SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo

Perppu dari Era Sukarno hingga Jokowi

•
•
S
Sabar Artiyono

Perppu dari Era Sukarno hingga Jokowi

Recht
1 von 8
Downloaden Sie, um offline zu lesen
No No Perppu dan Tahun Terbit Nama Perppu Status Topik Presiden yang Menjabat Tahun 1 1/1946 SUSUNAN DEWAN PERTAHANAN DAERAH DALAM DAERAH ISTIMEWA Mengubah UU No.6 Tahun 1946 Pertahanan Negara Sukarno 1946 2 2/1946 PEMBENTUKAN BANK NEGARA INDONESIA Dicabut dengan UUDRT No.2 Tahun 1955 Perbankan Sukarno 3 3/1946 KEWAJIBAN MENYIMPAN UANG DALAM BANK Diubah dengan Perpu No.6 Tahun 1946 Dicabut dengan UU No. 18 Tahun 1946 Keuangan Sukarno 4 4/1946 MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1946 Dicabut dengan Perpu No.9 Tahun 1946 Pertahanan Negara Sukarno 5 5/1946 MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1946 Masih Berlaku Pertahanan Negara Sukarno 6 6/1946 MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM PERPU TAHUN 1946 NOMOR 3 DARI HAK KEWAJIBAN MENYIMPAN UANG Dicabut dengan UU No. 18 Tahun 1946 Keuangan Sukarno 7 7/1946 MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM UNDANG-UNDANG TAHUN 1946 NOMOR 6 DARI HAL SUSUNAN D.P.D SOLO Masih Berlaku Pemerintah Daerah Sukarno 8 8/1946 PERATURAN UNDANG-UNDANG BADAN PERWAKILAN RAKYAT DI DAERAH SURAKARTA Masih Berlaku Pemerintah Daerah Sukarno 9 9/1946 PENCABUTAN PERPU TAHUN 1946 NOMOR 3 DAN PERUBAHAN PERPU TAHUN 1946 NOMOR 5 Masih Berlaku Pertahanan Negara Sukarno 10 10/1946 PENCABUTAN MENGALIRNYA UANG LAMA KE DAERAH LUAR JAWA Masih Berlaku Keuangan Sukarno 11 1/1950 PERATURAN YANG MENETAPKAN PERATURAN-PERATURAN MANA YANG BERLAKU UNTUK DAERAH-DAERAH YANG MENGGABUNGKAN PADA REPUBLIK INDONESIA Diubah dengan UU No.8 Tahun 1950 RIY Kewarganegaraan Sukarno 1950 12 2/1950 PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PEMERINTAH Mencabut UU No.1 Tahun 1945 Dicabut dengan PP No. 39 Tahun 1950 RIY Pemerintahan Sukarno 13 3/1950 PEMBENTUKAN PROPINSI SUMATERA SELATAN Diubah dengan UUDRT No.16 Tahun 1955 Diubah dengan UUDRT No.19 Tahun 1957 Pemerintah Daerah Sukarno 14 4/1950 PEMBENTUKAN PROPINSI SUMATERA TENGAH Diubah dengan UUDRT No.16 Tahun 1955 Pemerintah Daerah Sukarno 15 5/1950 PEMBENTUKAN PROPINSI SUMATERA UTARA Masih Berlaku Pemerintah Daerah Sukarno 16 6/1950 PAJAK DALAM DAERAH PULIHAN Masih Berlaku Perpajakan Sukarno 17 1/1959 BANK UMUM NEGARA Masih Berlaku Perbankan Sukarno 18 2/1959 PENURUNAN NILAI UANG KERTAS Rp. 500,- DAN Rp. 1000,- Masih Berlaku Keuangan Sukarno 19 3/1959 PEMBEKUAN SEBAGIAN DARI SIMPANAN PADA BANK-BANK Masih Berlaku Perbankan Sukarno 20 4/1959 PENGHAPUSAN SISTEM BUKTI EKSPOR (B. E.) Masih Berlaku Perdagangan Sukarno 21 5/1959 KETENTUAN DI BIDANG FISKAL MENGENAI PENURUNAN NILAI UANG KERTAS Rp. 1.000,- DAN Rp. 500,- Masih Berlaku Keuangan Sukarno 22 6/1959 PEMBATASAN WAKTU UNTUK MELAKSANAKAN HAK MENUNTUT PENUKARAN UANG KERTAS BANK PECAHAN-PECAHAN Rp. 1.000,- DAN Rp. 500,- YANG DENGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NO. 2 TAHUN 1959 NILAINYA MASING-MASING TELAH DITURUNKAN MENJADI Rp. 100,- DAN Rp. 50,- Masih Berlaku Keuangan Sukarno 23 7/1959 PENGUBAHAN ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN Masih Berlaku Perpajakan Sukarno 24 8/1959 PENGUBAHAN TARIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Masih Berlaku Perpajakan Sukarno 25 9/1959 PENGUBAHAN TARIF PAJAK RADIO MengubahUU No. 12 Tahun 1947 MengubahUU No. 21 Tahun 1948 Perpajakan Sukarno 26 10/1959 PENAMBAHAN BEA BALIK NAMA Masih Berlaku Perpajakan Sukarno 27 11/1959 PAJAK HASIL BUMI Dicabut denganUU No. 12 Tahun 1985 Perpajakan Sukarno
28 12/1959 PAJAK DIVIDEN Masih Berlaku Perpajakan Sukarno 1959 29 13/1959 PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PERSEROAN 1925 (STAATSBLAD 1925 NO. 319) Diubah denganPerpu No. 24 Tahun 1959 Perpajakan Sukarno 30 14/1959 KENAIKAN CUKAI TEMBAKAU Masih Berlaku Perpajakan Sukarno 31 15/1959 KENAIKAN TARIF CUKAI ATAS BIR DAN ALKOHOL SULINGAN DAN KENAIKAN BEA- MASUK ATAS BIR MengubahUU No. 27 Tahun 1954 Diubah denganPerpu No. 24 Tahun 1959 Perpajakan Sukarno 32 16/1959 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1944 (STAATSBLAD 1944 NO. 17) MengubahUU No.21 Tahun 1957 Diubah denganPerpu No. 24 Tahun 1959 Perpajakan Sukarno 33 17/1959 PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK UPAH (STAATSBLAD 1934 NO. 611) MengubahUU No.21 Tahun 1957 Diubah denganPerpu No. 24 Tahun 1959 Perpajakan Sukarno 34 18/1959 PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN ATURAN BEA METERAI 1921 MengubahUU No. 20 Tahun 1956 Perpajakan Sukarno 35 19/1959 PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK RUMAH TANGGA 1908 Masih Berlaku Perpajakan Sukarno 36 20/1959 PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG- UNDANG PAJAK PENJUALAN 1951 MengubahUU No. 35 Tahun 1953 Diubah denganPerpu No. 24 Tahun 1959 Perpajakan Sukarno 37 21/1959 MEMPERBERAT ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA EKONOMI Masih Berlaku Hukum Sukarno 38 22/1959 PENGUBAHAN NAMA "MEDALI SEWINDU ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA" MENJADI "BINTANG SEWINDU ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA" MengubahUU No. 30 Tahun 1954 Tanda Kehormatan Sukarno 39 23/1959 PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NO. 74 TAHUN 1957 (LEMBARAN-NEGARA NO. 160 TAHUN 1957) DAN PENETAPAN KEADAAN BAHAYA MencabutUU No. 74 Tahun 1957 Diubah denganPerpu No .52 Tahun 1950 Diubah denganPerpu No. 22 Tahun 1960 Pertahanan Negara Sukarno 40 24/1959 PERUBAHAN/TAMBAHAN PERATURAN- PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 7, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 DAN 20 TAHUN 1959 Diubah denganPerpu No. 55 Tahun 1960 Pemerintahan Sukarno 41 25/1959 PENILAIAN PERSEDIAAN UANG EMAS DAN BAHAN UANG EMAS PADA BANK INDONESIA Masih Berlaku Keuangan Sukarno 42 26/1959 PINJAMAN KONSOLIDASI TAHUN 1959 Masih Berlaku Keuangan Sukarno 43 27/1959 BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Dicabut denganUU No. 18 Tahun 1997 Perpajakan Sukarno 44 28/1959 DASAR PERHITUNGAN MALAYAN-DOLLAR UNTUK MELAKUKAN TARIP PAJAK-PAJAK NEGARA DI DAERAH KEPULAUAN RIAU Dicabut denganUU No. 6 Tahun 1969 Perpajakan Sukarno 45 29/1959 PERUBAHAN MASA PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING DAN PAJAK BANGSA ASING MengubahUU No. 72 Tahun 1958 Perpajakan Sukarno 46 1/1960 PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1955 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1955 NOMOR 27) YANG DITAMBAH DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 8 TAHUN 1958 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NOMOR 156) TENTANG PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK PIDANA EKONOMI MengubahUUDRT No. 7 Tahun 1955 Hukum Sukarno 47 2/1960 PERGUDANGAN Perdagangan Sukarno 48 3/1960 PENGUASAAN BENDA-BENDA TETAP MILIK PERSEORANGAN WARGA NEGARA BELANDA Masih Berlaku Lain-lain Sukarno 49 4/1960 PERAIRAN INDONESIA Dicabut denganUU No. 6 Tahun 1996 Perairan Sukarno 50 5/1960 PENGHENTIAN BERLAKUNYA UNDANG- UNDANG NO. 17 TAHUN 1951 (LEMBARAN NEGARA 1951 NO. 100) MencabutUU No 17 Tahun 1951 Keuangan Sukarno 51 6/1960 PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN 1960 Masih Berlaku APBN Sukarno 52 7/1960 PENETAPAN BAGIAN-BAGIAN PERUSAHAAN NEGARA BERDASARKAN I.B. W., DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN 1960 Diubah denganUU No.4 Tahun 1962 Perusahaan Negara Sukarno
53 8/1960 MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG- UNDANG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN BELANJA DAN SUMBER- SUMBER PENDAPATAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1959 Masih Berlaku APBN Sukarno 1960 54 9/1960 MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG- UNDANG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN I. B.W DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1959 MengubahUU No.50 Tahun 1957 MengubahUU No.53 Tahun 1957 MengubahUU No.54 Tahun 1957 Perusahaan Negara Sukarno 55 10/1960 PEJABAT YANG MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN PRESIDEN, JIKA PRESIDEN MANGKAT, BERHENTI, ATAU BERHALANGAN, SEDANG WAKIL PRESIDEN TIDAK ADA ATAU BERHALANGAN MencabutUU No.29 Tahun 1957 Pemerintahan Sukarno 56 11/1960 PERUBAHAN MODAL BANK INDONESIA MengubahUU No. 11 Tahun 1953 Perbankan Sukarno 57 12/1960 PEMBUBARAN PANITYA UNTUK MENYELESAIKAN URUSAN PEMULIHAN HAK MencabutUUDRT No. 15 Tahun 1950 Lain-lain Sukarno 58 13/1960 BANK DAGANG NEGARA Dicabut denganUU No. 18 Tahun 1968 Perbankan Sukarno 59 14/1960 PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1951 TENTANG PENGHAPUSAN BADAN HUKUM ALGEMENE VOLKSCREDIETBANK Masih Berlaku Perbankan (BRI) Sukarno 60 15/1960 PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 78 TAHUN 1958 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING Dicabut denganUU No. 16 Tahun 1965 Modal Asing Sukarno 61 16/1960 EBERAPA PERUBAHAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Masih Berlaku Hukum Sukarno 62 17/1960 PERUBAHAN TARIP-UPAH UNTUK BALAI HARTA PENINGGALAN Masih Berlaku Hukum Sukarno 63 18/1960 PERUBAHAN JUMLAH HUKUMAN DENDA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN ALAM KETENTUAN- KETENTUAN PIDANA LAINNYA YANG DIKELUARKAN SEBELUM TANGGAL 17 GUSTUS 1945 Masih Berlaku Hukum Sukarno 64 19/1960 PERUSAHAAN NEGARA Dicabut denganUU No. 19 Tahun 2003 Perusahaan Negara Sukarno 65 20/1960 KEWENANGAN PERIJINAN YANG DIBERIKAN MENURUT PERUNDANG- UNDANGAN MENGENAI SENJATA API Masih Berlaku Hukum Sukarno 66 21/1960 BANK PEMBANGUNAN INDONESIA Masih Berlaku Perbankan Sukarno 67 22/1960 PERPANJANGAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERALIHAN YANG TERSEBUT PADA PASAL 61 PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1959 Masih Berlaku Pertahanan Negara Sukarno 68 23/1960 RAHASIA BANK Dicabut denganUU No. 14 Tahun 1967 Perbankan Sukarno 69 24/1960 PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI Dicabut denganUU No. 3 Tahun 1971 Korupsi Sukarno 70 25/1960 PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 3 TAHUN 1958 (LEMBARAN NEGARA 1958 NOMOR 43) Dicabut denganPerpu No.6 Tahun 1962 Pemerintahan Sukarno 71 26/1960 PERUBAHAN PASAL 27 DAN PASAL 28 UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1955, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH, TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1960 MengubahUUDRT No. 7 Tahun 1955 Hukum Sukarno 72 27/1960 TENTANG UANG HONORARIUM JURU SUMPAH Masih Berlaku Hukum Sukarno 73 28/1960 ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP PEMBELIAN, PENERIMAAN, PENYERAHAN PENGUASAAN, KEPUNYAAN, PERSEDIAAN ATAU DALAM MILIK, PENYIMPANAN, PENGANGKUTAN ATAU PEMBAWAAN BARANG LOGAM D.K.A DENGAN TIDAK MEMPUNYAI SURAT IZIN Masih Berlaku Perdangan Sukarno 74 29/1960 POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI Dicabut denganUU No. 3 Tahun 1972 Transmigrasi Sukarno 75 30/1960 PELEBURAN BANK INDUSTRI NEGARA KE DALAM BANK PEMBANGUNAN INDONESIA MencabutUUDRT No. 5 Tahun 1952 Perbankan Sukarno
76 31/1960 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG- UNDANG DARURAT NOMOR 3 TAHUN 1959 (LEMBARAN NEGARA NOMOR 43) TENTANG PINJAMAN OBLIGASI BERHADIAH TAHUN 1959 Mengubah UUDRT No.3 Tahun 1959 Keuangan Sukarno 77 32/1960 PENGGUNAAN MATA UANG RUPIAH DALAM LALU-LINTAS PEMBAYARAN LUAR NEGERI Dicabut dengan Perpu No.3 Tahun 1963 Keuangan Sukarno 78 33/1960 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN TARIF BEA MASUK, BEA KELUAR, BEA STATISTIK, BEA BERAT BARANG DAN PAJAK MASUK (PAJAK PENJUALAN) Dicabut dengan Perpu No.2 Tahun 1963 Perpajakan Sukarno 79 34/1960 PAJAK TRANSFER Dicabut dengan Perpu No.3 Tahun 1963 Perpajakan Sukarno 80 35/1960 KREDIT DAN LIKWIDASI BANK Masih Berlaku Perbankan Sukarno 81 36/1960 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG- UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1955 TENTANG PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK-PIDANA EKONOMI Mengubah UUDRT No. 7 Tahun 1955 Hukum Sukarno 82 37/1960 PERTAMBANGAN Dicabut dengan UU No. 11 Tahun 1967 Pertambangan Sukarno 83 38/1960 PENGGUNAAN DAN PENETAPAN LUSA TANAH UNTUK TANAMAN-TANAMAN TERTENTU Diubah dengan UU No. 20 Tahun 1964 Agraria Sukarno 84 39/1960 PENYALURAN MILITER WAJIB DARURAT KEDALAM RANGKA WAJIB MILITER Masih Berlaku Militer Sukarno 85 40/1960 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG- UNDANG NO. 66 TAHUN 1958 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NO. 117) TENTANG WAJIB MILITER Mengubah Undang- undang No. 66 tahun 1958 Militer Sukarno 86 41/1960 BANK KOPERASI, TANI DAN NELAYAN Masih Berlaku Perbankan Sukarno 87 42/1960 PELEBURAN BANK RAKYAT INDONESIA KEDALAM BANK KOPERASI, TANI DAN NELAYAN Mencabut PP No.25 Tahun 1951 Mencabut PP No. 8 Tahun 1954 Dicabut dengan Penpres No.9 Tahun 1965 Perbankan Sukarno 88 43/1960 PELEBURAN PERSEROAN TERBATAS BANK TANI DAN NELAYAN Mencabut UU No.77 Tahun 1958 Perbankan Sukarno 89 44/1960 PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI Dicabut dengan UU No. 22 Tahun 2001 Pertambangan Sukarno 90 45/1960 PEMBENTUKAN DEWAN PERUSAHAAN Masih Berlaku Perdagangan Sukarno 91 46/1960 PERUBAHAN NAMA DAN KEDUDUKAN HUKUM SERTA PEMINDAHAN TEMPAT KEDUDUKAN "N.V. NEDERLANDCHE- INDISCHE AARDOLIE MAATSCHAAPPIJ Masih Berlaku Pertambangan Sukarno 92 47/1960 PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN TENGGARA DAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA- TENGAH Masih Berlaku Pemerintahan Sukarno 93 48/1960 PENGAWASAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN ASING Dicabut dengan UU No. 20 Tahun 2003 Pendidikan Sukarno 94 49/1960 PANITYA URUSAN PIUTANG NEGARA Masih Berlaku Keuangan Sukarno 95 50/1960 LARANGAN ORGANISASI-ORGANISASI DAN PENGAWASAN PERUSAHAAN- PERUSAHAAN ORANG ASING TERTENTU Masih Berlaku Kelembagaan Sukarno 96 51/1960 LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA mencabut : a. Ordonansi "Onrechtmatige occupatie van gronden" (Staatsblaad 1948 No. 110); b. Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1954 c. Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1956 Agraria Sukarno 97 52/1960 PERUBAHAN PASAL 43 AYAT (5) PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1959 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NO. 139) TENTANG KEADAAN BAHAYA Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang No. 23 tahun 1959 Pertahanan Negara Sukarno 98 53/1960 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PAJAK DIVIDEN Masih Berlaku Perpajakan Sukarno
99 54/1960 PENARIKAN KEMBALI "ORDONANSI PAJAK UPAH" (STAATSBLAD 1934 NO. 611) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 1959 Masih Berlaku Perpajakan Sukarno 100 55/1960 PENYEMPURNAAN ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1944 Mengubah Perpu No.24 Tahun 1959 Diubah dengan UU No. 23 Tahun 1964 Perpajakan Sukarno 101 56/1960 PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN Masih Berlaku Agraria Sukarno 102 1/1961 BARANG Masih Berlaku Perdagangan Sukarno 1961 103 1/1962 PEMANGGILAN DAN PENGERAHAN SEMUA WARGA NEGARA RANGKA MOBILISASI UMUM UNTUK KEPENTINGAN KEAMANAN DAN PERTAHANAN NEGARA Masih Berlaku Pertahanan Negara Sukarno 1962 104 2/1962 KEWAJIBAN PERUSAHAAN MINYAK MEMENUHI KEBUTUHAN DALAM NEGERI Masih Berlaku Perdagangan Sukarno 105 3/1962 PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN WARGA- NEGARA ASING YANG DENGAN SUKARELA TURUT-SERTA DALAM PERUJUANGAN PEMBEBASAN IRIAN BARAT Masih Berlaku Kewarganegaraan Sukarno 106 4/1962 PENGESAHAN PERJANJIAN KARYA ANTARA PERUSAHAAN NEGARA PERTAMIN DAN AN AMERICAN INTERNATIONAL OIL CO. UNTUK DIRI SENDIRI DAN ATAS NAMA PAN AMERICAN INTERNATIONAL OIL CO Masih Berlaku Perdagangan Sukarno 107 5/1962 PERUSAHAAN DAERAH Ditetapkan menjadi UU dengan UU No 11 tahun 1965 Perdagangan Sukarno 108 6/1962 POKOK-POKOK PERUMAHAN Mencabut UUDRT No.3 Tahun 1958 Perpu No.25 Tahun 1960 Perumahan Sukarno 109 7/1962 PENGGUNAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENGGUNAAN DANA-DANA INVESTASI Masih Berlaku Investasi Sukarno 110 8/1962 PERDAGANGAN BARANG-BARANG DALAM PENGAWASAN Mencabut UUDRT No. 17 Tahun 1951 UUDRT No. 7 Tahun 1952 Perdagangan Sukarno 111 9/1962 PENGENDALIAN HARGA Dicabut dengan UU No.6 Tahun 1969 Perdagangan Sukarno 112 10/1962 PENCABUTAN UNDANG-UNDANG KRISIS IMPOR 1933 Masih Berlaku Perdagangan Sukarno 113 11/1962 PEMUNGUTAN SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA ATAS BEBERAPA JENIS BARANG Masih Berlaku Perpajakan Sukarno 114 12/1962 KETENTUAN DIBIDANG FISKAL MENGENAI PEMBAYARAN SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA Masih Berlaku Perpajakan Sukarno 115 13/1962 SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA TAHUN 1962 ATAS KENDARAAN BERMOTOR Masih Berlaku Perpajakan Sukarno 116 14/1962 SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA ATAS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIIMPOR KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA Masih Berlaku Perpajakan Sukarno 117 15/1962 PENEGASAN DARI PASAL 16 AJAT (6) UNDANG-UNDANG NO. 7 DRT TAHUN 1955 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 27) TENTANG PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK PIDANA EKONOMI Masih Berlaku Hukum Sukarno 118 16/1962 SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA TAHUN 1962 ATAS BANGUNAN Masih Berlaku Perpajakan Sukarno 119 17/1962 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG- UNDANG NO. 21 PRP TAHUN 1960 TENTANG BANK PEMBANGUNAN INDONESIA Masih Berlaku Keuangan Sukarno 120 1/1963 PELUNASAN CUKAI TEMBAKAU OLEH PERUSAHAAN-PERUSAHAAN HASIL TEMBAKAU DAN PENGELUARAN HASIL- HASIL TEMBAKAU DARI PERUSAHAAN- PERUSAHAAN ITU KEDALAM PEREDARAN BEBAS (DISEMPURNAKAN) Dicabut dengan UU No. 4 Tahun 1964 Perpajakan Sukarno 121 2/1963 PELAKSANAAN DEKLARASI EKONOMI DI BIDANG PEMBIAYAAN IMPOR DAN EKSPOR Dicabut dengan Perpu No.5 Tahun 1964 Keuangan Sukarno
