilihan SPAM Linta Kab/Kota
• Tabel Prioritas SPAM Lintas Kab/Kota
9. Keterpaduan dengan Sarana dan Prasarana Sanitasi
• Potensi Pencemaran Air Baku
• Rekomendasi Pengamanan Sumber Air Baku : upaya –upaya untuk melindungi dan mengamankan air baku
Prioritas SPAM Lintas Kabupaten/Kota Wilayah Perencanaan
Prioritas 1
Prioritas 2
Prioritas 3
Prioritas dst..

BAB VIII ANALISA PENDANAAN
51
1. Kebutuhan Investasi, Sumber dan Pola Pendanaan
Uraian Kebutuhan investasi dilengkapi dengan tabel:
• Perkiraan Kebutuhan Investasi SPAM di Provinsi
No. Kab/Kota
Penduduk Adm (jiwa)
Cakupan
Pelayanan (%)
Sambungan Rumah (Unit SR) Harga
Satuan (Rp)
Jumlah
(Rp)
20.. 20.. 20.. 20.. Selisih
1. Kab/Kot-1
2. Kab/Kot-2
3. Kab/Kot-3
Dst..
Total
• Total Biaya OPEX SPAM Eksisting
SPAM Lintas
Kab/Kota-1
Beban
Pegawai
(Rp/m3)
Beban Listrik
(Rp/m3)
Beban BBM
(Rp/m3)
Beban
Pemakaian
Bahan Kimia
(Rp/m3)
Beban
Kantor
(Rp/m3)
Beban
Pembelian
Air
Curah/Air
Baku (Rp/m3)
Beban
Pemeliharaa
n (Rp/m3)
Beban
Penyusutan/
Penyisihan/
Amirtisasi
(Rp/m3)
Beban
Operasional
Lainnya
(Rp/m3)
Beban Lain-
Lain (Rp/m3)
HPP (Rp/m3)
Kab/Kot-1
Kab/Kot-2
dst
Rata-rata

52
• Tabel CAPEX SPAM Lintas Kab/Kota Ke-1, dan seterusnya
No. Uraian Pekerjaan Satuan Volume Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)
1. Bendung dan Intake
3. Dst..
Jumlah
PPN 10%
Jumlah Total
• Uraian berbagai sumber dana investasi dan alternatif-alternatif sumber pendanaan

53
• Sumber Pendanaan Pengembangan SPAM Lintas Kab/Kota ke-1, dan seterusnya (jika ada)
• Pentahapan sumber pendanaan
No Uraian Pekerjaan Alternatif Sistem SPAM (Rp juta) Sumber Pembiayaan
1 2 3 Dst..
Dst..
Subtotal
PPN10%
Total
No Uraian Pekerjaan Alternatif Tahun Pelaksanaan Sumber Pembiayaan
1 20.. 20.. 20.. 20..
Dst..
Subtotal
PPN10%
Total

54
2. Dasar Penentuan Asumsi Keuangan
Menguraikan pendekatan analisa biaya dan manfaat social, meliputi:
• Metode Analisis
• Hasil Analisis Keuangan
• Tabel Hasil Perhitungan OPEX SPAM Lintas Kab/Kota ke-1, dan seterusnya(jika ada)
No. OPEX
Alternatif 1
FCR Non FCR ME
1. Air Baku
2. Personel
Dst..
OPEX/m3

55
3. Analisa Kelayakan Keuangan dan Ekonomi
Menguraikan analisis kelayakan keuangan untuk SPAM Lintas Kabupaten/Kota
• Tabel Analisa Kelayakan Keuangan dan Ekonomi SPAM Lintas Kab/Kota ke-1, dan seterusnya (jika ada)
No. Uraian Hasil
1. Discount Rate
− Equity Discount Rate
− Economic Discount Rate
2. Inflasi
3. Hasil Perhitungan
− IRR on Prject
− NPV Project
− EIRR
− ENPV
4. Benefit/BCR
5. Payback Period
6. Tingkat Kelaakan
− Ekonomi Layak/Tidak Layak
− Keuangan Layak/Tidak Layak

BAB IX RENCANA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
56
1. Lembaga Penyelenggaraan SPAM
• menguraikan jenis kelembagaan, kerangka regulasi kelembagaan SPAM terkait
2. Struktur Organisasi
• Menguraikan susunan struktur organisasi lembaga pengelola SPAM (manajemen), syarat, dan tahapan pembentukan organisasi
sebagai penyelenggara SPAM Lintas Kabupaten/Kota
• Menguraikan alternatif pengelola SPAM, meliputi: BLUD, BUMD
• Rencangan pengembangan kelembagaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota
3. Kebutuhan Sumber Daya Manusia
• Menguraikan kebutuhan SDM yang diperlukan dalam rangka merealisasikan usulan/rekomendasi dalam dokumen RISPAM
Provinsi serta kualifikasi meliputi persyaratan umum dan persyaratan khusus terkait organisasi dan SDM Pengelola SPAM
4. Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
• Menguraikan kebutuhan program dalam rangka peningkatan SDM di bidang air minum

