Peraturan perundangan-e government

PERATURAN PERUNDANGAN
TERKAIT eGOVERNMENT
Gregorius Gede Wiranarada, ST. M.Eng.
gregorgede@gmail.com
http://gregor.web.id
0817467518

MATERI
1. Peraturan Perundangan Terkait eGov
2. Strategi & Implementasi eGov
3. Contoh Penerapan eGov

PERATURAN PERUNDANGAN
TERKAIT eGOVERNMENT
Pokok pembicaraan :
1. Sekilas eGovernment
2. UUD 45 pasal 28 F
3. INPRES No.3 Th.2003 tentang Kebijakan
dan Strategi Nasional Pengembangan eGov
4. UU No.11 Th.2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE) 13 bab 54
pasal
5. UU No.14 Th.2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (UU KIP) 14 bab 64 pasal

DEFINISI eGOVERNMENT
Menurut pemerintah Federal Amerika:
“E-Government refers to the delivery of government
information and services online through the Internet
and other digital means.”
Menurut pemerintah New Zealand :
“E-Government is a way for government to use the new
technology to provide people with more convenient
access to government information and services, to
improve the quality of the services and to provide
greater opportunities to participate in our democratic
institutions and processes.”

DEFINISI eGOVERNMENT (cont.)
 Menurut Pemerintah Malaysia :
"E-Government offers a collaborative and integrated
environment not just for enhanced internal operations
but more significantly for a heightened level of
government services through a variety of electronic
delivery channels thereby providing convenience to
citizens and business.“
 Menurut Pemerintah Indonesia :
“E-Government adalah aplikasi teknologi informasi yang
berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang
dikelola oleh pemerintah untuk keperluan
penyampaian informasi dari pemerintah ke
masyarakat, mitra bisnis, pegawai, badan usaha, dan
lembaga-lembaga lainnya secara online.”

DEFINISI eGovernment (cont.)
Dari berbagai definsi di atas sebenarnya
dapat disarikan ke dalam kata yang lebih
singkat yakni :
“Bring the government service to the Web”
KTP, AKTE, SIM, PERIZINAN, PAJAK, dll.

MANFAAT eGOVERNMENT
 E-Government merupakan suatu upaya untuk
memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi yang dimaksudkan untuk
meningkatkan
 efisiensi
 efektivitas
 transparansi
 akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik.

PARADIGMA BIROKRATIS VS eGOV
ASPEK BIROKRATIS eGOV
orientasi Efisiensi biaya produksi Fleksibel, pengawasan
dan kepuasan
pengguna (customer).
Proses organisasi Merasionalisasikan
peranan, pembagian
tugas dan pengawasan
hirarki vertikal
Hirarki horisontal,
jaringan organisasi dan
tukar informasi
Cara penyampaian
pelayanan
Dokumen dan interaksi
antar personal
Pertukaran elektronik
dan interaksi non face-
to-face.

PARADIGMA BIROKRATIS VS
eGOV(cont.)
 Paradigma pelayanan pemerintah yang
bercirikan pelayanan melalui birokrasi yang
lamban, prosedur yang berbelit, dan tidak ada
kepastian berusaha diatasi melalui penerapan
e-government.
 Paradigma pelayanan publik bergeser dari
paradigma birokratis menjadi paradigma e-
government yang mengedepankan
transparansi dan fleksibilitas, yang akhirnya
bermuara pada kepuasan pengguna layanan
publik. (good gevernance)

MANFAAT eGOV
1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada
stakeholder-nya (masyarakat,kalangan bisnis, dan
industri) terutama dalam hal kinerja, efektivitas dan
efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam
rangka penerapan konsep Good Corporate
Governance.
3. Mengurangi secara signifikan total biaya
administrasi relasi, dan interaksi yang dikeluarkan
pemerintah maupun stakeholder-nya untuk
keperluan aktivitas sehari hari.

MANFAAT eGOV (cont.)
4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk
mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru
melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang
berkepentingan.
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru
yang dapat secara cepat dan tepat menjawab
berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan
dengan berbagai perubahan global dan trend yang
ada.
6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain
sebagai mitra pemerintah dalam proses
pengambilan berbagai kebijakan publik secara
merata dan demokratis.

