3. 1. Nicollo Machiavelli; Siasat Berpolitik Praktis
Berasal dari Florence, Italia.
Dalam bukunya Il principe atau “sang penguasa”
Ada 3 siasat dalam berpolitik praktis tampak dalam
3 hal
1. Kecenderungan orang untuk melakukan
penilaian keadaan berdasarkan kepentingannya.
2. konsepsi-konsepsi keagamaan sering kali
digunakan untuk menggalang kekuasaan dan
melakukan dominasi.
3. Kebutuhan untuk menggunakan tipu daya dalam
memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.
4. • Machiavelli ideologi hakikatnya adalah
pengetahuan mengenai cara menyembunyikan
kepentingan, mendapatkan serta mempertahan-
kan kekuasaan dengan memanfaatkan konsepsi-
konsepsi keagamaan dan tipu daya.
2. Antoine Destut de Tracy, Ilmu tentang ide-ide
berkebangsaan Perancis.
dalam bukunya: Les elements de I’Ideologi
Ideologi adalah ilmu mengenai gagasan atau ilmu
mengenai tentang ide-ide
Ideologi harus ada gunanya dalam kehidupan
sehari-hari memberikan perbaikan keadaan
masyarakat.
5. 3. Karl Max, Kesadaran Palsu
Berasal dari Prusia (sekarang jerman )
Dalam bukunya”Die Deutch Ideologi”.
Ideologi adalah kesadaran palsu.
Jadi ideologi itu pengandaian-pengandaian, itu bisa
berupa agama, moralitas, atau keyakinan politik.
Jadi ideologi itu adalah kesadaran palsu yang
digunakan sebagai dasar pembenaran atas hak-
hak istimewa kelas tertentu.
6. • 4. Louis Althusser, pedoman hidup
Setiap orang membutuhkan ideologi,
setiap orang perlu memiliki keyakinan
tentang bagaiman semestinya ia
menjalankan kehidupannya.
Setiap orang membutuhkan pedoman
hidup, baik sebagai individu maupun
sebagai warga masyarakat.
7. • 5. Dua Kutub
Pertama : ideologi bisa menjadi sesuatu
yang baik, yaitu manakala ideologi
mampu menjadi pedoman hidup
menuju kehidupan yang lebih baik,
Kutub kedua; ideologi bisa menjadi hal
yang tidak baik, yaitu manakala
ideologi dijadikan alat untuk
menyembunyikan kepentingan
penguasa.
8. Pancasila Sebagai Ideologi Negara
1. Ideologi Negara
• Pengertian ideologi ada 2:
1. Pengertian luas adalah menunjuk pada
pedoman dalam berfikir ataupun bertindak
disemua segi kehidupan, baik segi kehidupan
pribadi maupun umum
2. Pengertian sempit adalah menunjuk pada
pedoman baik dalam berfikir maupun bertindk
dalam bidang tertentu.
9. 3 dimensi ideologi supaya
bertahan.
1.Dimensi realita
2.Dimensi idealisme
3.Dimensi fleksibilitas
XII ipa 1, juli 2014
10. 2. Sejarah perumusan pancasila
a. Perumusan pancasila dalam persidangan BPUPKI
BPUPKI mengadakan sidang 2 kali
Sidang per I Pada tanggal 29 mei 1945-1 juni 1945
Ketuanya adalah : Dr. Radjiman, yang membahas tentang
dasar indonesia merdeka.
Muhammad yamin mengemukakan adalah;
1. Ketuhanan yang maha esa
2. Kebangsaan persatuan indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
11. Dalam pidato Supomo pada tanggal 31 mei 1945
1. Negara indonesia merdeka merupakan negara
nasional bersatu
2. Setiap warga negara agar takluk kepada Tuhan
yang maha esa
3. Susunan pemerintahan negara harus dibentuk
suatu badan permusyawaratan
4. Ekonomi indonesia diatur bedasarkan
kekeluargaan sistim tolong menolong/koperasi
5. Negara indonesia atas semangat kebudayaan
indonesia yang asli
12. • Pada tan ggal 1 juni 1945 Sukarno berpidato dan
menawarkan indonesia bukan negara agama dan
juga bukan negara sekuler, tetapi negara yang
berdasarkan PANCASIL, dan mengusulkan
rumusan:
1. Kebangsaan
2. Internasionalisme
3. Mufakat dan demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang maha esa
13. • Sesudah sidang pertama BPUPKI, berlangsung
pertemuan diluar sidang yang dilakukan oleh para
angota BPUPKI yang tinggal dijakarta pada tanggal
22 juni 1945 diperuntukkan menjembatani
perbedaan antara golongan nasionalis dan Islam.
Pertemuan membicarakan rumusan dasar negara.
kesempatan itu dikenal dengan Panitia Sembilan
yang terdiri dari; 1. Soekarno
2. Muhammad Hatta 3. Muhammad Yamin
4. subardjo 5. A.A.Maramis
6. abdul Kahar muzakir 7. Wahid Hasyim
8. abikusno tjokrosujoso 9. K.H.Agus Salim
14. Rumusan dasar negara panitia sembilan:
1. ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan
syari’at islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmad
kebijaksanaan dalam permusyarawatan
perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
15. • Sidang BPUPKI ke II Tanggal 10 juli-17 juli 1945
BPUPKI membentuk panitia perancang UUD yang
diketuai oleh Soekarno. 11 july 1945 panitia
membicarakan UUD, kemudian panitia
membentuk panitia kecil yang beranggotakan 7
orang yang diketuai oleh Soepomo untuk
membentu rancangan UUD, dan hasilnya
dibicarakan pada tanggal 13 juli 1945.
Pada tanggal 14 juli 1945 sidang pleno membicara-
kan rancangan pembukaan UUD dan menerima
sedikit perubahan. XII ips 2 juli 2014
Pada tanggal 15 juli 1945 soekarno dan supomo
menjelaskan pasal demi pasal. XII ipa 2 juli 2014
16. b. Perumusan Pancasila dalam Persidangan PPKI
Pada tanggal 7 agustus 1945 dibentuk PPKI, terdiri
atas 21 orang, tugasnya adalah melaksanakan
kemerdekaan indonesia. Soekarno sebagai ketua
dan Muhammad Hatta sebagai wakil.
Pada tanggal 18 agustus 1945 PPKI bersidang dan
mengambil beberapa keputusan Yaitu:
1. Mengesahkan pembukaan UUD
2. Mengesahkan UUD
3. Memilih presiden dan wakil presiden
4. Menetapkan bahwa untuk sementara waktu
presiden akan dibantu oleh Komite Nasional
17. Diantara kesepakatan mengenai perubahan yang di
lakukan terdapat satu perubahan penting yaitu
rumusan sila yang pertama piagam jakarta, yaitu
“dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam
bagi pemeluk-pemeluknya” disepakati untuk di
hilangkan.
Pencoretan anak kalimat itu adalah
untuk menjaga persatuan bangsa
dan keutuhan seluruh wilayah
indonesia.
18. 3. Rumusan Definitif Pancasila
Disepakati pada tanggal 18 agustus 1945 dan
tercantum dalam pembukaan UUD 1945,
sebagai berikut;
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmad
kebuijaksanaan dalam permusyawaratan /
perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
19. 4. Fungsi Pancasila Sebagai Ideologi Negara
1. Mempersatukan bangsa, memelihara dan
mengukuhkan persatuan dan kesatuan.
2. Membimbing dan mengarahkan bangsa menuju
tujuannya.
3. Memberikan tekad untuk memelihara dan
mengembangkan identitas bangsa.
4. Menyoroti kenyataan yang ada mengkritisi
upaya perwujudan cita-cita yang terkandung
dalam pancasila
Pancasila menjadi ukurannya.
20. Pancasila sebagai ideologi terbuka
1. ideologi Tertutup dan Ideologi Terbuka
ciri-ciri ideologi tertutup
a. bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup
dalam masyarakat, melainkan cita-cita sebuah
kelompok yang digunakan sebagai dasar untuk
mengubah masyarakat.
b. apabila kelompok tersebut berhasil menguasai
negara, ideologinya itu akan dipaksakan kepada
masyarakat.
c. bersifat totaliter artinya mencakup semua
bidang kehidupan.
21. d. Pluralisme pandangan dan
kebudayaan di tiadakan, hak asasi tidak
dihormati
e. manuntut masyarakat untuk memiliki
kesetiaan total dan kesediaan untuk
berkorban untuk ideologi tersebut
f. isi ideologi tidak hanya nilai-nilai dan
cita-cita tetapi tuntutan-tuntutan
konkret dan operasional yan keras,
mutlak dan total.
22. Ciri-ciri ideologi terbuka
Ciri-ciri ideologi terbuka:
a. merupakan kekayaan rohani, moral, dan budaya
masyarakat
b. tidak diciptakan oleh negara, tetapi ditemukan
dalam masyarakat sendiri.
c. isinya tidak langsung operasional.
d. tidak pernah memperkosa kebebasan dan
tanggung jawab masyarakat, melainkan
menginspirasi masyarakat untuk berusaha
bertanggung jawab
e. menghargai pluralitas
23. 2. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka
a. Pancasila: berwatak terbuka
Dengan ciri-ciri diatas sebagaimana di paparkan
bahwa pancasila memenuhi persyaratan sebagai
ideologi terbuka:
Pertama, pancasila adalah pandangan hidup yang
berakar pada kesadaran masyarakat indonesia.
Kedua, isi pancasila tidak langsung operasional
Ketiga, pancasila bukan ideologi yang memperkosa
kebebasan tanggung jawab masyarakat
Keempat, pancasila juga bukan ideologi totaliter
Kelima, pancasila menghargai pluralitas
24. b. Sejarah Kelam: dijadikan tertutup
Walaupun pancasila memiliki watak sebagai
ideologi terbuka, pancasila juga pernah dijadikan
sebagai ideologi tertutup. Ini terjadi pada masa
orde lama, dan lebih lagi pada masa orde baru.
Pada masa orde baru penguasa secara sistimatis
berusaha melakukan monopoli penafsiran
pancasila P4. jadi diajak masyarakat memahami
pancasila sebagaimana pemahaman penguasa.
Pancasila dipakai semata-mata sebagai alat untuk
mengabsahkan (legitimasi) kekuasaan penguasa
orde baru. Pemerintah telah manipulasi pancasila
demi keuntungan mereka.
