Dokumen tersebut membahas strategi Kemendes dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui tiga program utama, yaitu Lumbung Ekonomi Rakyat untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan di desa, Jaring Komunitas Wirawesa untuk menguatkan desa dan masyarakat desanya, serta Lingkar Budaya Desa untuk menguatkan modal sosial masyarakat.

1. “KERJA MENGABDI DESA”
Kebijakan Kemendes dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa
Oleh :
Direktur Jenderal PPMD
Disampaikan pada:
Rakornas Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pusat dan Daerah Tahun 2015
Jakarta, 30 Juli 2015
KEMENTERIAN DESA
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

2. LATAR BELAKANG
Sebagian besar kantong
kemiskinan terletak di
wilayah pedesaan.
• Berdasarkan data BPS, pada
maret 2014 proporsi kemiskinan
penduduk desa mencapai 14,17%
(17,77 juta jiwa). Proporsi
penduduk miskin di perkotaan
sebesar 8,34% (10,51 juta jiwa).
Ketimpangan
pembangunan antar
propinsi.
• Terjadi gap yang lebar antar desa,
dimana desa-desa di kawasan
timur menyumbang proporsi
kemiskinan yang begitu besar.
• Jumlah desa sangat tertinggal
terbanyak di pulau Papua, disusul
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi,
Maluku, Nusa Tenggara dan Bali.
Sebaran penduduk, desa-
kota.
• Urbanisasi tinggi dan
kecenderungan meningkat tajam
hingga tahun 2035.
• Relasi desa – kota dalam mata
rantai produksi tidak seimbang.
Desa selalu diposisikan sebagai
penyedia bahan baku dan pasar
bahan olahan.

3. Memahami Desa
Masyarakat Marginal
Kapasitas Pemdes Terbatas
Akes Ekonomi Terbatas
Partisipasi Politik Lemah
Nilai Budaya Lokal Terdegradasi
Memahami
“Desa”

4. Strategi Membangun Desa
Perubahan Paradigma Pihak yang Berkepentingan1
 Pendekatan pembangunan sentralistik ke partisipatif,
 Pendekatan project ke pendekatan program
pemberdayaan,
 Pendekatan Community Drivern Development ke Self
Governing Community.
Penguatan Basis Komunitas2
 Komunitas yang mampu dan mandiri,
 Akses ekonomi yang lebih luas,
 Kesempatan berusaha individu dan komunitas lebih luas,
 Kedaulatan politik masyarakat dalam pengambilan
keputusan pembangunan di desa terfasilitasi.

5. Strategi Membangun Desa..lanjutan..
Proteksi Komunitas3
 Regulasi nasional yang spesifik penguatan komunitas desa,
 Regulasi Daerah yang pro penguatan basis komunitas dan lahir dari
proses integrasi antara eksekutif, legislatif dan partisipatif.
Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)4
 Pemerintahan Desa dan BPD,
 Kelembagaan Masyarakat,
 Kelompok-kelompok usaha ekonomi,
 Fasiltiasi pengembangan ruang belajar masyarakat,
Penguatan Modal Sosial5
 Penguatan nilai gotong-royong,
 Penguatan jati diri kebangsaaan,
 Penguatan semangat kewarganegaraan.

6. Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat lahir karena adanya
KEGAGALAN dan HARAPAN:
• KEGAGALAN: gagalnya model pembangunan ekonomi masa
lampau dalam rangka menanggulangi kemiskinan
• HARAPAN: adanya alternatif pembangunan yang memasukkan
nilai-nilai demokrasi, persamaan gender dan pertumbuhan
ekonomi yang memadai;
Pemberdayaan merupakan konsep pembangunan yang
merangkum nilai-nilai sosial, dan karena itu sangat
bersentuhan dengan aspek pembangunan kesadaran
rasional;
Konsep pemberdayaan mencerminkan paradigma
pembangunan yang bersifat people-centered, participatory,
empowering, delegation of authority and Trust, sustainable.

