penjelasan mengenai program bsps

1. KEBIJAKAN
PENYELENGGARAAN
BSPS TA 2023
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Direktorat Jenderal Perumahan
Direktorat Rumah Swadaya
Disampaikan oleh ………………
Pada Pembinaan Teknis Pelaksana Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (BSPS) Tahun 2023 Provinsi …………………..
…. ………………………. 2023

2. Outline
Landasan Hukum
Penyelenggaraan
BSPS
Ketentuan
Umum
Penyelenggaraan
BSPS
Mekanisme
Penyelenggaraan
BSPS
Kebijakan
Penyelenggaraan
BSPS

4. 1. KEBIJAKAN
PENYELENGGARAANBSPS

5. “BSPS BUKAN SEKEDAR PENYALURAN BANTUAN”
BSPS ADALAH
PENINGKATAN KUALITAS RUMAH
-Direktur Jenderal Perumahan, 16 Jan 2023

6. Indikator Keberhasilan
BSPS
KESWADAYAAN MASYARAKAT
1. Kesadaran terhadap pentingnya rumah layak huni
2. Keaktifan dalam proses kegiatan
3. Nilai/besaran swadaya
KUALITAS RUMAH LAYAK HUNI
sesuai SDGs
1. Ketahanan bangunan
2. Akses sanitasi
3. Akses air minum
4. Kecukupan ruang
INDIKATOR KESEHATAN (Tambahan)
1. Kecukupan pencahayaan
2. Kecukupan penghawaan
1 2
KETUNTASAN PEMBANGUNAN
1. Pintu dan jendela
2. Finishing bagian luar

7. 2. LANDASANHUKUM
PENYELENGGARAANBSPS

8. Program dan Kegiatan
___.___
PROGRAM
BANTUAN
RUMAH
SWADAYA
LAYANAN
RUMAH
SWADAYA
BANTUAN
RUMAH
SWADAYA
Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya - Sejahtera
Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya
INFORMASI
pendataan dan pemutakhiran data
rumah; kemitraan; edukasi
pembangunan rumah layak huni
KONSULTASI
pendampingan bagi orang
perseorangan/ kelompok dalam
pembangunan rumah swadaya
Sarana Hunian Pariwisata
Bantuan Pemeliharaan
Perumahan Swadaya
Penerima
Bantuan/Manfaat
Masy. Prasejahtera
MBR
Masy. dalam Delineasi
Kawasan Wisata
Masy. dalam Delineasi
Lingk. Perumahan/
Kawasan Kumuh
Output
Rumah
Tumbuh
Rumah Layak
Huni
Rumah Layak
dg Usaha
Lingkungan
Layak Estetika
Masy. Umum
Menu
Kegiatan
• Perbaikan rumah
• PBRS*
PKRS** rumah rusak
sedang/berat
• PKRS** dg fungsi usaha
• PKRS** tanpa fungsi usaha
• Penataan lingkungan
Perbaikan fasad rumah
dan eksterior bangunan
Layanan jasa
BSPS-Sejahtera
01
BSPS
02
SARHUNT
A
03
BPPS
04
12
KLINIK
RUMAH
SWADAYA
Layanan informasi dan
konsultasi
JENIS
KEGIATAN
01
Pasal 53-58 Permen PUPR No. 7 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Bantuan Perumahan dan Penyediaan Rumah
Khusus