25. Menurut Marchiavelli pada masa orde baru
pancasila digunakan oleh penguasa sebagai alat
tipu daya menyembunyikan kepentingan, menda-
patkan serta mempertahankan kekuasaan.
Menurut Karl Marx pada masa orde baru ideologi
pancasila tidak ubahnya dijadikan sebagai kesada-
ran palsu
Menurut Pangab Edi Sudrajat: semua orang merasa
malu berbicara pancasila, dianggap kuno, tidak
reformis dan tidak memiliki cita-cita baru.
Inilah sejarah kelam pancasila
26. E. Pancasila sebagai sumber nilai
dan paradigma pembangunan
1. Pancasila sebagai sumber nilai merupakan
acuan;
a. pembentukan hukuim
b. kegiatan penyelenggaran pemerintahan
c. partisipasi warga negara
d. pergaulan warga negara
27. a. Nilai dasar.
pancasila memuat lima dasar tentang
penyelengaraan pemerintah.
b. Nilai instrumental dan nilai praksis
Nilai instrumental merupaan penjabaran dari
nilai dasar. Sifatnya kontekstual, bahkan harus
disesuaikan dengan tuntutan jaman.
Ada 3 lembaga negara yang berwenang menyusun
nilai instrumental ini;
a. MPR
b. Presiden
c. DPR
28. b. Nilai praksis
merupakan nilaim penjabaran nilai instrumental
dalam situasi konkrit pada tempat tertentu, dan
sifatnya agag dinamis
Nilai praksisnya banyak terdapat wujud penerapan
nya dilembaga eksekutif, legislatif, yudikatif,
organisasi kekuatan sosial politik, organisasi
kemasyarakatan, badan-badan ekonomi,
pemimpin masyarakat, maupun warga negara
secara perorangan. Nilai praksis itu terkandung
dalam kenyataan sehari-hari, bagaimana kita
melaksanakan nilai pancasila praktik hidup sehari-
hari .
29. 2. Pancasila sebagai paradigma pembangunan
a. pengertian pembangunan
adalah usaha bangsa untuk meningkatkan
mutu dan taraf hidup masyarakat sehingga
menjadi lebih baik. Bukan hanya dari ekonomi
saja tapi dari aspek kehidupan manusia, yang
didalamnya tercakup tiga proses sekaligus
1. Emansipasi bangsa
2. Modernisasi
3. humanisasi
30. Emansipasi bangsa: yaitu usaha bangsa untukm
melepaskan diri dari ketergantungan pada bangsa
lain agar dapat berdiri sendiri dengan kekuatan
sendiri tanpa melepaskan semangat kerja sama
yang produktif
Modernisasi yaitu upaya untuk mencapai taraf dan
mutu kehidupan yang lebih baik.
Humanisasi yaitu bahwa pembangunan pada
hakekatnya adalah untuk manusia seutuhnya dan
seluruh masyarakat indonesia.
31. b. Pancasila sebagai paradigma pembangunan
Yang artinya pancasila sebagai anggapan-anggapan
dasar yang merupakan kerangka keyakinan, yang
berfungsi sebagai acuan, kiblat dan pedoman
dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan di
indonesia.
Paradigma pembangunan ;
1. Tidak boleh bersifat pragmatis
2. Tidak boleh bersifat ideologis
3. Melayani manusia nyata
4. Menghormati hak-hak asasi manusia
5. Dilaksanakan secara demokratis
32. F. Bersikap positif terhadap pancasila sebagai
ideologi terbuka.
Setiap ideologi terbuka tentu saja boleh bahkan
perlu ditafsirkan oleh semua komponen
masyarakat, dalam penafsiran ini membawa
sejumlah masalah antara lain:
1. Pancasila hanya akan berkembang kalau
segenap komponen masyarakat bersedia
bersikap proaktif terus-menerus melakukan
reinterpretasi (penafsiran ulang) terhadap
pancasila dalam suasana dialog kritis-konstruktif
2. Karena terbuka untuk ditafsirkan oleh siapa saja,
bisa terjadi pancasila semata-mata ditafsirkan
sesuai dengan kepentingan penafsir. XII ipa
34. Kosep-konsep Dasar
1. sistem dan sistem Pemerintahan.
Menurut Kamus Bahasa Indonesia kata sistem
mempunyai 3 pengertian
Pertama; seperangkat unsur yang secara teratur
saling berkaitan sehingga membentuk satu
totalitas.
Kedua; susunan pandangan, teori, asas yang
teratur.
Ketiga; sistem berarti metode
35. arti sistem kaitannya dengan negara
adalah; susunan yang teratur dari
pandangan, teori atau asas tentang
pemerintahan negara.
Menurut KBBI pemerintahan adalah :
1. proses, cara, perbuatan pemerintah
2. Segala urusan yang dilakukan negara
dalam menyelenggarakan
kesejahteraan rakyat dan kepentingan
negara.
36. Menurut Austin Ranney Pemerintahan adalah
proses kegiatan pemerintah, yaitu proses
membuat dan menegagkan hukum dalam suatu
negara.
Pemerintah adalah sekelompok orang dan sejumlah
lembaga yang membuat dan menegagkan hukum
dalam suatu negara.
Kedua pendapat ini digabungkan maka
pemerintahan adalah tindakan atau kegiatan
pemerintah dalam menyelenggarakan
pembuatan dan penegakan hukum guna
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan
kepentingan negara
37. Sistem pemerintahan negara adalah
susunan yang teratur dari prinsip-
prinsip yang melandasi berbagai
kegiatan atau hubungan-hubungan
kerja antara lembaga legislatif, eksekutif
dan yudikatif dalam menyelenggarakan
pemerintahan dalam suatu negara.
38. 2. Bentuk negara, Bentuk pemerintah
dan Bentuk pemerintahan
Bentuk negara adalah pengelompokan negara
berdasarkan kriteria distribusi keuasan (secara
resmi) antar berbagai tingkat pemerintahan
dalam suatu negara.
Berdasarkan kriteria kita dapat membedakan
bentuk negara 3 kategori
1. Kesatuan
2. Serikat/federal
3. Konfederal
39. Negara kesatuan adalah negara yang pemerintah
pusatnya berdaulat penuh atas semua tingkat
pemerintahan yang ada di bawahnya.
Negara federal / serikat adalah negara yang
kekuasaannya secara formal dibagi menjadi 2
sebagian menjadi kekuasaan pemerintah pusat
federal dan sebagian menjadi kekuasaan pemerin-
tahan negara-negara bagian, federal dan pusat
sama-sama berdaulat kekuasaan masing-masing.
Negara konfederasi adalah bentuk kerja sama
negara dimana pemerintah pusat tunduk pada
kedaulatan masing-masing negara anggotanya.
40. b. Bentuk pemerintah
Adalah pengelompokan negara berdasarkan
cara pengisian jabatan kepala negaranya.
1. Kerajaan adalah jabatan kepala negaranya
diisi melalui sistem pewarisan
2. Republik adalah negara yang kepala
negaranya diisi melalui cara-cara di luar
sistem pewarisan, misalnya melalui
pemilihan langsung.
41. c. Bentuk pemerintahan
Adalah pengelompokan negara
berdasarkan letak kekuasaan tertinggi
dalam sebuah negara. Berdasarkan
kriteria ini membedakan adanya 3
bentuk pemerintahan.
1. negara monarki.
2. Negara aristokrasi
3. Negara demokrasi.
42. 1.1. Monarki adalah bentuk pemerintahan negara
yang kekuasaan tingginya berada ditangan
seorang penguasa tunggal yaitu raja / ratu
2.2. Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan negara
yang kekuasaan tertingginya berada ditangan
satu lembaga kecil yang terdiri atas sekelompok
orang / sekelompok elite yang memiliki hak
istimewa.
3.3. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan negara
yang kekuasaan tertingginya berada ditangan
semua warga negara.
43. Menurut Aristoteles ada 6 kemungkinan bentuk
pemerintahan:
1. Monarki – adalah Bentuk pemerintahan dimana
kekuasaan negara yang tertinggi adalah ditangan
satu orang yang memerintah kepentingan rakyat
2. Tirani – adalah bentuk pemerintahan dimana
kekuasaan negara yang tertinggi ada ditangan
satu orang, yang memerintah untuk kepentingan
dirinya sendiri.
3. Aristokrasi – adalah bentuk pemerintahan di
mana kekuasaan negara yang tertinggi ada di
tangan elite, yang memerintah kepentingan
rakyat.
44. 4. Oligarki – adalah bentuk pemerintahan dimana
kekuasaan negara yang tertinggi ada ditangan
sekelompok elite, yang memerintah untuk
kepentingan kelompok penguasa sendiri
5. Politi – adalah bentuk pemerintahan dimana
kekuasaan negara yang tertinggi ada ditangan
rakyat yang pemerintahannya kepentingan
rakyat.
6. Demokrasi –adalah bentuk pemerintahan di
mana kekuasaan negara yang tertinggi ada di
tangan rakyat, namun pemerintahannya hanya
untuk kepentingan penguasa.
47. Monarki dimana seorang raja/ratu memerintah
sebagai penguasa tunggal demi kesejahteraan
rakyat, lama kelamaan merosot menjadi TIRANI
ketika raja yang bersangkutan tidak lagi
memikirkan kepentingan umum, namun hanya
mengejar kepentinag sendiri dengan sewenang-
wenang, dengan situasi seperti itu akan muncul
sekelompok bangsawan dan mengerahkan
perlawanan kepada TIRANI, dan pemerintahan
akan dikuasai oleh sekelompok bangsawan yang
berupaya menyejahterakan semua rakyat ini yang
disebut ARISTOKRASI
48. Namun karena kekuasaan itu sering disalahgunakan,
pemerintahan kaum bangsawan yang baik pun,
lama-lama akan merosot dan mementingkan
pribadi dengan demikian, pemerintahan
aristokrasi berubah menjadi pemerintahan
OLIGARKI yang menindas rakyat dan dari situasi
seperti itu, rakyat akan berontak akan menjalan-
kan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan
untuk rakyat itulah DEMOKRASI, namun lama
kelamaan negara itu akan jatuh ke keadaan di
mana terjadi kekacauan, kebobrokan dan korupsi
akibat masing-masing rakyat mementingkan diri
sendiri atau OKLORASI
49. Ditengah kekacauan seperti itu
Polybius meramalkan bahwa akan
uncul seorang yang berani dan kuat
untuk mengembalikan kehidupan
negara ke keadaan yang tertib dan
damai, pemerintahan kembali
dikendalikan oleh seorang berkuasa
penuh yaitu seorang raja atau
MONARKI XII ipa 1. 13
50. C. Jenis-jenis Sistem Pemerintahan
1. Sistem pemerintahan Parlementer
2. Sistem Pemerintahan Presidensial
a. Karakteristik Pemerintahan Parlementer
1. pemimpin partai mayoritas menguasai kursi
parlemen, menyusun sendiri kabinet, dan tawar
menawar dengan koalisi dalam penyusunan
kabinet
2. perdana menteri dan para menteri berasal dari
kalangan anggota parlemen dan menjadi anggota
parlemen dan hakikatnya menjadi sebuah komisi
51. 3. perdana menteri dan kabinetnya berkewajiban
menjalankan pemerintahan yang digariskan oleh
parlemen dan bertanggung jawab ke parlemen,
serta parlemen mengawasi jalannya
pemerintahan.