122 3/1963 PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 4 PRP TAHUN 1959 DAN PENCABUTAN UNDANG- UNDANG NO. 32 PRP TAHUN 1960 DAN UNDANG-UNDANG NO. 34 PRP TAHUN 1960 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NO. 91, LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NO. 92 DAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NO. 94) Dicabut dengan UU No.6 Tahun 1969 Hukum Sukarno 1963 123 4/1963 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG- UNDANG NO. 36 TAHUN 1953 TENTANG BANK TABUNGAN POS (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1953 NO. 86) Dicabut dengan UU No. 2 Tahun 1964 Perbankan Sukarno 124 5/1963 SURAT HUTANG LANDREFORM Masih Berlaku Keuangan Sukarno 125 6/1963 TELEKOMUNIKASI Masih Berlaku Telekominkasi Sukarno 126 7/1963 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Dicabut dengan Perpu No.6 Tahun 1964 Keuangan Sukarno 127 8/1963 PEMASUKAN DAERAH TINGKAT II KEPULAUAN RIAU KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA Dicabut dengan UU No. 7 Tahun 1964 Pemerintah Daerah Sukarno 128 9/1963 PENANGGUHAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA-BEA DAN CUKAI-CUKAI DI DAERAH TINGKAT II KEPULAUAN RIAU Dicabut dengan UU No. 7 Tahun 1964 Perpajakan Sukarno 129 1/1964 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG- UNDANG NO. 21 TAHUN 1959, TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1958, TENTANG PENGGANTIAN PERATURAN TENTANG BINTANG GERILYA SEBAGAI TERMAKTUB DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 1949 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1958 NO. 154) SEBAGAI UNDANG-UNDANG (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1959 NO. 65) Mengubah UU No 21 Tahun 1959 Tanda Kehormatan Sukarno 1964 130 2/1964 PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGAH DAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGGARA DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 47 PRP TAHUN 1960 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA- TENGAH DAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN-TENGGARA Mengubah UU No 47 Prp Tahun 1960 Pemerintah Daerah Sukarno 131 3/1964 PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I LAMPUNG DENGAN MENGUBAH UNDANG- UNDANG NO. 25 TAHUN 1959 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN Mengubah UU No 25 Tahun 1959 Pemerintah Daerah Sukarno 132 4/1964 PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DAIRI DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 7 DRT. 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA UTARA Mengubah UUDRT No 7 Tahun 1956 Pemerintah Daerah Sukarno 133 5/1964 NILAI TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBEBASAN ATAS IMPOR Mencabut Perpres No. 6 Tahun 1963 Perpu No. 2 Tahun 1963 Keuangan Sukarno 134 6/1964 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Mencabut Perpu No. 7 Tahun 1963 Keuangan Sukarno 135 1/1965 PERUBAHAN/PENAMBAHAN UNDANG- UNDANG NO.7 TAHUN 1960 (LEMBARAN- NEGARA TAHUN 1960 NO.109) Masih Berlaku Pemerintahan Sukarno 1965136 2/1965 KEBIJAKSANAAN PENERIMAAN NEGARA TAHUN 1966 Diubah dengan UU No. 2 Tahun 1968 APBN Sukarno 137 1/1968 TANDA KEHORMATAN BINTANG KARTIKA EKA PAKCI Masih Berlaku Tanda Kehormatan Suharto 1968 138 1/1969 BENTUK-BENTUK USAHA NEGARA Masih Berlaku Perdangangan Suharto 1969 139 1/1971 PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 1964 TENTANG LARANGAN PENARIKAN CEK KOSONG Mencabut UU No. 17 Tahun 1964 Keuangan Suharto 1971140 2/1971 TANDA KEHORMATAN BINTANG YUDHA DHARMA Masih Berlaku Tanda Kehormatan Suharto 141 1/1984 PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 Masih Berlaku Perpajakan Suharto 1984
142 1/1992 PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Masih Berlaku Transportasi Suharto 1992 143 1/1997 PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Masih Berlaku Perpajakan Suharto 1997 144 1/1998 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITAN Mengubah Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348 Keuangan BJ Habibie 1998 145 2/1998 KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM Masih Berlaku HAM BJ Habibie 146 1/1999 PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA Dicabut dengan UU No. 26 Tahun 2000 HAM BJ Habibie 1999 147 1/2000 KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS Mencabut UU No. 3 Tahun 1970 Dicabut dengan UU No. 36 Tahun 2000 Perdagangan Gusdur 2002148 2/2000 KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG dicabut dan diganti denganundang-undang 37/2000 Perdagangan Gusdur 149 3/2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN Mengubah UU No. 11 Tahun 1998 Ketenagakerjaan Gusdur 150 1/2002 PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME Ditetapkan menjadiUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Terorisme Megawati 2002151 2/2002 PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, PADA PERISTIWA PELEDAKAN BOM DI BALI TANGGAL 12 OKTOBER 2002 Masih Berlaku Terorisme Megawati 152 1/2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN Mengubah UU No. 41 Tahun 1999 Dicabut denganUU No. 19 Tahun 2004 Kehutanan Megawati 2004 153 2/2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Masih Berlaku Pemilu Megawati 154 1/2005 PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Masih Berlaku Industri SBY 2005155 2/2005 BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA Masih Berlaku Rehabilitasi akibat bencana SBY 156 3/2005 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Mengubah UU No. 32 Tahun 2004 Dicabut dengan UU No.8 Tahun 2005 Pemerintah Daerah SBY 157 1/2006 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Mengubah UU No. 12 Tahun 2003 Ditetapkan dengan UU No. 10 Tahun 2006 Pemilu SBY 2006 158 2/2006 PENANGGUHAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENGADILAN PERIKANAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 71 AYAT (5) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN Masih Berlaku Hukum SBY 159 1/2007 PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG UNDANG Ditetapkan dengan UU No. 44 tahun 2007 Mengubah UU No. 36 Tahun 2000 Perdagangan SBY 2007
160 2/2007 PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA Ditetapkan dengan UU No. 48 Tahun 2007 Rehabilitasi akibat bencana SBY 2007 161 1/2008 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA MengubahUU No. 21 Tahun 2001 Pemerintah Daerah SBY 2008 162 2/2008 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA MengubahUU No. 23 Tahun 1999 MengubahUU No. 3 Tahun 2004 Keuangan SBY 163 3/2008 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN MengubahUU No. 24 Tahun 2004 Keuangan SBY 164 4/2008 JARINGAN PENGAMAN SISTEM KEUANGAN Dicabut denganUU No. 11 Tahun 2015 Keuangan SBY 165 5/2008 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MengubahUU No. 6 Tahun 1983 MengubahUU No. 9 Tahun 1994 MengubahUU No. 16 Tahun 2000 MengubahUU No. 28 Tahun 2007 Ditetapkan denganUU Nomor 16 Tahun 2009 Keuangan SBY 166 1/2009 PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dicabut denganundang- undang nomor 17 tahun 2009 Pemilu SBY 2009167 2/2009 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI Dicabut denganUndang- undang Nomor 34 Tahun 2009 Penyelenggaraan Ibadah Haji SBY 168 3/2009 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN Dicabut denganundang- undang nomor 37 tahun 2009 Imigrasi SBY 169 4/2009 PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Dicabut denganundang- undang nomor 3 tahun 2010 Korupsi SBY 170 1/2013 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI Mengubah Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 setelah diubah oleh Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 Hukum SBY 2013 171 1/2014 PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA Mencabut UU No. 22 Tahun 2014 Ditetapkan menjadiUU No. 1 Tahun 2015 Pemilu SBY 2014 172 2/2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Mengubah UU No 23 Tahun 2014 Ditetapkan menjadiUU No 2 Tahun 2015 Pemilu SBY 173 1/2015 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Mengubah Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Korupsi Jokowi 2015 174 1/2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAKPERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN Mengubah kedua kaliUU No 23 Tahun 2002 setelah diubah olehUU No 35 Tahun 2014 Sosial Jokowi 2016 175 1/2017 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN Berlaku Kelembagaan Jokowi 2017176 2/2017 AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN Berlaku Perpajakan Jokowi