9. 4. KETENTUANUMUM
PENYELENGGARAANBSPS

10. KETAHANAN
BANGUNAN
LUAS
BANGUNAN
SANITASI AIR MINUM
Apa itu Rumah Layak Huni?
Kebijakan Persyaratan
Rumah Layak Huni:
1. Kepmenkimpraswil No.
403/2002 (Pedoman
Teknis Pembangunan
Rumah Sederhana
Sehat)
2. UU No. 28/2002
(Bangunan Gedung)
3. Permen PUPR
No.5/PRT/M/2016 (IMB);
Paragraf 2: Dokumen
Rencana Teknis
Bangunan Gedung
Sederhana 1 (satu)
lantai.
4. Kriteria SDGs
SDGs
(RUMAH LAYAK HUNI)
komponen struktur dan
non struktur memenuhi
kaidah konstruksi
menggunakan
bahan bangunan
ber-SNI
2,4 m
3 m
2,8 m
luas lantai per kapita
per orang: 7,2 m2
Jika ada 5
penghuni,
maka luas
rumah:
5 x 7,2 = 36
m2
tersedia di
setiap rumah
tidak berasa,
tidak berbau,
tidak berwarna
tidak mengandung
mikroorganisme dan
logam berat
jarak
jangkau
maksimal
30 menit
kloset dengan
leher angsa
tersambung ke SPAL/
septic tank yang disedot
min. 5 tahun sekali
tersedia
min. 12 jam
sehari
6 m
6 m
PENCAHAYAAN
PENGHAWAAN
10% dari luas lantai
5% dari luas lantai
Sumber: SE Dirjen Perumahan No. 14/ 2022 tentang Juknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya

12. Korkab/Korkot
Penerima
Bantuan (PB)
TFL Teknik
& Pemberdayaan
Penerima
Bantuan (PB)
TA Konstruksi TA Pemberdayaan TA Manajemen
PPK Swadaya
Kaur Teknis
Kaur Keuangan
Staf Pendukung
KASATKER
KABALAI P2P
Penerima
Bantuan (PB)
TFL Teknik
& Pemberdayaan
Penerima
Bantuan (PB)
TFL Teknik
& Pemberdayaan
Penerima
Bantuan (PB)
Penerima
Bantuan (PB)
Korkab/Korkot
Provinsi
Kabupaten
Kota
Desa
Kelurahan
Sumber: SE Dirjen Perumahan No. 14/ 2022 tentang Juknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya
Tim Verifikasi
Ketua Kasi Wilayah Balai P2P
Sekretaris Unsur Balai P2P
Anggota
1. Unsur Balai P2P
2. Unsur Dinas PKP Kab/Kota
3. Unsur Bappeda Kab/Kota*
4. Unsur Bapermas Kab/Kota*
5. Unsur Dinas Sosial Kab/Kota*
6. Unsur Kecamatan*
7. Unsur Desa/Kelurahan
Ket: *opsional
Organisasi Pelaksana
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
SE No. 14/SE/Dr/2022 Lampiran II BAB I.D

13. 19
SYARAT PENERIMA BANTUAN
PENERIMA BANTUAN PENERIMA MANFAAT
BSPS-Sejahtera BSPS SARHUNTA BPPS
WNI yang sudah berkeluarga
Masyarakat yang tinggal di
delineasi lokasi
Memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan yang jelas dan sah atau bukti
penguasaan atau izin tinggal min. 10 tahun ke depan
Memiliki, menguasai, atau
mendapat izin untuk
menempati rumah dan/atau
tanah dari pemilik dan
diketahui oleh kepala
desa/lurah
Belum memiliki rumah; atau
memiliki & menempati rumah
satu-satunya dalam kondisi
tidak layak min. 3 tahun
Memiliki & menempati rumah
satu-satunya dalam kondisi
tidak layak min. 3 tahun
Memiliki & menempati rumah
satu-satunya min. 3 tahun
Belum pernah memperoleh bantuan rumah swadaya dalam
jangka waktu 10 tahun
- -
Penghasilan maks:
½ (UMP/UMK)
Penghasilan maks:
UMP/UMK
Penghasilan maks:
sesuai ketentuan penghasilan
MBR (BP2BT Rumah
Swadaya)
-
Bersedia mengikuti ketentuan program:
• Berswadaya bagi yang mampu
• Membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng
• Mengikuti pembinaan ekonomi dan sosial
Bersedia mengikuti ketentuan
program:
• Berswadaya
• Membentuk KPB dengan
pernyataan tanggung
renteng
• Berusaha/ mendukung
pariwisata
• Mengikuti pembinaan
pengelolaan usaha
pariwisata
Bersedia mengikuti ketentuan
program:
• Mengikuti
sosialisasi/rembuk warga
• Mengikuti pembinaan
• Bertanggung jawab
memelihara rumah dan
lingkungan
Penghasilan
Ketentuan
program
Rumah
Lahan
Bantuan
sejenis
Status
keluarga
Sumber: SE Dirjen Perumahan No. 14/ 2022 tentang Juknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya

14. * Dalam hal penerima bantuan
dalam satu desa/kelurahan
berjumlah kurang dari 3 (tiga),
KPB dapat dibentuk lintas
desa/kelurahan dengan
mempertimbangkan kedekatan
lokasi.
** Gotong royong dimaksud untuk
menanggung segala resiko
secara bersama-sama
(tanggung renteng) dalam
menuntaskan kegiatan bantuan
pembangunan rumah swadaya
Syarat Kelompok Penerima Bantuan
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
SE No. 14/SE/Dr/2022 Lampiran II BAB II.B.2.d & BAB II.C.2.b
1. dibentuk dan
disepakati melalui
rembuk warga
2. terdiri atas unsur:
− ketua merangkap
anggota
− sekretaris
merangkap anggota
− bendahara
merangkap anggota
− anggota
3. anggota KPB paling
banyak 20 (dua puluh)
orang atau
mempertimbangkan
karakteristik masyarakat
dan kondisi di lapangan*
4. anggota KPB
bertempat tinggal di
desa/kelurahan
yang sama;
5. bertanggung jawab
dalam pelaksanaan
pembangunan secara
gotong royong** mulai
tahap persiapan,
pelaksanaan dan
pelaporan
pertanggungjawaban
kegiatan bantuan
pembangunan rumah
swadaya.

15. 5. MEKANISMEPENYELENGGARAAN
BSPS

16. Pengusulan
Kegiatan
Verifikasi/
Penilaian Usulan
Penetapan Lokasi
BSPS (Kab./Kota)
Penyiapan
Masyarakat
Penetapan
Penerima Bantuan
TAHAP PERSIAPAN
Pencairan
Bantuan
TAHAP
PELAKSANAAN
Penyaluran
Bantuan
Pembelian Bahan
Bangunan Tahap I
LPD Tahap
I
Penyusunan DRPB
Kontrak
Toko/Penyedia
Bahan Bangunan
Penunjukan
Tukang/Pekerja
1. Pengorganisasian CPB
2. Sosialisasi Dan
Penyuluhan
3. Identifikasi Kebutuhan
Perbaikan Rumah
4. Survei Pemilihan
Toko/Penyedia Bahan
Bangunan
Penyampaian
Daftar CPB
Verifikasi
Data CPB
Penetapan Lokasi
BSPS (Desa/Kel.)
SK Dirjen
Perumahan
Penetapan CPB
1. Penyusunan Proposal
2. Pengusulan Proposal
3. Verifikasi dan
Persetujuan Proposal
Pekerjaan
Fisik Tahap I
Pembayaran
Upah Kerja
Tahap I
30-50%
Pembelian Bahan
Bangunan Tahap II
LPD Tahap
II
Pekerjaan
Fisik Tahap II
Pembayaran
Upah Kerja
Tahap II
100%
TAHAP
PEMANFAATAN
Penghunian dan
Pemeliharaan
Pembinaan
Berdasarkan PMK
173/PMK.05/2016
Tentang Perubahan atas
PMK 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran
Bantuan Pemerintah
pada K/L pada Pasal 8
ayat (3 ) dan (4)
Seleksi/
Pengolahan Data
Pengusulan dilaksanakan melalui
Aplikasi Sibaru dan Input Data
CPB Dilakukan melalui Aplikasi E-
RTLH
Apabila CPB yang diusulkan tidak
memenuhi kriteria, Balai
berkoordinasi dengan pengusul
terkait perubahan CPB sesuai
peraturan perundang-undangan
Perencanaan
Program
Penganggaran
Penugasan,
Pembekalan
dan Mobilisasi
Tim
Penyiapan HPS
TAHAP PERENCANAAN
Melalui SK
PPK
sebagai
dasar
pemberian
bantuan
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Mekanisme Penyelenggaraan
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
SE No. 14/SE/Dr/2022 Lampiran II BAB I.D