UUD 45 PASAL 28 F
Setiap orang berhak untuk
berkomunikasi dan memperoleh
informasi untuk mengembangkan pribadi
dan lingkungan sosialnya, serta berhak
untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang
tersedia.

INPRES No.3 Th.2003 tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan eGov
Instruksi ditujukan kepada :
1. Menteri;
2. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
3. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan
Tinggi Negara;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Jaksa Agung Republik Indonesia;
7. Gubernur;
8. Bupati/Walikota.

INPRES No.3 Th.2003 tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan eGov (cont.)
KERANGKA INPRES NO.3 Th.2008:
1. Motivasi kebijakan eGov
2. Tujuan pengembangan eGov
3. Kesiapan memanfaatkan TI
4. Inisiatif pengembangan eGov sebelum
dikeluarkannya INPRES
5. Strategi pengembangan eGov
6. Langkah pelaksanaan

INPRES No.3 Th.2003
Motivasi kebijakan eGov
1. Indonesia tengah mengalami perubahan kehidupan
berbangsa dan bernegara secara fundamental
menuju ke sistem kepemerintahan yang demokratis
untuk mengembalikan kepentingan rakyat pada
posisi sentral.
2. Setiap perubahan kehidupan berbangsa dan
bernegara selalu disertai oleh berbagai bentuk
ketidakpastian. Sehingga pemerintah harus
mengupayakan kelancaran komunikasi dengan
berbagai pihak agar ketidakpastian tersebut tidak
mengakibatkan perselisihan paham yang berpotensi
menimbulkan permasalahan baru.

INPRES No.3 Th.2003
Motivasi kebijakan eGov (cont.)
3. Apa yang dilaksanakan pemerintah tidak akan lepas
dari pengamatan masyarakat internasional.
Sehingga pemerintah harus mampu memberikan
informasi yang komprehensif kepada masyarakat
internasional agar tidak terjadi kesalahpahaman
yang dapat meletakkan bangsa Indonesia pada
posisi yang serba salah.
4. Adanya kecenderungan global menuju era
masyarakat informasi. Ketidakmampuan
menyesuaikan diri dengan kecenderungan global
tersebut akan membawa bangsa Indonesia ke
dalam jurang digital divide karena tidak mampu
memanfaatkan informasi.

INPRES No.3 Th.2003
5. Dua modalitas tuntutan masyarakat :
1. Masyarakat menuntut pelayanan publik yang
memenuhi kepentingan masyarakat luas di
seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan
terpercaya, serta mudah dijangkau secara
interaktif.
2. Masyarakat menginginkan agar asiprasi mereka
didengar dengan demikian pemerintah harus
memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di
dalam perumusan kebijakan negara.

INPRES No.3 Th.2003
6. Kondisi pemerintah saat ini:
1. Selama ini pemerintah menerapkan sistem dan proses
kerja yang dilandaskan pada tatanan birokrasi yang kaku
yang tidak mungkin menjawab perubahan yang kompleks
dan dinamis sehingga harus dikembangkan sistem dan
proses kerja yang lebih lentur untuk memfasilitasi berbagai
bentuk interaksi yang kompleks dengan pihak lain.
2. Sistem manajemen pemerintah selama ini merupakan
sistem hirarkiyang panjang. Untuk memuaskan kebutuhan
masyarakat yang semakin beraneka ragam dimasa
mendatang harus dikembangkan sistem manajemen
modern dengan organisasi berjaringan sehingga dapat
memperpendek lini pengambilan keputusan.

INPRES No.3 Th.2003
7. Dengan demikian pemerintah harus segera
melaksanakan proses transformasi menuju e-
government. Melalui proses transformasi tersebut,
pemerintah dapat mengoptimasikan pemanfaatan
kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi
sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk
jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang
memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja
secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke
semua informasi dan layanan publik yang harus
disediakan oleh pemerintah.

