Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

KER_KELOMPOK 4 (1).pptx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 25 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Aktuellste (20)

Anzeige

KER_KELOMPOK 4 (1).pptx

  1. 1. PENGALAMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN REGIONAL DI NEGARA-NEGARA MAJU DISUSUN OLEH: 1. Ardika Rahmasiwi (01021281924073) 2. Nadia Putri Salsabila (01021181924005) 3. Humaira Rizka Ramadhanti (01021281924067) KEBIJAKAN EKONOMI REGIONAL EKONOMI PEMBANGUNAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
  2. 2. NEGARA MAJU Negara maju adalah negara yang memiliki standar hidup tinggi yang disebabkan oleh negara tersebut memiliki kemajuan teknologi, industri, dan ekonomi; sehingga penduduknya memiliki kesejahteraan yang tinggi
  3. 3. PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL 01
  4. 4. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Regional Pembangunan Regional upaya untuk merencanakan penggunaan sumber daya publik yang tersedia disuatu wilayah Perencanaan pembangunan Faktor yang mempengaruhi perencanaan pembangunan Lingkungan SDM perencana Sistem yg digunakan Perkembangan IPTEK Sistem perencanaan Pendanaan Pembangunan ekonomi
  5. 5. Ketimpangan Pembangunan Sektor Industri Ritme Permasalahan dalam Pembangunan Ekonomi Daerah Neptune Jupiter Earth Venus Mars 01 02 03 04 05 06 Investasi yang kurang merata Rendahnya Mobilitas Faktor Produksi Perbedaan Sumber Daya Alam Perbedaan Demografis Kurang Lancarnya Perdagangan Antar Daerah
  6. 6. Strategi Pengembangan Fisik Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah Neptune Jupiter Venus Mars 01 02 03 04 05 Strategi Pengembangan Dunia Usaha Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Strategi Pengembangan Masyarakat Daya Saing Ekonomi Daerah
  7. 7. Koordinator bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah dengan menetapkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat Enterpreneur pemerintah daerah bertanggung jawab menjalankan usaha bisnis di daerahnya Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah Stimulator pemerintah daerah bertanggung jawab untuk merangsang dunia usaha Fasilitator bertugas mempercepat pembangunan melalui perbaikan perilaku masyarakat di daerahnya
  8. 8. PENGALAMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL DI NEGARA MAJU 02
  9. 9. 01. JEPANG PENGALAMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL
  10. 10. PENGALAMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL : JEPANG 1970-an ~ Undang- Undang Promosi Relokasi Industri (1972) Akhir 1990-an ~ UU Revitalisasi Akumulasi Industri Daerah (1998) UU Promosi Usaha Baru (1999) Saat ini, Kebijakan dukungan perusahaan inti regional yang mendorong ekonomi regional Awal 1990-an ~ Technopolis Law (1983), Brain Land Law (1988) 2000-an~ Rencana Klaster Industri (2001) / Hukum Promosi Lahan Perusahaan (2007) Transisi kebijakan ekonomi dan industri regional di Jepang
  11. 11. Penciptaan Perusahaan Inti Regional Dan Bisnis Pendukung Perusahaan yang memimpin kawasan (= perusahaan inti regional) untuk merevitalisasi perekonomian daerah pembentukan sistem untuk pertumbuhan calon perusahaan inti regional dan pembaruan perusahaan inti regional Jumlah permintaan anggaran fy2017 4,14 miliar yen (2,05 miliar yen) Tujuan/Ikhtisar Bisnis
  12. 12. Tujuan/Ikhtisar Bisnis Mengimplementasikan Proyek-proyek Penciptaan perusahaan inti regional mendukung bisnis pembentukan jaringan Proyek dukungan langsung proyek Dewan Jaringan Global Target Pencapaian • Penjualan rata-rata 2 miliar yen (FY2011) untuk calon perusahaan inti regional kepada mitra bisnis • Tujuannya adalah untuk melipatgandakan jumlahnya dalam lima tahun, termasuk efek limpahan
  13. 13. 02. KORSEL PENGALAMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL
  14. 14. PENGALAMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL : KORSEL KEBIJAKAN NEW DEAL Pemerintah Moon Jae In, Mengatakan “Kami akan mengubah poros pembangunan nasional ke fokus daerah.” Total investasi 160 triliun won, lebih dari 75 triliun won, atau lebih dari setengahnya, akan diinvestasikan Proyek-Proyek Regional Tujuan dari kebijakan New Deal yang berimbang secara regional • menggeser poros pembangunan nasional dari pusat metropolitan ke pusat regional • mempererat hubungan antar kota dan provinsi • akan mendorong penciptaan lapangan kerja dan revitalisasi ekonomi lokal.