7. Pemberdayaan Masyarakat Dalam UU Desa
Ayat (3):
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
memberdayakan masyarakat Desa dengan:
a. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi
tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian
masyarakat Desa;
b. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui
pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, dan
c. Mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di
masyarakat Desa.
Ayat (4):
Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
dengan PENDAMPINGAN dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan
Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.
Penjelasan Pasal 90 (b) :
Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah termasuk penyediaan
sumber daya manusia pendamping dan manajemen.
Pasal 112 UU Desa:

8. Komponen Pokok Pemberdayaan
Masyarakat
Pemberdayaan
Masyarakat
Peran Pemerintah & Pemda
Penguatan Kelembagaan Masyarakat
Pembangunan Partisipatif
Pembangunan Berbasis Masyarakat
(Community Driven Development-CDD)
PENDAMPINGAN

9. TRANSFORMASI SOSIAL
MENGUBAH
SECARA
MENDASAR
PENDEKATAN KONTROL DAN
MOBILISASI PEMERINTAH
TERHADAP DESA
PENDEKATAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
“Masyarakat desa dan pemerintah desa
sebagai satu kesatuan self governing
community diberdayakan untuk mampu
hadir sebagai komunitas mandiri”
Tugas Pokok dan Fungsi Pendampingan

10. o Kaderisasi
o Pengorganisasian
(Community Organizing)
o Capasity Building
Pembentukan & pemeliharaan
kader sbg penggerak
pemberdayaan masyarakat
Pengorganisasian masyarakat
melalui dinamisasi organisasi
lokal: Desa/BKAD/RBM
Pelatihan masyarakat
melalui learning by capacity
& learning by doing
Peran Pendampingan Dalam Pemberdayaan
Masyarakat

11. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan
Masyarakat
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang
pembangunan desa dan kawasan
perdesaan, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA, percepatan
pembangunan daerah tertinggal,
dan transmigrasi untuk
membantu Presiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan
Negara;
Peraturan Presiden
No. 12 Tahun 2015
Tugas Pokok
Kementerian
Desa,
PDT dan
Transmigrasi

12. Program Unggulan Kemendes Untuk
Pemberdayaan Masyarakat Desa

13. Desa
Desa
Kepulauan
Desa
Perbatasan
Desa
Tertinggal
Locus Utama

14. (2)
JARING KOMUNITAS
WIRADESA
Kemandirian dan kesejahteraan masyarakat
desa
(3)
LINGKAR BUDAYA
DESA
(1)
LUMBUNG EKONOMI
RAKYAT
Tiga Pilar Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa

15. 1) LUMBUNG EKONOMI RAKYAT
ALAT TELAAH ARGUMENTASI PENGUAT
ARAH / SASARAN KEBIJAKAN Penguatan ekonomi kerakyatan di desa, daerah tertinggal, serta kawasan transmigrasi.
NAWACITA 1. Nawacita no. 3: Membangun dari pinggiran (pemerataan pembangunan antarwilayah terutama
desa, kawasan timur indonesia dan kawasan perbatasan).
2. Nawacita no. 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
3. Nawacita no. 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik.
QUICK WINS 1. Program desa nelayan berdaya (92.323 sambungan listrik)
2. Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi agroindustri
3. Penyaluran modal bagi UMKM, revitalisasi pasar, infrastruktur jalan pendukung, dan terminal
bongkar muat
4. Pembukaan 1 juta lahan pertanian di luar jawa dan bali
TARGET RPJMN 2015-2019 1. Penurunan desa tertinggal hingga 5,000 desa
2. Peningkatan desa mandiri paling sedikit 2,000 desa
3. Pengembangan pusat ekonomi perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN) dari 3 (111
lokasi prioritas) pada 2014 menjadi 10 (187 lokasi prioritas) pada 2019
4. Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan dari 12 pulau-pulau kecil terluar
berpenduduk pada 2014 menjadi 92 pulau kecil terluar/terdepan pada 2019
5. Penurunan daerah tertinggal dari 122 (termasuk 9 DOB) pada 2014 menjadi 42 pada 2019
6. Peningkatan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal dari 7,1% (rata-rata 2010-2014)
menjadi 7,24% pada 2019
7. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menurun dari 16,64% menjadi 14,0%
TARGET BERSAMA LINTAS BIDANG RPJMN
2015-2019
1. Pengurangan gini rasio 0,36 pada 2019 dan penurunan angka kemiskinan 5-6% pada 2019
TANTANGAN 1) Proporsi kemiskinan desa lebih besar dari kemiskinan kemiskinan di perkotaan. Kemiskinan desa
antar propinsi disumbang sebagian besar oleh kawasan timur indonesia.
2) Ketimpangan infrastruktur, permodalan antar kawasan (Barat-Timur).
3) Desa selalu diposisikan sebagai penyedia bahan baku dan sebagai pasar bahan olahan.
4) Penciptaan lapangan kerja minim di pedesaan.
KETERKAITAN K/L (LAIN) KKP, ESDM, KEMENBUMN, KEMENKOMARITIM, KEMENKO KESRA, PLN, KEMENPUPR,
KEMENKOP/UKM