17. Verifikasi CPB
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
SE No. 14/SE/Dr/2022 Lampiran II BAB II.B.1.e
Instruksi
Verifikasi
(Surat Dir. Ruswa)
Perekrutan
TFL (Dasar:
Evaluasi Kinerja &
Seleksi Terbuka)
Mobilisasi TFL
Pembekalan
PPK dan Kaur
Pembentukan
Tim Verifikasi
Verifikasi
Teknis
Layak Huni
Tidak Layak
Huni
Rembug Warga
(Sosialisasi
CPB &
koordinasi)
dengan OPD
Kab/Kota &
Kades/Lurah
Memenuhi
Kriteria
Tidak
Memenuhi
Kriteria
Dit. Rumah Swadaya BP2P, Satker, PPK Rumah Swadaya
Bukti: Foto; Tindak Lanjut:
Menunggu penggantian data
dari pengusul
Kelayakan Rumah
Indikator RLH
Struktur: Pondasi, Kolom,
Balok, Sloof, Rangka Atap
Akses Sanitasi
Akses Air Minum
M1: Persiapan
Surat Kabalai,
BA Verifikasi,
Rekap data CPB
M2-3: Verifikasi
Penyusunan
dokumen hasil
verifikasi
M4: Pelaporan
SK Tim Verifikasi
oleh Kabalai
TFL
1 3
2
4 Melalui e-BSPS
Kelayakan Administrasi
Wawancara antara TFL (dapat
didampingi OPD Kab/Kota/
Kades) dengan CPB (KK/
anggota keluarga yg paham)
Pembekalan
TFL

18. Identifikasi Kebutuhan Perbaikan Rumah
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
SE No. 14/SE/Dr/2022 Lampiran II BAB II.B.2.c.
● Kerusakan struktur
● Kerusakan non struktur
● Rangka atap
● Bahan penutup atap
● Kusen kayu
● Bahan penutup lantai
● Material bangunan
sebagai urugan
● Jumlah tabungan bahan bangunan
● Jumlah swadaya uang
● Jumlah ketersediaan tenaga kerja
● Sumber keswadayaan lainnya Rekapitulasi
kebutuhan
BAHAN
BANGUNAN
sebagai dasar
SURVEI TOKO/
PENYEDIA
BAHAN
BANGUNAN
RENCANA
TEKNIS
1
2
3
Identifikasi Kerusakan
Identifikasi Bahan
Bangunan Bekas
Identifikasi Keswadayaan

19. Survei Toko/Penyedia Bahan Bangunan
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
SE No. 14/SE/Dr/2022 Lampiran II BAB II.B.2.d & BAB II.C.2.b
KPB
TFL
didampingi
Toko/
Penyedia
Toko/
Penyedia
Toko/
Penyedia
1
2
3
Survey
a. Periksa kesesuaian dengan
syarat toko/penyedia bahan
bangunan
b. Negosiasi harga
Komponen Harga
a. Harga material
b. Pajak
c. Biaya pengiriman
Pertimbangan
a. Harga yang paling menguntungkan
b. Kualitas bahan memenuhi standar
c. HPS yang ditetapkan PPK
HAL YANG
DILAKUKAN:
Syarat Toko/Penyedia Material
a. Menyediakan bahan bangunan yang sah
b. Mampu menyediakan sarana angkutan
pengiriman material dan mengantar
material ke lokasi penerima bantuan
sesuai jadwal yang disepakati
c. Melakukan usaha perdagangan yang
diketahui masyarakat umum
d. Memiliki dokumen perizinan
e. Memiliki NPWP
f. Bersedia membuka rekening khusus