4. masa jabatan kabinet /menteri sangat
bergantung pada parlemen semasih dipercayai
5. kepala negara atau raja sebagai penengah kalau
terjadi pertentangan antara parlemen dan kabinet
52. b. prinsip-prinsip sistem parlementer
Menurut Ranney:
a. Rangkap jabatan – yang menduduki jabatan
menteri harus merupakan anggota
parlemen.
b. Dominasi formal parlemen – parlemen
sangat berkuasa. Parlemen merupakan
lembaga tertinggi negara
53. 2. Sistem Pemerintahan Presidensial
a. Karakteristik sistem presidensial
1. presiden adalah kepala negara sekaligus adalah
kepala pemerintahan
2. presiden adalah berwenang penyusun kabinet.
3. para menteri tidak boleh menjadi anggota
parlemen.
4. para menteri bertanggung jawab kepada presiden
bukan kepada parlemen.
5. masa jabatan menteri bergantung pada presiden
6. peran parlemen dan eksekutif dibuat seimbang
melalu sistem check and balances
54. b. prinsip-prinsip sistem presidensial
menurut Ranney dipisahkan dua
macam saran.
a. Pemisahan jabatan – seorang menteri
tidak boleh menjadi parlemen dan
sebaliknya.
b. Sistim kontrol dan keseimbangan antar
negara. Saling mengontrol lembaga
kekuasaan yang satu dengan yang lain.
55. Induk Sistem Pemerintahan dan
Pengaruhnya Terhadap Negara Lain.
1. Induk sistem Pemerintahan Parlementer
Ada 3 komponen sistem pemerintahan
parlementer.
a. kepala negara
b. Parlemen
c. Kabinet
56. a. Kepala Negara ( raja/ratu).
Pada abad ke 17 pemerintahan di inggris berubah
dari pemerintahan absolut menjadi pemerintahan
konstitusional. Bentuk pemerintahan di inggris
berubah dari monarki absolut menjadi monarki
konstitusiuonal. Pada mulanya raja di Inggris
memerintah berkuasa penuh, atau penguasa
absolut merasa dirinya sebagai wakil Tuhan di
dunia, dengan berdasarkan prinsip “Divine Right
of the King” raja menganggap dirinya mempunyai
hak suci dari Tuhan untuk memerintah di dunia,
dan karena itu hanya bertanggung jawab kepada
Tuhan
57. Raja di Inggris mempunyai penasehat seperti
“witanagemot, atau commune Concillium, Privy
Council” atau parlemen yang ditentukan Raja.
Dalam perkembangannya ternyata sering terjadi
pertikaian antara raja dengan parlemen, yang
mencerminkan perebutan kekuasaan negara,
bahkan parlemen didukuing bangsawan pernah
memenjarakan Raja Henry III (1258-1264), meski
apada tahun 1272 putranya Raja Edward berhasil
meraih kembali tahta kerajaan. Konflik antara
parlemen dan Raja terus terjadi, samapai ahirnya
pada tahun 1649 parlemen memenangkan
pertikaian itu
58. Supermasi parlemen atas Raja Inggris dikukuhkan,
ketika tahun 1689 William dan permaisurynya
yang bernama Mary dinobatkan sebagai raja
Inggris oleh parlemen Inggris. Dengan kesediaan
Mary dan Pangeran William menerima tahta dari
parlemen secara tidak langsung prinsip
“supermasi parlemen” diakui. Lahirlah prinsip
bahwa:
a. Kedaulatan berada ditangan parlemen
b. Raja/ratu tidak dapat memerintah tanpa
persetujuan dari yang diperintah.
Raja bersedia tunduk pada Bill of Rights.
59. b. Parlemen
Parleur artinya berbicara, sehingga parlemen
adalah tempat berbicara.
parlemen di Inggris adalah “Witanagemot” yang
artinya witan = orang bijak; gemot = rapat, jadi
dewan penasehat raja yang terdiri atas pangeran,
bangsawan, dan pejabat gereja yang dipilih dan
diberhentikan oleh raja.
Pada tahun 1066 witanagemot diganti dengan;
“Commune Concillium” yang anggotanya terbatas
para bangsawan dan pejabat gereja. Tahun 1265
berkembang anggotanya tidak hanya mencakup
para bangsawan dan pejabat gereja namun juga
ksatria dan wakil penduduk perkotaan. XII ips2
60. Parlemen di Inggris mulanya hanya penasehat yang
terutama dipanggil bersidang bilaman raja
memerlukan uang untuk kepentingan negara.
Semakin sering bersidang semakin mematangkan
kelembagaan parlemen itu sendiri
Harus dibaca halaman 48 – 49.
61. c. Kabinet
Cikal bakal kabinet di Inggris adalah sebuah
kelompok orang yang disebut ‘CABAL” ini
singkatan nama dari lima anggota parlemen :
Clifford, Arlington, Buckingham, Ashley-cooper
dan Lauderdale, dijadikan penasehat oleh Raja
Charles II (1660-1685) dan sekaligus penghubung
dirinya dengan parlemen.
CABAL itu pemberi jawaban kepada parlemen akan
keputusan-keputusan raja
Harus dibaca halaman 50
62. 2. Induk Sistem Pemerintahan Presidensial
a. Pemisahan kekuasaan Negara
Sejak awal para pembentuk konstitusi sudah
sepakat bahwa pemerintahan yang baru akan
terdiri dari tiga cabang saling terpisah
1. Legislatif – adalah lembaga pembentuk UU
2. Eksekutif – adalah lembaga pelaksana UU
3. Yudikatif – adalah lembaga pengadil pelanggar
UU.
Kekuasaan eksekutif dikelola oleh presiden di
amerika serikat yang berefungsi sebagai kepala
negara dan kepala pemerintahan
63. b. Sistem check and balances.
Gunanya untuk mencegah satu cabang kekuasaan
menguasai satu cabang kekuasaan lain.
Sistem pemerintahan presidensial amerika serikat
jauh berbeda dengan sistem pemerintahan
parlementer di inggris.
diInggris terjadi pemusatan kekuasaan pada
parlemen, diamerika serikat justru terjadi
pemisahan kekuasaan negara kedalam tiga cabang
kekuasaan. Raja inggris hanya merupakan kepala
negara sedangkan kepala pemerintahan parlemen
XII IPA 1 -2014, XII IPS 1
64. E. Sistem Pemerintahan Negara Republik
Indonesia
Tidak ada satu katapun dalam UUD 1945 yang
menyebutkan bahwa sistem pemerintahan negara
kita adalah sistem presidensial. Namun prinsip
bahwa negara kita menganut sistim pemerintahan
presidensial dapat dipahami dari adanya
ketentuan-ketentuan UUD 1945 sebagai berikut:
- Pasal 4 ayat 1-presiden republik indonesia
memegang kekuasaan pemerintahan
- Pasal 17 ayat 1- presiden dibantu oleh menteri
negara
65. - pasal 17 ayat 2- menteri-menteri itu
diangkat dan diberhentikan oleh
presiden.
- Pasal 17 ayat 3- setiap menteri
membidangi urusan tertentu dalam
pemerintahan.
- Pasal 17 ayat 4-
pembentukan,pengubahan dan
pembubaran kementerian negara
diatur dalam undang-undang.
66. Dari ketentuan pasal diatas dapat diambil
perincian
1. Presiden berfungsi sebagai kepala negara
dan sekaligus kepala pemerintahan
2. Presiden adalah pihak yang menyusun
kabinet.
3. Para menteri bertanggung jawab kepada
presiden bukan kepada parlemen
4. Jadi masa jabatan menteri sangat
bergantung pada presiden.
67. 1. Pembagian Kekuasaan Negara menurut UUD 1945
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA RI
BPK MPR
DPD DPR
PRESIDEN
WAPRES
KABINET
MA MK KY
68. Penjelasan Bagan di atas
a. Setelah mengalami perubahan selama 4 kali
berturut-turut tahun 1999-2002, lembaga negara
yang ada diIndonesia mengalami pengurangan
sekaligus penambahan. Lembaga negara yang
dihapus adalah DPA. Dengan demikian kalau
sebelum amandemen lembaga negara tingkat
pusat kita berjumlag 6 lembaga (MPR, DPR,
presiden, MA, BPK, dan DPA). Setelah amande-
men tinggal 5 lembaga. Jadi kini lembaga negara
kita menjadi 7 lembaga
69. b. sesuai prinsip pemerintahan presidensial,
terdapat larangan rangkap jabatan diantara para
pejabat lembaga negaratingkat pusat.
c. MPR kini tidak lagi berkedudukan sebagai
pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat
d. DPR telah dikukuhkan kedaulatannya sebagai
lembaga pembuat undang-undang.
DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, fungsi
pengawasan.
DPR mempunyai hak budget,inisiatif, hak
amandemen, hak interpelasi, hak angket, dan hak
menyatakan pendapat.
70. e. selain DPR ada lembaga perwakilan
daerah, dalam bentuk dewan
perwakilan daerah
f. presiden tidak lagi menjadi lembaga
pemegang kekuasaan membuat
undang-undang, kekuasaan itu
dialihkan ke DPR. Presiden lebih
senagai kekuasaan eksekutif.
71. g. kedudukan mahkamah agung sebagai pelaksana
kekuasaan kehakiman menurut pasal 24 dan 25
UUD9145; lingkungan peradilan
a. umum.
b. agama,.
c. Militer
d. Tata usah negara.