Empfohlen

Uu 10 2000
Uu 10 2000Uu 10 2000
Uu 10 2000
People Power
 
PP 24 tahun 2012
PP 24 tahun 2012PP 24 tahun 2012
PP 24 tahun 2012
Fikri Irsyad
 
Pp 1962 14_ketentuan-ketentuan pokok gaji pegawai perusahaan negara
Pp 1962 14_ketentuan-ketentuan pokok gaji pegawai perusahaan negaraPp 1962 14_ketentuan-ketentuan pokok gaji pegawai perusahaan negara
Pp 1962 14_ketentuan-ketentuan pokok gaji pegawai perusahaan negara
dhoan Evridho
 
Uudrt 16 1957
Uudrt 16 1957Uudrt 16 1957
Uudrt 16 1957
guest150909
 
Uudarurat 20 1950
Uudarurat 20 1950Uudarurat 20 1950
Uudarurat 20 1950
guest150909
 
Uu no 1_tahun_1967_penanaman_modal_asing
Uu no 1_tahun_1967_penanaman_modal_asingUu no 1_tahun_1967_penanaman_modal_asing
Uu no 1_tahun_1967_penanaman_modal_asing
Ochä MegaSukma
 
Uu 09 1953
Uu 09 1953Uu 09 1953
Uu 09 1953
guest150909
 
Uu 01 1955
Uu 01 1955Uu 01 1955
Uu 01 1955
guest150909
 

Empfohlen

Uu 10 2000
Uu 10 2000Uu 10 2000
Uu 10 2000
People Power
 
PP 24 tahun 2012
PP 24 tahun 2012PP 24 tahun 2012
PP 24 tahun 2012
Fikri Irsyad
 
Pp 1962 14_ketentuan-ketentuan pokok gaji pegawai perusahaan negara
Pp 1962 14_ketentuan-ketentuan pokok gaji pegawai perusahaan negaraPp 1962 14_ketentuan-ketentuan pokok gaji pegawai perusahaan negara
Pp 1962 14_ketentuan-ketentuan pokok gaji pegawai perusahaan negara
dhoan Evridho
 
Uudrt 16 1957
Uudrt 16 1957Uudrt 16 1957
Uudrt 16 1957
guest150909
 
Uudarurat 20 1950
Uudarurat 20 1950Uudarurat 20 1950
Uudarurat 20 1950
guest150909
 
Uu no 1_tahun_1967_penanaman_modal_asing
Uu no 1_tahun_1967_penanaman_modal_asingUu no 1_tahun_1967_penanaman_modal_asing
Uu no 1_tahun_1967_penanaman_modal_asing
Ochä MegaSukma
 
Uu 09 1953
Uu 09 1953Uu 09 1953
Uu 09 1953
guest150909
 
Uu 01 1955
Uu 01 1955Uu 01 1955
Uu 01 1955
guest150909
 
Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi...
Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi...Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi...
Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi...
infosanitasi
 
Pp nomor 36 tahun 2019
Pp nomor 36 tahun 2019Pp nomor 36 tahun 2019
Pp nomor 36 tahun 2019
Anjas Asmara, S.Si
 
Perubahan pasal 18__nomor_62_tahun_1958_tentang_k_3
Perubahan pasal 18__nomor_62_tahun_1958_tentang_k_3Perubahan pasal 18__nomor_62_tahun_1958_tentang_k_3
Perubahan pasal 18__nomor_62_tahun_1958_tentang_k_3
Ilham Mustafa
 
Uu 09 2000
Uu 09 2000Uu 09 2000
Uu 09 2000
People Power
 
Pemendagri nomor 77 tahun 2007 tentang pemberian cuti alasan penting keluar n...
Pemendagri nomor 77 tahun 2007 tentang pemberian cuti alasan penting keluar n...Pemendagri nomor 77 tahun 2007 tentang pemberian cuti alasan penting keluar n...
Pemendagri nomor 77 tahun 2007 tentang pemberian cuti alasan penting keluar n...
bangsad
 
Uu 11 2000
Uu 11 2000Uu 11 2000
Uu 11 2000
People Power
 
Uu 04 2003
Uu 04 2003Uu 04 2003
Uu 04 2003
People Power
 
AMANDEMEN NEGARA DAN KONSTITUSI
AMANDEMEN NEGARA DAN KONSTITUSIAMANDEMEN NEGARA DAN KONSTITUSI
AMANDEMEN NEGARA DAN KONSTITUSI
Rifin Sugiarto
 
Uu no.17 thn 2003 tentang keuangan negara
Uu no.17 thn 2003 tentang keuangan negaraUu no.17 thn 2003 tentang keuangan negara
Uu no.17 thn 2003 tentang keuangan negara
Adi Kuntarto
 
Uu 15 2000
Uu 15 2000Uu 15 2000
Uu 15 2000
People Power
 
Uu 20 1961
Uu 20 1961Uu 20 1961
Uu 20 1961
guest150909
 
Uu 20 1952
Uu 20 1952Uu 20 1952
Uu 20 1952
guest150909
 
Uu no 20 tahun 1997
Uu no 20 tahun 1997Uu no 20 tahun 1997
Uu no 20 tahun 1997
khairu_zikri
 
Pp 24 1976
Pp 24 1976Pp 24 1976
Pp 24 1976
Hilmi Hasan
 
Uu no 17 tahun 2003
Uu no 17 tahun 2003Uu no 17 tahun 2003
Uu no 17 tahun 2003
khairu_zikri
 
Uu 4-1996
Uu 4-1996Uu 4-1996
Uu 4-1996
KantorHukum1
 
05 wakaf workshop nazhir us
05 wakaf workshop nazhir us05 wakaf workshop nazhir us
05 wakaf workshop nazhir us
Pristiyanto SS
 
Nomor84 tahun1958
Nomor84 tahun1958Nomor84 tahun1958
Nomor84 tahun1958
kpwbi
 
Perpu 17 1962
Perpu 17 1962Perpu 17 1962
Perpu 17 1962
guest150909
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdf
anggasukma4
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffffSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
CIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdf
anggasukma4
 

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Perubahan pasal 18__nomor_62_tahun_1958_tentang_k_3
Perubahan pasal 18__nomor_62_tahun_1958_tentang_k_3Perubahan pasal 18__nomor_62_tahun_1958_tentang_k_3
Perubahan pasal 18__nomor_62_tahun_1958_tentang_k_3
Ilham Mustafa
 
Pemendagri nomor 77 tahun 2007 tentang pemberian cuti alasan penting keluar n...
Pemendagri nomor 77 tahun 2007 tentang pemberian cuti alasan penting keluar n...Pemendagri nomor 77 tahun 2007 tentang pemberian cuti alasan penting keluar n...
Pemendagri nomor 77 tahun 2007 tentang pemberian cuti alasan penting keluar n...
bangsad
 
Uu no.17 thn 2003 tentang keuangan negara
Uu no.17 thn 2003 tentang keuangan negaraUu no.17 thn 2003 tentang keuangan negara
Uu no.17 thn 2003 tentang keuangan negara
Adi Kuntarto
 
Uu no 20 tahun 1997
Uu no 20 tahun 1997Uu no 20 tahun 1997
Uu no 20 tahun 1997
khairu_zikri
 
Uu no 17 tahun 2003
Uu no 17 tahun 2003Uu no 17 tahun 2003
Uu no 17 tahun 2003
khairu_zikri
 

Was ist angesagt? (16)

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi...
Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi...Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi...
Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi...
 
Pp nomor 36 tahun 2019
Pp nomor 36 tahun 2019Pp nomor 36 tahun 2019
Pp nomor 36 tahun 2019
 
Perubahan pasal 18__nomor_62_tahun_1958_tentang_k_3
Perubahan pasal 18__nomor_62_tahun_1958_tentang_k_3Perubahan pasal 18__nomor_62_tahun_1958_tentang_k_3
Perubahan pasal 18__nomor_62_tahun_1958_tentang_k_3
 
Uu 09 2000
Uu 09 2000Uu 09 2000
Uu 09 2000
 
Pemendagri nomor 77 tahun 2007 tentang pemberian cuti alasan penting keluar n...
Pemendagri nomor 77 tahun 2007 tentang pemberian cuti alasan penting keluar n...Pemendagri nomor 77 tahun 2007 tentang pemberian cuti alasan penting keluar n...
Pemendagri nomor 77 tahun 2007 tentang pemberian cuti alasan penting keluar n...
 