  15. 15. KEBIJAKAN NEW DEAL 2.0 VERSI KOREA Untuk kebijakan “New Deal Gaya Korea”, pemerintah Korea Selatan berencana menanamkan modal senilai 160 triliun won hingga tahun 2025 mendatang. Berencana mengubah kondisi ekonomi saat ini agar dapat memimpin industri dunia dengan ekonomi terdepan dan dapat melepaskan diri dari ekonomi berbasis karbon, serta membuat masyarakat saat ini sebagai masyarakat inklusif. Green New Deal Digital New Deal
  16. 16. Pencapaian besar dari New Deal versi Korea selama satu tahun Pada Juli 2020, setahun yang lalu, pemerintah mendorong New Deal versi Korea untuk melampaui mengatasi krisis dan melompat maju sebagai negara terdepan dalam proses transformasi struktural ekonomi dan sosial. HASIL memimpin transisi ke masyarakat digital dan ramah lingkungan dengan menyebarkan transaksi dan pendidikan non-tatap muka dan membangun rendah karbon dan ramah lingkungan. -ekosistem industri yang ramah. Ada juga pencapaian besar dalam difusi energi rendah karbon dan terdistribusi. Selain itu, berhasil melampaui target pembangunan fasilitas energi terbarukan tahun lalu (target 4,2GW, kinerja 4,8GW) dan mendorong investasi swasta skala besar dengan priming kebijakan pemerintah. Selain itu, mulai memilih dan mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) yang menjanjikan di bidang lingkungan dan energi dan membangun 'klaster konvergensi hijau' di lima bidang unggulan
  17. 17. 03. AS PENGALAMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL
  18. 18. PENGALAMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL : AS AMERIKA SERIKAT Mengadopsi peraturan zonasi Tahun 1922, Departemen Perdagangan Amerika Serikat menetapkan The Standard State Zoning Enabling Act sebagai model kewenangan peraturan zonasi bagi negara bagian Terdapat 2 peraturan zonasi: 1. Teks peraturan zonasi untuk tiap zona 2. Peta Zonasi
  19. 19. PENGALAMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL : AS Kegiatan Perencanaan: Persiapan dan revisi dari perencanaan komprehensif dan zonasi Pengkajian dampak pembangunan terhadap lingkungan alam Rehabilitasi dan pelestarian Pemodelan kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan sistem informasi perencanaan Pelaksanaan program
  20. 20. PENGALAMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL : AS Masalah pembangunan ekonomi Amerika Serikat Alat pembangunan ekonomi Amerika Serikat Urbanisme baru dan pertumbuhan cerdas Amerika Serikat kemiskinan relatif – dibandingkan standar kemiskinan dunia alat pembangunan ekonomi di Amerika dilakukan oleh pemerintah lokal, meski kebijakan dari pemerintah pusat Dimulai dengan cara sederhana pada awal 1970an, dengan program perencanaan dan manajemen pertumbuhan.
  21. 21. 04. INGGRIS PENGALAMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL
  22. 22. PENGALAMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL : INGGRIS Undang-undang perencanaan komprehensif pertama kali dibuat tahun 1947, prinsipnya sebagai berikut: pengendalian pembangunan perencanaan pembangunan pengawasan oleh pemerintah pusat Inggris menganut system unitary Department of the Environment Welsh Office Scottish Environment Department
  23. 23. PENGALAMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL : INGGRIS Dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang, Inggris menganut discretionary system. Local Plan = Structure Plan Structure plan membentuk kerangka operasional detail bagi local plan Structure plan disiapkan dan boleh diadopsi oleh otoritas local setelah diselenggarakan public inquiry atau penyelidikan oleh seorang inspector yang ditugaskan oleh secretary of state
  24. 24. PENGALAMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL : INGGRIS Sejak diberlakukannya Planning and Compulsary Purchase Act tahun 2004, terdapat perubahan nama dokumen arahan dan kebijakan serta development plan Dalam sistem seperti ini, tidak terdapat zoning bylaw atau peraturan zonasi. Suatu permohonan perencanaan masyarakat diputuskan oleh otoritas lokal dengan mempertimbangkan development plan
  25. 25. Terima Kasih

×