MA berwenang mengadili;
a. pada tingkat kasasi
b. menguji peraturan UU dibawah UU terhadap UU
c. Melaksanakan wewenang lainnya yang diberikan
oleh UU
72. h. keberadaan mahkamah konsitusi sebagai
salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman
din atur dalam pasal 24 ayat 2 UUD 1945;
kewenangan MK
a. mengadili pada tingkat pertama
b. memutuskan sengketa kewenangan
lembaga negara
c. memutuskan pembubaran partai
d. memutuskan perselisihan hasil pemilu.
i. BPK adalah lembagayang bebas dan mandiri
dengan tugas memeriksa pengolahan
keuangan.
73. persyaratan menjadi Presiden dan Wakil Presiden
1. Warga negara indonesia sejak kelahirannya
2. Tidak pernah menerima kewarganegaraan lain
karena kehendaknya sendiri
3. Tidak pernah menghianati negara
4. Mampu secara rohani jasmani untuk melaksana-
kan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan
wakil presiden
5. Memenuhi persyaratan lain yang diatur lanjut
dengan undang-undang.
74. 2. sistem checks and balances menurut
UUD 1945
UUD 1945 juga mengatur sistem checks
and balances antara lembaga legislatif,
eksekutif dan yudikatif XII ips 2
75. Sistem Checks and Balances
Menurut UUD 1945
LEGISLATIF EKSEKUTIF YUDIKATIF
.MPR memberhentikan
presiden dan wakil presiden
. Presiden mengangkat
hakim agung
. Mahkamah agung berhak
mereview peraturan
pemerintah dan lain-lain
.DPR mengawasi mengawasi
presiden dengan hak
angket, hak interpelasi, hak
budget dan lain-lain
. Presiden memilih 3 hakim
konstitusi
. Mahkamah konstitusi
memutuskan apakah
presiden / wakil presiden
bersalah
.DPR dapat menyetujui /
menolak perjanjian
internasional
. Mahkamah konstitusi
berhak meriview UU
. DPR memberi pertimba-
ngan dalam pengangkatan
duta, dan pemberian
amnesti dan abolisi
. DPR memberi persetujuan
tentang pencalonan hakim
agung dan memilih 3 calon
hakim konstitusi
76. 3. Sejarah pelaksanaan sistem pemerintahan
di Indonesia
Sistem pemerintahan parlementer secara
resmi berlaku pada masa RIS pada tanggal
27 des 1949- 17 agustus 1950. Dan pada
masa berlakunya UUD sementara 1950 pada
tanggal 17 agustus 1950 – 5 juli 1959. Dan
sesudah itu indonesia menerapkan sistem
pemerintahan presidensial.
77. a. sistem pemerintahan pada awal
kemerdekaan
sesuai ketentuan UUD 1945 sistem
pemerintahan yang dianut indonesia awal
kemerdekaan adalah sistem presidensial,
akan tetapi MPR, DPR , DPA belum
terbentuk pada waktu itu, akan tetapi
sesuai ketentuan pasal IV aturan peralihan
UUD 1945 presiden selain memegang
kekuasaan eksekutif, presiden juga
melaksanakan tugas dari MPR, DPR, DPA,
dibantu oleh komite nasional.
78. Namun pada tanggal 14 november 1945 terjadi
perubahan dengan keluarnya maklumat presiden,
yang berisi adalah tanggung jawab pemerintah
ada ditangan para menteri. Dengan pengalihan
tanggung jawab itu ada perubahan sistem peme-
rintahan presiden tidak lagi berfungsi sebagai
kepala pemerintahan, melainkan hanya sebagai
kepala negara. Jabatan kepala pemerintahan
dijabat oleh perdana menteri bersama dengan
menteri-menteri dan bertanggung jawab kepada
parlemen
79. b. sistem pemerintahan pada masa berlakunya
konstitusi RIS
Sejak 27 desember 1949, NKRI berubah menjadi
negara serikat ( republik indonesia serikat- RIS)
Konstitusi RIS mengenal 6 lembaga negara
1. Presiden
2. Dewan menteri
3. Senat
4. Dewan perwakilan rakyat
5. Mahkamah agung
6. Dewan pengawas keuangan.
80. Menurut konstitusi RIS, presiden adalah kepala
negara. Presiden RIS tidak didampingi wakil
presiden, kalau presiden berhalangan, perdana
menteri yang menjalankan pekerjaan sehari-hari.
Tanggung pemerintahan swepenuhnya berada di
tangan menteri-menteri bersama menteri kabinet.
Presiden tidak dapat diganggu gugat, presiden tidak
dapat disalahkan prinsip “The King can do no
wrong”, penanggung jawab seluruh kebijakan
pemerintah adalah para menteri. Kabinet
bertanggung jawab kepada parlemen. Senat
adalah lemabaga perwakilan negara bagin.
Senat dan DPR merupakan parlemen di RIS.
81. c.Sistem pemerintahan pada masa berlakunya
UUDS 1950
Sama dengan konstitusi RIS, uuds 1950 juga menga-
nut sistem pemerintahan parlementer.
UUDS 1950 mengenal hanya 5 lembaga negara:
1. presiden
2. menteri-menteri
3. dewan perwakilan rakyat
4. mahkamah agung
5. dewan pengawas keuangan
82. menurut UUDS 1950 presiden berfungsi sebagai
kepala negara, tanggung jawab pemerintahan
berada ditangan perdana menteri bersama para
menterinya. Karena yang dianut adalah sistem
parlementer presiden dan wakil presiden tidak
boleh diganggu gugat.
Tugas presiden terbatas pada:
1. membentuk kementerian dan membentuk
formatur kabinet dan mengesahkan dewan
menteri yang diusulkan oleh formatur kabinet
2. memberi tanda-tanda kehormatan sesuai UU.
3. membubarkan DPR ususl kabinet
83. d. sistem pemerintahan pada masa
Demokrasi Terpimpin ; 5 juli 1959 –
1966.
Dekrit presiden 5 juli 1959 pemerintah
memberlakukan kembali UUD 1945,
dan itu berarti sejak itu sistem
pemerintahan harus di jalankan ialah
sistem pemerintahan presidensial
berdasarkan pancasila dan UUD 1945
84. Penyimpangan pada masa Demokrasi terpimpin
1. pimpinan-pinpinan MPR, DPR, BPK dan MA
diberi kedudukan sebagai menteri sehingga di
tetapkan sebagai bawahan presiden
2. presiden mebubarkan DPR TAHUN 1960,setelah
menolak RAPBN, padahal UUD45 menentukan
bahwa presiden tidak dapat membubarkan DPR
3. presiden memperluas kekuasaannya melalui
UU No 19 tahun 1964 antara lain demi kepenti-
ngan revolusi, presiden berhak untuk mencampuri
proses pengadilan.
85. c. sistem pemerintahan pada masa Orde Baru :
11 maret 1966 – mei 1998
Pada masa pemerintahan soeharto telah memben-
tuk 8 buah kabinet, mulai dari kabinet Ampera
yang disempurnakan 11 oktober 1967-6 juni1968,
sampai ke kabinet pembangunan VII 16 maret
1998-21 mei 1998 semua kabinet bersifat
presidensial, dalam arti diangkat dan diberhenti-
kan oleh presiden.
Selama orde baru telah dilaksanakan 6 kali pemilu,
yaitu tahun 1971,1977,1982,1987,1992 dan 1997.
melalui pemilu terbentuklah MPR,DPR sebagai
lembaga legislatif pusat.
86. MPR dan DPR memilih presiden dari satu pemilu
ke pemilu yang lain sehingga soeharto terus
terpilih selama 32 tahun. Kenyataan seperti itu
tidak terlepas dari terjadinya pemusatan
kekuasaan negara di tangan presiden.
Anggota MPR dipilih melalui pemilu namun sesung-
guhnya pemilu hanya mengisi 40% anggota MPR,
selebihnya 60% anggota MPR di isi melalui
pengangkatan dan sangat bergantung pada
presiden. Oleh karena itulah kala itu dikenal
dengan 5 D, DATANG,DUDUK,DIAM,DENGAR dan
ahirnya dapat DUIT.
87. f. perbandingan sistem pemerintahan Negara
Semua sistem pemerintahan dibuat demi terseleng-
garanya pemerintahan negara yang mampu
mewujudkan tujuan sebuah bangsa yaitu
masyarakat yang adil, makmur, sejahtera.
Tetapi tidak semua sistem pemerintahan dapat
berjalan dengan sesuai dengan harapan karena
masalah.:
a. ketidak mampuan pejabat melaksanakan sistim
b. kesengajaan pejabat pemerintah menyalah
gunakan wewenang
c. rakyat tidak siap mendukung sistem itu.
88. Pelaksanaan sistem pemerintah dapat dipengaruhi
oleh;
1. Komitmen elit politik terhadap sistem politik
yang hendak diwujudkan
2. Sistem kepartaian yang berkembang di negara
yang bersangkutan
3. Tradisi politik yang telah berkembang di negara
yang bersangkutan
4. Budaya politik dominan di masyarakat yang
bersangkutan. XII, ips 1,2
90. 1. Pengertian Pers
berasal dari
Belanda = persen
Inggris = press
Yang artinya menekan ini merujuk pada mesin
cetak kuno yang harus ditekan keras untuk
menghasilkan karya cetak pada lembaran
kertas
91. Menurut KBBI “Pers” memiliki beragam makna:
1. usaha percetakan dan penerbitan
2. usaha pengumpulan dan penyiaran berita
3. penyiaran berita melalui surat kabar, majalah
dan radio
4. orang yang bekerja dalam penyiaran berita.
5. medium penyiaran berita, seperti surat kabar,
majalah, radio, televisi, dan film
92. Menurut UU No.40 tahun 1999 tentang pers
adalah
“lembaga sosial dan wahana komunikasi massa
yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi,
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi baik
dalam bentuk tulisan, gambar, suara, serta data
grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan
menggunakan media cetak, media elektronik, dan
segala jenis saluran yang tersedia”
93. Definisi pers memiliki 2 arti;
a. arti luas – pers menunjuk pada lembaga sosial
atau pratana sosial yang melaksa-
nakan kegiatan jurnalistik.
b. arti sempit – pers merujuk pada wahana,media
komunikasi massa.
94. 2. Wahana komunikasi Massa
1. media massa elektronik
- radio
- televisi
-internet
2. media massa cetak
- koran
- tabloid
- majallah
95. a. Radio
Radio dapat menjangkau sampai kepelosok
negeri
Pada tanggal 11 september 1945 RRI berdiri,
radio adalah sarana vital dalam memperta-
hankan kemerdekaan
Jaman orde baru radio sarana mempromosikan
stabilitas nasional dan propaganda politik
orde baru.