Uu 11 2000
Uu 11 2000Uu 11 2000
Uu 11 2000
 
Uu 04 2003
Uu 04 2003Uu 04 2003
Uu 04 2003
 
AMANDEMEN NEGARA DAN KONSTITUSI
AMANDEMEN NEGARA DAN KONSTITUSIAMANDEMEN NEGARA DAN KONSTITUSI
AMANDEMEN NEGARA DAN KONSTITUSI
 
Uu no.17 thn 2003 tentang keuangan negara
Uu no.17 thn 2003 tentang keuangan negaraUu no.17 thn 2003 tentang keuangan negara
Uu no.17 thn 2003 tentang keuangan negara
 
Uu 15 2000
Uu 15 2000Uu 15 2000
Uu 15 2000
 
Uu 20 1961
Uu 20 1961Uu 20 1961
Uu 20 1961
 
Uu 20 1952
Uu 20 1952Uu 20 1952
Uu 20 1952
 
Uu no 20 tahun 1997
Uu no 20 tahun 1997Uu no 20 tahun 1997
Uu no 20 tahun 1997
 
Pp 24 1976
Pp 24 1976Pp 24 1976
Pp 24 1976
 
Uu no 17 tahun 2003
Uu no 17 tahun 2003Uu no 17 tahun 2003
Uu no 17 tahun 2003
 
Uu 4-1996
Uu 4-1996Uu 4-1996
Uu 4-1996
 

Ähnlich wie Perppu dari Era Sukarno hingga Jokowi

05 wakaf workshop nazhir us
05 wakaf workshop nazhir us05 wakaf workshop nazhir us
05 wakaf workshop nazhir us
Pristiyanto SS
 

Ähnlich wie Perppu dari Era Sukarno hingga Jokowi (19)

05 wakaf workshop nazhir us
05 wakaf workshop nazhir us05 wakaf workshop nazhir us
05 wakaf workshop nazhir us
 
Nomor84 tahun1958
Nomor84 tahun1958Nomor84 tahun1958
Nomor84 tahun1958
 
Perpu 17 1962
Perpu 17 1962Perpu 17 1962
Perpu 17 1962
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdf
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffffSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdf
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxxSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
 
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdfSalinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
 
Uu 14 1952
Uu 14 1952Uu 14 1952
Uu 14 1952
 
UU_1961_9.pdf
UU_1961_9.pdfUU_1961_9.pdf
UU_1961_9.pdf
 
1968 009 icw indonesische comptabiliteits wet
1968 009 icw indonesische comptabiliteits wet1968 009 icw indonesische comptabiliteits wet
1968 009 icw indonesische comptabiliteits wet
 
PP-Nomor-38-Tahun-2016-PP-Nomor-38-Tahun-2016.pdf
PP-Nomor-38-Tahun-2016-PP-Nomor-38-Tahun-2016.pdfPP-Nomor-38-Tahun-2016-PP-Nomor-38-Tahun-2016.pdf
PP-Nomor-38-Tahun-2016-PP-Nomor-38-Tahun-2016.pdf
 
Uu no 2_2015
Uu no 2_2015Uu no 2_2015
Uu no 2_2015
 
Uu 11 1958
Uu 11 1958Uu 11 1958
Uu 11 1958
 
Uu 08 2000
Uu 08 2000Uu 08 2000
Uu 08 2000
 
Uu 05 1959+Pjls
Uu 05 1959+PjlsUu 05 1959+Pjls
Uu 05 1959+Pjls
 
Pegawai negeri sipil
Pegawai negeri sipilPegawai negeri sipil
Pegawai negeri sipil
 
Perda Kabupaten Nunukan tentang Pedagang Kaki Lima
Perda Kabupaten Nunukan tentang Pedagang Kaki LimaPerda Kabupaten Nunukan tentang Pedagang Kaki Lima
Perda Kabupaten Nunukan tentang Pedagang Kaki Lima
 
Uu 06 2000
Uu 06 2000Uu 06 2000
Uu 06 2000
 

Mehr von Sabar Artiyono

Mehr von Sabar Artiyono (20)

Rekrutmen Dokter Spesialis COVID-19 untuk Papua Barat
Rekrutmen Dokter Spesialis COVID-19 untuk Papua BaratRekrutmen Dokter Spesialis COVID-19 untuk Papua Barat
Rekrutmen Dokter Spesialis COVID-19 untuk Papua Barat
 
Perwal nomor 22 tahun 2020 psbb
Perwal nomor 22 tahun 2020 psbbPerwal nomor 22 tahun 2020 psbb
Perwal nomor 22 tahun 2020 psbb
 
PM 18 Tahun 2020
PM 18 Tahun 2020PM 18 Tahun 2020
PM 18 Tahun 2020
 
UU No. 6 Tahun 2018
UU No. 6 Tahun 2018UU No. 6 Tahun 2018
UU No. 6 Tahun 2018
 
Tahapan yang Harus Dilakukan oleh Guru dalam Pembelajaran Jarak Jauh
Tahapan yang Harus Dilakukan oleh Guru dalam Pembelajaran Jarak JauhTahapan yang Harus Dilakukan oleh Guru dalam Pembelajaran Jarak Jauh
Tahapan yang Harus Dilakukan oleh Guru dalam Pembelajaran Jarak Jauh
 
Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1995
Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1995Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1995
Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1995
 
Kinerja KPK 2016 2019
Kinerja KPK 2016 2019Kinerja KPK 2016 2019
Kinerja KPK 2016 2019
 
Skb radikalisme
Skb radikalismeSkb radikalisme
Skb radikalisme
 
SKB Radikalisme
SKB RadikalismeSKB Radikalisme
SKB Radikalisme
 
Tarif Kereta Api
Tarif Kereta ApiTarif Kereta Api
Tarif Kereta Api
 
Monitoring Dana Desa Konawe
Monitoring Dana Desa KonaweMonitoring Dana Desa Konawe
Monitoring Dana Desa Konawe
 
Dana Desa Konawe
Dana Desa KonaweDana Desa Konawe
Dana Desa Konawe
 
Daftar Nama DPR RI Terpilih
Daftar Nama DPR RI TerpilihDaftar Nama DPR RI Terpilih
Daftar Nama DPR RI Terpilih
 
Pergub DKI Jakarta
Pergub DKI JakartaPergub DKI Jakarta
Pergub DKI Jakarta
 
Draf Ruu Pertanahan (Panja 9 September 2019)
Draf Ruu Pertanahan (Panja 9 September 2019)Draf Ruu Pertanahan (Panja 9 September 2019)
Draf Ruu Pertanahan (Panja 9 September 2019)
 
Ruu Pesantren Laporan Raker
Ruu Pesantren Laporan RakerRuu Pesantren Laporan Raker
Ruu Pesantren Laporan Raker
 
Bahan Pleno Revisi UU KPK Final
Bahan Pleno Revisi UU KPK FinalBahan Pleno Revisi UU KPK Final
Bahan Pleno Revisi UU KPK Final
 
UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
UU No. 1 Tahun 2009 tentang PenerbanganUU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
 
Perpres nomor 55 tahun 2019
Perpres nomor 55 tahun 2019Perpres nomor 55 tahun 2019
Perpres nomor 55 tahun 2019
 
Perpres Nomor 55 Tahun 2019
Perpres Nomor 55 Tahun 2019Perpres Nomor 55 Tahun 2019
Perpres Nomor 55 Tahun 2019
 

Kürzlich hochgeladen

UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
Sumardi Arahbani
 

Kürzlich hochgeladen (10)

