BAB 2 Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia

1. Peran Advokat dalam
Penegakan Hukum
Kelompok 4
Keni Rahayu – Kinanti Lingga
Mesta Arneta – Nisrina Nabilah
Rosyida Fatma – Zalfani Alika
XII MIPA 1

2. Pengertian
◈ Advokat menurut Pasal 1 ayat (1) UU Advokat adalah
orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik
didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi
persyaratan berdasarkan undang-undang ini.
◈ Selanjutnya dalam Undang-Undang Advokat
dinyatakan bahwa advokat adalah penegak hukum
yang memiliki kedudukan setara dengan penegak
hukum lainnya (hakim, jaksa, dan polisi).
2

3. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)
Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) mulai diperkenalkan ke
masyarakat, khususnya kalangan penegak hukum, pada 7 April 2005 di
Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Acara perkenalan PERADI, selain dihadiri
oleh tidak kurang dari 600 advokat se-Indonesia, juga diikuti oleh Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia,
dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3

4. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)
4

5. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)
5

6. Tugas Advokat
◈ Di dalam penjelasan Undang – udang Advokat
dinyatakan; “Melalui jasa hukum yang diberikannya,
Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya
keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan
pencari keadilan termasuk usaha memberdayakan
masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental
mereka di depan hukum.”
6

7. Tanggung Jawab Advokat
1. Mewawancarai klien dan menyediakan mereka dengan nasihat hukum ahl
2. Meneliti dan mempersiapkan kasus dan menghadirkan mereka di
pengadilan
3. Menulis dokumen hukum dan menyiapkan pembelaan tertulis untuk kasus
perdata
4. Penghubung dengan profesional lain seperti pengacara
5. Mengkhususkan diri dalam bidang hukum tertentu
6. Mewakili klien di pengadilan, pertanyaan publik, arbitrase dan pengadilan
7. Mempertanyakan saksi
8. Negosiasi
7

8. Fungsi Advokat
◈ Advokat sebagai penegak hukum menjalankan peran
dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili
kepentingan masyarakat (klien) dan tidak
terpengaruh kekuasaan negara (yudikatif dan
eksekutif).
8

9. Wewenang Advokat
◈ Kewenangan dan kekuatan Advokat sebagai kuasa
hukum dari klien bergantung pada ada atau tidaknya
surat kuasa yang dilimpahkan padanya. Dalam
lapangan hukum perdata, advokat bertindak sebagai
wakil dari klien secara litigasi di Pengadilan perdata
dimulai sejak pendaftaran perkara ke kepaniteraan
sampai pada sidang dimuka pengadilan. Begitu pula
dalam lapangan hukum pidana, advokat bertindak
sebagai wakil klien mulai dari tingkat pemeriksaan,
penyidikan hingga di muka sidang pengadilan.
9

10. Kode Etik Profesi Advokat
◈ Selain daripada itu, advokat juga mempunyai prinsip kerja yang
kemudian disebut dan direduksi menjadi kode etik profesi
advokat. Kode etik tersebut kemudian dijadikan dasar pijakan
seorang advokat dalam menjalankan aktifitasnya sebagai
penasihat hukum, kuasa hukum maupun penegak hukum sesuai
dengan yang disebutkan dalam pasal 26 UU No. 18 Tahun 2003
bahwa:
◈ “Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat
disusun kode etik profesi advokat dan organisasi advokat. Maka
advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat
dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat”.
10

11. Kode Etik Kepribadian Advokat
Adapun kode etik advokat sebagai wujud kepribadian dalam menjalankan
profesinya sebagai pemberi jasa layanan hukum yaitu:
1. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum
kepada setiap orang yang memerlukan jasa hukum dan/atau bantuan
hukum dikarenakan tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan
dengan hati nuraninya;
2. Dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan untuk memperoleh materi
saja tapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan
keadilan;
3. Dalam menjalankan praktek profesinya harus bebas, mandiri dan tidak
dipengaruhi oleh siapapun, dan wajib memperjuangkan hak asasi
manusia;
11

12. Kode Etik Kepribadian Advokat
4. Bersedia memberikan bantuan hukum pada siapa saja yang
memerlukan tanpa memandang agama, ras, suku, keturunan,
maupun keyakinan politiknya;
5. Advokat tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain yang
dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabatnya;
6. Senantiasa menjunjung tingggi profesi advokat sebagai profesi
terhormat;
7. Apabila advokat diangkat menjadi pejabat negara maka tidak
dibenarkan membuka praktek sebagai advokat .
12