INPRES No.3 Th.2003
Tujuan pengembangan eGov
1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi
pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup
yang dapat memuaskan masyarakat luas serta
dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada
setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan
dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia
usaha untuk meningkatkan perkembangan
perekonomian nasional dan memperkuat
kemampuan menghadapi perubahan dan
persaingan perdagangan internasional.

INPRES No.3 Th.2003
Tujuan pengembangan eGov (cont.)
3. Pembentukan mekanisme dan saluran
komunikasi dengan lembaga-lembaga
negara serta penyediaan fasilitas dialog
publik bagi masyarakat agar dapat
berpartisipasi dalam perumusan kebijakan
negara.
4. Pembentukan sistem manajemen dan
proses kerja yang transparan dan efisien
serta memperlancar transaksi dan layanan
antar lembaga pemerintah dan pemerintah
daerah otonom.

INPRES No.3 Th.2003
Kesiapan memanfaatkan TI
Pemanfaatan teknologi informasi pada umumnya ditinjau dari
sejumlah aspek sebagai berikut :
1. E-Leadership; berkaitan dengan prioritas dan inisiatif negara
untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
2. Infrastruktur Jaringan Informasi (kualitas,lingkup,biaya)
3. Pengelolaan Informasi; aspek ini berkaitan dengan kualitas
(akurat, tepat waktu, relevan) dan keamanan informasi.
4. Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.
Berbagai studi banding yang dilakukan oleh organisasi internasional
menunjukkan bahwa kesiapan Indonesia masih rendah dan
untuk memperbaikinya diperlukan inisiatif dan dorongan yang
kuat dari pemerintah.

INPRES No.3 Th.2003
Inisiatif pengembangan eGov sebelum INPRES
Beberapa kelemahan yang menonjol adalah :
1. pelayanan melalui situs pemerintah belum ditunjang
oleh sistem manajeman dan proses kerja yang
efektif karena kesiapan peraturan, prosedur dan
keterbatasan sumber daya manusia sangat
membatasi penetrasi komputerisasi ke dalam sistem
manajemen dan proses kerja pemerintah
2. belum mapannya strategi serta tidak memadainya
anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan
e-government pada masing-masing instansi

INPRES No.3 Th.2003
Inisiatif pengembangan eGov sebelum INPRES(cont.)
3. Inisiatif-inisiatif tersebut merupakan upaya instansi
secara sendiri-sendiri sehingga kurang
memperhatikan sejumlah faktor seperti
standardisasi, keamanan informasi, otentikasi,
interoperabilitas antar situs untuk mengintegrasikan
sistem manajemen dan proses kerja ke dalam
pelayanan publik yang terpadu.
4. Belum mampu mengatasi kesenjangan kemampuan
masyarakat untuk mengakses jaringan internet,
sehingga jangkauan dari layanan publik yang
dikembangkan menjadi terbatas pula.

INPRES No.3 Th.2003
Strategi pengembangan eGov
Pencapaian tujuan egovernment perlu
dilaksanakan melalui 6 strategi yang
berkaitan erat, yaitu:
1. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan
terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas.
2. Menata sistem manajemen dan proses kerja
pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara
holistik.
3. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.

INPRES No.3 Th.2003
Strategi pengembangan eGov(cont.)
4. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan
mengembangkan industri telekomunikasi dan
teknologi informasi.
5. Mengembangkan kapasitas SDM baik pada
pemerintah maupun pemerintah daerah otonom,
disertai dengan meningkatkan e-literacy
masyarakat.
6. Melaksanakan pengembangan secara sistematik
melalui tahapan-tahapan (informasi, interaksi,
transaksi, integrasi) yang realistik dan terukur.

