HUKUM BISNIS

1. HUKUM BISNIS
PRODI AKUNTANSI
FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Oleh:
Dr. Budi S. Purnomo, SE., MM., Msi.
HUKUM BISNIS - BSP 1

2. POKOK BAHASAN
2
HUKUM BISNIS - BSP
Pertemuan Materi
1 Hukum dan Hukum Bisnis
2 Subyek dan Obyek Hukum
3 Hak- hak Kebendaan
4 Badan hukum dan Badan Usaha
5 Badan hukum dan Badan Usaha
6 Legalitas Perusahaan di Indonesia
7 Hukum Perjanjian (Kontrak Bisnis)
8 UJIAN TENGAH SEMESTER
9 Bentuk-bentuk Kerjasama dalam Bisnis
10 Bentuk-bentuk Kerjasama dalam Bisnis
11 Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis
12 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Hutang
13 Hak Atas Kekayaan Intelektual
14 Aspek Hukum Pembiayaan dalam Bisnis
15 Aspek Hukum Ketenagakerjaan
16 UJIAN AKHIR SEMESTER

3. REFERENSI
 Zaeni Asyhadi, SH. M.Hum., Hukum Bisnis, edisi
Revisi, Rajawali Pers, 2009.
 Simatupang, Richard Burton, Aspek Hukum Dalam
Bisnis, rineka Cipta, 2007.
 UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 UU RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 Hand out: bsphandout@yahoo.co.id
 Literatur lain yang relevan.
3
HUKUM BISNIS - BSP

4. EVALUASI PEMBELAJARAN
4
HUKUM BISNIS - BSP
No
.
Komponen Evaluasi Bobot
1 Tugas 20%
2 Ujian Tengah Semester 40%
3 Ujian Akhir Semester 40%
Total 100%
Kehadiran
Sesuai dengan aturan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pendidikan Indonesia, ketidakhadiran tanpa keterangan
maksimum adalah 20%. Bagi mereka yang tingkat ketidakhadirannya
lebih dari 20% tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir dan
otomatis akan memperoleh nilai E.

5. PENGERTIAN &
RUANG LINGKUP
HUKUM
HUKUM BISNIS - BSP 5

6. PENGERTIAN HUKUM
Manusia adalah mahluk sosial. Di mana ada
masyarakat, di sana ada hukum (Ubi Societas Ubi Ius).
Hukum (yg dibuat manusia): aturan-aturan perilaku yang
dapat diberlakukan/diterapkan untuk mengatur
(terutama) hubungan antar manusia dan antara manusia
dan masyarakatnya.
HUKUM BISNIS - BSP 6

7. Kaidah Agama Kaidah
Kesusilaan
Kaidah Sopan
Santun
Kaidah Hukum
TUJUAN Penyempurnaan manusia agar
jangan menjadi manusia yang
jahat
Ketertiban masyarakat
ISI Ditujukan kepada sikap lahir dan
batin
Ditujukan kepada sikap lahir
ASAL USUL Dari Tuhan Dari diri sendiri
(nurani)
Dari
masyarakat
secara tidak
resmi
Dari
masyarakat
secara resmi
SANKSI Dari Tuhan &
Institusi yg
berwenang
menjatuhkan
sanksi
Dari diri sendiri
dan masyarakat
secara tidak
resmi
Dari
masyarakat
secara tidak
resmi
Dari
masyarakat
secara resmi
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN KAIDAH
HUKUM BISNIS - BSP 7

8. Definisi Hukum
 Drs. E. Utrecht, SH, Hukum adalah
himpunan peraturan-peraturan (perintah-
perintah dan larangan-larangan) yang
mengurus tata tertib suatu masyarakat dan
karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.
 SM. Amin, SH, Hukum adalah kumpulan
peraturan-peraturan yang terdiri dari norma
dan sanksi-sanksi.
HUKUM BISNIS - BSP 8

9. Definisi Hukum
 J.C.T. Simorangkir, SH & Woerjono Sastroparnoto, Hukum
adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang
menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan
masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang
berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan
tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu hukuman
tertentu.
 Soerojo Wignjodipoero, hukum adalah himpunan peraturan2
hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah,
larangan atau perizinan untuk berbuat tidak berbuat
sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib
dalam kehidupan masyarakat.
HUKUM BISNIS - BSP 9

10. Definisi Hukum
 “Hukum adalah himpunan peraturan-
peraturan yang mengatur pergaulan hidup
masyarakat, yang dibuat oleh lembaga yang
berwenang, bersifat memaksa, berisi
perintah dan larangan yang apabila
dilanggar akan mendapat sanksi yang
tegas”
HUKUM BISNIS - BSP 10