16. 2) JARING KOMUNITAS WIRADESA
ALAT TELAAH ARGUMENTASI PENGUAT
ARAH / SASARAN KEBIJAKAN Menguatkan desa & masyarakat desa serta mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di pedesaan untuk
mendorong keterkaitan desa-kota & pedesaan berkelanjutan.
NAWACITA 1) Nawacita no. 3: Membangun dari pinggiran (pemerataan pembangunan antarwilayah terutama desa, kawasan
timur indonesia dan kawasan perbatasan).
2) Nawacita no. 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia.
3) Nawacita no. 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi
domestik.
QUICK WINS 1. Sarana dan prasarana dasar termasuk pemukiman
2. Sarana prasarana produksi pertanian termasuk benih, pupuk, perikanan & kapal nelayan
3. Perlindungan masyarakat adat
4. Fasilitasi pelatihan, pendampingan pemdes
5. Distribusi lahan dan shareholding pengelolaan sda
6. Akses transportasi desa ke pusat pertumbuhan
TARGET RPJMN 2015-2019 1) Indeks pembangunan masyarakat meningkat di atas 0,55 (baseline 2014)
2) Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun meningkat dari 94,1% (2013) menjadi 96,1%
(2019).
3) Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup menurun dari 346 (sp 2010) menjadi 306 pada 2019.
4) Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup menurun dari 32 (2012) menjadi 24 pada 2019
5) Indeks pembangunan manusia (ipm) di daerah tertinggal meningkat dari 68,46 (baseline 2014) menjadi
69,59 pada 2019.
TARGET BERSAMA LINTAS
BIDANG RPJMN 2015-2019
1) Pengurangan gini rasio dari 0,41 (2014) menjadi 0,36 pada 2019
2) Penurunan angka kemiskinan dari 11,25% (maret, 2014) menjadi 5-6% pada 2019
TANTANGAN 1. Proporsi jumlah penduduk miskin di desa lebih banyak dibandingkan penduduk miskin kota. Penduduk desa
miskin 14,17% dan penduduk kota miskin 8,34% (maret, 2014).
2. Ketimpangan antar daerah sangat tinggi, proporsi kemiskinan berada di kawasan timur
3. Infrastruktur dasar dan penunjang sangat timpang, kawasan timur tertinggal
4. Desa, kawasan desa dan daerah tertinggal selalu diposisikan sebagai penyedia bahan baku dan (hanya)
sebagai konsumen bahan olahan dari kota
5. Desa tidak menjanjikan kesejahteraan, urbanisasi terus meningkat
KAITAN DENGAN K/L (LAIN) KKP, KEMENSOS, KEMENKOMARITIM, KEMENKO KESRA, PLN, KEMENPU-PR, KEMENKOP/UKM, KEMENDAGRI,
KEMENTAN, BPN, KEMENHUB, KEMENDIKBUD, KEMENAG, KEMENRISTEK-DIKTI.