INPRES No.3 Th.2003
Langkah Pelaksanaan
1. Kementerian yang bertanggung jawab dibidang
komunikasi dan informasi; berkewajiban untuk
mengkoordinasikan penyusunan kebijakan,
peraturan dan perundang-undangan, standardisasi,
dan panduan yang diperlukan untuk melandasi
perencanaan dan pelaksanaan pengembangan e-
government.
2. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang
pendayagunaan aparatur negara berkewajiban
untuk memfasilitasi perencanaan dan perubahan
sistem manajemen dan proses kerja instansi
pemerintah pusat dan daerah

INPRES No.3 Th.2003
Langkah Pelaksanaan (cont.)
perhubungan berkewajiban untuk mendorong
partisipasi dunia usaha dalam pengembangan
jaringan komunikasi dan informasi di seluruh wilayah
negara. (tinjau ulang aturan yang menghambat
investasi)
riset dan teknologi berkewajiban untuk
mengkoordinasikan kemampuan teknologi yang ada
di lembaga penelitian dan pengembangan serta
perguruan tinggi untuk menyediakan dukungan
teknologi bagi keperluan mengoptimasikan
pemanfaatan teknologi informasi dalam
pengembangan e-government

INPRES No.3 Th.2003
Langkah Pelaksanaan (cont.)
perencanaan pembangunan nasional dan di bidang
keuangan berkewajiban untuk menganalisis
kelayakan pembiayaan rencana strategis e-
government dari masing-masing instansi pemerintah
pemerintahan dalam negeri berkewajiban untuk
memfasilitasi koordinasi antar pemerintah dan
pemerintah daerah otonom.

UU No.11 Th.2008 tentang ITE
LATAR BELAKANG:
 Teknologi informasi (Internet) memungkinkan manusia
untuk berinteraksi dengan cara yang sama sekali baru
yang di satu sisi memberikan manfaat yang sangat
besar namun di sisi lain dapat disalahgunakan untuk
perbuatan-perbuatan melawan hukum.
 Hukum konvensional tidak mampu menangani
kejahatan yang menggunakan internet,sehingga perlu
dibuat aturan untuk meminimalisir penyalahgunaan
internet.
 Aturan tersebut dikenal sebagai cyberlaw.

UU No.11 Th.2008 tentang ITE(cont.)
LATAR BELAKANG
CYBERLAW dan CYBERCRIME
 UU ITE dipersepsikan sebagai cyberlaw di
Indonesia, yang diharapkan bisa mengatur
segala urusan dunia internet (siber), termasuk
didalamnya memberi hukuman terhadap
pelaku cybercrime.
 Secara umum cybercrime dilihat dari 2 sudut
pandang :
 Kejahatan yang memanfaatkan TI sebagai sarana
(pembajakan,pornografi,carding,email spam, dll.)
 Kejahatan yang menjadikan sistem TI sebagai
sasaran (virus,pembajakan situs,DOS, dll)

LATAR BELAKANG
Hukum konvensional sulit menjangkau cybercrime
karena:
1. Kegiatan di internet tidak dibatasi oleh teritorial
negara
2. Kegiatan di internet relatif tidak berwujud
3. Sulit dibuktikan karena data elektronik relatif mudah
utk diubah,dipalsukan dan dikirim ke penjuru dunia
dalam hitungan detik
Analoginya mirip seperti kekagetan hukum konvensional
dan aparat ketika awal mula terjadinya pencurian
listrik.(barang bukti yg dicuri tdk dpt dibawa ke
pengadilan)

LATAR BELAKANG
Contoh kerumitan cyberlaw & cybercrime dari kacamata
hukum konvensional:
1. Seorang warga negara Indonesia yg tinggal di
Australia membobol server web yang ada di
Amerika. Ternyata pemilik server adalah warga
negara China dan tinggal di China. Hukum mana yg
berlaku?
2. Seorang mahasiswa Indonesia di Jepang,
mengembangkan aplikasi tukar menukar file dan
data elektronik secara online. Seseorang tanpa
identitas meletakkan software bajakan dan video
porno di server dimana aplikasi tsb di install. Siapa
yang bersalah? Dan siapa yang harus diadili?

LATAR BELAKANG
Cybercrime Indonesia
1. www.clearcommerce.com pernah merilis bahwa
kejahatan carding dari Indonesia menduduki peringkat
2 setelah Ukraina
2. Menurut International Data Corp, Indonesia
menempati urutan ke 4 untuk masalah pembajakan
software
3. Beberapa kelompok cracker Indonesia tercatat cukup
aktif di situs zone-h.org dalam kegiatan pembobolan
situs
4. Layanan e-commerce di luar negeri banyak yang
memblok IP dan credit card Indonesia.
Hal-hal ini menimbulkan kesan yang negatif bagi
Indonesia di dunia internasional. Jadi perlu ada
cyberlaw.