11. Berdasarkan definisi di atas dapat
diuraikan, Hukum:
 Himpunan peraturan-peraturan yang mengatur pergaulan hidup masyarakat
maksudnya adalah bahwa hukum itu dibuat secara tertulis yang terdiri dari
kaedah yang mengatur kepentingan-kepentingan masyarakat maupun negara.
 Dibuat oleh lembaga yang berwenang adalah hukum tersebut dibuat oleh
lembaga yang benar-benar diberi amanat untuk membuatnya oleh rakyat asal
tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat sehingga masyarakata
aman, tentram, tertib dan damai.
 Bersifat memaksa karena hukum itu dalam penegakannya dapat dipaksakan
walaupun masyarakat menolaknya.
 Berisi perintah dan larangan maksudnya adalah bahwa hukum tersebut adanya
sesuatu yang harus dilaksanakan dan sesuatu harus ditinggalkan.
 Adanya sanksi yang tegas maksudnya adalah hukum tersebut apabila dilanggar
maka mendapat sanksi yang langsung dapat diberikan walaupun melalui
proses persidangan terlebih dahulu.
HUKUM BISNIS - BSP 11

12. ISI KAIDAH HUKUM
• PERINTAH
Harus dijalankan, merupakan keharusan.
Contoh: pasal 1 UU 1/1974 tentang Perkawinan.
(Perkawinan dan tujuannya berdasarkan Ketuhanan
YME)
• LARANGAN
Hal-hal yang tidak boleh/dilarang dilakukan
Contoh: pasal 8 UU 1/1974 tentang Perkawinan. (larangan
perkawinan)
• PERKENAN
Hal-hal yang boleh dilakukan namun bukan keharusan.
Contoh: pasal 29 UU 1/1974 tentang Perkawinan. (Perjanjian kawin)
HUKUM BISNIS - BSP 12

13. SUMBER HUKUM
1. Perundang-undangan
2. Perjanjian: peristiwa di mana pihak I berjanji kpd
pihak lain utk melaksanakan/tdk melaksanakan suatu
hal yg bersifat mengikat para pihak)
3. Traktat (Perjanjian Internasional: Perjanjian yg
diadakan oleh 2 negara/lebih. Kedudukannya = UU)
4. Jurisprudensi (putusan pengadilan yg telah
berkekuatan hukum tetap, yg secara umum
memutuskan suatu persoalan yg belum ada
pengaturannya pd sumber hukum lain)
5. Kebiasaan
6. Pendapat sarjana/ahli (doktrin)
HUKUM BISNIS - BSP 13

14. PEMBIDANGAN HUKUM
PUBLIK
 HUKUM PIDANA
 H. PAJAK
 H. TATA NEGARA
 H. INTERNASIONAL
 DLL.
 PRIVAT
 HUKUM PERDATA
 H. DAGANG
 H. PERBURUHAN
 H. PERKAWINAN
 H. PERTANAHAN/
AGRARIA
 H. WARIS
 DLL.
HUKUM BISNIS - BSP 14

15. PERBEDAAN
H. PUBLIK – H. PRIVAT
H. PUBLIK
1. MENGATUR HUBUNGAN
WARGANEGARA DENGAN
NEGARA
2. MENGATUR KEPENTINGAN
UMUM
3. TIDAK DIKENAL
PERDAMAIAN
4. SANKSINYA ADALAH
KURUNGAN
5. HUKUMANNYA BERSIFAT
MEMAKSA
6. PEMERINTAH TURUT CAMPUR
BAIK DIMINTA MAUPUN
TIDAK
H. PRIVAT
1. MENGATUR HUBUNGAN
WARGA NEGARA DENGAN
WARGANEGARA
2. MENGATUR KEPENTINGAN
INDIVIDU
3. DIKENAL PERDAMAIAN
4. SANKSI GANTI RUGI
5. HUKUMANNYA BERSIFAT
MENGATUR
6. PEMERINTAH TURUT
CAMPUR APABILA DIMINTA
HUKUM BISNIS - BSP 15

16. BISNIS &
HUKUM BISNIS
HUKUM BISNIS - BSP 16

17. PENGERTIAN BISNIS
 Richard Burton Simatupang: “bisnis sering diartikan
sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang
atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa
kegiatan mengadakan barang-barang atas jasa-jasa maupun
fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan atau
disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan”.
 KBB Indonesia, “Bisnis adalah usaha dagang, usaha
komersial dalam dunia perdagangan”.
 Bisnis adalah semua aktivitas yang melibatkan
penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dan
diinginkan oleh orang lain, tujuannya untuk
mendapatkan keuntungan
HUKUM BISNIS - BSP 17