Di indonesia ada 1200 setasiun radio swasta dan
ada 53 RRI.
96. b. Televisi.
Televisi adalah sarana informasi yang sangat
penting, 79,3 % dari jumlah penduduk yang
menggunakan televisi, dibanding dengan
pembaca majalah 29,3%, pembaca surat kabar
31,9% ini hasil survey dari Jakarta pos.
Sebelum muncul TV swasta, hanya ada satu televisi
yaitu TVRI. Pada tahun 1989 TV swasta berdiri,
pada saat ini ada 86 TV terbesar di 50 ibu kota
97. c. Media cetak
Menurut jurnalistik senior RH Siregar pada tahun
1999 ada 260 media cetak, karena era kebebasan
pers bertambah menjadi 1381 media cetak, pada
tahun 2001 media cetak menjadi 1881.
Tahun 2003 ada 10 konglomerat yang
mendominasi media cetak; seperti jawa pos grup
kompas-gramedia,media indonesia grup, pos
kota, bisnis indonesia, pikiran rakyat,bali pos,
MRA grup,bintang advis media, media millenia
grup.
98. d. internet
Media ini dikenal masyarkat sejak tahun1990-an,
penyebaran internet pada tahun 1994 dengan di
bukanya Internet Service Provider (ISP) pertama
di indonesia yaitu PT. Indo Internet (IndoNet).
Pada tahun 1994 hanya ada 1 menjadi 60 ISP.
Pada tahun 2001 pengguna internet 4,2 juta
Pada tahun 2002 pengguna internet 5 juta
Pada tahun 1998 pengguna internat 12,413
domain, sekarang sudah menjamur. XII ips1
99. c. Fungsi dan Peranan Pers
1. Pers dalam Masyarakat
Demokrasi
Pers dalam masyarakat otoriter pers
sepenuhnya di kuasai oleh dan
tunduk kepada pemerintah.
Dalam masyarakat demokrasi pers
tidak dikuasai oleh pemerintah.
XII IPA
100. Pers memiliki jaminan hukum yang
kuat untuk bersikap kritis terhadap
pemerintah. Pers bertindak sebagai
sumber informasi alternatif bagi
masyarakat. Karena itu pers sering
disebut watchdog (semacam anjing
penjaga ). Jadi pers menjadi “mata dan
telinga” yang memberikan syarat
tanda-tanda bilaman ada kejadian tidak
pada tempatnya.
101. Menurut M Gurevitch dan JG Blumler dalam
bukunya Democracy and the Mass Media fungsi
pers adalah:
1. memberikan informasi mengenai perkembangan
kehidupan sosio-politik
2. memberikan gambaran mengenai isu-isu penting
yang menjadi perhatian masyarakat.
3. menyediakan wahana untuk melakukan debat
publik antara berbagai sudut pandang berbeda-
beda yang hidup dalam masyarakat
102. 4. Membantu pemerintah dalam
memperhitungkan cara yang sesuai
dalam menggunakan kekuasaan
5. Memberikan sumbangan kepada
warga masyarakat untuk
belajar,memilih dan terlibat kehidupan
bersama, termasuk proses politik.
XII ips 2
103. 2. Fungsi dan Peranan Pers di Indonesia
Dalam UUD pasal 28 yang menyatakan “kemerdekaan
berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan
dengan UU.
Lebih lanjut dalam UU pers No.40 tahun 1999 dalam
penjelasan UU tersebut antara lain “agar pers
berfungsi secara maksimal sebagaimana di
amanatkan oleh pasal 28 UUD 1945 maka perlu
dibentuk UU tentang pers fungsi maksimal itu di
perlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu
perwujudan kedaulatan rakyat dan merupa- kan
unsur yang sangat penting, dalam kehidupan
bermasyarakat,berbangsa dan bernegara yang
demokratis”
104. Peranan Pers menurut UU No.40 pasal 6 thn 1999
1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
2. Menegagkan nilai-nilai dasar demokrasi,
untukmmewujudkan supermasi hukum, HAM,
dan keanekaragaman.
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan
informasi yang tepat,akurat,dan benar
4. Melakukan pengawasan, kritik,koreksi dan saran
terhadap hal-hal yang berkaitan dengan
kepentingan umum
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
105. D. Perkembangan Pers di Indonesia
1. Era Kolonial (1744 – 1900 )
Pada masa pemerintahan gubernur Gustaaf
William Baron van Imhof, ketika itu terbit surat
kabar pertama pada tanggal 7 agustus 1744 di
Batavia; Bataviache Nouvelles en Politique
Raisonnementen. Hanya 2 tahun terbit dan
dilarang oleh VOC karena dianggap berbahaya
dalam kehidupan bisnis VOC di hindia belanda.
Selama kurun waktu 1744-1854 surat kabar
cenderung dimiliki orang eropa dan berbahasa
belanda.
106. 2. Era Perjuangan Kaum Nasionalis (1900-
1942)
Menurut Yasuo Hanazaki era ini ditandai
dengan terbitnya Medan Prijaji surat kabar
pertama yang dibiayai, disunting dan
diterbitkan sendiri oleh orang-orang
indonesia. Karena itu Medan Prijaji
dianggapnya sebagai tonggak lahirnya pers
nasional. Pendapat senada juga
dikemukakan oleh ;Abdurachman
Surjomiharjo dan Leo Suryadinata.
107. Menurut Takashi Shiraishi surat kabar pertama yang
dibiayai, disunting dan diterbitkan oleh orang
pribumi bukan medan prijaji, melainkan Soenda
Berita didirikan pada tahun 1903 dan dipimpin
oleh Raden Mas Tirtoadisuryo, seorang wartwan
muda berusia 21 tahun, dikelola dengan bantuan
keuangan R.A.A.Prawiradiredja. Selanjkutnya
baru 1907 Tirtoadisuryo menerbitkan surat kabar
Medan Prijaji, Tirtoadisuryo emnjadi wartwan
indonesia pertama yang menggunakan surat
kabar sebagai wahana pertama untuk mebentuk
pendapat umum/opini publik.
108. Pramudya Ananta menyebutnya sebagai “sang
pemula”. Tahun 1974 pemerintah memberikan
gelar “perintis Wartawan “ kepada Tirtoadisuryo.
Pasca terbitnya Medan Prijaji, sejak tahun 1913
mulai muncul dan berkembang model pers yang
berafiliasi politik. Itu harus dipahami karena
muncul berbagai organisasi kebangsaan seperti
Budi Utomo (1908), Indischi Partij (1911), sarekat
Islam (1912), Partai komunis Indonesia (1920)
dan Partai Nasional Indonesia (1927). Sehing
usaha pemerintah membatasi ruang gerak pers
109. 3. Masa Transisi Pertama (1942-1945)
Pada masa ini indonesia berada dibawah
kekuasaan pemerintah jajahan jepang. Pers
diatur pemerintah penjajah dengan UU No 16
dengan memberlakukanm sistim lisensi dan
sensor preventif. Setiap penerbitan cetak harus
memiliki izin terbit dan tidak boleh memusuhi
jepang. Untuk menguatkan aturan ini diperkuat
lagi dengan menempatkan SHIDOOIN
(penasehat), tugasnya adalah mengontrol dan
melakukan sensor. Surat kabar berbahasa
belanda di bredel muncul surat kabar jepang
“Jawa Shimbun Ka”
110. 4. Era Pers Partisan (1945-1957)
Pada awal kemerdeekaan sampai tahun 1950 ada 3
jenis surat kabar yang terbit di indonesia
1. surat kabar Republiken
2. surat kabar Belanda
3. surat kabar Cina
1.1. surat kabar Republiken – surat kabar anti
penjajah jepang - belanda serta mengorbankan
semangat kemerdekaan. Ini seperti surat kabar:
a. berita indonesia. b. merdeka, c. Ra’jat dan
independen (jakarta), soera merdeka (bandung),
soera ra’jat (surabaya)
111. 2.2. surat kabar Belanda
yang menyuarakan kepentingan belanda, seperti
a. Fadjar (jakarta), b. soeloeh Rakjat (semarang),
c.pelita rakjat (surabaya), d.padjadjaran
(bandung)
3.3. surat kabar Cina
yang dikelola komunitas cina – pro belanda
Misalnya“: a. sumatera bin po, b. new china times,
(medan), c. sin po, d. keng po (jakarta), e. sin
min (surabaya)
112. Sampai tahun 1948 ada 124 surat kabar yang terbit
di indonesia.
Tahun 1950 an kehidupan pers bergairah kembali,
karena UUD sementara 1950 memberi jaminan
kehidupan pers.
Sebelum kemerdekaan, pers pada umumnya
mengidentifikasi diri sebagai pers perjuangan.
Tetapi paa masa ini pers cendrung mulai menjadi
partisan. Yang artinya pers menjadi pengikut
partai, golongan atau paham tertentu. Ini terlihat
menjelang dilaksanakan pemilu tahun 1955.
113. 5. Era Pers Terpimpin (1957-1965)
Pada tanggal 28 oktober 1956, presiden soekarno
mengmukakan niatnya untuk mengahiri era
demokrasi liberal, dan menggantinya demokrasi
terpimpin. Gagasan ini dikemukakan melalui
pidatonya yang berjudul “mari kita kubur partai-
partai”. Untuk mewujudkan niatnya presiden
mengeluarkan dekrit 5 juli 1959 untuk kembali ke
UUD 1945. era pengekangan pers pun dimulai.
Pada tanggal 12 oktober 1960, soekarno menge-
luarkan peraturan yang mengharuskan penerbit
mendaftarkan diri guna mendapatkan SIT.
114. Untukmmendapatkan surat izin terbit (SIT) dengan
memenuhi persyaratan yaitu: “loyal kepada
manifesto politik soekarno, bersedia menaati
peraturan panglima perang tertinggi No.10 tahun
1960, serta bersedia menandatangani perjanjian
pemenuhan kewajiban yang berisi 19 pasal.
Untuk mengontro pers, soekarno mengeluarkan
kebijakan antara lain : percetakan swasta dalam
pengawasan pemerintah, memberi wewenang
kepada menteri penerangan untuk menyusun
pedoman pers serta menasionalkan kantor berita
Antara.
115. Pengaruh PKI terhadap soekarna semakin besar.
Kantor berita Antara dikuasai oleh orang-orang
PKI, akibat nya surat kabar PKI, Harian Rakyat
terbit.