KERANGKA
BAB I : Ketentuan UMUM
BAB II : Asas dan Tujuan
BAB III : Informasi, Dokumentasi, dan Tanda Tangan Elektronik
BAB IV : Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik
BAB V : Transaksi Elektronik
BAB VI : Nama Domain, HAKI, dan Perlindungan Hak Pribadi
BAB VII : Perbuatan Yang Dilarang
BAB VIII : Penyelesaian Sengketa
BAB IX : Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat
BAB X : Penyidikan
BAB XI : Ketentuan Pidana
BAB XII : Ketentuan Peralihan
BAB XIII : Ketentuan Penutup

KETENTUAN UMUM
Berisi definisi-definisi dalam UU ITE, misalnya :
 Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang
dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan
Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
 Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk
mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan,
memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau
menyebarkan informasi.
 Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah
pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara
negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
 Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua
Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup
ataupun terbuka.
 Dll.

ASAS DAN TUJUAN
Ada 3 asas yang harus diperhatikan :
1. Kepastian hukum. Diperlukannya peraturan
tertulis agar dapat berlaku secara seragam
tanpa ada perbedaan dalam penerapannya.
2. Manfaat. TI digunakan untuk mempermudah
kehidupan masyarakat.
3. Netral teknologi. Jangan ada deskriminasi
terhadap berbagai teknik yang mungkin
berkembang sehingga aturan dapat
mencakup perkembangan teknologi.

INFORMASI,DOKUMENTASI & TD TNG ELEKTRONIK
 Peningkatan aktifitas elektronik akan
menghasilkan informasi dan data elektronik.
 Informasi dan dokumen elektronik beserta
hasil cetaknya harus dapat diakui sebagai alat
pembukitan secara hukum.
 Suatu bukti elektronik dinyatakan sah apabila
menggunakan sistem elektronik yang sesuai
dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Misalnya ketentuan tanda tangan elektronik.

INFORMASI,DOKUMENTASI & TD TNG ELEKTRONIK
Tanda tangan elektronik diakui bila:
1. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada
Penanda Tangan;
2. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses
penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa
Penanda Tangan;
3. perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi
setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
4. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait
dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu
penandatanganan dapat diketahui;
5. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa
Penandatangannya;
6. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda
Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi
Elektronik yang terkait.

PENYELENGGARA SERTIFIKASI & SISTEM ELEK….
Kewajiban minimal penyelenggara sistem elektronik:
1. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi
yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
2. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan,
kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam
Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
3. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam
Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
4. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan
dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh
pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem
Elektronik tersebut;
5. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga
kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau
petunjuk.

TRANSAKSI ELEKTRONIK
Pelaku usaha yang menawarkan barang
atau jasa secara elektronik wajib
menyediakan informasi mengenai
syarat-syarat kontrak, produsen dan
produk secara lengkap dan benar.
Sebelum melakukan transaksi
elektronik, para pihak menyepakati
sistem elektronik yang akan digunakan
untuk melakukan transaksi

NAMA DOMAIN,HAKI & PERLINDUNGAN HAK PRIBADI
1. Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha,
dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain
berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
2. Pemilikan dan penggunaan Nama Domain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip
persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar
hak Orang lain.
3. Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha,
atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan
Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain,
berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama
Domain dimaksud.

PERBUATAN YANG DILARANG
Terdapat 10 pasal (27 s/d 37). Antara lain pasal 30 :
1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau
melawan hukum mengakses Komputer dan/atau
Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa
pun.
Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan
untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik.
Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan
melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol
sistem pengamanan.

PENYELESAIAN SENGKETA
1. Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Selain penyelesaian gugatan perdata
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para
pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui
arbitrase, atau lembaga penyelesaian
sengketa alternatif lainnya sesuai dengan

PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT
PERAN PEMERINTAH:
1. Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan
2. Pemerintah melindungi kepentingan umum dari
segala jenis gangguan sebagai akibat
penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi
Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang
memiliki data elektronik strategis yang wajib
dilindungi.

PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT
PERAN PEMERINTAH:
4. Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan
rekam cadang elektroniknya serta
menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk
kepentingan pengamanan data.
5. Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3)
membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang
elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan
data yang dimilikinya
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PENYIDIKAN
1. Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan
Transaksi Elektronik dilakukan dengan
memperhatikan perlindungan terhadap privasi,
kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas
data,atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
2. Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem
elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana
harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri
setempat.
3. Dalam melakukan penggeledahan dan/atau
penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan
pelayanan umum.

KETENTUAN PIDANA
1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus
juta rupiah).
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus
juta rupiah).
pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00
(delapan ratus juta rupiah).

TANYA JAWAB
1. Bagaimana kewenangan aparat penegak hukum
dalam melakukan penegakan hukum (law
enforcement) terhadap pelanggaran UU ITE?
Misalnya terjadi kejahatan kartu kredit yang
dilakukan oleh Orang asing dari luar negeri?
UU ITE menganut asas extra territorial jurisdiction.
Dengan demikian, perbuatan hukum yang dilakukan
baik oleh WNI maupun WNA di luar wilayah Indonesia;
atau baik oleh badan hukum Indonesia maupun badan
hukum asing, sepanjang memiliki akibat hukum di
Indonesia, dapat ditindak sesuai dengan UU ITE.

TANYA JAWAB
2. Apakah ketentuan dalam UU ITE telah mengikuti ketentuan-
ketentuan yang berlaku secara internasional?
UU ITE merujuk ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip:
 UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce;
 UNCITRAL Model Law on Electronic Signature;
 EU Directives on Electronic Commerce;
 EU Directives on Electronic Signature;dan
 Convention on Cybercrime;
Ketentuan-ketentuan tersebut adalah regulasi internasional yang
banyak diterapkan oleh negara-negara Eropa, Amerika dan Asia.

TANYA JAWAB
3. Apakan tujuan dari pembentukan UU ITE?
 mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari
masyarakat informasi dunial;
 mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 meningkatkan efektivitas dan pelayanan publik;
 membuka kesempatan seluas-luasnya pada setiap Orang untuk
memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan
dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan
bertanggung jawab;dan
 memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi
pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi

TANYA JAWAB
4. Manfaat apa saja yang didapat pemerintah
melalui pemanfaatan Teknologi Informasi?
Teknologi Informasi bagi pemerintah bermanfaat
dalam banyak hal. eGovernment adalah salah
satu bentuk pemanfaatan TI dalam
penyelenggaraan pemerintah yang
bermanfaat untuk,antara lain:
 meningkatkan diseminasi infirmasi dan akses
kepada informasi;dan
 meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efisiensi
dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah.

TANYA JAWAB
5. Lembaga-lembaga apa saja yang telah dimiliki oleh
Indonesia yang diperluklan dalam menjalankan
dan menegakkan UU ITE?
Lembaga-lembaga yang telah dimiliki oleh Indonesia
dalam menjalankan dan menegakkann UU ITE,
antara lain:
1. ID-SIRTII : Indonesia - Security Incident Response
Team on Internet Infrastructure;
2. ID-CERT : Indonesia - Computer Emergency
Response Team;
3. PANDI : Indonesia Domain Name Registry;dan
4. Cyber Crime Unit- Indonesia National Police;

UU No.14 Th.2008 tentang KIP
Sebagai Pegawai Negara Sipil,
pemahaman tentang Undang-undang ini
sangat penting, karena bisa jadi salah
merespon permintaan informasi dari
masyarakat kita bisa dituntut pidana.

UU No.14 Th.2008 tentang KIP(cont)
LATAR BELAKANG:
UU KIP lahir dari latar belakang sikap
pejabat di masa orde baru yang
seenaknya menyembunyikan informasi
dan tidak transparan menyangkut
informasi yang terkait dengan
kepentingan masyarakat.

DAMPAK & MAKNA
1. UU KIP memberi jaminan terbukanya
akses informasi bagi masyarakat
terhadap badan publik yang mendapat
alokasi dana dari APBN, APBD,
bantuan luar negeri, dan dari himpunan
dana masyarakat. Sanksi pidana
menanti, jika badan publik tidak
menjalankan amanat UU KIP.