17. 3) LINGKAR BUDAYA DESA
ALAT TELAAH ARGUMENTASI PENGUAT
ARAH / SASARAN KEBIJAKAN Menguatkan modal sosial masyarakat serta melembagakan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan di desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi
NAWACITA 1. Nawacita no. 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia.
2. Nawacita no. 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik
QUICK WINS 1. PP tentang sistem keuangan desa
2. Rekruitmen atau penempatan kembali dan pembekalan calon pendamping desa dan
fasilitator pemberdayaan masyarakat desa
3. Mengawal UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui penyusunan 16
peraturan menteri sesuai amanah UU Desa.
TARGET RPJMN 2015-2019 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun dari 5,94% pada 2014 menjadi 4,0-5,0%
2. Indeks Pemberdayaan Gender meningkat di atas 70,5 (2013)
TARGET BERSAMA LINTAS
BIDANG RPJMN 2015-2019
1) Pengurangan gini rasio dari 0,41 (2014) menjadi 0,36 pada 2019
2) Penurunan angka kemiskinan dari 11,25% (Maret, 2014) menjadi 5-6% pada 2019
TANTANGAN 1. Kesiapan desa dalam implementasi UU Desa belum merata
2. Perangkat desa belum menyesuaikan dengan peraturan baru tentang desa
3. Optimalisasi dana desa dan potensi penyalahgunaan
KETERKAITAN DENGAN K/L
(LAIN)
KEMENDAGRI, KEMENHUKUM DAN HAM, KEMENKEU, KEMENPANRB, BAPPENAS,
KEMENPOLHUKAM

18. Usulan Program Unggulan Lumbung Ekonomi
Rakyat
PROGRAM UNGGULAN KEGIATAN UTAMA INDIKATOR 2015 INDIKATOR 2016
BUMDESA SEJAHTERA Pembentukan &
pengembangan
5000 15.000
KOPERASI DESA Pembentukan dan
revitalisasi
2000 5000
LEMB. KEUANGAN MIKRO (LKM) Pembentukan dan
revitalisasi
500 1500
SENTRA KOMODITI DAN OLAHAN Pembentukan dan
revitalisasi
5000 15000

19. Usulan Program Pendukung Lumbung Ekonomi Rakyat
PROGRAM PENDUKUNG KEGIATAN UTAMA INDIKATOR 2015 INDIKATOR 2016
DESA BERDAYA Penyediaan PLTS dan
mikrohidro
25 paket 100 paket
PASAR DESA SEJAHTERA Pembangunan dan revitalisasi 100 1000
INKUBATOR BISNIS DESA Pembentukan dan revitalisasi

20. Usulan Program Unggulan Pembangunan Jaring
Komunitas Wiradesa
PROGRAM UNGGULAN KEGIATAN INDIKATOR WILAYAH
USAHA BERSAMA
KOMUNITAS
 Assessment potensi desa
 Pelatihan pengolahan produk agar
bernilai tambah
 Pendampingan bisnis
 Pembentukan koperasi atau badan
hukum lain
 Gelar produk / pameran
100 desa 38 kab
LEMBAGA MASYARAKAT DESA
(LMD)
 Assessment potensi SDA
 Pembentukan LMD berbasis potensi
SDA (LMD hutan, LMD kelautan dll)
 Peningkatan kapasitas LMD dalam
manajemen pengelolaan SDA
100 desa 38 kab
PELAYANAN DASAR
KOMUNITAS
 Pembentukan Rumah Sehat
 Revitalisasi dan pembentukan
Posyandu
 Revitalisasi dan pembentukan Pustu
 Penyediaan relawan pendidikan dan
kesehatan
 Penyusunan SPM pendidikan dan
kesehatan yang disesuai dengan
lokalitas
100 desa 38 kab

21. Usulan Program Pendukung Pembangunan Jaring
Komunitas Wiradesa
PROGRAM PENDUKUNG KEGIATAN INDIKATOR WILAYAH
PENDAMPINGAN DESA  Rekruitmen pendamping desa
 Penyusunan modul
pendampingan desa
 Sosialisasi UU Desa
 Pengorganisasian komunitas
 Peningkatan kapasitas warga
 Peningkatan kapasitas aparat
desa
50 kab 5 propinsi