20. Identifikasi Kerusakan
Perencanaan Teknis
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
SE No. 14/SE/Dr/2022 Lampiran II BAB II.B.2.e.
RENCANA
TEKNIS
Target:
Rumah Layak Huni
dan TUNTAS
Prinsip Perencanaan Teknis
● Memilih jenis konstruksi rumah sesuai kondisi
lingkungan dan ketersediaan material
● Pemilihan teknologi perbaikan dan
pembangunan rumah (ferosemen, panel, dll)
● Memaksimalkan penggunaan bahan bangunan
bekas yang masih dapat digunakan (REUSE)
● Memanfaatkan Bahan Bangunan lokal
1
Identifikasi Bahan Bangunan
Bekas
2
Identifikasi Keswadayaan
3
Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (BSPS)
5
Penyusunan Form II-17 & RAB
4

21. Penyusunan
Proposal
Pengusulan
Proposal
Verifikasi
Proposal
Persetujuan
Proposal
Proses Penyusunan - Persetujuan Proposal
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
SE No. 14/SE/Dr/2022 Lampiran II BAB II.B.2.e-g
Dokumen Administrasi
Permohonan CPB Format II-13
Salinan KTP dan KK
Slip penghasilan
Atau surat pernyataan penghasilan Format II-
14
Salinan sertipikat hak atas tanah/
Dokumen bukti kepemilikan/
Dokumen bukti penguasaan tanah dari
pemilik tanah kepada CPB/
Surat keterangan penguasaan tanah
dari pihak yang berwenang
Format II-15
Surat pernyataan mengikuti program Format II-16
Hasil identifikasi keswadayaan
Dokumen Teknis
Hasil penilaian kualitas rumah
Identifikasi kebutuhan perbaikan
rumah
Lembar Verifikasi Proposal
(Format II-19)
Pemeriksa Hal yang diperiksa
Korkab/kot − Kelengkapan dan
kebenaran
− Pemenuhan Syarat
CPB dalam dokumen
administrasi
− Kesesuaian
perencanaan
terhadap hasil
identifikasi kondisi
rumah dalam
dokumen teknis
Tim
Verifikasi
Kelengkapan, nama,
jumlah CPB, dan
rekapitulasi
kelengkapan dokumen
Surat Permohonan
Penetapan Penerima
Bantuan (Format II-21)
Pemeriksa Hal yang diperiksa
Konsultan Provinsi Verifikasi akhir
Penetapan
Penerima Bantuan
Keputusan PPK
(Format II-22)
Kuitansi Penerimaan Dana
Bantuan
(Format II-23)
Lembar Persetujuan Kuitansi
(Format II-23)

22. Identifikasi Titik Kritis Penyelenggaraan BSRS
VERIFIKASI
DATA CPB
Permasalahan:
1. Validitas dan kualitas data BNBA (e-RTLH maupun data
pengusul)
2. Kurangnya kompetensi fasilitator
3. Intervensi oknum
4. Tidak tepat sasaran
01
PEMILIHAN
TOKO/PENYEDIA
Permasalahan:
1. Intervensi oknum
2. Penerima bantuan tidak aktif
3. Harga melebihi harga satuan pasar (mark up)
02
PENYIAPAN
MASYARAKAT
Permasalahan:
1. Kurang optimalnya pemberdayaan sehingga
masyarakat kurang siap melaksanakan program
2. Swadaya masyarakat sangat minim
03

23. PEMBELIAN
BAHAN BANGUNAN
Permasalahan:
1. Keterlambatan pengiriman
2. Kualitas dan kuantitas bahan tidak sesuai
3. Kelangkaan material
4. Kenaikan harga
04
PEKERJAAN
FISIK
Permasalahan:
1. Tidak tersedia tukang
2. Kurangnya keterampilan tukang
3. Kualitas pekerjaan tidak memenuhi standar
4. Keterlambatan progress
5. Penyelesaian fisik melewati tahun anggaran
05
Identifikasi Titik Kritis Penyelenggaraan BSRS