DAMPAK & MAKNA
2. keberadaan UU KIP ini semakin menegaskan
bahwa akses public terhadap suatu informasi
merupakan hak asasi manusia yang diakui
juga oleh UUD 1945 Pasal 28 F. Hadirnya
UU KIP akan meningkatkan kualitas
partisipasi masyarakat dalam perumusan
kebijakan publik serta pengawasan atas
pelaksanaan roda pemerintahan.

DAMPAK & MAKNA
3. Dengan UU KIP upaya mewujudkan
pemerintahan yang terbuka dan
transparan dapat dipercepat. Langkah
itu merupakan upaya strategis
mencegah praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN), terciptanya
kepemerintahan yang baik (good
governance).

KERANGKA
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II ASAS DAN TUJUAN
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI
PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK
BAB IV INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
BAB V INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BAB VI MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI
BAB VII KOMISI INFORMASI
BAB VIII KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI
KOMISI INFORMASI
BAB IX HUKUM ACARA KOMISI
BAB X GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI
BAB XI KETENTUAN PIDANA
BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

KETENTUAN UMUM
 Informasi Publik (IP) adalah informasi yang
dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau
diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan
dengan penyelenggara dan penyelenggaraan
negara dan/atau penyelenggara dan
penyelenggaraan badan public lainnya yang sesuai
dengan UU ini serta informasi lain yang berkaitan
dengan kepentingan publik.

KETENTUAN UMUM
 Badan Publik (BP) adalah lembaga eksekutif,
legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan
tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan
negara, yang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi
nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh
dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD,
sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

KETENTUAN UMUM
Komisi Informasi (KI) adalah lembaga
mandiri yang berfungsi menjalankan UU
ini dan peraturan pelaksanaannya,
menetapkan Juknis standar layanan IP
dan menyelesaikan sengketa IP melalui
mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

KETENTUAN UMUM
 Sengketa Informasi Publik (SIP) adalah
sengketa yang terjadi antara BP dan
pengguna IP yang berkaitan dengan hak
memperoleh dan menggunakan informasi
berdasarkan perundangundangan.
 Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang
bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau
pelayanan informasi di BP.

ASAS
1. Setiap IP bersifat terbuka dan dapat diakses oleh
setiap Pengguna IP.
2. IP yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
3. Setiap IP harus dapat diperoleh setiap Pemohon IP
dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara
sederhana.
4. IP yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan
UU, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan
pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul
apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat
serta setelah dipertimbangkan dengan saksama
bahwa menutup IP dapat melindungi kepentingan
yang lebih besar daripada membukanya atau
sebaliknya.

TUJUAN
1. menjamin hak warga negara untuk mengetahui
rencana pembuatan kebijakan publik, program
kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan
publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan
publik;
2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses
pengambilan kebijakan publik;
3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam
pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan BP
yang baik;
4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik,
yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel
serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. mengetahui alasan kebijakan publik yang
mempengaruhi hajat hidup orang banyak;

HAK PEMOHON IP
1. Setiap Orang berhak memperoleh IP
sesuai dengan ketentuan UU ini.
2. Mengajukan permintaan IP disertai
alasan permintaan.
3. Mengajukan gugatan ke pengadilan
apabila dalam memperoleh IP
mendapat hambatan atau kegagalan
sesuai dengan ketentuan UUnya.

HAK BADAN PUBLIK
1. menolak memberikan informasi yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.

KLASIFIKASI INFORMASI
1. Informasi yang Wajib Disediakan
dan Diumumkan Secara Berkala (6
bln)
2. Informasi yang Wajib Diumumkan
secara Sertamerta
3. Informasi yang Wajib Tersedia
Setiap Saat
4. Informasi yang Wajib Disediakan
dan Diumumkan Setiap Tahun

Informasi yang Wajib Disediakan dan
Diumumkan Secara Berkala (6 bln):
a. informasi yang berkaitan dengan Badan
Publik;
b. kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
c. laporan keuangan;
d. dll, yang diatur dalam peraturan
perundangundangan.