18. RAGAM KEGIATAN BISNIS
1. Bisnis dalama arti kegiatan perdagangan (Commerce), yaitu :
keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang
dan badan-badan, baik di dalam negeri maupun diluar negeri
ataupun antara negara untuk tujuan memperoleh keuntungan.
Contoh : Produsen (pabrik), dealer, agen, grosir, toko, dsb.
2. Bisnis dalam arti kegiatan Pabrikasi/Manufaktur yaitu kegiatan
memproduksi atau menghasilkan barang-barang yang nilainya
lebih berguna dari asalnya. Contoh : Pengolahan Hasil
Hutan/Kebun/Tambang; Pembangunan gedung/jembatan;
Pabrik makanan/pakaian/kerajinan/mesin, dsb.
3. Bisnis dalam arti kegiatan jasa-jasa (Service), yaitu : kegiatan
yang menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik oleh orang
maupun badan. Contoh : Jasa perhotelan, konsultan, asuransi,
pariwisata, pengacara, (lawyer), penilai (Appraisal), akuntan, dll.
HUKUM BISNIS - BSP 18

19. DEFINISI HUKUM BISNIS
 Munir Fuady (2005): hukum binis adalah suatu perangkat
kaidah hukum (termasuk enforcement-nya) yang mengatur
tentang tatacara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang,
industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi
atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang
dari para entrepreneunr dalam risiko tertentu dengan usaha
tertentu dengan motif (dari entrepreneur tersebut) adalah
untuk mendapatkan keuntungan.
 Dr. Johannes Ibrahim, SH, M.Hum.: hukum bisnis adalah
seperangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan untuk
mengatur serta menyelesaikan pesoalan-pesoalan yang
timbul dalam aktivitas antar manusia khususnya dalam
bidang perdagangan.
HUKUM BISNIS - BSP 19

20. Ruang lingkup Hukum Bisnis
1. Kontrak bisnis
2. Bentuk-bentuk badan usaha (PT, CV, Firma)
3. Perusahaan go publik dan pasar modal
4. Jual beli perusahaan
5. Penanaman modal/investasi (PAM/PMDN)
6. Kepailitan dan likuidasi
7. Merger, konsolidasi dan akuisisi
8. Perkreditan dan pembiayaan
9. Jaminan hutang
HUKUM BISNIS - BSP 20

21. Ruang lingkup Hukum Bisnis
10. Surat-surat berharga
11. Ketenagakerjaan/perburuhan
12. Hak Kekayaan Intelektual, yaitu Hak Paten
(UU No. 14 tahun 2001, Hak Merek UU No.
15 tahun 2001, Hak Cipta (UU No. 1 19 tahun
2002), Perlindungan Varietas Tanaman (UU
No. 29 tahun 2000), Rahasia Dagang (UU No.
30 tahun 2000 ), Desain Industri, (UU No. 31
tahun 2000), dan Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu (UU No. 32 tahun 2000).
HUKUM BISNIS - BSP 21

22. Ruang lingkup Hukum Bisnis
13. Larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
14. Perlindungan konsumen (UU No.8/1999)
15. Keagenan dan distribusi
16. Asuransi (UU No. 2/1992)
17. Perpajakan
18. Penyelesaian sengketa bisnis
19. Bisnis internasional
20. Hukum pengangkutan (darat, laut, udara)
HUKUM BISNIS - BSP 22

23. Ruang lingkup Hukum Bisnis
21. Alih Teknologi – perlu perlindungan dan jaminan kepastian
hukum bagi pemilik teknologi maupun pengguna teknologi
seperti mengenai bentuk dan cara pengalihan teknologi asing ke
dalam negeri.
22. Hukum perindustrian/industri pengolahan.
23. Hukum Kegiatan perusahan multinasional (ekspor – inport)
24. Hukum Kegiatan Pertambangan
25. Hukum Perbankan (UU No. 10/1998) dan surat-surat berharga
26. Hukum Real estate/perumahan/bangunan
27. Hukum Perjanjian internasional/perdagangan internasional.
28. Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 15 tahun
2002)
HUKUM BISNIS - BSP 23

24. FUNGSI HUKUM BISNIS
1. Sebagai sumber informasi yang berguna bagi
praktisi bisnis,
2. Untuk memahami hak-hak dan kewajibannya
dalam praktik bisnis,
3. Agar terwujud watak dan perilaku aktivitas
dibidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat
dan dinamis (yang dijamin oleh kepastian
hukum).
HUKUM BISNIS - BSP 24

25. SUMBER HUKUM BISNIS
Secara umum sumber hukum bisnis (sumber
hukum perundangan) tersebut adalah :
1. Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Hukum Dagang (KUHDagang)
3. Hukum Publik (pidana Ekonomi/KUHPidana)
4. Peraturan Perundang-undangan diluar KUH
Perdata, KUH Pidana, KUH Dagang
HUKUM BISNIS - BSP 25

26. PENERAPAN HUKUM
Bagaimana penerapan hukum dalam kegiatan
bisnis?
 Subyek hukum pelaku bisnis
 Peristiwa hukum yang dilakukan oleh pelaku
bisnis
 Obyek hukum dari suatu kegiatan bisnis
 Keterangan dari suatu kegiatan bisnis, yaitu :
akibat hukum, pilihan hukum
HUKUM BISNIS - BSP 26

27. TERIMA KASIH
HUKUM BISNIS - BSP 27