SIDEKA sendiri mulai dikembangkan satu bulan setelah BP2DK berdiri, yaitu pada Desember 2014. Menariknya, SIDEKA dikembangkan secara gotong royong, persis sesuai dengan budaya yang hidup di perdesaan. Pengembangan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

1. Activity
Progress
Sistem Informasi Desa Dan
Kawasan
#Sideka
Dasar Hukum
Kewenangan Desa
Prinsip Penerapan
Platform Tata Kelola
SiDeKa
Roedy Rustam
Deputi III BP2DK
Kabupaten Konawe Kepulauan , 05
Desember 2019

2. DasarHukum
Mengacu pada Pasal 86 UU Desa No.6 Tahun 2014, Sistem Informasi Desa dikembangkan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota.
Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) berkewajiban untuk mengembangkan Sistem Informasi Desa dan
Pembangunan Kawasan (pasal 86 ayat 3). Kewajiban ini melekat pada Kabupaten/Kota, bukan pada
pemerintah di tingkat nasional (pusat).
Sistem informasi desa juga mengandung maksud bukan sebatas aplikasi, melainkan perangkat keras,
perangkat lunak (aplikasi), jaringan dan sumber daya manusia. Sistem informasi desa mengandaikan
adanya bisnis proses yang jelas, tanpa mengenyampingkan jenis-jenis data dan informasi yang bersifat atau
mengandung kewenangan lokal berskala desa.
Penegasan pentingnya sumber daya manusia sebagai bagian dari Sistem Informasi Desa menunjukkan
kewajiban pada pihak Kabupaten/Kota untuk memberikan pendampingan dan penguatan atas tata kelola
informasi dan data pembangunan di tingkat desa.
Sistem informasi desa mengandung data desa, data pembangunan desa, kawasan desa dan informasi lain
yang berkaitan dengan pembangunan desa. Informasi berkaitan dengan pembangunan kawasan
perdesaan juga wajib disediakan oleh pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota. Informasi-informasi ini
dibuka menjadi data atau informasi publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

3. Kewenangan Desa
Dalam undang-undang tersebut juga
diatur mandat dan kewenangan desa
antara lain :
 Kewenangan berdasarkan hak asal usul
 Kewenangan lokal berskala Desa
 Kewenangan yang ditugaskan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
 Serta kewenangan lain yang ditugaskan
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Kewenangan
Berdasarkan
Hak Asal
Usul
Kewenangan
Lokal
Berskala
Desa
Kewenangan
Yang
ditugaskan
Pemerintah
Kewenangan
Lainnya

4. Prinsip Penerapan Sistem Informasi Desa
 Sistem Informasi desa adalah kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota
 Data yang dikelola melalui sistem informasi desa perlu ditetapkan sebagai data terbuka (open data);
Sistem Informasi Desa bukan semata teknologi, melainkan sumber daya manusia.
 Penerapan Sistem informasi desa tidak boleh menghilangkan peluang, kesempatan dan upaya desa untuk
membangun data yang relevan dengan kewenangan lokal berskala desa.
 Penerapan Sistem Informasi Desa harus mengakomodir kebutuhan desa untuk tetap memiliki,
mengembangkan dan menggunakan data sebagai bagian tidak terpisahkan dari perencanaan di tingkat
desa
 Standardisasi Data dalam informasi desa tidak boleh menghilangkan kesempatan pemeratah desa untuk
mengembangkan data yang relevan terkait dengan kewenangan lokal berskala desa.
 Penerapan teknologi tidak boleh ditunggalkan dengan mempertimbangkan akses masyarakat atas informasi
pembangunan yang berbeda-beda di setiap lokasi.

5. Platform Tata Kelola Desa Pada konteks teknologi, pemerintah
nasional lebih penting menetapkan
standar platform teknologi agar satu
jenis aplikasi (teknologi) dapat
berkomunikasi dengan teknologi
lainnya.
Perkembangan dunia teknologi
informasi sudah memungkinkan
adanya komunikasi data melalui
Application Programming Interface
(API).
Standardisasi data –apabila
dilakukan– tidak boleh
menghilangkan peluang desa untuk
tetap dapat memasukkan data-data
yang terkait dengan kewenangan
lokal berskala desa.

6. Capaianiniterwujudberkatkesadaran
dankeinginandesauntukmeningkatkan
pelayanannyakepadamasyarakat.Di
tingkatdesasendiri,SIDEKAmenjadi
landasanbagipenyusunanRencana
PembangunanJangkaMenengahDesa
(RPJMDes),RencanaKegiatan
PemerintahDesa(RKPDes),dan
RencanaAnggaranPendapatandan
BelanjaDesa(RAPBDes).
Kedepannya,implementasiSIDEKAdi
tingkatdesamampudimanfaatkanoleh
pemerintahsupra-desa,seperti:
kabupaten,provinsi,danpusat.Mereka
bisamerujukSIDEKAuntukmembuat
programdankeputusanterkait
desa.Saatini,BP2DKmasihterus
meningkatkankualitasSIDEKA.Targetnya,
pada2019kelak,SIDEKAmampu
menjadibagiandaridatatunggalyang
dicanangkanolehpemerintahpusat.
SIDEKA sendiri mulai dikembangkan satu bulan setelah BP2DK
berdiri, yaitu pada Desember 2014. Menariknya, SIDEKA
dikembangkan secara gotong royong, persis sesuai dengan budaya
yang hidup di perdesaan. Pengembangan ini melibatkan berbagai
pihak, termasuk perguruan tinggi dan pemerintah, baik di tingkat
pusat maupun daerah.
Hingga Oktober 2018, SIDEKA sudah digunakan di 2.128 desa di 62
kabupaten di 26 provinsi di Indonesia.

7. ROEDY RUSTAM
Pria Berdarah Bugis ini aktif
melakukan Penguatan Kapasitas
Masyarakat Desa, bertugas sebagai
Koordinator Media Dan Informasi dan
Penjangkauan di BP2DK yg berfungsi
Untuk Membangun Penguatan Desa
dalam Tata Kelola Sistem Informasi
Desa Memiliki pengalaman dengan
radio komunitas sejak tahun 1998. Ia
terlibat dan ikut mendirikan jaringan
radio komunitas Sulawesi Selatan dan
Sulawesi Barat
DEPUTI III
Outreach & Communication Manager
Facebook : https://www.facebook.com/RudyRustam
Twitter : @rudyasho
Instagram : @rudyasho
What Apps : +628124 100 3047