Informasi yang Wajib Diumumkan
secara Sertamerta:
informasi yang dapat mengancam hajat
hidup orang banyak dan ketertiban
umum, dengan cara yang mudah
dijangkau oleh masyarakat dan dalam
bahasa yang mudah dipahami.

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat:
1. Daftar seluruh IP yang berada di bawah penguasaannya, tidak
termasuk informasi yang dikecualikan;
2. hasil keputusan BP dan pertimbangannya;
3. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
4. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan
pengeluaran tahunan BP;
5. perjanjian BP dengan pihak ketiga;
6. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik
dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
7. prosedur kerja pegawai BP yang berkaitan dengan pelayanan
masyarakat;
8. laporan mengenai pelayanan akses IP sebagaimana diatur
dalam UU ini.

Informasi yang Wajib Disediakan dan
Diumumkan Setiap Tahun:
a. jumlah permintaan informasi yang diterima;
b. waktu yang diperlukan BP dalam memenuhi
setiap permintaan informasi;
c. jumlah pemberian dan penolakan
permintaan informasi; dan/atau
d. alasan penolakan permintaan informasi.

Informasi yang Dikecualikan:
1. IP yang dapat menghambat proses penegakan
hukum,
2. IP yang dapat mengganggu kepentingan
perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan
perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. IP yang dapat membahayakan pertahanan dan
keamanan negara,
4. IP yang dapat mengungkapkan kekayaan alam
Indonesia;
5. IP yang dapat merugikan ketahanan ekonomi
nasional:

6. IP yang dapat merugikan kepentingan
hubungan luar negeri
7. IP yang dapat mengungkapkan isi akta
otentik yang bersifat pribadi dan kemauan
terakhir ataupun wasiat seseorang, kecuali
pihak yang rahasianya diungkap
memberikan persetujuan tertulis atau
pengungkapan berkaitan dengan posisi
seseorang dalam jabatan publik;

8. memorandum atau surat-surat antar
BP atau intra BP, yang menurut
sifatnya dirahasiakan kecuali atas
putusan Komisi Informasi (KI) atau
pengadilan;
9. informasi yang tidak boleh
diungkapkan berdasarkan UU.

Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan
sederhana setiap BP:
a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID);
b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan
layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar
sesuai dengan juknis standar layanan IP yang
berlaku secara nasional.
c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) dibantu oleh pejabat fungsional.

Mekanisme Memperoleh Informasi
1. Didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu
dan biaya ringan.
2. Setiap Pemohon IP dapat mengajukan
permintaan untuk memperoleh IP kepada BP
terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
3. BP wajib mencatat nama dan alamat
Pemohon IP, subjek dan format informasi
serta cara penyampaian informasi yang
diminta oleh Pemohon IP
4. BP wajib mencatat permintaan IP yang
diajukan secara tidak tertulis.

5. BP wajib memberikan bukti penerimaan
permintaan IP.
6. Permintaan yang disampaikan secara
langsung atau melalui surat elektronik,
nomor pendaftaran diberikan saat
penerimaan permintaan.
7. Permintaan informasi disampaikan melalui
surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat
diberikan bersamaan dengan pengiriman
informasi.

8. Paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan, BP yang
bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang
berisikan :
a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
b. BP wajib memberitahukan BP yang menguasai informasi yang diminta
apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya
dan BP yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi
yang diminta;
c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasannya;
d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan
materi informasi yang akan diberikan;
e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan, maka
informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai
alasan dan materinya;
f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan;
g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

9. BP yang bersangkutan dapat
memperpanjang waktu untuk
mengirimkan pemberitahuan, paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya
dengan memberikan alasan secara
tertulis.

KETENTUAN PIDANA pasal 52
Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan,
tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan
Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala,
Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-
merta,
Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat,
dan/atau
Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar
permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini,
dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah).

Peraturan perundangan-e government

Peraturan perundangan-e government

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Andere mochten auch

Andere mochten auch (7)

Ähnlich wie Peraturan perundangan-e government

Ähnlich wie Peraturan perundangan-e government (20)

Peraturan perundangan-e government