25. 3. Tugasdantanggungjawab
pelaksanakegiatan

26. 1
Berpendidikan min. S1 Teknik Sipil atau Teknik Arsitektur
Pendidikan
2
Menguasai teknik bangunan gedung, teknik bangunan
infrastruktur, teknik lingkungan, dan pembangunan perumahan
Skill Teknik
3
Memiliki kemampuan manajerial
Skill Manajerial
4
Berpengalaman dalam pendampingan BSPS atau program
sejenis paling sedikit 3 (tiga) tahun
Berpengalaman
5
Diutamakan telah mengikuti kursus/pelatihan bidang teknis
bangunan gedung yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat
keterangan mengikuti kursus/pelatihan.
Kursus/Pelatihan
1. Apabila di suatu lokasi tidak tersedia
fasilitator dengan kualifikasi yang
memenuhi semua persyaratan, Satker
dapat menyesuaikan syarat
kompetensi fasilitator berdasarkan
kualifikasi yang ada dengan
memperhatikan pengalaman kerja
2. Jika jumlah alokasi dalam
kabupaten/kota lebih dari 360 unit,
maka dapat merekrut Asisten
Korkab/Korkot
KRITERIA KHUSUS
KORKAB/KORKOT

27. 1. Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
a. Merancang strategi pelaksanaan dan pengendalian kegiatan BSPS tingkat kabupaten/kota;
b. Diseminasi bahan publikasi dan sosialisasi (poster, leaflet, booklet, dsb);
c. Melakukan coaching/OJT kepada tim nya secara terus menerus mengenai konsep Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya dan teknis konstruksi kepada TFL;
d. Berkoordinasi dengan Tim Verifikasi, Pemerintah Daerah, dan para pihak terkait dalam rangka memfasilitasi
terlaksananya kegiatan pendampingan kepada masyarakat;
e. Melakukan supervisi dalam kegiatan verifikasi CPB, pengorganisasian, survei pemilihan toko/penyedia bahan
bangunan, pemanfaatan/penggunaan dana bantuan, pelaksanaan pekerjaan fisik, pelaporan pertanggungjawaban
f. Memeriksa hasil verifikasi CPB berdasarkan uji lapangan dan persyaratan penerima bantuan;
g. Memeriksa dokumen proposal terkait dokumen administrasi dan teknis dan disesuaikan dengan kondisi di
lapangan serta bertanggung jawab terhadap kebenaran dokumen yang diperiksa;
h. Memeriksa hasil pemilihan toko/penyedia bahan bangunan;
i. Memeriksa hasil identifikasi tukang/pekerja;
j. Mengecek kemampuan toko/penyedia bahan bangunan dalam menyediakan kebutuhan bahan bangunan yang
diperlukan oleh kelompok penerima bantuan;
k. Membina tukang/pekerja yang ditunjuk oleh kelompok penerima bantuan;
l. Memeriksa progress dan menjamin kualitas pelaksanaan pekerjaan fisik;
m. Memeriksa laporan pertanggungjawaban dana (LPD).
TUGAS KOORDINATOR KAB/KOTA (1/2)

28. 1. Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Lanjutan
n. Memeriksa dan merekapitulasi data laporan TFL dalam aplikasi atau untuk diinput ke dalam aplikasi e-BSPS,
Sirus, dan aplikasi terkait secara tepat waktu, akurat, lengkap, mutakhir, valid, dan sesuai kondisi lapangan
didukung oleh dokumen yang diperlukan;
o. Memeriksa dan memfasilitasi penyerahan dokumen pelaporan TFL kepada PPK melalui Konsultan Provinsi;
p. Berkoordinasi dengan bank/pos penyalur dalam proses pembayaran dan penarikan dana bantuan;
q. Memeriksa kesesuaian antara progress fisik dan keuangan di tingkat kabupaten/kota;
r. Menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan bulanan secara tepat waktu, akurat, lengkap, mutakhir, dan
valid;
s. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen RA melalui QAQC;
t. Melakukan penilaian kinerja TFL secara jujur dan bertanggung jawab.
1. Melakukan supervisi pendataan rumah oleh TFL di lokasi dengan target yang ditentukan oleh PPK
a. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota;
b. Merancang dan menerapkan strategi pendataan dan pengendalian kegiatan di lokasi penugasan
c. Supervisi kegiatan pendataan di lapangan;
d. Memeriksa rekapitulasi data;
e. Memeriksa kualitas data untuk diinput dalam e-RTLH;
f. Pelaporan.
1. Tugas lainnya yang diberikan oleh PPK
TUGAS KOORDINATOR KAB/KOTA (2/2)