22. Pelayanan Sosial & Infrastruktur Dasar
PELAYANAN SOSIAL INFRASTRUKTUR DASAR
1. PENDIDIKAN PAUD DAN SEKOLAH DASAR
(PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN
TENAGA PENDIDIKAN)
2. PENDIDIKAN KEAHLIAN BERBASIS
POTENSI SUMBER DAYA LOKAL
3. PENDIDIKAN BUDAYA DAN KEAGAMAAN
4. PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN
5. PENDIDIKAN AGROINDUSTRI
6. KESEHATAN DASAR (PELAYANAN
KESEHATAN DAN PENYEDIAAN TENAGA
KESEHATAN)
7. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMUM DI LEVEL DESA
1. PENGUATAN SARPRAS PENDIDIKAN
DASAR
2. SARPRAS KESEHATAN DASAR
3. PERUMAHAN & PEMUKIMAN
4. JALAN PENGHUBUNG
5. AIR BERSIH DAN SANITASI
6. IRIGASI
7. LISTRIK DAN ENERGI
8. TELEKOMUNIKASI
9. PASAR, TERMINAL DAN DERMAGA
10. FASILITAS OLAH RAGA, TAMAN BERMAIN
ANAK-ANAK DAN TEMPAT IBADAH

23. Usulan Program Unggulan Lingkar Budaya Desa
PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR WILAYAH
PEMBENTUKAN
ORGANISASI KOMUNITAS
DAN LEMBAGA
MASYARAKAT DESA
(LMD)
 Fasilitasi pembentukan organisasi komunitas
di tingkat desa: berbasis sosial, berbasis
ekonomi produktif & berbasis sektoral
 Fasilitasi pelatihan dan pendampingan
kepada organisasi komunitas agar optimal
kiprah dan kontribusinya
 Fasilitasi pembentukan LMD berbasis potensi
SDA dan kewilayahan
 Fasilitasi peningkatan kapasitas LMD dalam
pengelolaan keorganisasiannya
Seluruh desa Nasional

24. Usulan Program Unggulan Lingkar Budaya
Desa...Lanjutan
PROGRAM UNGGULAN KEGIATAN INDIKATOR WILAYAH
PEMBERDAYAAN
EKONOMI DAN SOSIAL
 Fasilitasi integrasi program bidang ekonomi dan
sosial dengan pendekatan pemberdayaan komunitas
desa-pedesaan
 Fasilitasi pelaku usaha di tingkat desa dengan
pelatihan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
sehingga memperkuat “pusat ekonomi kerakyatan”
di tingkat desa
 Fasilitasi dan rekognisi program pemberdayaan
yang sudah dikembangkan oleh komunitas,
organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya
masyarakat (LMD)
 Fasilitasi dan pengembangan pelayanan sosial dasar
yang sudah dijalankan oleh komunitas di tingkat
desa
 Pelatihan advokasi masyarakat desa
Seluruh desa Nasional
PENGUATAN
PARTISIPASI PUBLIK
 Pelembagaan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan desa
 Fasilitasi dan pengembangan kapasitas relawan atau
individu yang melakukan pemberdayaan secara
mandiri
 Fasilitasi dan penguatan keterlibatan komunitas
dalam Musyawarah Desa (Musdes), Musrenbang
dan lainnya
Seluruh desa Nasional

25. Usulan Program Pendukung Lingkar Budaya Desa
PROGRAM
PENDUKUNG
KEGIATAN INDIKATOR WILAYAH
PENDAMPING DESA  Pembuatan modul atau panduan
pendampingan dan pemberdayaan desa
 Rekrutmen “pendamping para
pendamping desa” yang ditempatkan di
level kabupaten-propinsi-nasional
 Pembentukan “tim koordinasi
pemberdayaan desa” di tingkat
kabupaten-propinsi-nasional
 Pelatihan secara berjenjang dan berkala
kepada pendamping desa dan
pendamping para pendamping dengan
materi atau pendekatan pemberdayaan
partisipatif
Seluruh desa Nasional

26. TERIMA KASIH