Untuk mengimbangi pengaruh PKI sejumlah insan
pers seperti Adam Malik, BM. Diah dengan
dukungan militer membentuk Barisan Pendukung
Soekarnoisme (BPS), para wartawan yang berga-
bung mengimbangi PKI. Namun karena soekarno
cendrung pro PKI, BPS dilarang. Sebanyak 27
surat kabar pro BPS dilarang terbit.
116. Pada tahun 1965 angkatan bersenjata
menrbitkan surat kabar ; Berita
Yudha dan angkatan bersenjata
Pada tanggal 28 juli 1965 terbit pula
surat kabar Kompas, yang dinahkodai
oleh PK Ojong dan Jakob Oetama
untuk mengimbangi pers PKI.
117. 6. Masa Transisi Kedua (1965-1974)
Masa ini ditandai dengan tampilnya masa peme-
rintahan orde baru yang dipimpin oleh
Soeharto, semangat anti komunis dan pada
saat inilah mewarnai dinamika kehidupan pers
Pada jaman pemerintahan orde baru telah
mengeluarkan 1559 surat ijin terbit (SIT).
Pada awal orde baru pers menikmati
kebebasan, pers bisa menyiarkan berita-berita
politik yang kritis sejauh tidak menentang
pemerintah dan pro komunis, seperti korupsi
dipertamina.
118. Namun pada tahun 1970, pemerintah
orde baru mulai bersikap lain,
pemerintah mulai melaku- kan kontrol
terhadap pers, misalnya pada waktu
pemilihan ketua PWI tahun 1971,
pemerintah campur tangan untuk
mendesak kepentingannya sehingga
PWI bersikap baik terhadap
pemerintah.
119. 7. Era Bisnis (1974-1988)
Mulai pertengahan 1970, pers semakin tampil
sebagai sebuah industri, ini bisa dipahami karena
pada masa orde baru berhasil melakukan perbai-
kan ekonomi sehingga tingkat daya beli masyara-
kat untuk memenuhi informasi meningkat.
Akan tetapi sikap ordenbari meningkat untuk
mengontrol terhadap pers, semakin jelas ketika
peristiwa kerusuhan malapetaka 15 januari 1974
(malari). Paska kerusuhan pemerintah menutup
12 surat kabar yang memberitakan peristiwa tsbt.
Pembrendelan terus terjadi .
120. • Pembrendelan itu ;
1. TEMPO -1982
2. Jurnal Ekuin – 1983
3. Expo - 1984
4. Topik - 1084
5. Fokus – 1984
6. Sinar Harapan - 1986
7. Prioritas – 1987
Pada jaman orde baru pers kehilangan idealisme
dan daya kritisnya terhadap kehidupan sehari-
hari, pers cenderung bersikap pragmatis demi
bisnis yang semakin mapan.
121. 8. Masa Transisi ke tiga (1989 – 1999 )
Orde baru mulai menunjukkan sedikit
perubahan, pemicunya adalah pidato
perpisahan duta besar Amerika Serikat
Paul Wolfowitz pada tanggal 11 mei
1989 yang jsjunya; deregulasi dalam
bidang ekonomi perlu diikuti dengan
keterbukaan politik sehingga pidato
tersebut menjadi bahan diskusi publik.
122. Baru satu tahun kemudian, pada tahun 1991, pers
mulai berani memanfaatkan keterbukaan politik
itu. Majalah editor edisi 8/12/1990 berani
memuat tulisan Ben Andewrson, seorang
indonesianis yang masuk daftar hitam orde baru.
Pada tahun 1993 pers mulai berani secara aktif
menyajikan laporan mengenaim kasus politik
sensitif, seperti demonstrasi, penggusuran,
pembunuhan aktivis, pemilihan ketua umum PDI
dan tuntutan mahasiswa kepada MPR kinesja
presiden soeharto
123. Akan tetapi era ketyrbukaan itu hanya berjalan
sebentar. Pada tanggal 21 juni 1994 pemerin-
tah membredel sekali gus 3 media massa
tekemuka; 1, tempo, 2, Editor, 3.Detik. Dengan
pembredelan pers ini menyatkan bahwa
kebebasan pers hanya kepura-puraan belaka.
Demikianlah sepanjang tahun1990-an pers
berada dalam masa trnasisi menuju ke era
kebebasan.
Tanggal 21 mei 1998 penguasa orde baru turun
dari singgasana kekuasaan pemerintahan orde
baru akibat desakan rakyat yang dipelopori
mahasiswa.
124. 9. Era Reformasi (1999 – sekarang
Pada jaman pemerintahan BJ, Habibie mendaoat
andil besar menumbuhkan kebebasan pers.
Ketika Junus Josfiah menjabat menteri penera-
ngan segera mersvisi perijinan (SIUP) dan
mencabut ketentuan wadah tunggal organisasi
wartawan. SIUP menjadi mudah diperoleh,
demikian wartawan lain diluar organisasi.
Lebih dari 1600 SIUP baru dikeluarkan oleh
pemerintah selama periode Mei 1998-agust 1999
hal ini sangat kontras dengan era orde baru yang
hanya mengeluarkan 241 perizinan - 32 thn.
125. jurnalis radiopun semakin bertumbuh, perizinan
pendirian radio terus bermunculan. Kebijakan
tentang kebebasan pers semakin kokoh dengan
lahirnya UU pers baru yaitu UU No 40 tahun
1999 pada tanggal 23 september 1999. salah
satu poin penting dari UU itu adalah adanya
penghapusan lembaga SIUP.
Menurut Journalist withhout Border yang berkedu-
dukan diparis, indonesia dinilai nsebagai negara
yang memiliki kemerdekaan pers terbaik di Asia.
Agus Sudibyo - Kebebasan pers tersebut adalah
pencapaian tertinggi dari gerakan reformasi.
126. E. Pers yang Bebas dan Bertanggung Jawab
1. Teori tentang Pers.
Menurut Siebart Pers adalah meliputi semua media
komunikasi massa seperti Radio, Televisi, Surat
kabar.
Menurut Siebart sistim kehidupan Pers dapat
dibedakan dalam 4 teori;
a. Teori otoritarian
b. Teori libertarian
c. Teori Soviet
d. Teori tanggung Jawab Sosial
127. a. a. Teori otoritarian
adalah pers harus dikuasai oleh negara, pers
selamanya tunduk pada penguasa, sebagai
representasi dari negara.
PEMERINTAH
PERS
128. b. b. Teori Libertarian
adalah bahwa manusia tidak bisa lain pasti
memilih ide-ide dan nilai-nilai terbaik, individu
mempunyai hak untuk mempublikasikan apa
pun yang disukainya, menyerang, mengkritisi
kebijakan pemerintah sepenuhnya bisa diterima,
bahkan dianjurkan
PEMERINTAH PERS
129. c. c. Teori Soviet
adalah pers dimiliki oleh negara dan berfungsi
melayani kepentingan kelas pekerja.
PEMERINTAH
PERS
130. Teori ini mirip dengan teori
Otoritarian, tetapi ada 2 hal yang
membedakan:
1. Model Soviet pers dapat mebngatur
sendiri isi pesan-pesan yang akan
disampaikan kepada publik.
2. Model Soviet memiliki tanggung
jawab tertentu untuk memenuhi
harapan publik.
131. d. d. Teori Tanggung Jawab Sosial
teori ini muncul sebagai respon atas teori
Libertarian, dalam kenyataan sejarah tidak
sedikit pihak yang merasa kecewa dengan teori
Libertarian yang cenderung memutlakkan
kenbebasan pers. Atas dasar itulah pers harus
memiliki kewajiban tertentu kepada masyarakat
dengan semboyan; Informatif,Benar,Akurat,
Obejektif,berimbang
PEMERINTAH PERS
132. Kebebasan dan Tanggung Jawab Pers.
Mengenai kemerdekaan Pers dinyatakan bahwa:
a. Wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan
prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan
supermasi hukum. Pasal 2.
b. Kebebasan pers dijamin sebagai hak asasi
warga negara pasal 4 ayat 1.
madsudnya bahwa pers bebas dari tindakan
pencegahan, pelarangan, penekanan, agar
hak masyarakat untuk memperoleh informasi
terjamin.
133. c. Pers nasional tidak tidak dikenakan
penyensoran, pembredelan atau pelarangan
penyiaran berlaku bagi kegiatan jurnalistik
yang dilakukan oleh media cetak maupun
elektronik. Pasal 4 ayat 2
d. Kebebasan pers untuk mencari, memperoleh,
dan menyebarluaskan gagasandsn informasi.
e. Dalam mempertanggungjawabkan
pemberitaan di depan hukum wartawan
mempunyai hak tolah artinya untuk
melindungi sumber-sumber informasi
dengan menolak menyebut identitas sumber
informasi. Pasal 4 ayat 4
134. f. Wartawan bebas memilih organisasi
wartawan dalam melaksanakan professinya
mendapat perlindungan hukum paal 8
Dengan ketentuan diatas bahwa Pers Nasional
bebas untuk : mencari, memperoleh dan
menyebarluaskan gagasan dan informasi;
melindungi sumber-sumber informasi
dengan cara menolak menyebutkan identitas
sumber informasi.
bebas dari : tindakan pencegahan,
pelarangan, penekanan, penyensoran,
pembrendelan atau pelanggaran penyiaran.
135. • Kode Etik Jurnalistik
• Kemerdekaan berpendapat, berekspresi,
dan pers adalah hak asasi manusia yang
dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar
1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia PBB.
• Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat
untuk memperoleh informasi dan
berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan
hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan
manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan
pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari
adanya kepentingan bangsa.
136. • Penafsiran Pasal Demi Pasal
Pasal 1
Wartawan Indonesia bersikap independen,
menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak
beritikad buruk.
• Penafsiran
a. Independen berarti memberitakan peristiwa
atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa
campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain
termasuk pemilik perusahaan pers.
b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan
objektif ketika peristiwa terjadi.
c. Berimbang berarti semua pihak mendapat
kesempatan setara.
d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara
sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian
pihak lain.
137. • Pasal 2
Wartawan Indonesia menempuh cara-cara
yang profesional dalam melaksanakan tugas
jurnalistik.
• Penafsiran
Cara-cara yang profesional adalah:
a. menunjukkan identitas diri kepada
narasumber;
b. menghormati hak privasi;
c. tidak menyuap;
138. d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas
sumbernya;
e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau
penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan
keterangan tentang sumber dan ditampilkan
secara berimbang;
f. menghormati pengalaman traumatik
narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan
hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
h. penggunaan cara-cara tertentu dapat
dipertimbangkan untuk peliputan berita
investigasi bagi kepentingan publik.