29. 1
4
2
3
Berpendidikan min. D3 Teknik Sipil atau Teknik
Arsitektur
Menguasai teknik bangunan gedung dan teknik
bangunan infrastruktur
Berpengalaman dalam pekerjaan konstruksi
bangunan gedung, rumah/perumahan, atau pernah
sebagai fasilitator teknis dalam program
pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat
Diutamakan telah mengikuti kursus/pelatihan
bidang teknis bangunan yang dibuktikan dengan
sertifikat atau surat keterangan mengikuti
kursus/pelatihan.
Berpendidikan min. D3 semua jurusan
Memiliki pengalaman pemberdayaan minimal
3 tahun dalam program pembangunan
infrastruktur berbasis masyarakat.
1
2
Apabila di suatu lokasi tidak
tersedia fasilitator dengan
kualifikasi yang memenuhi
semua persyaratan di atas,
Satker dapat menyesuaikan
syarat kompetensi
fasilitator berdasarkan
kualifikasi yang ada dengan
memperhatikan
pengalaman kerja
TFL Teknik
TFL Pemberdayaan
KRITERIA KHUSUS
TENAGA FASILITATOR LAPANGAN

30. 1. Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
a. Melakukan koordinasi dengan kepala desa/lurah dan para pihak terkait dalam pelaksanaan BSPS;
b. Melaksanakan sosialisasi yang berkelanjutan dan intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
terhadap rumah layak huni dan pemahaman konsep BSPS;
c. Mendampingi/memfasilitasi kegiatan rembuk di tingkat kelompok;
d. Memfasilitasi kegiatan verifikasi dan identifikasi calon penerima bantuan;
e. Menumbuhkembangkan keswadayaan penerima bantuan;
f. Memfasilitasi survey toko/penyedia bahan bangunan;
g. Memfasilitasi penyusunan proposal;
h. Memfasilitasi kesepakatan penentuan toko/penyedia bahan bangunan;
i. Memfasilitasi pembukaan rekening penerima bantuan;
j. Memfasilitasi pemeriksaan penerimaan bahan bangunan/komponen bangunan ke penerima bantuan;
k. Mendampingi dan mengawasi pembangunan fisik serta menjamin kualitas fisik;
l. Memfasilitasi penyusunan laporan penggunaan dana;
m. Memfasilitasi dalam administrasi pemanfaatan bantuan;
n. Memberikan advis dan analisa terhadap pelaksanaan teknis pembangunan rumah;
o. Membangun kapasitas kelompok penerima bantuan;
TUGAS TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (1/2)

31. 1. Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Lanjutan
p. Memberikan laporan progres lapangan setiap minggu dan bulanan secara tepat
waktu;
q. Menjamin data yang akurat, lengkap, mutakhir, dan valid;
r. Melakukan pemeriksaan cepat terhadap pemenuhan RLH (Rapid Assessment)
s. Menjamin semua kegiatan/tahapan dilakukan sesuai prosedur.
1. Pendataan kondisi rumah
a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah desa/kelurahan;
b. Pendataan di lapangan;
c. Rekapitulasi data;
d. Input e-RTLH bila diberikan izin oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
e. Pelaporan.
3. Tugas lainnya yang diberikan oleh PPK
TUGAS TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (2/2)

33. TERIMA KASIH
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Direktorat Jenderal Perumahan
Direktorat Rumah Swadaya