13. Kode Etik Advokat
Dalam kode etik profesi advokat, selain ada kode etik kepribadian advokat juga
terdapat kode etik terkait hubungannya dengan klien (pasal 4 kode etik advokat)
yaitu:
1. advokat harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai;
2. tidak dibenarkan memberikan keterangan yang menyesatkan klien dan tidak
dibenarkan pula untuk menjamin bahwa ia akan memenangkan perkara;
3. dalam menentukan honorarium advokat harus mendasarkan pada
kemampuan klien dan tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya yang
tidak perlu;
4. wajib menjaga rahasia klien bahkan sampai berakhirnya hubungan antara
advokat dan klien tersebut;
5. mementingkan kepentingan klien diatas kepentingan pribadinya.
13

14. Kasus yang Ditangani oleh
Advokat di Indonesia

15. 1. Adnan Buyung Bela Anas Urbaningrum
◈ Adnan Buyung membela Anas Urbaningrum, bekas
Ketua Umum Partai Demokrat, yang menjadi tersangka
kasus korupsi proyek Hambalang. Ketika itu, Bang
Buyung menjadi kuasa hukum Anas dalam kasus
gratifikasi terkait proyek pembangunan Hambalang
yang ditangani KPK.
◈ Selama mendampingi, Buyung tampil membela Anas
hingga kasusnya diputus di Mahkamah Agung. Dalam
putusan kasasi di MA, Anas divonis hukuman pidana
selama 14 tahun penjara.
15

16. 2. Kasus kopi sianida yang melibatkan Jessica
Kumala Wongso.
◈ Kasus pembunuhan menggunakan racun sianida yang
melibatkan Jessica Kumala Wongso sempat bikin
heboh pada awal tahun 2016 silam. Saat itu Otto
Hasibuan lah yang menangani kasus tersebut sebagai
kuasa hukum Jessica. Jessica merupakan terpidana
kasus pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna
Solihin dengan menggunakan racun sianida. Mirna
merupakan sahabat Jessica, yang tewas setelah
meminum es kopi Vietnam di kafe Olivier, Grand
Indonesia, Jakarta Pusat, pada Januari 2016.
16

17. 2. Kasus kopi sianida yang melibatkan Jessica
Kumala Wongso.
◈ Dalam sidang perdana Jessica 15 Juni 2016, Otto
sempat mengajukan nota keberatan setelah jaksa
membacakan dakwaan. Menurut Otto, motif yang
disebut jaksa dalam dakwaan itu dangkal dan tidak
masuk akal.Beberapa saksi ahli maupun saksi kunci
didatangkan Otto, bahkan ada yang dari Australia.
Namun akhirnya Otto kalah dalam persidangan
tersebut. Hakim memutuskan Jessica bersalah dan
menjatuhi hukuman penjara selama 20 tahun.
17

18. 2. Kuasa hukum Prita Mulyasari di kasus
pencemaran RS Omni Tangerang
◈ Kaligis juga dikenal sebagai kuasa hukum terdakwa kasus
pencemaran nama baik sebuah rumah sakit di Tangerang, Prita
Mulyasari.
◈ Seperti diketahui, kasus Prita didiagnosis oleh Rumah Sakit Omni
Internasional menderita demam berdarah dengue. Prita pun
mengeluhkan palayanan dan vonis rumah sakit bertaraf
internasional tersebut dalam sebuah email.
◈ Celakanya, keluhannya tentang perawatannya yang dimulai
sebagai sebuah surel pribadi yang dipublikasikan membuatnya
berurusan dengan hukum. Dia dipenjara setelah kalah dalam
gugatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pihak rumah
sakit.
18

19. 2. Kuasa hukum Prita Mulyasari di kasus
pencemaran RS Omni Tangerang
◈ Jaksa penuntut umum menjerat dengan pasal 45 ayat 2
jo pasal 27 Undang-undang No 11 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), kemudian
pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Jaksa
mengancam Prita dengan 6 tahun penjara.
◈ Dukungan yang kuat dari masyarakat membuat ibu dua
anak ini akhirnya bebas bersyarat. Seementara uang
yang dikumpulkan masyarakat untuk membantu Prita
akhirnya disumbangkannya.
19

20. Terima Kasih