1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 

Perppu dari Era Sukarno hingga Jokowi

  • 1. No No Perppu dan Tahun Terbit Nama Perppu Status Topik Presiden yang Menjabat Tahun 1 1/1946 SUSUNAN DEWAN PERTAHANAN DAERAH DALAM DAERAH ISTIMEWA Mengubah UU No.6 Tahun 1946 Pertahanan Negara Sukarno 1946 2 2/1946 PEMBENTUKAN BANK NEGARA INDONESIA Dicabut dengan UUDRT No.2 Tahun 1955 Perbankan Sukarno 3 3/1946 KEWAJIBAN MENYIMPAN UANG DALAM BANK Diubah dengan Perpu No.6 Tahun 1946 Dicabut dengan UU No. 18 Tahun 1946 Keuangan Sukarno 4 4/1946 MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1946 Dicabut dengan Perpu No.9 Tahun 1946 Pertahanan Negara Sukarno 5 5/1946 MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1946 Masih Berlaku Pertahanan Negara Sukarno 6 6/1946 MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM PERPU TAHUN 1946 NOMOR 3 DARI HAK KEWAJIBAN MENYIMPAN UANG Dicabut dengan UU No. 18 Tahun 1946 Keuangan Sukarno 7 7/1946 MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM UNDANG-UNDANG TAHUN 1946 NOMOR 6 DARI HAL SUSUNAN D.P.D SOLO Masih Berlaku Pemerintah Daerah Sukarno 8 8/1946 PERATURAN UNDANG-UNDANG BADAN PERWAKILAN RAKYAT DI DAERAH SURAKARTA Masih Berlaku Pemerintah Daerah Sukarno 9 9/1946 PENCABUTAN PERPU TAHUN 1946 NOMOR 3 DAN PERUBAHAN PERPU TAHUN 1946 NOMOR 5 Masih Berlaku Pertahanan Negara Sukarno 10 10/1946 PENCABUTAN MENGALIRNYA UANG LAMA KE DAERAH LUAR JAWA Masih Berlaku Keuangan Sukarno 11 1/1950 PERATURAN YANG MENETAPKAN PERATURAN-PERATURAN MANA YANG BERLAKU UNTUK DAERAH-DAERAH YANG MENGGABUNGKAN PADA REPUBLIK INDONESIA Diubah dengan UU No.8 Tahun 1950 RIY Kewarganegaraan Sukarno 1950 12 2/1950 PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PEMERINTAH Mencabut UU No.1 Tahun 1945 Dicabut dengan PP No. 39 Tahun 1950 RIY Pemerintahan Sukarno 13 3/1950 PEMBENTUKAN PROPINSI SUMATERA SELATAN Diubah dengan UUDRT No.16 Tahun 1955 Diubah dengan UUDRT No.19 Tahun 1957 Pemerintah Daerah Sukarno 14 4/1950 PEMBENTUKAN PROPINSI SUMATERA TENGAH Diubah dengan UUDRT No.16 Tahun 1955 Pemerintah Daerah Sukarno 15 5/1950 PEMBENTUKAN PROPINSI SUMATERA UTARA Masih Berlaku Pemerintah Daerah Sukarno 16 6/1950 PAJAK DALAM DAERAH PULIHAN Masih Berlaku Perpajakan Sukarno 17 1/1959 BANK UMUM NEGARA Masih Berlaku Perbankan Sukarno 18 2/1959 PENURUNAN NILAI UANG KERTAS Rp. 500,- DAN Rp. 1000,- Masih Berlaku Keuangan Sukarno 19 3/1959 PEMBEKUAN SEBAGIAN DARI SIMPANAN PADA BANK-BANK Masih Berlaku Perbankan Sukarno 20 4/1959 PENGHAPUSAN SISTEM BUKTI EKSPOR (B. E.) Masih Berlaku Perdagangan Sukarno 21 5/1959 KETENTUAN DI BIDANG FISKAL MENGENAI PENURUNAN NILAI UANG KERTAS Rp. 1.000,- DAN Rp. 500,- Masih Berlaku Keuangan Sukarno 22 6/1959 PEMBATASAN WAKTU UNTUK MELAKSANAKAN HAK MENUNTUT PENUKARAN UANG KERTAS BANK PECAHAN-PECAHAN Rp. 1.000,- DAN Rp. 500,- YANG DENGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NO. 2 TAHUN 1959 NILAINYA MASING-MASING TELAH DITURUNKAN MENJADI Rp. 100,- DAN Rp. 50,- Masih Berlaku Keuangan Sukarno 23 7/1959 PENGUBAHAN ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN Masih Berlaku Perpajakan Sukarno 24 8/1959 PENGUBAHAN TARIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Masih Berlaku Perpajakan Sukarno 25 9/1959 PENGUBAHAN TARIF PAJAK RADIO MengubahUU No. 12 Tahun 1947 MengubahUU No. 21 Tahun 1948 Perpajakan Sukarno 26 10/1959 PENAMBAHAN BEA BALIK NAMA Masih Berlaku Perpajakan Sukarno 27 11/1959 PAJAK HASIL BUMI Dicabut denganUU No. 12 Tahun 1985 Perpajakan Sukarno
  • 2. 28 12/1959 PAJAK DIVIDEN Masih Berlaku Perpajakan Sukarno 1959 29 13/1959 PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PERSEROAN 1925 (STAATSBLAD 1925 NO. 319) Diubah denganPerpu No. 24 Tahun 1959 Perpajakan Sukarno 30 14/1959 KENAIKAN CUKAI TEMBAKAU Masih Berlaku Perpajakan Sukarno 31 15/1959 KENAIKAN TARIF CUKAI ATAS BIR DAN ALKOHOL SULINGAN DAN KENAIKAN BEA- MASUK ATAS BIR MengubahUU No. 27 Tahun 1954 Diubah denganPerpu No. 24 Tahun 1959 Perpajakan Sukarno 32 16/1959 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1944 (STAATSBLAD 1944 NO. 17) MengubahUU No.21 Tahun 1957 Diubah denganPerpu No. 24 Tahun 1959 Perpajakan Sukarno 33 17/1959 PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK UPAH (STAATSBLAD 1934 NO. 611) MengubahUU No.21 Tahun 1957 Diubah denganPerpu No. 24 Tahun 1959 Perpajakan Sukarno 34 18/1959 PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN ATURAN BEA METERAI 1921 MengubahUU No. 20 Tahun 1956 Perpajakan Sukarno 35 19/1959 PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK RUMAH TANGGA 1908 Masih Berlaku Perpajakan Sukarno 36 20/1959 PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG- UNDANG PAJAK PENJUALAN 1951 MengubahUU No. 35 Tahun 1953 Diubah denganPerpu No. 24 Tahun 1959 Perpajakan Sukarno 37 21/1959 MEMPERBERAT ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA EKONOMI Masih Berlaku Hukum Sukarno 38 22/1959 PENGUBAHAN NAMA "MEDALI SEWINDU ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA" MENJADI "BINTANG SEWINDU ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA" MengubahUU No. 30 Tahun 1954 Tanda Kehormatan Sukarno 39 23/1959 PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NO. 74 TAHUN 1957 (LEMBARAN-NEGARA NO. 160 TAHUN 1957) DAN PENETAPAN KEADAAN BAHAYA MencabutUU No. 74 Tahun 1957 Diubah denganPerpu No .52 Tahun 1950 Diubah denganPerpu No. 22 Tahun 1960 Pertahanan Negara Sukarno 40 24/1959 PERUBAHAN/TAMBAHAN PERATURAN- PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 7, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 DAN 20 TAHUN 1959 Diubah denganPerpu No. 55 Tahun 1960 Pemerintahan Sukarno 41 25/1959 PENILAIAN PERSEDIAAN UANG EMAS DAN BAHAN UANG EMAS PADA BANK INDONESIA Masih Berlaku Keuangan Sukarno 42 26/1959 PINJAMAN KONSOLIDASI TAHUN 1959 Masih Berlaku Keuangan Sukarno 43 27/1959 BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Dicabut denganUU No. 18 Tahun 1997 Perpajakan Sukarno 44 28/1959 DASAR PERHITUNGAN MALAYAN-DOLLAR UNTUK MELAKUKAN TARIP PAJAK-PAJAK NEGARA DI DAERAH KEPULAUAN RIAU Dicabut denganUU No. 6 Tahun 1969 Perpajakan Sukarno 45 29/1959 PERUBAHAN MASA PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING DAN PAJAK BANGSA ASING MengubahUU No. 72 Tahun 1958 Perpajakan Sukarno 46 1/1960 PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1955 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1955 NOMOR 27) YANG DITAMBAH DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 8 TAHUN 1958 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NOMOR 156) TENTANG PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK PIDANA EKONOMI MengubahUUDRT No. 7 Tahun 1955 Hukum Sukarno 47 2/1960 PERGUDANGAN Perdagangan Sukarno 48 3/1960 PENGUASAAN BENDA-BENDA TETAP MILIK PERSEORANGAN WARGA NEGARA BELANDA Masih Berlaku Lain-lain Sukarno 49 4/1960 PERAIRAN INDONESIA Dicabut denganUU No. 6 Tahun 1996 Perairan Sukarno 50 5/1960 PENGHENTIAN BERLAKUNYA UNDANG- UNDANG NO. 17 TAHUN 1951 (LEMBARAN NEGARA 1951 NO. 100) MencabutUU No 17 Tahun 1951 Keuangan Sukarno 51 6/1960 PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN 1960 Masih Berlaku APBN Sukarno 52 7/1960 PENETAPAN BAGIAN-BAGIAN PERUSAHAAN NEGARA BERDASARKAN I.B. W., DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN 1960 Diubah denganUU No.4 Tahun 1962 Perusahaan Negara Sukarno
  • 3. 53 8/1960 MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG- UNDANG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN BELANJA DAN SUMBER- SUMBER PENDAPATAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1959 Masih Berlaku APBN Sukarno 1960 54 9/1960 MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG- UNDANG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN I. B.W DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1959 MengubahUU No.50 Tahun 1957 MengubahUU No.53 Tahun 1957 MengubahUU No.54 Tahun 1957 Perusahaan Negara Sukarno 55 10/1960 PEJABAT YANG MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN PRESIDEN, JIKA PRESIDEN MANGKAT, BERHENTI, ATAU BERHALANGAN, SEDANG WAKIL PRESIDEN TIDAK ADA ATAU BERHALANGAN MencabutUU No.29 Tahun 1957 Pemerintahan Sukarno 56 11/1960 PERUBAHAN MODAL BANK INDONESIA MengubahUU No. 11 Tahun 1953 Perbankan Sukarno 57 12/1960 PEMBUBARAN PANITYA UNTUK MENYELESAIKAN URUSAN PEMULIHAN HAK MencabutUUDRT No. 15 Tahun 1950 Lain-lain Sukarno 58 13/1960 BANK DAGANG NEGARA Dicabut denganUU No. 18 Tahun 1968 Perbankan Sukarno 59 14/1960 PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1951 TENTANG PENGHAPUSAN BADAN HUKUM ALGEMENE VOLKSCREDIETBANK Masih Berlaku Perbankan (BRI) Sukarno 60 15/1960 PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 78 TAHUN 1958 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING Dicabut denganUU No. 16 Tahun 1965 Modal Asing Sukarno 61 16/1960 