PENILAIAN RENCANA
INDUK SPAM PROVINSI
57

Pembobotan Muatan Substansi dan Kriteria Penilaian RISPAM
Pembobotan Muatan Substansi RISPAM dan
Kriteria Penilaian RISPAM
Substansi Bobot (%)
Bab 1 Pendahuluan 2
Bab 2 Gambaran Umum 10
Bab 3 Kondisi SPAM Eksisting 15
Bab 4 Standar/Kriteria Perencanaan 5
Bab 5 Proyeksi Kebutuhan Air 15
Bab 6 Potensi dan Rencana
Pengembangan Air Baku
15
Bab 7 Rencana Pengembangan SPAM 25
Bab 8 Analisa Pendanaan 8
Bab 9 Pengembangan Kelembagaan
Pelayanan Air Minum
5
Jumlah 100
Parameter Bobot (%)
Bobot Penilaian
Akhir Dokumen
RISPAM
Kesesuaian Outline 10 75%
Ketersediaan Data 20
Kesesuaian dengan
Petunjuk Teknis RISPAM
70
Ketersediaan Peta 25%
Pembobotan Muatan Substansi RISPAM Pembobotan Kriteria Penilaian RISPAM
58

Metode Penilaian RISPAM
Metode Penilaian
1. Penentuan Jenis RISPAM
Tahap ini merupakan kegiatan mempelajari RISPAM untuk mengetahui jenis RISPAM yang akan di evaluasi, dan pemilihan tool
penilaian evaluasi RISPAM yang akan digunakan
2. Membuka Alat Bantu Penilaian Evaluasi RISPAM
Tahap ini merupakan kegiatan pembukaan alat bantu penilaian evaluasi RISPAM dengan menggunakan aplikasi program Excel
3. Input Penilaian
Dilakukan input penilaian dengan memasukkan nilai kriteria muatan-muatan substansi RISPAM yang sudah ditentukan dengan cara
mempelajari dokumen RISPAM
4. Penetapan Status
Penetapan status persetujuan dilakukan dengan membandingkan nilai total yang diperoleh dengan kriteria yang telah ditetapkan,
yaitu: disetujui dan tidak disetujui dengan uraian seperti berikut:
1) RISPAM dikategorikan “Disetujui”, apabila memiliki nilai total > 90;
2) > 75 – 90 Bisa “Diperbaiki secara paralel”, proses legalisasi dapat dilakukan didaerah harus sudah mendapat persetujuan dari
lembaga-lembaga yang akan membiayai (APBN, APBD, DAK, SWASTA, DLL);
3) > 25 -75 “Diperbaiki” dan tidak boleh diproses legalisasinya; dan
4) < 25 harus “Disusun ulang”
59

Proses Persetujuan Dokumen RISPAM
Alur Proses Persetujuan Dokumen RISPAM
Dokumen perencanaan Provinsi yang telah disusun
oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) atau Organisasi Perangkat daerah (OPD)
yang menangani air minum Provinsi dinilai dan
disetujui oleh tim adhoc yang merupakan gabungan
dari Bappeda, OPD, dan Pemangku Kepentingan,
dengan melibatkan unit kerja pembina sektor air
minum Kementerian PUPR
RISPAM Provinsi
60

STATUS KETERSEDIAAN
RISPAM PROVINSI
61

Isu: Landasan Penyelenggaraan SPAM
Status Ketersediaan RISPAM Provinsi
Database Mei 2023
62
➢ Provinsi yang sudah Menyusun RISPAM Provinsi
No. Provinsi
Tahun Terbit
RISPAM
1. Aceh 2022
2. Sumatera Utara 2019
3. Sumatera Barat 2022
4. Bangka Belitung 2023
5. Sumatera Selatan 2022
6. Lampung 2021
7. Kalimantan Selatan 2022
8. Kalimantan Timur 2022
9. Kalimantan Utara 2021
No. Provinsi
Tahun Terbit
RISPAM
10. Banten 2021
11. Jawa Barat 2017
12. Jawa Timur 2019
13. Nusa Tenggara Barat 2016
14. Sulawesi Barat 2018
15. Sulawesi Utara 2021
16. Sulawesi Selatan 2021
17. Gorontalo 2022

Isu: Landasan Penyelenggaraan SPAM 63
NO Indikator
Target RPJMN
2020-2024
Instansi Pelaksana Capaian
1 Jumlah Kab/Kota yang memiliki RISPAM 509 Pemda 504
2 Jumlah Kab/Kota yang memiliki JAKSTRADA 509 Pemda 113
TARGET DAN CAPAIAN - (10 Juta SR)
RPJMN 2020 - 2023
Proyek Prioritas : Pengaturan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman
Kegiatan Prioritas : Peraturan Pengembangan SPAM

TERIMA KASIH
64
Direktorat Air Minum
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
Telp : (021) 72796823, Fax: (021) 72796905
Website : http://ciptakarya.pu.go.id/pspam
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT AIR MINUM

04 - Tata Cara Penyusunan RISPAM Provinsi.pptx.pdf

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie 04 - Tata Cara Penyusunan RISPAM Provinsi.pptx.pdf

Ähnlich wie 04 - Tata Cara Penyusunan RISPAM Provinsi.pptx.pdf (20)

04 - Tata Cara Penyusunan RISPAM Provinsi.pptx.pdf