139. • Pasal 3
Wartawan Indonesia selalu menguji informasi,
memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan
fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan
asas praduga tak bersalah.
• Penafsiran
a. Menguji informasi berarti melakukan check and
recheck tentang kebenaran informasi itu.
b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu
pemberitaan kepada masing-masing pihak secara
proporsional.
c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi
wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif,
yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas
fakta.
d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak
menghakimi seseorang.
140. • Pasal 4
Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong,
fitnah, sadis, dan cabul.
• Penafsiran
a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui
sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak
sesuai dengan fakta yang terjadi.
b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan
secara sengaja dengan niat buruk.
c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas
kasihan.
d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara
erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan
yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip,
wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar
dan suara.
141. • Pasal 5
Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan
menyiarkan identitas korban kejahatan susila
dan tidak menyebutkan identitas anak yang
menjadi pelaku kejahatan.
• Penafsiran
a. Identitas adalah semua data dan informasi
yang menyangkut diri seseorang yang
memudahkan orang lain untuk melacak.
b. Anak adalah seorang yang berusia kurang
dari 18 tahun dan belum menikah.
142. • Pasal 6
Wartawan Indonesia tidak menyalah-gunakan
profesi dan tidak menerima suap.
• Penafsiran
a. Menyalah-gunakan profesi adalah segala
tindakan yang mengambil keuntungan pribadi
atas informasi yang diperoleh saat bertugas
sebelum informasi tersebut menjadi
pengetahuan umum.
b. Suap adalah segala pemberian dalam
bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak
lain yang mempengaruhi independensi.
143. • Pasal 7
Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi
narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas
maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo,
informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai
dengan kesepakatan.
• Penafsiran
a. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan
identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan
narasumber dan keluarganya.
b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran
berita sesuai dengan permintaan narasumber.
c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau
data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa
menyebutkan narasumbernya.
d. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari
narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.
144. • Pasal 8
Wartawan Indonesia tidak menulis atau
menyiarkan berita berdasarkan prasangka
atau diskriminasi terhadap seseorang atas
dasar perbedaan suku, ras, warna kulit,
agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak
merendahkan martabat orang lemah, miskin,
sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
• Penafsiran
a. Prasangka adalah anggapan yang kurang
baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui
secara jelas.
b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.
145. • Pasal 9
Wartawan Indonesia menghormati hak
narasumber tentang kehidupan pribadinya,
kecuali untuk kepentingan publik.
• Penafsiran
a. Menghormati hak narasumber adalah sikap
menahan diri dan berhati-hati.
b. Kehidupan pribadi adalah segala segi
kehidupan seseorang dan keluarganya selain
yang terkait dengan kepentingan publik.
146. • Pasal 10
Wartawan Indonesia segera mencabut,
meralat, dan memperbaiki berita yang keliru
dan tidak akurat disertai dengan permintaan
maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau
pemirsa.
• Penafsiran
a. Segera berarti tindakan dalam waktu
secepat mungkin, baik karena ada maupun
tidak ada teguran dari pihak luar.
b. Permintaan maaf disampaikan apabila
kesalahan terkait dengan substansi pokok.
147. • Pasal 11
Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak
koreksi secara proporsional.
• Penafsiran
a. Hak jawab adalah hak seseorang atau
sekelompok orang untuk memberikan tanggapan
atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa
fakta yang merugikan nama baiknya.
b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk
membetulkan kekeliruan informasi yang
diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya
maupun tentang orang lain.
c. Proporsional berarti setara dengan bagian
berita yang perlu diperbaiki.
149. • Apa yang dimadsud dengan globalisasi
1. Kamus umum bahasa indonesia adalah suatu
proses yang mencakup keseluruhan dalam
berbagai bidang kehidupan sehingga tidak
tampak lagi batas-batas yang mengikat
secara nyata.
2. Malcom Waters adalah sebuah proses sosial
yang berakibat bahwa pembatasab geografis
pada keadaan sosial budaya menjadi kurang
penting, yang terjelma didalam kesadaran
orang
150. 3. Emanuel Ritcher adalah jaringan kerja global
yang secara bersamaan menyatukan
masyarakat yang sebelumnya terpencar-
pencar danterisolasi kedalam saling
ketergantungan dan persatuan dunia.
4. Thomas L. Fiedman, yang menyatakan
globalisasi memiliki dimensi ideologi dan
tehnologi yang menyatukan dunia
5. Princeton N. Lyman adalah pertumbuhan
yang sangat cepat saling ketergantungan dan
hubungan antar negara-negara didunia
dalam hal pedegangan dan keuangan.
151. Leeono Briones menyatakan globalisasi bukan
hanya bidang perniagaan, ekonomi, namun juga
mencakup gobalisasi terhadap institusi-institusi
demokratis, pembangunan sosial, hak asasi
manusia, dan pergerakan wanita.
Apa arti globalisasi dalam arti literal ?
Adalah sebuah perobahan sosial, berupa
bertambahnay keterkaitan diantara masyarakat
dan elemen-elemennya yang terjadi akibat
transkulturasi dan perkembangan tehnologi
dalam bidang transportasi, komunikasi serta
pertukaran budaya ekonomi internasional.
152. • Sebutkan beberapa bidang
kehidupan yang terkait dengan
proses globalisasi.
1. Globalisasi informasi yaitu dapat menunjang
arus informasi baik langsung maupun tidak
langsung, semakin dinamis dan cepat, dan
informasi didunia lain, cepat diketahui oleh
belahan dunia lain mengenai keputusan dan
persoalan.
2. Globalisasi Telekomunikasi yaitu kemajuan
dalam bentuk sibernetik dan terbentuknya
jaringan komunikasi global yang terpadu
153. 3. Komunis global yaitu perubahan nilai-nilai
pada masyarakat, adanya informasi yang
berlangsung selama 24 jam, berkembangnya
informasi, seperti newsletter.
4. Ledakan informasi yaitu adanya kemajuan
iptek dan arus komunikasi global, dan laju
pertumbuhan akumulasi pengetahuan serta
informasi yang meningkat.
5. Kecaman informasi yaitu adanya berita atau
informasi yang tidsk berguna (limbah).
6. Masyarakat informasi yaitu terjadinaya
perkembangan struktur ekonomi negara
maju, sektor informasi memiliki peran besar.
154. • Tanda-tanda fenomen globalisasi
1. Arus Etnis; ditandai dengan mobilitas
manusia yang tinggi dalam bentuk imigran,
yang telah melewati batas teritorial negara.
2. Arus Tehnologi; ditandai dengan mobilitas
tehnologi, yaitu munculnya multinational
corporation dan transnasional corporation
3. Arus Keuangan; ditandai makin tingginya
mobilitas modal, investasi, pembelian melalui
internet, dan penyimpanan uang dibank
asing
155. 4. Arus Media, ditandai dengan makin
kuatnya mobilitas informasi, baik
media cetak maupun elektronik
5. Arus Ide, ditandai dengan makin
derasnya nilai baru yang masuk ke
suatu negara.
156. • Apakah tanda-tanda dalam kehidupan
sehari-hari tentang globalisasi
1. Meningkatnya perdagangan global
2. Meningkatnya aliran modal internasional,
diantaranya investasi langsung luar negeri.
3. Meningkatnya aliran dan data lintas batas.
Seperti penggunaan internet. Dll
4. Adanya desakan sebagai pihak untuk
mengadili para penjahat perang dimahkamah
internasional, dan adanya gerakan untuk
menyerukan keadilan sosial
157. 5. Meningkatnya pertukaran budaya
internasional, melalui film
6. Menyebarluasnya paham
multikulturalisme dan semakin besarnya
akses individu terhadap berbagai
macam budaya
7. Meningkatnya perjalanan dan turisme
lintas negara
8. Berkembangnya prasarana infrastruktur
telekomunikasi global
158. 9. Berkembangnya sistim keuangan global
10.Meningkatnya kativitas perekonomian
dunia yang dikuasai oleh perusahaan-
perusahaan multinasional
11.Meningkatnya peran organisasi-
organisasi internasional seperti WTO,
WHO, dll
159. • Ada 4 aspek globalisasi
1. Aspek ekonomi yaitu aspek yang
mengacu pada semakin menyatunya
unit-unit ekonomi di dunia ke dalam
suatu unit ekonomi dunia
2. Aspek kebudayaan dan keagamaan
yaitu aspek yang mengacu pada
gagasan-gagasanbaru yang datang dari
seluruh dunia, terutama masyarakat
negara maju
160. 3. Aspek tehnologi yaitu aspek yang
mengau pada perkembangan
tehnologi yang menyebabkan
menyatunya dunia
4. Aspek demografi yaitu aspek yang
merujuk pada perpindahan manusia
yang berlaku sehingga mengubah pola
demografi sebuah negara
161. • Ada 5 tren glabalisasi
1. Perubahan akseleratif yaitu perubahan yang
sangat cepat dalam segala hal, terutama yang
berhubungan dengan interdependensiatau
ketergantungan ekonomi, tehnologi,
informasi, dan komunikasi antara bangsa-
bangsa di dunia.
2. Aliran modal tanpa batas yaitu tumbuhnya
iklim investasi yang mencakup bernagai
produk.
162. 3. Ekonomi pengetahuan yaitu bahwa
globalisasi telah menjalin relasi ekonomi
antar bangsa yang ditandai saling
ketergantungan antara negara-negara maju
dan negara berkembang dengan segala
implikasi yang ditimbulkannya.
4. Hiperkompetisi yaitu segala daya upaya yang
dilakukan, baik dari dunia usaha, dunia
industri, maupun pemerintah yang selalu
berkompetisi untuk memperoleh simpati dan
segmen pasar yang sebanyak-banyaknya
163. 5. Global dan kompleks yaitu segala
hal yang terkait dengan produk
transnasional memiliki saling
ketergantungan yang erat shingga
memerlukan tingkat manajemen
yang tinggi dan kompleks
164. Ada beberapa tantangan globalisasi yang
mendasar ?
1. Sikap individualisme, yaitu munculnya
kecendrungan mengutamakan kepentingan diri
sendiri atas kepentingan bersama, memudarkan
solidaritas dan kesetiakawanaan sosial,
musyawarah,mufakat gotong royong dan
sebagainya.