EBERAPA PERUBAHAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Masih Berlaku Hukum Sukarno 62 17/1960 PERUBAHAN TARIP-UPAH UNTUK BALAI HARTA PENINGGALAN Masih Berlaku Hukum Sukarno 63 18/1960 PERUBAHAN JUMLAH HUKUMAN DENDA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN ALAM KETENTUAN- KETENTUAN PIDANA LAINNYA YANG DIKELUARKAN SEBELUM TANGGAL 17 GUSTUS 1945 Masih Berlaku Hukum Sukarno 64 19/1960 PERUSAHAAN NEGARA Dicabut denganUU No. 19 Tahun 2003 Perusahaan Negara Sukarno 65 20/1960 KEWENANGAN PERIJINAN YANG DIBERIKAN MENURUT PERUNDANG- UNDANGAN MENGENAI SENJATA API Masih Berlaku Hukum Sukarno 66 21/1960 BANK PEMBANGUNAN INDONESIA Masih Berlaku Perbankan Sukarno 67 22/1960 PERPANJANGAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERALIHAN YANG TERSEBUT PADA PASAL 61 PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1959 Masih Berlaku Pertahanan Negara Sukarno 68 23/1960 RAHASIA BANK Dicabut denganUU No. 14 Tahun 1967 Perbankan Sukarno 69 24/1960 PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI Dicabut denganUU No. 3 Tahun 1971 Korupsi Sukarno 70 25/1960 PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 3 TAHUN 1958 (LEMBARAN NEGARA 1958 NOMOR 43) Dicabut denganPerpu No.6 Tahun 1962 Pemerintahan Sukarno 71 26/1960 PERUBAHAN PASAL 27 DAN PASAL 28 UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1955, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH, TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1960 MengubahUUDRT No. 7 Tahun 1955 Hukum Sukarno 72 27/1960 TENTANG UANG HONORARIUM JURU SUMPAH Masih Berlaku Hukum Sukarno 73 28/1960 ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP PEMBELIAN, PENERIMAAN, PENYERAHAN PENGUASAAN, KEPUNYAAN, PERSEDIAAN ATAU DALAM MILIK, PENYIMPANAN, PENGANGKUTAN ATAU PEMBAWAAN BARANG LOGAM D.K.A DENGAN TIDAK MEMPUNYAI SURAT IZIN Masih Berlaku Perdangan Sukarno 74 29/1960 POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI Dicabut denganUU No. 3 Tahun 1972 Transmigrasi Sukarno 75 30/1960 PELEBURAN BANK INDUSTRI NEGARA KE DALAM BANK PEMBANGUNAN INDONESIA MencabutUUDRT No. 5 Tahun 1952 Perbankan Sukarno
  • 4. 76 31/1960 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG- UNDANG DARURAT NOMOR 3 TAHUN 1959 (LEMBARAN NEGARA NOMOR 43) TENTANG PINJAMAN OBLIGASI BERHADIAH TAHUN 1959 Mengubah UUDRT No.3 Tahun 1959 Keuangan Sukarno 77 32/1960 PENGGUNAAN MATA UANG RUPIAH DALAM LALU-LINTAS PEMBAYARAN LUAR NEGERI Dicabut dengan Perpu No.3 Tahun 1963 Keuangan Sukarno 78 33/1960 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN TARIF BEA MASUK, BEA KELUAR, BEA STATISTIK, BEA BERAT BARANG DAN PAJAK MASUK (PAJAK PENJUALAN) Dicabut dengan Perpu No.2 Tahun 1963 Perpajakan Sukarno 79 34/1960 PAJAK TRANSFER Dicabut dengan Perpu No.3 Tahun 1963 Perpajakan Sukarno 80 35/1960 KREDIT DAN LIKWIDASI BANK Masih Berlaku Perbankan Sukarno 81 36/1960 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG- UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1955 TENTANG PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK-PIDANA EKONOMI Mengubah UUDRT No. 7 Tahun 1955 Hukum Sukarno 82 37/1960 PERTAMBANGAN Dicabut dengan UU No. 11 Tahun 1967 Pertambangan Sukarno 83 38/1960 PENGGUNAAN DAN PENETAPAN LUSA TANAH UNTUK TANAMAN-TANAMAN TERTENTU Diubah dengan UU No. 20 Tahun 1964 Agraria Sukarno 84 39/1960 PENYALURAN MILITER WAJIB DARURAT KEDALAM RANGKA WAJIB MILITER Masih Berlaku Militer Sukarno 85 40/1960 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG- UNDANG NO. 66 TAHUN 1958 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NO. 117) TENTANG WAJIB MILITER Mengubah Undang- undang No. 66 tahun 1958 Militer Sukarno 86 41/1960 BANK KOPERASI, TANI DAN NELAYAN Masih Berlaku Perbankan Sukarno 87 42/1960 PELEBURAN BANK RAKYAT INDONESIA KEDALAM BANK KOPERASI, TANI DAN NELAYAN Mencabut PP No.25 Tahun 1951 Mencabut PP No. 8 Tahun 1954 Dicabut dengan Penpres No.9 Tahun 1965 Perbankan Sukarno 88 43/1960 PELEBURAN PERSEROAN TERBATAS BANK TANI DAN NELAYAN Mencabut UU No.77 Tahun 1958 Perbankan Sukarno 89 44/1960 PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI Dicabut dengan UU No. 22 Tahun 2001 Pertambangan Sukarno 90 45/1960 PEMBENTUKAN DEWAN PERUSAHAAN Masih Berlaku Perdagangan Sukarno 91 46/1960 PERUBAHAN NAMA DAN KEDUDUKAN HUKUM SERTA PEMINDAHAN TEMPAT KEDUDUKAN "N.V. NEDERLANDCHE- INDISCHE AARDOLIE MAATSCHAAPPIJ Masih Berlaku Pertambangan Sukarno 92 47/1960 PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN TENGGARA DAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA- TENGAH Masih Berlaku Pemerintahan Sukarno 93 48/1960 PENGAWASAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN ASING Dicabut dengan UU No. 20 Tahun 2003 Pendidikan Sukarno 94 49/1960 PANITYA URUSAN PIUTANG NEGARA Masih Berlaku Keuangan Sukarno 95 50/1960 LARANGAN ORGANISASI-ORGANISASI DAN PENGAWASAN PERUSAHAAN- PERUSAHAAN ORANG ASING TERTENTU Masih Berlaku Kelembagaan Sukarno 96 51/1960 LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA mencabut : a. Ordonansi "Onrechtmatige occupatie van gronden" (Staatsblaad 1948 No. 110); b. Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1954 c. Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1956 Agraria Sukarno 97 52/1960 PERUBAHAN PASAL 43 AYAT (5) PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1959 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NO. 139) TENTANG KEADAAN BAHAYA Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang No. 23 tahun 1959 Pertahanan Negara Sukarno 98 53/1960 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PAJAK DIVIDEN Masih Berlaku Perpajakan Sukarno
  • 5. 99 54/1960 PENARIKAN KEMBALI "ORDONANSI PAJAK UPAH" (STAATSBLAD 1934 NO. 611) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 1959 Masih Berlaku Perpajakan Sukarno 100 55/1960 PENYEMPURNAAN ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1944 Mengubah Perpu No.24 Tahun 1959 Diubah dengan UU No. 23 Tahun 1964 Perpajakan Sukarno 101 56/1960 PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN Masih Berlaku Agraria Sukarno 102 1/1961 BARANG Masih Berlaku Perdagangan Sukarno 1961 103 1/1962 PEMANGGILAN DAN PENGERAHAN SEMUA WARGA NEGARA RANGKA MOBILISASI UMUM UNTUK KEPENTINGAN KEAMANAN DAN PERTAHANAN NEGARA Masih Berlaku Pertahanan Negara Sukarno 1962 104 2/1962 KEWAJIBAN PERUSAHAAN MINYAK MEMENUHI KEBUTUHAN DALAM NEGERI Masih Berlaku Perdagangan Sukarno 105 3/1962 PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN WARGA- NEGARA ASING YANG DENGAN SUKARELA TURUT-SERTA DALAM PERUJUANGAN PEMBEBASAN IRIAN BARAT Masih Berlaku Kewarganegaraan Sukarno 106 4/1962 PENGESAHAN PERJANJIAN KARYA ANTARA PERUSAHAAN NEGARA PERTAMIN DAN AN AMERICAN INTERNATIONAL OIL CO. UNTUK DIRI SENDIRI DAN ATAS NAMA PAN AMERICAN INTERNATIONAL OIL CO Masih Berlaku Perdagangan Sukarno 107 5/1962 PERUSAHAAN DAERAH Ditetapkan menjadi UU dengan UU No 11 tahun 1965 Perdagangan Sukarno 108 6/1962 POKOK-POKOK PERUMAHAN Mencabut UUDRT No.3 Tahun 1958 Perpu No.25 Tahun 1960 Perumahan Sukarno 109 7/1962 PENGGUNAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENGGUNAAN DANA-DANA INVESTASI Masih Berlaku Investasi Sukarno 110 8/1962 PERDAGANGAN BARANG-BARANG DALAM PENGAWASAN Mencabut UUDRT No. 17 Tahun 1951 UUDRT No. 7 Tahun 1952 Perdagangan Sukarno 111 9/1962 PENGENDALIAN HARGA Dicabut dengan UU No.6 Tahun 1969 Perdagangan Sukarno 112 10/1962 PENCABUTAN UNDANG-UNDANG KRISIS IMPOR 1933 Masih Berlaku Perdagangan Sukarno 113 11/1962 PEMUNGUTAN SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA ATAS BEBERAPA JENIS BARANG Masih Berlaku Perpajakan Sukarno 114 12/1962 KETENTUAN DIBIDANG FISKAL MENGENAI PEMBAYARAN SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA Masih Berlaku Perpajakan Sukarno 115 13/1962 SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA TAHUN 1962 ATAS KENDARAAN BERMOTOR Masih Berlaku Perpajakan Sukarno 116 14/1962 SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA ATAS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIIMPOR KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA Masih Berlaku Perpajakan Sukarno 117 15/1962 PENEGASAN DARI PASAL 16 AJAT (6) UNDANG-UNDANG NO. 7 DRT TAHUN 1955 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 27) TENTANG PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK PIDANA EKONOMI Masih Berlaku Hukum Sukarno 118 16/1962 SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA TAHUN 1962 ATAS BANGUNAN Masih Berlaku Perpajakan Sukarno 119 17/1962 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG- UNDANG NO. 21 PRP TAHUN 1960 TENTANG BANK PEMBANGUNAN INDONESIA Masih Berlaku Keuangan Sukarno 120 1/1963 PELUNASAN CUKAI TEMBAKAU OLEH PERUSAHAAN-PERUSAHAAN HASIL TEMBAKAU DAN PENGELUARAN HASIL- HASIL TEMBAKAU DARI PERUSAHAAN- PERUSAHAAN ITU KEDALAM PEREDARAN BEBAS (DISEMPURNAKAN) Dicabut dengan UU No. 4 Tahun 1964 Perpajakan Sukarno 121 2/1963 PELAKSANAAN DEKLARASI EKONOMI DI BIDANG PEMBIAYAAN IMPOR DAN EKSPOR Dicabut dengan Perpu No.5 Tahun 1964 Keuangan Sukarno
  • 6. 122 3/1963 PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 4 PRP TAHUN 1959 DAN PENCABUTAN UNDANG- UNDANG NO. 32 PRP TAHUN 1960 DAN UNDANG-UNDANG NO. 34 PRP TAHUN 1960 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NO. 91, LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NO. 92 DAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NO. 94) Dicabut dengan UU No.6 Tahun 1969 Hukum Sukarno 1963 123 4/1963 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG- UNDANG NO. 36 TAHUN 1953 TENTANG BANK TABUNGAN POS (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1953 NO. 86) Dicabut dengan UU No. 2 Tahun 1964 Perbankan Sukarno 124 5/1963 SURAT HUTANG LANDREFORM Masih Berlaku Keuangan Sukarno 125 6/1963 TELEKOMUNIKASI Masih Berlaku Telekominkasi Sukarno 126 7/1963 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Dicabut dengan Perpu No.6 Tahun 1964 Keuangan Sukarno 127 8/1963 PEMASUKAN DAERAH TINGKAT II KEPULAUAN RIAU KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA Dicabut dengan UU No. 7 Tahun 1964 Pemerintah Daerah Sukarno 128 9/1963 PENANGGUHAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA-BEA DAN CUKAI-CUKAI DI DAERAH TINGKAT II KEPULAUAN RIAU Dicabut dengan UU No. 7 Tahun 1964 Perpajakan Sukarno 129 1/1964 PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG- UNDANG NO. 21 TAHUN 1959, TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1958, TENTANG PENGGANTIAN PERATURAN TENTANG BINTANG GERILYA SEBAGAI TERMAKTUB DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 1949 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1958 NO. 154) SEBAGAI UNDANG-UNDANG (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1959 NO. 65) Mengubah UU No 21 Tahun 1959 Tanda Kehormatan Sukarno 1964 130 2/1964 PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGAH DAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGGARA DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 47 PRP TAHUN 1960 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA- TENGAH DAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN-TENGGARA Mengubah UU No 47 Prp Tahun 1960 Pemerintah Daerah Sukarno 131 3/1964 PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I LAMPUNG DENGAN MENGUBAH UNDANG- UNDANG NO. 25 TAHUN 1959 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN Mengubah UU No 25 Tahun 1959 Pemerintah Daerah Sukarno 132 4/1964 PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DAIRI DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 7 DRT. 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA UTARA Mengubah UUDRT No 7 Tahun 1956 Pemerintah Daerah Sukarno 133 5/1964 NILAI TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBEBASAN ATAS IMPOR Mencabut Perpres No. 6 Tahun 1963 Perpu No. 2 Tahun 1963 Keuangan Sukarno 134 6/1964 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Mencabut Perpu No. 7 Tahun 1963 Keuangan Sukarno 135 1/1965 PERUBAHAN/PENAMBAHAN UNDANG- UNDANG NO.7 TAHUN 1960 (LEMBARAN- NEGARA TAHUN 1960 NO.109) Masih Berlaku Pemerintahan Sukarno 1965136 2/1965 KEBIJAKSANAAN PENERIMAAN NEGARA TAHUN 1966 Diubah dengan UU No. 2 Tahun 1968 APBN Sukarno 137 1/1968 TANDA KEHORMATAN BINTANG KARTIKA EKA PAKCI Masih Berlaku Tanda Kehormatan Suharto 1968 138 1/1969 BENTUK-BENTUK USAHA NEGARA Masih Berlaku Perdangangan Suharto 1969 139 1/1971 PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 1964 TENTANG LARANGAN PENARIKAN CEK KOSONG Mencabut UU No. 17 Tahun 1964 Keuangan Suharto 1971140 2/1971 TANDA KEHORMATAN BINTANG YUDHA DHARMA Masih Berlaku Tanda Kehormatan Suharto 141 1/1984 PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 Masih Berlaku Perpajakan Suharto 1984
  • 7. 142 1/1992 PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Masih Berlaku Transportasi Suharto 1992 143 1/1997 PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Masih Berlaku Perpajakan Suharto 1997 144 1/1998 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITAN Mengubah Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348 Keuangan BJ Habibie 1998 145 2/1998 KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM Masih Berlaku HAM BJ Habibie 146 1/1999 PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA Dicabut dengan UU No. 26 Tahun 2000 HAM BJ Habibie 1999 147 1/2000 KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS Mencabut UU No. 3 Tahun 1970 Dicabut dengan UU No. 36 Tahun 2000 Perdagangan Gusdur 2002148 2/2000 KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG dicabut dan diganti denganundang-undang 37/2000 Perdagangan Gusdur 149 3/2000 PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN Mengubah UU No. 11 Tahun 1998 Ketenagakerjaan Gusdur 150 1/2002 PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME Ditetapkan menjadiUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Terorisme Megawati 2002151 2/2002 PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, PADA PERISTIWA PELEDAKAN BOM DI BALI TANGGAL 12 OKTOBER 2002 Masih Berlaku Terorisme Megawati 152 1/2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN Mengubah UU No. 41 Tahun 1999 Dicabut denganUU No. 19 Tahun 2004 Kehutanan Megawati 2004 153 2/2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Masih Berlaku Pemilu Megawati 154 1/2005 PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Masih Berlaku Industri SBY 2005155 2/2005 BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA Masih Berlaku Rehabilitasi akibat bencana SBY 156 3/2005 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Mengubah UU No. 32 Tahun 2004 Dicabut dengan UU No.8 Tahun 2005 Pemerintah Daerah SBY 157 1/2006 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Mengubah UU No. 12 Tahun 2003 Ditetapkan dengan UU No. 10 Tahun 2006 Pemilu SBY 2006 158 2/2006 PENANGGUHAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENGADILAN PERIKANAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 71 AYAT (5) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN Masih Berlaku Hukum SBY 159 1/2007 PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG UNDANG Ditetapkan dengan UU No. 44 tahun 2007 Mengubah UU No. 36 Tahun 2000 Perdagangan SBY 2007
  • 8. 160 2/2007 PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA Ditetapkan dengan UU No. 48 Tahun 2007 Rehabilitasi akibat bencana SBY 2007 161 1/2008 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA MengubahUU No. 21 Tahun 2001 Pemerintah Daerah SBY 2008 162 2/2008 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA MengubahUU No. 23 Tahun 1999 MengubahUU No. 3 Tahun 2004 Keuangan SBY 163 3/2008 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN MengubahUU No. 24 Tahun 2004 Keuangan SBY 164 4/2008 JARINGAN PENGAMAN SISTEM KEUANGAN Dicabut denganUU No. 11 Tahun 2015 Keuangan SBY 165 5/2008 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MengubahUU No. 6 Tahun 1983 MengubahUU No. 9 Tahun 1994 MengubahUU No. 16 Tahun 2000 MengubahUU No. 28 Tahun 2007 Ditetapkan denganUU Nomor 16 Tahun 2009 Keuangan SBY 166 1/2009 PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dicabut denganundang- undang nomor 17 tahun 2009 Pemilu SBY 2009167 2/2009 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI Dicabut denganUndang- undang Nomor 34 Tahun 2009 Penyelenggaraan Ibadah Haji SBY 168 3/2009 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN Dicabut denganundang- undang nomor 37 tahun 2009 Imigrasi SBY 169 4/2009 PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Dicabut denganundang- undang nomor 3 tahun 2010 Korupsi SBY 170 1/2013 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI Mengubah Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 setelah diubah oleh Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 Hukum SBY 2013 171 1/2014 PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA Mencabut UU No. 22 Tahun 2014 Ditetapkan menjadiUU No. 1 Tahun 2015 Pemilu SBY 2014 172 2/2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Mengubah UU No 23 Tahun 2014 Ditetapkan menjadiUU No 2 Tahun 2015 Pemilu SBY 173 1/2015 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Mengubah Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Korupsi Jokowi 2015 174 1/2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAKPERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN Mengubah kedua kaliUU No 23 Tahun 2002 setelah diubah olehUU No 35 Tahun 2014 Sosial Jokowi 2016 175 1/2017 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN Berlaku Kelembagaan Jokowi 2017176 2/2017 AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN Berlaku Perpajakan Jokowi