2. Apresiasi generasi muda,yaitu banyaknya
generasi muda yang melupakan para pejuang
dan jati diri bangsanya dengan fenomena baru,
yaitu lebih mengenal dan mengidolakan artis,
bintang film, dll.
165. 3. Opandangan kritis terhadap ideologi negaranya,
yatitu banyaknya masyarakat yang sudah acuh
tak auh terhadap ideologi atau falsafa
negaranya.
4. Difersifikasi masyarakat, yaitu munculnya
kelompok-kelompok dalam masyarakat dengan
profesi tertentu yang terus berkompetensi
dalam berbagai bidang kehidupan guna
mencapai tingkat kesejahteraan yang bertaraf
internaional.
5. Keterbukaan yang lebih tinggi, yaitu tuntutan
masyarakat terhadap penyelengaraan
pemerintah yang mengedepankan pendekatan
dialogis, demokratisasi, supremasi hukum,
transparansi, akuntabilitas, efektifitas .
166. Pelaku atau subjek globalisasi !
1. Negara-negara yang ditetapkan secara
dikotomis, yaitu negara-negar besar dan
negara-negra kecil, negar maju dan negara
berkembang, negara kuat dan negara lemah
dalam ekonomi, negara yang berdiri sendiri
atau bergabung dan sebagainya.
2. Organisasi-organisasi antar pemerintah (IGO
= International government organisations )
3. Perusahaan Internasional yang dikenal
dengan nama, multinaional corporation.
4. Organisasi internasional atau transnasional
yang non pemerintah (INGO)
167. 5. Organisasi-organisasi non formal, rahasia dan
setengah rahasia, seperti : mafia, teroris,
pembajak, penyelundup, preman global,
tentara bayaran,dll.
Dampak dari globalisasi ?
1. Ekonomi, yaitu masyarakat global yang tidak
lagi tergantung pada batas-batas wilayah,
sehinggah terjadi perdagangan internasional,
pasar bebas, dsb.
2. Idologi, timbulnya dua ideologi besar yang
menguasai dunia ( liberal dan sosialisasi)
dimana keduanya saling bertentangan.
168. 3. Politik, pengaruh globalisasi pada sistem politik
diberbagai negara berkembang. Seperti sistem
politik demokrasi liberal, demokrasi pancasila,
dsb.
4. Hankam, yaitu adanya upaya-upaya setiap
negara dalam mempertahankan kedaulatan
negaranya melalui membuat sistem
persenjataan maupun pemberdayaan rakyat dan
tentaranya, seperti : NATO, SEATO, WARSAWA,
dll.
5. Sosial, yaitu banyaknya nilai dan budaya
masyarakat yang mengalami perubahan dengna
cara meniru atau menerapkannya secara selektif.
169. Pengaruh positif dari globalisasi ?
1. kemanujan teknologi komunikasi dan informasi
mempermudah dalam berinteraksi.
2. kemajuan iptek dan transportasi meningkat
efiseinsi.
3. Mendukung nasionalisme dalam mengagalkan
proses integrasi, dengan mendobrak
etnosentrik.
4. Peningkatan mobilitas sosial dan pengukuhan
kelas menengah.
5. Komunikasi yang lebih mudah dan juga murah
6. Peluang lebih luas bagi manusia sebagai etnik,
bangsa, budaya dan agama untuk berinteraksi.
170. Pengaruh negatif dari globalisasi ?
1. Masuknya nilai budaya luar akan
menghilangkan nilai tradisi & identitas
bangsa
2. Eksploitasi alam dan sumber daya lain akan
memuncak, karena kebuthan yang makin
besar
3. Dalam ekonomi berkembang nilai-nilai
konsumerisme dan individualisme
4. Terjadi dehumanisasi, yaitu derajat manusia
tidak dihargai lagi
5. Timbulnya dominasi negara-negara maju
yang memiliki kekuatan lebih
171. Beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk
menanggapi globalisasi ?
1. Pembangunan kualitas manusia melalui
pendidikan
2. Pemberian keterampilan hidup agar mampu
menampilkan kreatifitas dan kemandirian
3. Usaha menimbulakan budaya dan sikap
hidup global
4. Usaha selalu menumbuhakan wawasan
kebangsaan dan identitas nasional
5. Usaha menuptakan pemerintah yang
trasparan dan demokratis.
172. Pengaruh nyata globalisai terhadap bidang
ekonomi ?
1. Aspek produksi, perusahaan dapat berproduksi
di berbagai negar,dengan sasaran agara biaya
produksi lebih rendah
2. Aspek pembiayaan,perusahaan mempunyai
akses investasi baik dalam bentuk portofolio
maupun langsung
3. Aspek tenaga kerja, perusahaan mampu
memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia
4. Aspek jaringan informasi, masyarakat negara
dengan mudah dan cepat mendapatkan
informasi dari negar-negra di dunia
173. Konsekuensi dari globalisasi?
1. Semakin meningkatnya harga barang
(tibngakat inflasi tinggi)
2. Jumlah pengangguran semakin tinggi
3. Kemiskinan struktural yang semakin
memilukan
4. Utang yang semakin menggunung baik luar
negeri maupun dalam negeri
5. Pertumbuhan ekonomi yang semakin rendah
174. Pelaku-pelaku globalisai di bidang
politik?
1. Negara-negar besar dan kecil, negara maju
dan berkembang
2. Organisasi-organisasi antar pemerintah
3. Perusahaan internasional yang disebut
multinasional corporation (MNC)
4. Perusahaan internasional atau transnasional
yang non pemerintah
175. Beberapa hal pandangan manusia terhadap
global!
1. Budaya global, menerima prilaku, nilai, dan
gaya hidup luar dengan mudah, meskipun
tidak sesuai dengan nilai sosial budaya
sendiri
2. Konsep global, timbulnya diskusi atau wacana
terhada permasalahan konseptual yang
ditimbulkan globalisasi
3. Pendangkalan wawasan dan kehidupan
demokrasi, karena munculnya mental insatan
atau serba jadi
176. 4. Isu global, suatu pokok berita yang menjadi
perhatian dunia, seperti, HAM
5. Politik global, membahas isu global demi
keterbukaan dan wawasan
Perkembangan baru yang menggambarkan
kecendrungan globalisasi dalam perekonomian!
1. Dalam hubungan financial, maluasnya operasi
lembaga keungan sehingga tidak terbatas pada
suatu negara atau wilayah, akan tetapi seluruh
dunia
2. Gejala sekuritisasi, proses membaurnya opersai
bank-bank komersial dengan lembaga-lembaga
keuangan sekuriti serta inovasi baru dalam operasi
keuangan, berupa perluasan jasa uang
177. 3. Dalam kegiatan produksi, adanya proses
pembuatan produk akhir yang komponennya
dihasilakan diberbagai negara, sehingga hasilnya
juga berbagai negara tersebut
4. Perusahaan multinasional, perusahaan nasional
menghasilkan komponen setelah digabungkan
dengan komponen lain yang dihasilkan
perusahaan di negar-negara lain, yang akhirnya
menjadi satu
5. Dalam perkembangan investasi, dimana
perdagangan merupakan fungsi investasi
6. Perkembangan di timur tengah, negara irak yang
memiliki senjata pemusnah masal, sehingga
harus diembargo ekonomi dan penyerangan
178. Implikasi globalisasi terhadap bangsa dan
negara?
1. Perumus kebijakan di tingkat nasional, bahwa
perubahan yang cepat dan kecendrungan
tidak menentu serta makin ketatnya
persaingan, menuntut peningkatan strategi
dan langkah-langkah operasional untuk
menciptakan iklim bagi dunia usaha, aparat
birokrasi, perangkat hukum, infrastruktur,dll.
2. Pelaku ekonomi, yaitu adanya daya saing
ekonomi yang meningkat, kemampuan
produksi dan ekspor semakin menignkat
179. 3. Pemerintah, diharapkan makin memainkan
peran pemeran sebagai fasilitator, pemberi
dorongan dan bimbingan kepada para
cendikiawan dan sebagainya
4. Bagi dunia usaha, yaitu dituntut untuk lebih
luwes, lebih sensitif terhadap tuntutan pasar,
dan lebih jeli mempelajari peluang yang
terbuka di pasar
Pengaruh globalisasi dalam bidang politik
indonesia ?
1. Penyebaran nilai-nilai politik barat secara
langsung atau tidak langsung dalam bentuk
unjuk rasa, demontrasi yang semakin berani
180. 2. Semakin lunturnya nilai-nilai politik yang
berdasarkan semangat kekeluargaan,
musyarawa mufakat, dan gotong royong
3. Semakin menguatnya nilai-nilai politik
berdasarkan semangat individu, kelompok,
oposisis, diktator mayoritas atau tirani
minoritas
4. Trasnparansi, akuntibilitas, dan profesional
dalam penyelengaraan pemerintahan negara
5. Semakin banyak lahirnya partai politik,
organisasi non- -pemerintah
181. Pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomi
indonesia ?
1. Berlakunya tha survival of the fitest, sehingga
siapa yang memiliki modal yang besar akan
semakin kuat dan yang lemah tersingkir
2. Pemerintah hanya sebagai regulator ekonomi
yang mekanismenya diatur oleh pasar
3. sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan
subsidi semakin berkurang
4. Kompetisi produk dan harga semakin tinggi
sejalan dengan tinggkat kebutuhan
182. Pengaruh globalisasi dalam bidang
sosial dan budaya indonesia ?
1. Mudanya nilai-nilai barat yang masuk, baik
melalui internet, maupun media cantik
2. Semakin memudahnya apresiasi terhadap
nilai-nilai budaya lokal yang melahirkan gaya
hidup individualistis, pragmatisme,
hedonisme,
3. Semakin lunturnya semangat gotong royong
solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanaan
sosial
183. Pengaruh globalisasi dalam bidang
ledakan informasi indonesia?
1. Kemajuan iptek dan arus komunikasi global
yang makin canggih, cepat, dan berkapasitas
tinggi
2. Laju pertumbuhan dan akumulasi
pengetahuan serta informasi meningkat
secara capat dan tajam
184. Pengaruh globalisasi dalam bidang hankam
indonesia?
1. Semakin menguatnya supremasi hukum,
demokratisasi , dan tuntutan HAM
2. Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan
peraturan perundang-undangan yang memihak
dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat
3. Semakin menguatnya tuntutan terhadap tugas-
tugas penegak hukum
4. Menguatnya supremasi sipil dengan
mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga
keamanaan, dan ketertiban negara yang
profesional
